Ditemukan 11713 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Bukti yang bersifat menentukan (novum)
Tanah sengketa
Sita jaminan
Novum tidak bersifat menentukan
Tanah
Rumah sengketa
Bukti tidak bersifat menentukan
Ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan
Perbuatan melawan hukum
Sengketa tanah
Tidak memperpanjang hak guna bangunan
Novum baru tidak bersifat menentukan
Novum tidak bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata
Persil sengketa
Kolam renang brantas
Alat bukti tidak bersifat menentukan
Register : 22-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/TUN/2019 Tanggal 26 September 2019 — YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA VS I. KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TANJUNG PRIOK., II. PT. GRAHA MAHARDIKA;
118 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauan kemballtersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa Judex Juns sudah benar, karena Keputusan Tata UsahaNegara obyek sengketa bukan merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya, melainkan kewenangan absolut PengadilanPajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan PajakjJuncto Pasal 103 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah; Bahwa Novum yang diajukan tidak
bersifat menentukan karenakewenangan menangani perkara perpajakan tersebut adalahkewenangan pengadilan pajak sebagaimana telah diputus denganbenar oleh judex juris;Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga
Register : 13-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 815 B/PK/PJK/2019 Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. UNZA VITALIS
42 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 juncto Keputusan PresidenNomor 48 Tahun 2004 juncto Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2011juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01 1/2012;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak
bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanHalaman 5 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 815/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masihharus dibayar dihitung kembali menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang
Register : 05-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2083 B/PK/PJK/2021 Tanggal 19 Juli 2021 — PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK; VS
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangHalaman 5 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 2083/B/PK/Pjk/2021undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus
Register : 13-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775 B/PK/PJK/2019 Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. UNZA VITALIS;
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masihharus dibayar dihitung kembali menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa novum yang
diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak dapat menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — PT. LEMBU JANTAN PERKASA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
281 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
281 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 298/B/PK/Pjk/2021b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masihharus dibayar menjadi sebesar Rp210.535.000,00
;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan
Register : 05-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2082 B/PK/PJK/2021 Tanggal 19 Juli 2021 — PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK; VS
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Halaman 5 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 2082/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus
Register : 05-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2081 B/PK/PJK/2021 Tanggal 19 Juli 2021 — PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK; VS
137 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eHalaman 5 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 2081/B/PK/Pjk/2021UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak
Register : 05-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2080 B/PK/PJK/2021 Tanggal 15 Juli 2021 — PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK; VS
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eHalaman 5 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 2080/B/PK/Pjk/2021UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak
Register : 13-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 B/PK/PJK/2020 Tanggal 2 April 2020 — PT. HARAPAN RIMBA RAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
141 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765 B/PK/PJK/2019 Tanggal 21 Maret 2019 — PT. PELAYARAN INDX LINES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.483.680.382,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian
Putusan Nomor 765/B/PK/Pjk/2019 PPN kurang (lebih) bayar (6.084.593.537,00)Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya 7.326.433.728,00PPN kurang (lebih) bayar 1.241.840.191,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 1.241.840.191,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 2.483.680.382,00 Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas
Register : 13-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — RATNA ASTUTIDEWI SOELAIMAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I., II. WONG HEDRA WIJAYA;
90 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
2019 dan23 Agustus 2019 yang pada intinya agar menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dan novum yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali tidak
bersifat menentukan, denganpertimbangan sebagai berikut; bahwa karena masih terdapat permasalahan kepemilikan antaraPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Termohon PeninjauanHalaman 4 dari 7 halaman.
Olehkarena itu novum yang diberi tanda PK2 tidak bersifat menentukan.Demikian juga dengan novum yang diberi tanda PK1 berupa downloaddari website Mahkamah Agung, Direktori putusan terkait status perkara,tidak bersifat menentukan, seharusnya yang diajukan sebagai novumberupa putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewlsde);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan
Putus : 09-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — PT HARAPAN RIMBA RAYA
vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
68 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak dapat menggugurkanpertimbangan
Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1073/C/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 April 2020 — PT PERKASAMAS LANGGENG vs BUPATI SINTANG UP. KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
158 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Halaman 5 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 1073/C/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus
Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1115/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 16 April 2020 — PT HARAPAN RIMBA RAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
142 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan
Putus : 29-03-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN PINRANG Nomor 21/ PDT. PLW/ 2015/ PN. Pinrang Tanggal 29 Maret 2016 — H. MAHMUD (pelawan)
LAKACO Alias NUNU (terlawan)
BALLU
SARIPUDDIN
SANDAE,
SAIYA,
50 — 4
50 — 4
PK2 PK.3 tidak bersifat menentukan karena tidak berkualitas sebagai NOVUM danjuga karena tidak memenuhi Pasal 69 Huruf B Undangundang Mahkamah Agungdan bukti yaitu PK.1 PK. 2 baru dibuat setelah putusan;(Vide halaman 7,8,9 Putusan Mahkamah Agung Peninjauan kembali):Dengan demikian maka SHM No.?
PK 2 PK.3 tidak bersifat menentukan karena tidak berkualitas sebagai NOVUM dan juga karena tidak memenuhi Pasal 69 Huruf B Undangundang Mahkamah Aeungdan bukti yaitu PK.1 PK. 2 baru dibuat setelah putusan;(Vide halaman 7,8,9 Putusan Mahkamah Agung Peninjauan kembali):Dengan demikian maka SHM No.24 tgl 29 Juni 1978 yang dijadikan dasar/alasanpermohonan VERZET EKSEKUSI sudah teruji, tidak lagi mempunyainilaiPembuktian, tidak mengikat.Bahwa terhadap alasan pemohon VERZET EKSEKUSI yang menyatakan bahwadalam
PK.2 PK.3 tidak bersifat menentukan karena tidak berkualitas sebagai NOVUM danjuga karena tidak memenuhi Pasal 69 Huruf B Undangundang Mahkamah Agung dan bukti yaitu PK.1 PK. 2 baru dibuat setelah putusan; (Vide halaman 7,8,9 Putusan Mahkamah Agung Peninjauan kembali):Dengan demikian maka SHM No.?
PK2 PK.3 tidak bersifat menentukan karena tidak berkualitas sebagai NOVUM dan juga karena tidak memenuhi Pasal 69 Huruf B Undangundang Mahkamah Avsung dan bukti yaitu PK.1 PK. 2 baru dibuat setelah putusan;(Vide halaman 7,8,9 Putusan Mahkamah Agung Peninjauan kembali); Dengan demikian maka SHM No.?
Sedangkan buktibukti yang diajukan Pelawan sebagai Pemohon PeninjauanKembali, tidak bersifat menentukan karena tidak berkualitas sebagai novumjuga tidakmemenuhi Pasal 69 huruf b UndangUndang Mahkamah Agung dan bukti yang disebutsebagai PK.1 dan PK.2 baru dibuat setelah putusan;24Menimbang, setelah meneliti dan mencermati Putusan Pengadilan NegeriPinrang No. 04/Pdt.G/2006/PN. Pinrang jo Putusan No. 175/PDT/2007/PT.
Putus : 28-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1913/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 28 Mei 2020 — PT YASUNAGA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
162 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Halaman 5 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 1913/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus
Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1767/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 26 Agustus 2020 — PT SHUKAKU INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
122 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1767 B/PK/Pjk/2020yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masihharus dibayar sebesar Rp618.037.000,00;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — PT. LEMBU JANTAN PERKASA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
291 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
291 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 299/B/PK/Pjk/2021diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 166/PMK.011/2011Juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 213/PMK.011/2011 juncto Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana
diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masihharus dibayar menjadi sebesar Rp180.015.000,00;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — PT. LEMBU JANTAN PERKASA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
297 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
297 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 295/B/PK/Pjk/2021yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masihharus dibayar menjadi sebesar Rp902.767.000,00;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — PT. LEMBU JANTAN PERKASA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
279 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
279 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 297/B/PK/Pjk/2021jJuncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 213/PMK.011/2011 juncto Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002
tentang PengadilanPajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masihharus dibayar menjadi sebesar Rp339.225.000,00;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa