Ditemukan 219466 data
91 — 31
Menghentikan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.516.000.- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
Bahwa dengan demikian materi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalahmasuk dalam ranah hukum Tata Usaha Negara yang bukan menjadi kewenanganPengadilan Negeri;4.
Bahwa oleh karena materi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masukranah hukum Tata Usaha Negara dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili PerkaraPerdata No. 285/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst maka sudah sepatutnya Gugatan Pengugat yangterdaftar dengan No. 285/Pat.G/2013/PN Jkt.Pst dinyatakan tidak dapat diterima.II. Tentang Gugatan Kabur.1.
Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutuskannya atauMajelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo dengan alasan dalam halPresiden melakukan Perbuatan Melawan Hukum , penyelesaiannya harus dilakukan melaluiforum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Mahkamah Konstitusi (MK) dan MajelisPermusyawaratan (MPR), menurut pendapat Majelis , Eksepsi Tergugat tersebut sudahmemasuki materi
berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, makaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi absolute cukup beralasan danberdasarkan hukum ,maka terhadap eksepsi dari Tergugat II Majelis menyatakanmenerimanya;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Eksepsi Tergugat II mengenai kompetensiabsolut diterima oleh Majelis Hakim , maka terhadap materi
Menghentikan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesarRp. 1.516.000.
Terbanding/Terdakwa : ZURRIVAN PURNAMA, SE, MSi
61 — 46
M E N G A D I L I
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan materi pokok perkara Nomor 2705/Pid.B/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa ZURRIVAN PURNAMA, SE., M.Si.;
- Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Negara;
39 — 4
- Menyatakan materi/ substansi Surat Perjanjian Tanggal 25 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat - I, dan Tergugat II dinyatakan sah dan berharga untuk sebahagian, sehingga mempunyai kekuatan mengikat hanya terhadap hutang Tergugat I dan II sebesar Rp.524.100.000,- (lima ratus dua puluh empat juta, seratus ribu rupiah);
akhirnya Para Pihak dipersidangan menyatakan tidakmengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, namun mohon Putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan perkara ini, maka denganmerujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termaktub dan turut dipertimbangkan sertatidak terpisahkan dalam Putusan perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut dalam surat Gugatan diatas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi
Il 4, BuktiT. 5, Bukti TI 6, Bukti TI 7, Bukti T.II 8, Bukti TI 9, Bukti TI 10, BuktiT. 11, Bukti TI 12, Bukti T. 13, Bukti TT 14, Bukti TT 15, Bukti TI 16, Bukti T. 17, Bukti TI 18 dan Bukti T.IT 19, dalam perkara ini Tergugat IItidak mengajukan alat bukti keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya yang sah ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalamperkara ini, dihubungkan dengan keseluruhan alat bukti Penggugat dan Tergugat II, sebagaiberikut :Menimbang, bahwa
Tergugat II digunakan bagi usaha Proyek Bangunan ;Menimbang, bahwa alat Bukti P 1, adalah Perjanjian Pengakuan Hutang yangdituangkan dalam Surat Perjanjian Tanggal 25 September 2014, maka Majelis Hakim akandipertimbangkan Bukti P 1 tersebut dengan mempertimbangkan Petitum Subsider GugatanPenggugat, yakni: ATAU : Memberikan Putusan lain yang dianggap patut dan adil menurutperundangundangan dalam suatu peradilan yang baik dan benar, oleh karenanya itu MajelisHakim akan dipertimbangkan apakah seluruh materi
Total hutang Tergugat I dan II yang harus dibayar kepada Penggugat secaratanggung renteng adalah sebesar Rp.380.000.000 + Rp. 144.100.000 =Rp.524.100.000, (lima ratus dua puluh empat juta, seratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II belum melunasi pembayaranhutangnya kepada Penggugat sesuai dengan batas tenggang waktu yang ditentukan dalamSurat Perjanjian Pengakuan Hutang, yaitu sejak bulan Februari 2015, maka materi/substansi Perjanjian Pengakuan Hutang yang dituangkan dalam
Menyatakan materi/ substansi Surat Perjanjian Tanggal 25 September 2014 yangdibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II dinyatakansah dan berharga untuk sebahagian, sehingga mempunyai kekuatan mengikat hanyaterhadap hutang Tergugat I dan II sebesar Rp.524.100.000, (lima ratus dua puluhempat juta, seratus ribu rupiah);3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Ingkarjanjiatau wanprestasi ;4.
BAMBANG SUKINDRO
94 — 24
MENETAPKAN
- Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);
189 — 101
Menghentikan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarayang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.016.000.- (satu juta enam betas ribu rupiah);
Sri Amanah
48 — 5
M E N E T A P K A N :
- Menyatakan Materi Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
NOVI OCTAVIA
17 — 3
M E N E T A P K A N :
- Menyatakan Materi Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.500,00 (seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
107 — 38
Menghentikan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara.4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir : Rp. 10.916.000 (sepuluh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
13 — 1
- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Madri al Materi bin Sanapi) terhadap Penggugat (Aisyah binti Rujan);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276000,00 ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
Harry Laksana alias Laksono Hari Sukranto alias Laksana Hari Sukranto
Tergugat:
1.Yuliana Eny Darmani S. Pd
2.Sri Wuryaningsih
71 — 12
Memerintahkan pemeriksaan dilanjutkan pada materi pokok perkara ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niets Onvankelijske Verklaards ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sebesar Rp1.654.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
11 — 0
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Landa Kurdiansyah bin Ruslin) terhadap Penggugat (Wiwit Agusdyanti binti Materi);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp680.000,- ( enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
1.YOHANA BOKKO
2.SARAH SIKKU
Tergugat:
RINA SIKKU
Turut Tergugat:
2.ARIS SIKKU
3.ELIZABET SIKKU
4.ALEXANDER SAMBENGA, S.H, M.Kn
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALOPO (BPN) / KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
33 — 13
MENGADILI
Dalam Eksepsi:
- Menolak Materi Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membarar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.355.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
KADRI SANI Bin AMRI Alm
Termohon:
Kepolisian Resor Kota Bengkulu
51 — 20
M E N G A D I L I ;
DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan keberatan/Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup materi Praperadilan;
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Membebani Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar NIHIL;
danpasal 77 huruf a KUHAP serta Putusan mahkamah Konstitusi (MK) Nomor21/PUUXII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAPtidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasukpenetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas olehkarenanya keberatan/Eksepsi dari Termohon yang menyatakan bahwaPermohonan Praperadilan yang di ajukan oleh Pemohon tidak memiliki Legalstanding atau tidak termasuk dalam ruang lingkup materi
biaya perkaraharuslah diperhitungkan nihil;Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 3/Pid.Pra.P/2018/PN.BglMengingat dan Memperhatikan Pasal 77 huruf a Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP),Putusan mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUUXII/2014 dan Nomor130/PUUXIII/2015 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI; DALAM EKSEPSI Mengabulkan keberatan/Eksepsi Termohon; Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak termasukdalam ruang lingkup materi
44 — 10
Menyatakan materi permohonan para Pemohon tentang perubahan Kartu Keluarga tidak termasuk yurisdiksi voluntair dan Pengadilan negeri tidak berwenang memeriksanya; ---------------------------------------------------------------------2. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak; ----------------------------------------3. Menyatakan tentang perubahan Kartu Keluarga merupakan kewenangan Instansi yang menerbitkan Kartu Keluarga tersebut; -------------------------------------4.
Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negerihanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukanoleh peraturan perundangundangan; Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akandipertimbangkan apakah materi
melalui PenetapanPengadilan Negeri, karenanya meskipun terhadap Kartu Keluarga dapat dilakukanperubahan, namun oleh karena UndangUndang tidak menentukan atau mengharuskanperubahan tersebut melalui Penetapan Pengadilan Negeri, maka perubahan Kartu Keluargatidak termasuk yurisdiksi voluntair, karenanya berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung R.Idiatas, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonanHalaman 5 dari 7 Penetapan No 511/Pdt.P/2015/PN Sby.Menimbang, bahwa oleh karena materi
Berita AcaraPersidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan, sedangkanalat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan adalah yang relevan denganmateri Penetapan, sehingga alat bukti lain yang tidak ada relevansinya tidak perludipertimbangkan; Mengingat UndangUndang No.23 Tahun 2006 UndangUndang TentangAdministrasi Kependudukan jo UndangUndang No.24 Tahun 2013 tentangperubahannya, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini; MENETAPKAN1 Menyatakan materi
26 — 14
- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wartono Bin Sariyanto) kepada Penggugat (Sri Utami Binti Materi);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp485000,00 ( empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
H. Jupri
95 — 43
I T.A 2021 ditandatangani oleh Koordinator Materi a.n. Kapten Czi Jupri dan diketahui serta ditandatangani oleh Komandan latihan a.n. Letkol Inf Ragung Ismail Akbar, S. Sos., M.I.Pol. tanggal bulan Juni 2021.
b. 1 (satu) lembar surat perintah Danrindam XIV/Hsn nomor Sprin/19/IV/2012 tanggal 15 April 2021 tentang ditugaskan sebagai Gadik utama Dikmata TNI AD Gel.I T.A 2021.
f. 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi latihan beserta 13 (tiga belas) belampiran/jadwal kegiatan latihan yang ditandatangani oleh Koordinator Materi a.n. Kapten Czi Jupri.
g. 6 (enam) lembar foto copy lampiran rencana pengamanan yang ditandatangani oleh Koordinator Materi a.n. Kapten Czi Jupri.
h. 3 (tiga) lembar foto copy lampiran petunjuk tata tertib yang ditandatangani oleh Koordinator Materi a.n. Kapten Czi Jupri.
i. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RS.TK. II Pelamonia Makassar Nomor : R/21/VER/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama korban Serma Aris Budiyanto yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. Gerald Josep.
j. 1 (satu) lembar foto copy lampiran jalur evakuasi yang ditandatangani oleh Koordinator Materi a.n. Kapten Czi Jupri.
k. 3 (tiga) lembar foto korban a.n. Serma Aris Budiyanto saat pengananan di RS. Pelamonia Makassar.
l. 2 (dua) lembar foto scan korban atas nama Serma Aris Budianto (Saksi-10).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
6 — 5
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Materi bin Yudia) kepada Penggugat (Mistari binti Mahli);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp595000,00,-( lima ratus sembilan puluh limaribu rupiah).
Subir
32 — 5
MENETAPKAN :
- Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Penegasan Nama yang ada dalam suatu dokumen yang terkait hak kemilikan atas nama almarhum Sukanah cukup dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat tempat almarhum tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 117.000
Irianti
46 — 9
MENETAPKAN :
- Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perbaikan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan AktaKelahiran tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 124.000,-(Setarus dua puluh empat ribu rupiah); <
Negeri Kudus,karenanya Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku Il tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umu medisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi
Menimbang, bahwa lebih lanjut Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal100 dan Pasal 101 mengatur tentang tata cara pelaksanaan perubahan KutipanAkta Kelahiran yang dapat dijadikan pedoman bagi Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil untuk melaksanakannya;Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tidakharus melalui permohonan melainkan merupakan kewenangan Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan materi
permohonan ini tentangperbaikan tahun pada Kutipan Akta Kelahiran, maka materi permohonan inibukan merupakan yurisdiksi voluntair dan bukan merupakan ganti/ perubahannama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian permohonan ini haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam permohonan yang dinyatakan tidak dapatditerima, seyogyanya amar penetapan hanya menyatakan tentang permohonantidak dapat diterima dan biaya
Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PN Kds2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;3. Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undangundang Nomor 23 Tahun2006 perbaikan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan AktaKelahiran tersebut;4.
DAVID BL
68 — 19
M E N E T A P K A N
- Menyatakan materi pemohonan Pemohon tidak termasuk Yurisdiksi Voluntair;
- Menyatakan pemohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohonuntuk membayar biaya perkara sebesarRp.181.000,-(seratus delapan puluh satu riburupiah);
Kapuasberwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 66 disebutkan bahwa PengadilanNegeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabilahal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk tersebut diatas terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah materi
Menyatakan materi pemohonan Pemohon tidak termasuk Yurisdiksi Voluntair;2. Menyatakan pemohonan Pemohon tidak dapat diterima;3.