% PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 32 / Pid.CR / 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 31 / Pid.CR / 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara

SYAHRUL RATUELA, SH RAHMAT SELANG, S.H.M.HUntul turunan resmi sesuai aslinyaPENGADILAN NEGERI TERNATEPANITERA,JULIUS BOLLA, S.H.PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon/ Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 24 /Pid.CR/2019/PNTteCatatan dari persidangan terobuka Pengadilan

Bahwa Permen = 5/2017 Bukti P1 merupakan peraturanturunan/delegasi dari PP 1/2017 Bukti P11, sedangkan Permen6/2017 Bukti P2 merupakan tatacara untuk melaksanakan Permen5/2017 atau dapat disebut bahwa keduanya, yaitu Permen 5/2017dan Permen 6/2017 merupakan turunan/delegasi pengaturan dari PP1/2017.

Bahwa PP 1/2017 yang menjadi dasar pembentukan Permen 5/2017dan Permen 6/2017 merupakan peraturan turunan/delegasi dariUndangUndang Minerba (Pasal 103), sehingga Permen 5/2017 danPermen 6/2017 merupakan subdelegasi (turunan/delegasi lebihlanjut) dari UndangUndang Minerba;Halaman 12 dari 86 halaman. Putusan Nomor 28 P/HUM/20174.

Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi,delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskanmelalui pembagian kekuasaan negara oleh undangundang dasar,sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenanganyang berasal dari pelimpahan. Lebih lanjut menurut Jimly Asshiddigie(dalam Perihal UndangUndang, 2006) menyatakan bahwapemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kepada eksekutifharus dinyatakan dengan tegas di dalam undangundang.

Normahukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabiladibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturanyang lebih tinggi. Dalam hal ini jelas, bahwa Menteri ESDM tidakmempunyai kewenangan dan tidak mendapat delegasi kewenangandari UndangUndang Minerba;Ketidakabsahan Permen 5/2017 dan Permen 6/2017 ini sejalandengan pendapat PWC Akkermans (dalam Made Arya Utama,Halaman 17 dari 86 halaman.

pada tanggal 11 Januari 2017 dan juga diundangkan padatanggal 11 Januari 2017;Bahwa Permen 5/2017 dan Permen 6/2017 sebagai turunan(delegasi) atau aturan pelaksanaan dari PP 1/2017 ditetapkan dandiundangkan secara bersamaan dengan PP 1/2017 pada hari yangsama tanggal 11 Januari 2017;Bahwa bagaimana mungkin Permen 5/2017 dan Permen 6/2017sebagai aturan turunan atau delegasi dari PP 1/2017 yang dalamproses pembentukannya harus merujuk pada PP 1/2017 tetapi padakenyataannya keluar bersamaan dengan

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanyaatau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang ataubadan hukum perdata; Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP)menentukanmandat ;: Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari Atribusi, Delegasi danMandat dapat dijumpai pada ketentuan Pasal

Pejabat Pemerintahan yang memberikanDelegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telahdiberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalamketentuan peraturan perundangundangan.Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasimenimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan,Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikanHal 17 dari 24 hal. Put. No. 192 /B / 2019 / PT.TUN.JKT(7)pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenangyang telah didelegasikan.Badan dan/atau.

Pejabat Pemerintahan yang memperolehWewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenanganberada pada penerima Delegasi.Pasal 14 UUAP berbunyi :(1)(2)(3)(4)(5)Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperolehMandat apabila:a. ditugaskan oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan di atasnya; danb. merupakan pelaksanaan tugas rutin.Pejabat yang melaksanakan tugas rutinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin daripejabat definitif yang berhalangan

TUN.JKTMenimbang, bahwa meskipun nomenklatur dari Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tersebut mengenaipendelegasian wewenang, namun substasi/materinya memenuhi cCiriciripemberian kewenangan melalui mandat yaitu dengan menyebutkan atasnama (a.n) dan keharusan melapor kepada pemberi mandat , oleh karenapemberian wewenang melalui Delegasi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2)huruf b UUAP haruslah ditetapbkan dalam Peraturan Pemerintah, PeraturanPresiden, dan/atau Peraturan

Daerah, bukan ditetapkan dalam PeraturanMenteri in casu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa inlitis yang diterbitkan atas dasar Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 25 Tahun 2015 adalah merupakan pemberian Mandat dariMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal, bukan delegasi, sehingga yang bertanggung gugat

Agus untuk menemui orang tua Tergugat Il, namun setelah tiba diRaha ke 2 orang utusan tersebut di suruh oleh ibu Tergugat II ke Pureuntuk menemui La Ode Riana dan pada tanggal 9 Juli 2016 ke 2 orangutusan tersebut bertemu dengan La Ode Riana dan menyampaikankabar silariang Tergugat dan Tergugat II yang merupakan bagian adatyang berlaku di Kabupaten Muna dan selanjutnya pihak keluargaTergugat telah mengutus orang tua kampung sebanyak tiga kali namunpihak keluarga yang diberi wewenang untuk menerima delegasi

Nomor 0304/Pdt.G/2016/PA RhBahwa sepengetahuan saksi pernikahan Tergugat dan Tergugat IIdilangsungkan tanpa memberitahukan kepada orang tua Tergugat II dantanpa wali yang sah;Bahwa ada dua orang delegasi yang datang kerumah Tergugat I namunibu kandung Tergugat Il menyarankan dua orang tersebut datang kePure untuk menemui saksi karena ayah kandung Tergugat II masih diJayapura;Bahwa dua orang delegasi dari Tergugat yang datang kepada saksiuntuk memberitahukan berita kehilangan, bahwa Tergugat II saat

ituberada di rumah Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Wakorumba Utarabersama dengan Tergugat ;Bahwa saksi hanya diberi mandat untuk menerima dua orang delegasiberita kehilangan selanjutnya saksi sampaikan pesan Penggugatkepada delegasi Tergugat untuk pembicaraan selanjutnya agarmenunggu Penggugat yang sedang dalam perjalanan dari Jayapura;Bahwa sepengetahuan saksi empat kali delegasi datang tapi saksi tetapmenyarankan agar menunggu Penggugat;Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dan Tergugat

Nomor 0304/Pdt.G/2016/PA RhBahwa pernikahan Tergugat dan Tergugat II dilaksanakan tanpapemberitahuan kepada orang tua Tergugat II;Bahwa sebelumnya Tergugat sering datang berkunjung ke rumah saksinamun saksi tidak mengetahui kalau Tergugat dan Tergugat II memilikihubungan (pacaran);Bahwa tidak ada proses lamaran dari pihak keluarga Tergugat ;Bahwa pernah ada dua orang delegasi Tergugat datang menemui saksiUntuk menyampaikan berita kehilangan karena pada saat itu Tergugat IIsudah berada di rumah Pegawai

;Bahwa sebagai delegasi saksi empat kali melakukan pertemuan denganLa Ode Riana selaku perwakilan keluarga Tergugat II;Bahwa pertemuan pertama saksi sebagai delegasi hanyamenyampaikan berita kehilangan, dimana Tergugat II saat itu sudahberada di rumah Pegawai Pembantu pencatat Nikah (PPN) bersamadengan Tergugat ;Bahwa pada pertemuan kedua, ketiga dan keempat kalinya saksi selakudelegasi disuruh menunggu kedatangan Penggugat yang saat itu dalamperjalanan dari Kota Jayapura;Bahwa pihak keluarga Tergugat

28 September 2021;Turut Terbanding semula Tergugat I/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2021;Turut Terbanding Il semula Tergugat III secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Oktober 2021;Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 7 Oktober 2021;permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 2Nopember 2021 dan telah diberitahukan

kepada:Terbanding semula Penggugat/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Nopember 2021;Terbanding III Semula Tergugat II pada tanggal 2 Nopember 2021;Turut Terbanding semula Tergugat I/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Nopember 2021;Turut Terbanding Il semula Tergugat IIl secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Desember 2021;Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 10

permohonanbanding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan BandingNomor 41/Akta.Bdg/IX/2021/PN Dpk jo Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpktanggal 28 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriDepok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:e Terbanding semula Penggugat/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2021;e Terbanding Il semula Tergugat V secara delegasi melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal 7

kepada:e Terbanding semula Penggugat/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Nopember 2021;e Terbanding Il semula Tergugat V secara delegasi melalui PengadilanNegeri Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2021;e Turut Terbanding semula Tergugat I/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Nopember 2021;e Turut Terbanding Il semula Tergugat Ill secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Desember 2021;

kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada:e Pembanding semula Tergugat V/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2021;e Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Oktober 2021;Halaman 30 dari 39 halaman putusan Nomor 23/PDT/2022/PT BDGe Terbanding semula Penggugat/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2021;e Turut Terbanding semula Tergugat I/kuasanya secara delegasi

Bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding VIImelalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 20Desember 2019, No.W14.U30/ 420.HK.02/12/2019/ PN.Lmg Perihal BantuanPemberitahuan Pernyataan Banding Perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lmg;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi,Surabaya kepada Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV telahdiberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkara,sebagaimana Risalah

Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding V melalui delegasi ke PengadilanNegeri Tangerang dengan surat tanggal O02 Januari 2020, No.W14.U30/.HK.02/1/2020, Perihal Bantuan Pemberitahuan Meneriksa Berkas (Inzage)Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lmg;3.

Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding VI melalui delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 02 Januari 2020, No.W14.U30/.HK.02/1/2020, Perihal Bantuan Pemberitahuan Meneriksa Berkas (Inzage)Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lmg;4.

Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding VII melalui delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 02 Januari 2020, No.W14.U30/.HK.02/1/2020, Perihal Bantuan Pemberitahuan Meneriksa Berkas (Inzage)Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lmg;Halaman 3 dari 5 Penetapan No.113/PDT/2020/PT SBY5.

Surat tertanggal 23 Januari 2020 Nomor W14.U30/29.HK.02/1/2020, PerihalBantuan Pemberitahuan Pencabutan Perkara Banding Nomor11/Pdt.G/2019/PN.Lmg, yang berisi permintaan bantuan (delegasi) melalui1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kuasa Terbanding, Terbanding VI,Terbanding VII;2.

Diberitahukan dandiserahkan kepada Terbanding III semula Tergugat Ill, kepada Terbanding Vsemula Tergugat V, dan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, masingmasing dengan delegasi pada tanggal 28 April 2021. Diberitahukan dandiserahkan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan kepadaTerbanding VI semula Tergugat VI, masingmasing pada tanggal 26 April2021.

Relas pemberitahuan danpenyerahan kontra memori banding kepada Terbanding V semula Tergugat Vpada tanggal 21 Mei 2021 (delegasi). Relas pemberitahuan dan penyerahankontra memori banding kepada Terbanding VII semula Tergugat VII padatanggal 19 Mei 2021 (delegasi).

Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memoribanding kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Mei 2021(delegasi).

Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori bandingkepada Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 21 Mei 2021(delegasi), terlampir dalam berkas;Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo(delegasi) telah menyampaikan relas pemberitahuan memeriksa berkasperkara banding (inzage) secara sah dan patut kepada Kuasa HukumPembanding semula Penggugat dan II pada tanggal 26 April 2021.Pemberitahuan inzage oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klatenkepada Terbanding semula

Pemberitahuan inzage oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta(delegasi) kepada Terbanding Ill semula Tergugat III, kepada Terbanding Vsemula Tergugat V, dan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII,masingmasing pada tanggal 27 April 2021. Pemberitahuan inzage olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (delegasi) kepada TurutTerbanding semula Penggugat III pada tanggal 05 Mei 2021.

suaminya tersebutsehingga pejabat berwenang dalam hal ini KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Watopute menolakmenikahkan Pemohon dan calon suaminya;Bahwa calon suami Pemohon tidak pernah berprilakuburuk bahkan ia pekerja keras meskipun ia sebagaiburuh;Bahwa calon suami Pemohon statusnya masih jejaka,demikian pula dengan Pemohon statusnya masihperawan dan tidak terikat dengan lamaran lakilaki lain ;Bahwa alasan orang tua Pemohon tidak maumenikahkan Pemohon dengan kemanakan saksi, ketikasaksi bersama delegasi

keluarga calon suami Pemohonsaat melamar Pemohon di Bau Bau sekitar empat bulanlalu, wali Pemohon menolak menerima uang lamaransejumlah Rp 4.100.000, karena wali Pemohon memintauang lamaran sejumlah Rp 9.000.000,sedangkan calon suami Pemohon tidak sanggupdengan alasan ia hanya bekerja sebagai buruh yangpenghasilannya sekitar Rp 1.500.000, setiap bulan;Bahwa pada lamaran pertama delegasi calon suamiditolak oleh wali Pemohon, namun satu bulan kemudiansaksi kembali melamar Pemohon degan membawauang

lamaran sejumah Rp 6.100.000, tetapi lagilagiwali Pemohon tidak mau terima bahkan ia mengatakanTidak akan pernah Pemohon menikah dengan calonsuami Pemohon Bahwa sekitar satu minggu setelah delegasi pertamaditolak oleh wali Pemohon, Pemohon langsungmeninggalkan rumah tanpa sepengetahuan waliPemohobn, lalu tinggal di rumah orang tua calon suamiPemohon di Desa Labaha, dan setelah delegasi keduakembali gagal melamar Pemohon satu minggukemudian wali Pemohon menjamput paksa Pemohon diLabaha lalu dibawa

statusnya masih jejaka,sedangkan Pemohon sendiri masih perawan dan tidasedang terikat oleh lamaran lakilaki lain ;Bahwa alas an wali Pemohon, ketika saksi bersamadelegasi keluarga calon suami Pemohon pernahbertemu melamar Pemohon melalui wali Pemohon diBau Bau sekitar empat bulan lalu, yang mana pada saatitu wali Pemohon meminta uang lamaran sejumlah Rp9.000.000, namun calon suami Pemohon tidaksanggup dan hanya siap uang lamaran sejumlahRp 4.100.000, sehingga pertemuan tersebut gagal;Bahwa, setelah delegasi

pertama gagal satu bulankemudian saksi kembali melamar Pemohon deganmembawa uang lamaran sejumah Rp 6.100.000, tetapilagilagi wali Pemohon tidak mau terima sambilmengatakan Tidak akan pernah Pemohon manikahdengan calon suami Pemohon Bahwa sekitar satu minggu setelah delegasi pertamagagal melamar Pemohon, satu minggu kemudianPemohon lari dari rumah tanpa sepengetahuan waliPemohon dan langsung tinggal di rumah orang tuacalon suami Pemohon bersama calon suaminya diLabaha;Bahwa sekitar satu minggu setelah

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hariini ditetapkan sejumlah Rp. 2.693.000, (dua juta enam ratussembilan puluh tiga ribu rupiah);Membaca berturutturut:Halaman 6 Putusan Nomor 57/PDT/2021/PT SBYRisalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto guna memenuhipermintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Surabayamenerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 kepada TurutTergugat telah diberitahukan tentang isi putusan

tersebut;Risalan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika guna memenuhipermintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Surabayamenerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 kepada TurutTergugat Il dan Turut Tergugat Ill telah diberitahukan tentang isiputusan tersebut;Risalan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwapada tanggal 1 Desember 2020 kepada Turut

Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika gunamemenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan NegeriSurabaya menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III telah diberitahukanadanya permohonan banding tersebut;Halaman 7 Putusan Nomor 57/PDT/2021/PT SBY7.

Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto gunamemenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan NegeriSurabaya menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020kepada Turut Terbanding telah diberitahukan adanya permohonanbanding tersebut;8.

Risalan pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat olehJurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto guna memenuhipermintaan delegasi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menerangkanbahwa pada tanggal 30 November 2020 kepada Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;9.

Bahwa Pelawan tidak pernah menerima surat pemberitahuan (Relaas)tentang adanya Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap jaminan milikPelawan, menurut keterangan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IATanjungkarang (delegasi) panggilannya tidak patut karena sudah lewatwaktu, sehingga Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang tidakmenyampaikan Relaas kepada Pelawan;5.

Menyatakan tidak sah Sita Eksekusi tanggal 02 Februari 2018 Nomor:03/Pdt.Eks.HT/Delegasi/2018/PN.Kld. terhadap sebidang tanah seluas20.910 (dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh) meter persegi sebagaimanayang tertera dalam surat ukur nomor: 01/Bumi Agung/2005 dengan NomorIdentifikasi Bidang Tanah (NIB): 08.02.17.02.00438 dengan Sertipikat HakMilik Nomor: 639/Bumi Agung/2005 yang terletak di Desa Bumi AgungKecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Selatan (Sekarang KabupatenPesawaran) Propinsi Lampung

Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 02Februari 2018 Nomor: 03/Pdt.Eks.HT/Delegasi/2018/PN.Kld. terhadapsebidang tanah seluas 20.910 (dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh) meterpersegi sebagaimana yang tertera dalam surat ukur nomor : 01/Bumi Halaman 5 dari 12 hal. Put.

tanggal 02 Februari 2018 Nomor ;03/Pdt.Eks.HT/Delegasi/2018/2018/PN.Kla; Bahwa pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi tersebut tidak cukup waktusesuai dengan bukti P6 yang diajukan oleh PELAWAN, sehinggaPemberitahuan pelaksanaa eksekusi tersebut tidak pernah sampai dandikembalikan lagi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepadaKepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda; Bahwa Terlawan II tidak pernah menerima Aanmaning karena alamat dantempat tinggal CV.

Nomor 23/PDT/2019/PT TJK Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan PEMBANDING/PELAWANdapat membuktikan dalil dalil perlawanan yang diajukan terhadap khususnyasah atau tidak sah Sita Eksekusi tanggal 02 Februari 2018 Nomor :03/Pdt.Eks.HT/Delegasi/2018/PN.Kla. terhadap tanah milik PEMBANDING/PELAWAN seluas 20.910 M2 (dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh meterpersegi) sebagaimana yang tertera dalam surat ukur nomor : 01/BumiAgung/2005 dengan Nomor Ildentifikasi Bidang Tanah (NIB)08.02.17.02.00438 dengan

Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telahdiberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugatmelalui kuasanya pada tanggal 8 Oktober 2020, melalui Pengadilan NegeriMedan (delegasi) sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan danPernyataan Banding Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Prp, yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan memori banding tertanggal

1 Oktober 2020, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 8 Oktober2020, selanjutnya memori banding Pembanding semula Penggugattersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Pengadilan NegeriMedan (delegasi) pada tanggal 15 Oktober 2020, sebagaimana ternyatadari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Prpyang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukanPembanding semula Penggugat

tersebut, Terbanding semula Tergugatmelalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PasirPengaraian pada tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya kontra memoribanding Terbanding semula Tergugat tersebut oleh Pengadilan Negeri PasirPengaraian dimohonkan bantuan untuk diberitahukan dan diserahkankepada Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri RokanHilir (delegasi), sebagaiman ternyata dari surat Pengadilan

Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 September2020, melalui Pengadilan Negeri Rokan Hilir (delegasi) sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara(Inzage) Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Prp, yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;2.

Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2020,melalui Pengadilan Negeri Medan (delegasi) sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor63/Pdt.G/2019/PN Prp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Medan tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembandingsemula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan

28September 2015 Kuasa Penggugat/ Pembanding telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mrjtanggal 15 September 2015, pernyataan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan oleh Hardi Niko Pasmana Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Muaro kepada Tergugat I/Terbanding, Kuasa Tergugat II/Terbanding,Tergugat IIl/Terbanding dan kepada Tergugat V/Terbanding masingmasingpada tanggal 1 Oktober 2015, sementara untuk Kuasa Tergugat IV/Terbanding diberitahukan melalui/delegasi

tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Muaro pada tanggal 19 Oktober 2015 dan salinannyatelah diberitahukan/diserahkan oleh Hardi Niko Pasmana Jurusita PenggantiHalaman 3 dari 6 putusan Nomor 163/PDT/20145PT PDGPengadilan Negeri Muaro kepada Tergugat I/Terbanding, Kuasa Tergugat II/Terbanding, Tergugat Ill/Terbanding dan kepada Tergugat V/Terbandingmasingmasing pada tanggal 20 Oktober 2015, sementara untuk KuasaTergugat IV/Terbanding diberitahukan/diserahkan melalui delegasi

tertanggal 9 Nopember 2015yang ditandatangani oleh ASRIL Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriPadang;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak KuasaPenggugat/ Pembanding tersebut, pihak Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan pihak Tergugat III/Terbanding, telah menyerahkan Kontramemori banding tertanggal 27 Oktober 2015 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Muaro pada tanggal 30 Oktober 2015 dan salinannyatelah diserahkan kepada pihak Kuasa Penggugat/Pembanding melalui/delegasi

berkas perkara (inzage) tertanggal 8 Oktober 2015 yang dibuatoleh Juru Sita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro telahmemberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pengugat/Pembanding untukmempelajari berkas perkara (inzage) dan untuk Tergugat I/Terbanding,Kuasa Tergugat Il/Terbanding, Tergugat Ill/Terbanding dan Tergugat V/Terbanding masingmasing melalui relaas pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro tertanggal 1 Oktober 2015,kepada Tergugat IV/Terbanding melalui /delegasi

.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Dewan Papua (Niuw GuineaRaad) 1961, perihal recruitmen delegasi.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Partai Nasional (PARNA)Papua 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) keapada Tokoh Komite

Nasional Papua(KNP) 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) perihal recruitmen delegasi.6 (enam) lembar surat lampiran penegasan Deklrasi Bangsa Papua diNegeri Papua Barat.6 (enam) lembar surat lampiran dalam Bahas Inggris (coherent EnclosureDeclaration of the Nation of Papua in the Country of West Papua).

.58 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Dewan Papua (Niuw GuineaRaad) 1961, perihal recruitmen delegasi.59 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Partai Nasional (PARNA)Papua 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.60 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) keapada

Tokoh Komite Nasional Papua(KNP) 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.61 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) perihal recruitmen delegasi.62 6 (enam) lembar surat lampiran penegasan Deklrasi Bangsa Papua diNegeri Papua Barat.63 6 (enam) lembar surat lampiran dalam Bahas Inggris (coherent EnclosureDeclaration of the Nation of Papua in the Country

;Membaca surat permohonan delegasi pemberitahuan banding no.W9U1/8389/HK.02/X1/2019 tertanggal 13 Nopember 2019, bahwa Jurusita/JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diminta untuk memberitahukan Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 116/PDT/2019/PT TJKkepada Terbanding semula Tergugat bahwa Pembanding semula Penggugattelah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarangtanggal 12 November 2019 Nomor:222/Pdt.G/ 2019/PN.

Tjk. tersebut;Membaca surat permohonan delegasi pemberitahuan memeriksa berkasNomor:W9U1/8469/HK.02/X1/2019 tertanggal 18 Nopember 2019, bahwaJurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimintamemberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat untukmempelajari berkas (inzage);Membaca surat permohonan delegasi pemberitahuan memeriksa berkasNomor:W9U1/8472/HK.02/X1/2019 tertanggal 18 Nopember 2019, bahwaJurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. dimintamemberitahukan

Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Juni 2020 Nomor : 24/Pdt.G/2019/PNMol;Membaca relas pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor24/Pdt.G/2019/PN Mgl, yang menerangkan bahwa permohonan bandingPembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Juli 2020 oleh Juru Sita Pengganti padaPengadilan Negeri Tanjung Karang, kepada Terbanding II semula Tergugat IImelalui pemberitahuan delegasi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1Juli 2020, Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melaluipemberitahuan delegasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 1 Juli2020, Kepada Turut Terbanding II semula Penggugat II melalui pemberitahuandelegasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan berdasarkan Relaspemberitahuan telah diberitahnukan pada tanggal 6 Juli 2020, dan kepada TurutTerbanding III Semula Penggugat III melalui pemberitahuan delegasi PengadilanNegeri Gunung Sugih tertanggal

6 Juli 2020;Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.MgItanggal 15 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Memori Banding tertanggal 15Juli 2020 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala;Membaca permohonan delegasi pemberitahuan Memori Banding dariPengadilan Negeri Menggala tertanggal 15 Juli 2020 telah dikirimkan kepadaTerbanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang,kepada Terbanding II semula Tergugat

Nomor 54/PDT/2020/PT TJKPusat, kepada Turut Terbanding semula turut Tergugat melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan, kepada turut Terbanding Il semula Penggugat II danTurut Terbanding III Ssemula Penggugat III melalui Pengadilan Negeri GunungSugih ;Membaca Tanda Terima Kontra) Memori Banding Nomor24/Pdt.G/2019/PN Mgl tanggal 23 Juli 2020, yang diajukan oleh kuasaTerbanding semula Tergugat telah di terima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Menggala;Membaca permohonan delegasi pemberitahuan Kontra

Penggugat III melalui PengadilanNegeri Gunung Sugih;Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas ( inzage ) Nomor :24/Pdt.G/2019/PN.Mgl, yang menerangkan bahwa untuk mempelajari berkasperkara perdata Nomor : 24/Pdt,G/2019/PN.Mgl telah diberitahukan kepadaPembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2020, kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan pada tanggal 6 Juli 2020 oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri TanjungKarang, kepada Terbanding II semulaTergugat Il melalui permohonan delegasi

Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwapada tanggal 13 September 2017, kepada pihak Terbanding semulaTergugat melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan adanya permohonanbanding tersebut;Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat (delegasi), yang menerangkanbahwa pada tanggal 05 September 2017, kepada pihak Terbanding IIsemula Tergugat II telah

diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, kepada pihakTerbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonanbanding tersebut;Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), yang menerangkanbahwa pada tanggal 15 September 2017, kepada

pihak Terbanding IVsemula Tergugat IV telah diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, kepada pihakTerbanding V semula Tergugat V telah diberitahukan adanya permohonanbanding tersebut;3.

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor399/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Bekasi (delegasi) kepada Para Pembanding semula Para Tergugat,yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara namun tidak bertemu yangbersangkutan sehingga diteruskan ke Kelurahan setempat;Halaman 13 Putusan No. 207/PDT/2018/PT.

II semula Tergugat II pada tanggal 05 September 2017 telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara namun tidak bertemu yangbersangkutan sehingga diteruskan ke Kelurahan setempat;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor399/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Selatan (delegasi) yang menerangkan bahwa kepadaTerbanding Ill semula Tergugat Ill pada tanggal 18 Agustus 2017 telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara namun

Jkt.Pst.Jo Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwapada tanggal 04 Januari 2017 kepada kuasa hukum Tergugat , Il, dan Ill,telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Tergugat IV tersebut;Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 132/Srt.Pdt.Bdg/2015.Jo Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwapada tanggal

Jo Nomor 1911/PDT/DEL/2016/PN.Bdg. yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 kepada kuasa hukumTergugat IV, telah diberitahukan adanya permohonan banding dari TergugatI, ll, dan III tersebut;Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 195/Srt.Pdt.Bdg/2015.Jo Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwaHalaman 15 Putusan No.

Jo Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 kepada kuasa hukumTerbanding semula Penggugat, telan diserahkan memori banding dariPembanding / Tergugat IV tersebut;Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor128/Srt.Pdt.Bdg/2015.

Jo Nomor 291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 kepada kuasa hukumTergugat I, Il, dan Ill, telah diserahkan memori banding dari Pembanding /Penggugat tersebut;Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor291/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.

Jo Nomor 1908/PDT/DEL/2016/PN.Bdg. yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung (delegasi), yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 kepada Pembandingsemula Tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untukmempelajari berkas perkara tersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor128/Srt.Pdt.Bdg/2015.

atau mandat;Bahwa atribusi itu berkaitan dengan pengakuan hak atas suatu kewenangan melaluiUndangUndang ; Bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusankeputusan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain yang melaksanakankewenangan ini atas tanggung jawab sendiri ; Bahwa delegasi harus definitif artinya pemberi delegasi tidak dapat lagimenggunakan sendiri kewenangan yang telah dilimpahkan ; Bahwa delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan ; Bahwa

Kalau menyamping pejabat itu tidak adastruktur organisasi tetapi kalau atas bawah ada dua yaitu yang satu bisa terjadidengan mandat dan satunya delegasi dan hal itu dilihat dari konteknya, kalaumandat segala tindakan yang terjadi pada saat berakibat hukum segala tindakantanggung jawab pemberi mandat, akan tetapi kewenangan mandat itu akan gugurserta merta pemberi mandat itu mencabut ; Bahwa Kopertis bisa bertindak atas nama dirinya sendiri kalau kewenangan itu bersifat delegasi ;39Bahwa yayasan didalam

Dalam hal delegasi, Pemberi Delegasi/Delegan dapat meminta penjelasankepada Delegataris/Penerima Delegasi. Prosedur pemberian delegasi ini adalah tidakdalam hubungan rutin atasanbawahan melainkan dari satu organ dengan pihak lain denganperaturan perundangundangan, dan tanggung jawab / tanggung gugat beralih kepadaDelegataris. Akan tetapi Pemberi Delegasi tidak dapat menggunakan wewenangnya lagikecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrarius actus.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat dalam dalil Jawabannyabahwa pihaknya dalam mengeluarkan obyek sengketa tidaklah terkait dengan Surat DirjenDikti No.2590/E.2.2/T/2011 tanggal 3 Mei 2011, sedangkan dalam Surat Dirjen Diktitersebut memberi kewenangan delegasi kepada Tergugat, maka seandainya pun tindakanTergugat ini adalah Delegasi, maka sesuai teori pelimpahan wewenang delegasi bahwapelimpahan itu antara organ pemerintah kepada pihak lain dengan peraturan perundangundangan, dalam hal

ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa dalam obyeksengketa tersebut Tergugat mendapatkan kewenangan delegasi berdasarkan peraturan58Perundangundangan..........Perundangundangan.

empat) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat,perihal pemberitahuan Kongres Papua Ill tahun 2011 dan Partisipasiseluruh Rakyat Papua.16) 1 (satu) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Baratnomor : 43 / TKRNRPB / X / 2011, perihal Pemberitahuan KongresRakyat Papua III kepada seluruh orang Papua yang ditujukan kepadaRRI Jayapura.17) 3 (tiga) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Baratnomor : 20 ss / TKRNRPB / IX / 2011, perihal pemberitahuanrecruitmen delegasi

Rakyat Papua.40) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua STFT Jayapura perihal mohonijin penggunaan fasilitas lapangan sepak bola STFT untuk KongresRakyat Papua Ill, lampiran panduan kegiatan Kongres Ill Rakyat PapuaBarat.41) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Gerakan Perempuan Papua,lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 100 orang)perihal Recruitmen Delegasi

pandangan politik.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua F PEPERA, lampiran formulirpeserta Kongres Rakyat Papua III (quota 50 orang) perihal recruitmendelegasi.1 (satu) amplop berwarna coklat yang berisi 1 (Satu) buah undangandari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB)kepada Ketua Solidaritas dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP),lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua Ill (quota 50 orang)perihal recruitmen delegasi

.58) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Dewan Papua (Niuw GuineaRaad) 1961, perihal recruitmen delegasi.59) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Partai Nasional (PARNA)Papua 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua Ill (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.60) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) keapada

Tokoh Komite Nasional Papua(KNP) 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua Ill (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.61) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) perihal recruitmen delegasi.62) 6 (enam) lembar surat lampiran penegasan Deklrasi Bangsa Papua diNegeri Papua Barat.63) 6 (enam) lembar surat lampiran dalam Bahas Inggris (coherentEnclosure Declaration of the Nation of Papua in the

Putusan Nomor 578 K/TUN/2015.10.11.12.13.dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagianwewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat danmenyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembinakepegawaian daerah yang diatur lebin lanjut dengan PeraturanPemerintah:Bahwa, bila mencermati bunyi norma kedua pasal tersebut di atas, makasangat jelas bahwa kewenangan yang diberikan kepada Tergugat/Termohon kasasi adalah kewenangan Delegasi;Bahwa, yang dimaksud kewenangan delegasi secara

Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, /ntrudoction to the Indonesian Administrative Law penerbitGajah Madah University Press, cetakan kesembilan, Yogyakarta, 2005 hal130131, Suparto Wijoyo dalam bukunya Karakteristik Hukum AcaraPeradilan penerbit Airlangga University Press, Surabaya, hal. 175176,teoriteori tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa tanggung jJawab dantanggung gugatnya ada pada penerima delegasi, hal ini juga ditegaskandalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

AdministrasiPemerintahan Pasal 1 angka 23;Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebin rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi:Bahwa, bila kewenangan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugatnyaada pada penerima delegasi, berbeda dengan kewenangan yang diberikansecara mandat dari Pejabat yang lebih tinggi kepada Pejabat yang lebihrendah yang

sudah barang tentu tanggung jawab dan tanggung gugatnyatetap ada pada pemberi mandat, bagaimana untuk mengetahuikewenangan yang diberikan secara mandat, maka harus dilihat dari adatidaknya surat atau persetujuan yang diberikan oleh Pejabat yang lebihtinggi kepada Pejabat yang lebin rendah sebagai penerima delegasi;Bahwa, terkait dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor Kw.15.1/2/Kp.07.6/3218/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentangPemberhentian dengan hormat Sdr.

Jawa Timur, dalam halini Tergugat adalah kewenangan delegasi, sehingga tanggung jawab dantanggung gugatnya sepenuhnya ada pada Tergugat/Termohon kasasiKewenangan delegasi yang ada pada Tergugat/Termohon kasasi terlihatpada format surat keputusan (objek sengketa) yang tidak ditemukanadanya surat persetujuan dari pihak Menteri Agama yang dicantumkandalam konsideran Menimbang dan Memperhatikan, Hakim dalam hal initerjebak pada penggunaan Atas nama, sehingga putusannya mengarahpada kewenangan mandat;