No. 18/Pdt.G/2019/PA.KIbMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. DALAM KONVENSI1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Samani bin Saleh) untukmenjatuhkan talak satu Raj'i teryhadap Termohon (Muhlisa binti Lasau)di depan Sidang Pengadilan Agama Kalabahi;Il. DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;2.

Hal ini sejalan dengan hujjah syar'iyyah dalam Kitab Manhaj alThullab,Juz VI, halaman 346:dalle wolill lale glb bro aro!

menjatuhkantalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibatperkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan huyah syar'iyyah

mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatukemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatunkan putusandengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkandalildalil syar'iyyah

PA.TA Halaman 25 dari 30Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syariyyahyang termaktub dalam Kitab lanatut Thalibin juz IV halaman 85 yang diambilalin sebagai pendapat Majelis:Laid aule Lg) Gu > 6 rol SLL yo nro Lo grow dguiSII g asaillsdio 3 99 V5 grilNafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadihutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi.Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkahmadyah dan iddah selain dari hujjah syar'iyyah

rekonvensi)tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena acessoir dengan gugatanpokok(konvensi) yang ditolak karena tidak terbukti ;Dalam Konpensi dan Rekonpensi:Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku danHujjah syar'iyyah

mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Kolaka;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan huyah syar'iyyah

mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Kolaka;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan huyah syar'iyyah

itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir ;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepadakehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan,sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fighiyah yangberbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatukemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatunkan putusandengan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkandalildalil syar'iyyah

Penggugat Rekonvensi yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakimberkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian danmenolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi:;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah

kesepakatan bersama tersebut, Pemohonberjanji akan memberi nafkah Termohon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)perbulan di luar biaya kesehatan, maka majelis menghukum Pemohon untukmembayar nafkah Termohon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 danperubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

I :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi:;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Konvensi:4. Mengabulkan permohonan Pemohon;Him. 28 dari 30 Him. Putusan No. 0526/Pdt.G/2015/PA.DP. 2. Memberi ijin kepada Pemohon (H. Muh.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diterimasebagian, maka harus dinyatakan dalam bagian rekonvensi diterima untuksebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

mengucapkan ikrartalak di depan sidang Pengadilan Agama Padang;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku serta hukum syar'iyyah

mendapatsetengah bagian dari harta bersama.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkanuntuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 jo PerubahanUndangundang Nomor 3 tahun 2006 jo Perubahan kedua Undang undangNo. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilaimut'ah yang paling kecil dan lebih disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikitcukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 dan perubahannya tentang Peradilan Agama, biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/TergugatRekonpensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan kaidah syar'iyyah

membiarkan anak berlepotan najis (kotoran BAB) di sekujurtubuh anak, adalah merupakan pembiaran terhadap anak, dan tidakadanya perhatian/kasih sayang Pemohon Rekonpensi terhadap anak, sertamerupakan salah satu bentuk nyata pembangkangan terhadap suami atauNUSYUZ;Hal itu disebabkan tamatan SMK swasta (Pemohon Rekonpensi) itu tidakmemiliki Kemampuan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, tidakmemiliki Kemampuan mendidik anak dengan cara yang baik dan benar,Pemohon Rekonpensi tidak mengenal hukumhukum syar'iyyah

, sertamerupakan sikap tidak bertanggung jawab Pemohon Rekonpensi terhadapanak, sehingga sangat dikhawatirkan apabila tamatan SMK swasta yangtidak mengenal nilainilai syar'iyyah dan etika dalam berumah tangga itudiberi kepercayaan menjadi pemegang amanah hak asuh anak, makaPemohon Rekonpensi yang tidak amanah itu dapat dipastikan akanmenjadikan masa depan anak menjadi hancur baik dalam urusan duniawi,apalagi dalam urusan ukhrowi.

gugatan rekonpensitermohon mengenai harta bersama patut dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan makagugatan rekonpensi termohon dikabulkan untuk sebagian ditolak untukselebihnya dan tidak diterima untuk selebihnya ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuail pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 danPerubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

yang juga tercakup didalamnya maskan dan kiswah, adalah kewajiban syari dan bersifat taabbudi sertaterbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat rekonvensitidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak nafkah, maskan dan kiswahselama masa iddah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal152 Kompilasi Hukum Islam, dan kepada Tergugat rekonvensi dihukum pula untukmemberi nafkah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah, hal manasejalan pula dalil/hujjah syar'iyyah