. , umur 7 tahun, sekarang ikut Penggugat;Bahwa saksi tahu pada tanggal 15 Mei 2015 Tergugat semula pamituntuk bekerja sebagai TKI ke Malaysia, akan tetapi sampai sekarangtidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang hinggakini telah berlangsung selama 2 tahun 2 bulan, sebagimana suratketerangan dari Desa .......... nomor: 474.02/03/406.011/2017 tanggal14 Juli 2017;Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama 2tahun 2 bulan;Bahwa saksi tahu, sejak saat itu Tergugat tidak

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Tergugat semula pamit untuk bekerjasebagai TKI ke Malaysia, akan tetapi sampai sekarang tidak pernahmemberi kabar berita kepada Penggugat yang hingga kini telah berlangsungselama 2 tahun 2 bulan, sebagimana surat keterangan dari Desa ..........nomor: 474.02/03/406.011/2017 tanggal 14 Juli 2017;4.

diketahui alamatnya;Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga yang disebabkan padatanggal 15 Mei 2015 Tergugat semula pamit untuk bekerja sebagai TKI keMalaysia, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah memberi kabar beritakepada Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 2 bulan,sebagimana surat keterangan dari Desa .......... nomor: 474.02

Bahwa penggugat adalah bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkanizin yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Pj Sekretaris DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor: 474.02/020/2019, tertanggal 29April 2019Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganHal 2 Dari 10 Put.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negri Sipil dan telahmendapatkan izin atasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan PjSekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor: 474.02/020/2019,tertanggal 29 April 2019, sehingga ada alasan bagi Majelis

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untukmelakukan perceraian dengan Nomor : 474.02/021/2018/BKD yangditanda tangani Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan padatanggal 3 September 2018 (Terlampir).Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagaiberikutPrimer :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.2.

menurut hukum dengan seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon datangmenghadap sidang, sedang Termohon tidak datang, tidak mengutus oranglain/ wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai dengan relaas panggilan, tanggal 3 Oktober 2018 untuk sidang tanggal9 Oktober 2018;Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izinbercerai dari pejabat, dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, sesuaisurat pemberian izin bercerai Nomor : 474.02

BAhwa penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil dan telah mendapatkan izin perceraian dari Gubernur SulawesiSelatan Nomor 474.02/02/10/2014/BKD, tanggal 08 Agustus 2014;10.Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agarmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar ataupejabat Pangadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan inikepada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan PPN KUAKecamatan Minasa Tene , Kabupaten Pangkep, paling lambat 30 harisetelah

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Subsider :Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya denganperkara ini mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari atasan langsungnya sesuai surat Keputusan GubernurSulawesi Selatan Nomor 474.02/10/2014/BKD, tanggal 8 Agustus 2014;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datangmenghadap di persidangan

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Amelia Saputri (AnakPemohon dan Pemohon II), Nomor: 474.02/69/437.109.01/2018, tanggal 17Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sooko KecamatanWringinanom Kabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuail, lalu olehKetua Majelis diberi tanda (P.5);. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama M.

Arifin (Calon MenantuPemohon dan Pemohon II), Nomor: 474.02/69/437.109.15/2018, tanggal 11Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KesambenkulonKecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);Him.5 dari 12 him. Penetapan No7/Padt.P/2019/PA.Gs.7.

secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidangtertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperolehsurat izin untuk bercerai dari Gubernur Sulawesi Selatan berdsarkan suratNomor. 474.02

Putusan No.1888/Pdt.G/2020/PA.MksMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin cerai dari Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan SuratNomor : 474.02/012/2020/BKD, tanggal 17 Juli

Sumarsono, MDM, Nomor 474.02/012/2018/BKD, tertanggal22 Juni 2018.9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.Hal. 2 dari 10 hal. Put.

ditetapkan, Penggugathadir di depan persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah,meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yangsah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkanSurat Izin untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama, yang dikeluarkanoleh Gubernur Sulawesi Selatan, dengan Nomor : 474.02

Nomor 1013 /Pdt.G/2016 /PA Mkssidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikiruntuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatIzin perceraian dari atasannya Nomor 474.02/08/2016/BKD tanggal 19Oktober 2016 .Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor1 Tahun 2016.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan mendapatIzin perceraian dari atasannya Nomor 474.02/08/2016/BKD tanggal 19Oktober 2016, oleh karenaitu perkara Penggugat dapat dilanjutkan.Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya padapokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughraTergugat terhadap penggugat dengan alasan karena telah terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus

Desember 2013 , dimanaTergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa pamit kepadaPenggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernahkirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang ;Bahwa Penggugat sudah berusaha menunggu Tergugat, namun Tergugattidak pulang dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugatsehingga kemudian Penggugat menghadap Kepala Desa KarangnangkaKecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan kemudian dikeluarkanSurat Keterangan Nomor : 474.02

Bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. ; Surat Keterangan Nomor 474.02/01/V/2016, tanggal 02 Mei 2016, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Karangnangka, Kecamatan Mrebet,Kabupaten Purbalingga yang isi pokoknya menerangkan bahwaTERGUGAT adalah penduduk desa tersebut tetapi sejak tanggal 15Desember 2013 sampai sekarang telah pergi meninggalkan desanyatersebut tanpa sepengetahuan pemerintahan desa

menikah sah pada tanggal 22 Januari2012 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Mrebet IlKabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sehinggga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende).Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah ; Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Nomor :474.02

Bahwa penggugat adalah bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkanizin yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Pj Sekretaris DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor: 474.02/020/2019, tertanggal 29April 2019Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganHal 2 Dari 10 Put.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negri Sipil dan telahmendapatkan izin atasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan PjSekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor: 474.02/020/2019,tertanggal 29 April 2019, sehingga ada alasan bagi Majelis

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawailNegeri Sipil, di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, ProvinsiSulawesi Selatan dan telah mendapatkan izin perceraian yangdikeluarkan Gubernur Sulawesi Selatan, tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 474.02/025/2020/BKD, tertanggal 21 September 2020mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassardengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnyaadalah

adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selaluhadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin cerai dari Gubernur Sulawesi Selatan, berdasarkan SuratNomor : 474.02

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin perceraian dari Kantor Gubernur Sulawesi SelatanNomor: 474.02/003/2021/BKD, tanggal 11 Januari 2021Hal. 2 dari 12 Put. No.72/Pdt.G/2021/PA.Sidrap7.

nasihat kepada Pemohon danmengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTermohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalampersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon.Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinperceraian dari Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 474.02

Penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai kepada PejabatInstansi/Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan telah disetujuldengan nomor surat 474.02/013/2021/BKD.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari pihak Penggugat.2.

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.02

Bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanIzin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi SelatanNomor 474.02/013/2019/BKD tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 25Februari 2019;Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.

Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harusmemperoleh izin dari atasan Pegawai yang bersangkutan;Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Penggugat telahmemperoleh surat izin dari atasan Penggugat, maka Pengadilan berpendapatbahwa surat keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh GubernurSulawesi Selatan Nomor 474.02

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Amelia Saputri (AnakPemohon dan Pemohon II), Nomor: 474.02/69/437.109.01/2018, tanggal 17Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sooko KecamatanWringinanom Kabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda (P.5);. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama M.

Arifin (Calon MenantuPemohon dan Pemohon II), Nomor: 474.02/69/437.109.15/2018, tanggal 11Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KesambenkulonKecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);Him.5 dari 12 him. Penetapan No7/Padt.P/2019/PA.Gs.7.

Soleh (calonsuami anak Pemohon dan Pemohon Il), Nomor:474.02/134/437.108.09/2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda (P.4);5.

., Nomor: 474.02/53/437.108.16/2019, tanggal28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadung, KecamatanDriyorejo, Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);6.

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama ANAK PEMOHON ASLI, Nomor : 474.02//37/437.109.15/2018, tanggal 17 Juli 2018, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Kesambenkulon, Kecamatan Wringinanom,Kabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelisdiberi tanda (P.5);.

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama CALON SUAMI ANAKPEMOHON ASLI , Nomor : 474.02//37/437.109.15/2018, tanggal 17 Juli2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesambenkulon, KecamatanWringinanom, Kabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda (P.6);.

, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil Secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.02

Putusan No.2337/Pdt.G/2021/PA.MksBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagalbagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian dariGubernur Sulawesi Selatan Nomor:474.02

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil di RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan dantelah mendapatkan izin perceraian berdasarkan Keputusan GubernurSulawesi Selatan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:474.02/007/2019/BKD tertanggal 25 Februari 2019.Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.MksBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:1.

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan(relaas) 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal yang dibacakan di persidangan,Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasanyang sah;Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawalNegeri Sipil Pada RSUD Sayang Rakyat dan telan mendapatkan izinperceraian dari Gubernur Sulawesi Selatan No: 474.02

Surat Keterangan nomor: 474.02/023/4163123/2013 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, tanggal 30 April2013 (P.3)b. SAKSISAKSI :Selain bukti suratsurat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksisaksi, yaitu :1.