Ditemukan 637653 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-01-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 19-04-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 57/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA Diwakili Oleh : FAHRURROJI SIDIK, S.H., M.H
Terbanding/Penggugat I : Ir.Muhammad Barori,M.Si
Terbanding/Penggugat II : Drs.Sumarjono,M.Si
151 — 84
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-03-2008 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3203K/PDT/2003
Tanggal 12 Maret 2008 — NY. HERMINA TUEGE ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PT BANK MANDIRI PUSAT DI JAKARTA, Cq. PT BANK MANDIRI CABANG MANADO
39 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai alat bukti ialah apayang saksi nyatakan di sidang pengadilan"; Ayat (6) huruf d berbunyi ; "carahidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapatmempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;Bahwa Tidak diterapkannya ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapatdilihat dari keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI (disumpah), yangmenerangkan bahwa Saksi melihat Saksi Muhamad Nur lah yang masuk kedalam kamar Saksi pada malam hari (kirakira jam 2 malam) dan melakukanhubungan badan
    Sedangkan bagiOrang yang Normal tapi sesekali/kadangkadang ingatannya ataukesadarannya terganggu, oleh hukum dipandang sabagai orang yangtidak cakap hukum artinya tidak patut untuk dipercaya; untuk ituPemohon Kasasi berpendapat Judex Factie telah keliru dalammenerapkan ketentuan hukum pada Pasal Pasal 185 ayat (6) huruf dKUHAP ;Dan Saksi Muhammad Nur adalah Saksi yang sudah pernahberhubungan badan dengan Saksi Korban KORBAN dan SaksiMuhamad Nur juga dapat diduga sudah terbiasa melakukan hubunganbadan
    maupunperempuanperempuan lainnya karena dalam persidangan saksiMuhamad Nur dapat membedakan mana Wanita/Perempuan yangmasih perawan dan mana Wanita/ Perempuan yang tidak perawan,dengan cara : "setelah Dia/saksi Muhamad Nur meniduriWanita/perempuan itu maka Dia dapat merasakan (rasanya) mana yangmasih perawan dan mana yang sudah tidak perawan, sehingga apabilaSaksi Muhamad Nur sudah dapat membedakan mana yang perawandan mana yang tidak perawan maka saksi Muhamad Nur sudahterbiasa melakukan hubungan badan
    Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 522/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — PT BEKAERT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT101379.15/2012/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerimapermohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan KEP4254,sehingga penghitungan PPh Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 10-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1028/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — PT. INDONESIA DWI SEMBILAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
222 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diterbitkannya KeputusanTerbanding Nomor KEP513/WPUJ.24/2012 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan tanggal27 Maret 2012;Bahwa terhadap Pemohon Banding telah diterbitkan Surat PerintahPemeriksaan Pajak Nomor PRINT203/WPJ.04/KP.0805/2010 tanggal 19 Juli2010;Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkanPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) melalui Surat Nomor Pem333/WP4u24/KP.080/2010 tanggal 23 Desember 2010;Bahwa berkenaan dengan koreksi PPh Badan
    Putusan Nomor 1028/B/PK/PJK/2014sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WajibPajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuaidengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewa;Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Tanggapan tertulis atasPemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut dengan Surat Nomor 36/IDSMJK/X11/2010 tanggal 30 Desember 2010;Bahwa terkait dengan koreksi PPh Badan, dalam surat tanggapantersebut Pemohon
    Koreksi atas eksport sebesarRp .30.853.595.190 didasarkan pada(ekualisasi) koreksi peredaran usahaterkait Pajak Penghasilan Badan,yang didasarkan pada "Koreksi inikarena pemeriksa menghitungkembali besarnya penghasilanterhadap transaksi hubunganistimewa sesuai dengan UU PPhPasal 18 ayat (3).2.
    diperlukan, dengan ini Pemohon Banding minta untuk diundangdalam persidangan Majelis Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPUT49736/PP/M.VI/15/2013, Tanggal 20 Desember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP513/WPUJ.24/2012 tanggal27 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan
    SEHINGGA SEHARUSNYA BIAYA TERSEBUTDIAKUI SEBAGAI BIAYA OPERASIONAL PERUSAHAAN;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP513/WPJ.24/2012 tanggal 27 Maret 2012 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-04-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 88/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 10 Nopember 2016 — MOHAMMAD FARHAN, S.E, DKK ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
50 — 0
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-05-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 114/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : Imam Soepardi
Terbanding/Tergugat I : Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro Pemohon Intervensi
82 — 8
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 18-11-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 272/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : DAVID SIEMENS KURNIAWAN Diwakili Oleh : Johanis Richard Riwoesh, ST., MA., MACE
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
165 — 28
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3030 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — PT. INTERMAS TATA TRADING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
92 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PETRO ENERGY
348 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118000.15/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, PenelitiKeberatan seharusnya membatalkan koreksi positif atas Pendapatan LainLain sebesar Rp225.164.000.000 menjadi nihil;Bahwa adapun perhitungan Pajak Penghasilan Badan
    Bruto atau BiayaUsaha 18.826.354.118Penghasilan Neto Dalam Negeri 43.846.210.971Penghasilan dari Luar Usaha (6.497.538.359)Penyesuaian Fiskal Positif 1.705.385.400Penyesuaian Fiskal Negatif 1.814.270.110Penghasilan Neto Luar Negeri 0Jumlah Penghasilan Neto 37.239.787.902Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Kena Pajak 37.239.787.902PPh Badan Terutang 9.309.946.975Kredit Pajak: Halaman 2 dari 9 halaman.
    Menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012masih harus dibayar sebesar Rp59.580.762.91 7,00;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Apri 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 5 Juli 2019, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Juli 2019
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00163/KEB/WPJ.05/2017, tanggal 16 Agustus 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan tahun 2014 Nomor 00002/206/14/031/16,tanggal 27 Juni 2016, atas nama PT Petro Energy dengan NPWP03.093.712.2031.000, beralamat di Graha Indramas Lt.1 Jalan AIPIl K.S Tubun Raya Nomor 77, Slipi Jakarta Barat (d.h Grand SlipiTower Level 42G42H Jalan S Parman Kav.2224 Palmerah),Halaman 4 dari 9 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00002/206/14/031/16, tanggal 27 Juni 2016, atas nama PT Petro Energy, NPWP03.093.712.2031.000, beralamat di Graha Indramas Lt.1 Jalan AIPIl K.S Tubun Raya Nomor 77, Slipi Jakarta Barat (d.h Grand SlipiTower Level 42G42H Jalan S Parman Kav.2224 Palmerah),adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;:3.4.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 27-04-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 99/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Mei 2022 — Pembanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. Shunda Plafon Indonesia
139 — 38
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 10-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 291/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) diwakili oleh Mohammad Joesoef Als H.M. Jusuf Rizal
Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
205 — 27
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 12-04-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 75/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2016 — PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
47 — 22
  • . ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum pada Badan AdvokasiHalaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 75/G/2016/PTUNJKTMENTERIHukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) Kosgoro1957, beralamat di Jalan Hang Lekiu No. 3, KebayoranBaru, Jakarta Selatan 12120, selanjutnya disebutSDM + sorarnremnnss e152 memmemuenns vo mmamemenn 29 4 x me PENGGUGAT ;Melawan :HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan H.R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4374/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT STAR ENERGY (KAKAP) LIMITED
326 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 07-09-2017 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 27-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 186/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 20 Maret 2018 — PT. SARINAH (Persero) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
474 — 405
  • Nama : Maftuh; Jabatan : Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum; NIP : 19630707 199303 1 001; Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a); 4. Nama =: Hendra Andy Satya Gurning; Hlm.1 dari 15 him. Put. No. 146/B/2018/PT.TUN.JKTJabatan : KepalaSub Direktorat Hukum Perdata Umum,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;NIP : 19750529 200112 1 001; Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a); .
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 29-11-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 288/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2017 — PT. GUSHER TARAKAN ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
132 — 62
  • Bahwa penerapan ketentuan dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidakmengeluarkan keputusan yang dimohon, maka sikap diam Badan atau PejabatTUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan (fiktif negatif)berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) jo.
    (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas),Halaman 15 dari 100 Halaman Putusan Nomor : 288/G/2016/PTUNJKT.17.18.sehingga termasuk dalam definisi badan atau pejabat tata usaha negarasebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UndangUndang No. 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Badan atau Pejabat TataUsaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan
    ;Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidakmengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktusebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan dimaksudtelah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebutdianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
    ;Berdasarkan ayat (2) ini, maka gugatan terhadap Badan atau Pejabat TUN yangtidak menjawab suatu permohonan baru dapat diajukan setelah lewat jangkawakitu. yang ditentukan di dalam peraturan perundangundangan (yangmengatur kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan)Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.
    dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;4. melampaui batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau jika ketentuan peraturan perundangundangan tidakmenentukan batas waktu kewajiban tersebut, maka Badan dan/atau PejabatPemerintahan wajidb menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonanditerima secara lengkap oleh Badan dan/atau
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 31-10-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 257/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 10 Mei 2017 — YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN BOJONEGORO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK.
87 — 40
  • Obyek SengketaKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU0029986.AH.01.04. tanggal 28 Juli 2016 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan RajekwesiEQJOMGQOMG f nxnnncrnnnn nner nn cree ccm nse cnenanncancnncnnannesnennnanannnsnnen1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undangundang No. 5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo.
    Manusia RI Nomor :AHU0029986.AH.01.04. tanggal 28 Juli 2016 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Kesehatan RajekwesiBojonegoro, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengandasar sebagai berikut : Bahwa keputusan Terguat aquo bersifat Konkrit, karena yangdisebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak,tetapi berujud dan nyatanyata secara tegas menyebutkan bahwaYayasan Pendidikan Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro adalahsebagai Badan Hukum ; 22220 222
    Badan Pengurusi. Ketua : Drs. H. Tarman Samadun ; ii. Wakil Ketua : Drs. Aman Sudarto ;iii. Sekretaris : Drs. Tamat Narto Prawiro ; iv. Wakil Sekretaris : Hartati ; v. Bendahara : Drs. Suklano ; vi. Wakil Bendahara : Drs. Suprapto ; c. Badan Pengawas :i. Oerip Hartono ;ii. Drs. Sudjianto ;2. Akta No. 90/2000 tentang Pernyataan Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Yatiman Hadi Suparjo S.H yang isinya antara lain : a.
    Badan Pendiri memutuskan Memberhentikan Badan Pengurus lamadan mengangkat Badan Pengurus baru Periode Tahun 2000 sampaidengan 2003 dengan susunan :: i. Ketua OTP HarONG: ssc ccacaenancssmmneeneissii. Ketua Harian dr. Kuslan Rekso Hamidjojo ; ili. Sekretaris etrtett SIH j seeeenenre escent rrrcssenn necesitoiv. Bendahara Uri Marrhamiswaill 5 sssssesseseeseeereneeeeeeeesesv. Pleno Dra. Enirahmawati ; vi.
    Rapat Badan Pendiri mengambil Keputusan bahwa status Sdr.Samadun sudah dianggap tidak tercantum lagi sebagai AnggotaBadan Pendiri YPKB sehingga dengan demikian anggota BadanPendiri YPKB yang baru adalah sebagai berikut : i. Sdr. Drs. H Imam Soepardi ; ii. Sdr. Oerip Hartnono HP ; 2 2222202 sonoiii. Srdri. Ny. Pipiet Sudjanto ; iv. Sdri. Ny. Abu Dardak ; 0+ Moch. Ghusni ; 2. Ketua 1 5 Wissaiie Ube 5 s2se2eeeeeneenseciereen reece3. Sekretaris =: Suhartik ; ==4. Bendahara 1 : Siti Nurul ; 5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1476 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Juli 2018 — PT DEYON RESOURCES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
160 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 109/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 Oktober 2016 — YAYASAN PANCA BHAKTI ABADI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
70 — 44
  • Bahwa kerugian PENGGUGAT secara nyata akibat pengesahanYayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah tahun 2005tersebut, karena telah menimbulkan Klaim oleh Yayasan PendidikanPanca Bhakti Sulawesi Tengah tahun 2005 terhadap badan Usahayakni STIE Panca Bhakti Palu dan STISIPOL Panca Bhakti Palu(STIESTISIPOL PB Palu), SEHINGGA SAAT INI TERJADIDUALISME YAYASAN SEBAGAI BADAN PENYELENGGARASTIESTISIPOL PB PALU, dimana sesungguhnya baik STIE PBPalu maupun STISIPOL PB Palu,sudah bernaung dibawah badanpenyelenggara
    Surat Keputusan pengesahan badan hukum diajukan padatanggal 14 September 2005 sementara Akta Pendirian Yayasanditandatangani pada tanggal 26 Juli 2005 artinya, kewajibanpermohonan pengesahan badan hukum telah terlampaui dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga bertentangan denganketentuan Pasal 11 ayat (3) Undangundang No 16 tahun 2001yang telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2004 tentangPerubahan UU Yayasan;c.
    Surat Keputusan Pengesahan badan hukum tahun 2005 tidakmelalui penelitian terlebih dahulu, oleh sebab nama YayasanPendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah sesungguhnyasudah ada semenjak tahun 1986 dan menurut hukum masih sahsebagai badan hukum, sehingga bertentangan denganketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b Undangundang No 16tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2004tentang Perubahan UU Yayasan;18.
    Bahwa TERGUGAT dalam memberikan pengesahan badan hukumyayasan di dasarkan pada Pasal 11 UndangUndang Nomor 28 Tahun2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan yang menyatakan :Yayasan memperoleh status badan hukum setelah aktapendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(2) memperoleh pengesahan dan MentenHalaman 32 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT4.
    Andi Sikati Sultanjuga dipergunakan untuk merubah nama yayasan atau nama organisasi; Bahwa setahu saksi yang menjadi Badan Pelaksana Perguruan TinggiSwasta (BPPTS) yaitu Yayasan Panca Bhakti Sulawesi Tengah padatahun 1986, kemudian BPPTS memperoleh surat kuasa untukmengadakan penyempurnaan akta yayasan Badan PelaksanaanPerguruan Tinggi pada tahun 2010 yang berasal dari surat kKuasa dariketua yayasan yang bernama H.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 15-03-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 28 September 2017 — GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA (GMAHK) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
261 — 211
  • Dt.llL/Hm.01/884/2011, tanggal 30 September 2011,Tentang Pernyataan Direktur Jenderal Bimas Kristen KementerianAgama RI Tentang Keberadaan (GMAHk) di Indonesia;Bahwa karenanya telah jelas bahwa Penggugat bukan badan hukumpartai politik, bukan badan hukum perseroan terbatas, bukan badanhukum yayasan maupun badan hukum perkumpulan;Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat adalah badanhukum gereja, karenanya Penggugat tidak pernah mengajukanpermohonan' pendaftaran status badan hukumnya kepadaKementerian
    Mengenai badan hukum, Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.l., sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndanganhanya memiliki Kewenangan pengesahan badan hukum meliputibadan hukum Partai Politik, badan hukum Perseroan Terbatas,badan hukum Yayasan dan badan hukum Perkumpulan,sedangkan terhadap badan hukum Gereja tidak termasuk salahsatu badan hukum yang mendapat pengesahan di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ;Halaman 12 dari 98 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.JKT.2.
    Penggugat tidak pernahmengajukan permohonan pendaftaran badan hukum tersebut kepadaTergugat, Karena badan hukum Penggugat bukan berbentukperkumpulan, melainkan badan hukum gereja, yang pendaftaranbadan hukumnya bukan merupakan kewenangan dari Tergugat;Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat No.
    Status Badan Hukum1.
    Status Badan Hukum;2. Objek Gugatan Obscuurlibel;3. Tenggang Waktu Daluwarsa;Halaman 80 dari 98 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-12-2016 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 303/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Mei 2017 — DODDY AZMAN ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
117 — 60
  • Bahwa Obyek Sengketa dikeluarkan Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TataUsaha Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat),Halaman 3 dari 47 halaman.
    Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara, baik di pusat maupun di daerah;3.
    No. 51 tahun 2009), yangmana pengertian dari Keputusan tata usaha negara dimaksud memuat unsurunsur sebagai berikut :1. suatu penetapan tertulis, yaitu bahwa surat keputusan harus dibuat secaratertulis;2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu bahwa suratkeputusan dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara;3. berisi tindakan hukum tata usaha Negara, yaitu badan atau pejabat tata usahanegara dalam menerbitkan keputusan harus menimbulkan perubahan didalamlapangan hubungan
    hukum (publik) yaitu menimbulkan hak dan kewajibanpada orang lain, dan perobuatan badan atau pejabat tata usaha negara tersebutbersumber pada ketentuan hukum yang berlaku;Halaman 42 dari 47 halaman.
    akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa yang dimaksud Tergugat adalah badan atau pejabattata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yangada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang ataubadan hukum perdata (vide pasal 1 angka 12 UndangUndang No. 51 tahun 2009);Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 27 ayat (1), (3) huruf cPeraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4Tahun 2014 Tentang Tata Cara