apakah proses dalam menegakkan keadilan digunakanatau tidak digunakan.Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan penasihat hukumnya telahdijamin haknya oleh undang undang untuk melakukan tindakan apabilaada haknya yang dilanggar, demikian juga Majelis hakim seharusnyamempertimbangkan semua proses dan prosedur yang harus dilaluikarena sudah diatur oleh undang undang.Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tanpamempertimbangkan bahwa dalam berkas perkara Terdakwa juga sudahmengakui perbuatannya telah mencedarai

Bahwa pertimbangan pengadilan tinggi tersebut adalah pertimbangan yangtidak adil di mata hukum, sebab Hakim Tinggi telah mencedarai hukum itusendiri, artinya Hakim Tinggi tidak secara yuridis mempelajari berkas a quo,tetapi hanya sematamata membaca kemudian mengambil alih danselanjutnya memutus;Jadi logika hukumnya, bahwa hukum di Negara Republik Indonesia tidak akanpernah adil apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara masihterpengaruh dan dapat dipengaruhi serta takut dari tekanan

Bahwa alasan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tinggi tersebut,nyatanyata telah mencedarai hakekat kebenaran dan keadilan hukum itusendiri, oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah tidak memiliki Kemampuan untukmenilai (menggunakan hak dan wewenangnya) apakah putusan Majelis Hakimtingkat pertama sudah sesuai dengan aturan atau belum serta telah tidakmemiliki kemampuan untuk melakukan terobosan hukum terutama dalammenggali dan memahami persoalan ke beratan yang diajukan oleh PemohonKasasi;3.

Bahwa saksi menerangkan alat bantu yang digunakan oleh terdakwa adalah 1(satu) buah pisau carter sedangkan SOBAR (DPO) menggunakan 1 (satu)buah batu seukuran kepala tangan orang dewasa Bahwa saksi menerangkan maksud tujuan terdakwa bersama dengan SOBAR(DPO) melakukan penganiayaan adalah untuk melukai dan mencedarai saksi.

Bahwa permohonan Eksepsi kami ajukan karena alasanpermohonan cerai yang diajukan dalam posita Termohon sangat mengadaada, serta tidak sesuai dengan alasanalasan yang dapat dipakai untukmengajukan gugatan/permohonan cerai sebagaimana diatur dalamUndang Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, khususnyapasal 116 huruf b, selain itu. perbuatan Pemohon telah sangatmerendahkan derajat wanita (istri) dan mencedarai arti lembagaperkawinan yang telah sekian puluh tahun dijalani oleh Pemohon danTermohon

Bahwa tindakan faktual Tergugat sangat mengadaada tidak berdasardan mencedarai rasa keadilan Penggugat I, Tergugat hanya melihatdari satu Sudut pandang saja yakni Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Perkara Nomor 220 K/TUN/2018, Tanggal 14 Mei 2018,seharusnya Tergugat mempertimbangkan juga Surat Bupati DompuNomor 008/91/BKD&PSDM/2018, Tanggal 12 Februari 2018, PerihalPersetujuan Teknis dan Penerbitan NIP sebagai pelaksana PutusanPTUN Mataram, sebelum melakukan tindakan hukum, PutusanMahkamah

Bahwa tindakan faktual Tergugat sangat mengadaada tidak berdasardan mencedarai rasa keadilan bagi Penggugat II, Tergugat hanyamelihat dari sudung pandang Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Perkara Nomor 220 K/TUN/2018, Tanggal 14 Mei 2018seharusnya Tergugat juga mempertimbangkan Surat Bupati DompuNomor 008/91/BKD&PSDM/2018, Tanggal 12 Februari 2018, PerihalPersetujuan Teknis dan Penerbitan NIP sebagai pelaksana PutusanPTUN Mataram sebelum melakukan tindakan hukum, PutusanMahkamah Agung a quo

Bahwa Penjatuhan Pidana Yang makasimal ini sudah mencedarai rasakeadilan dan akan membunuh karir Terdakwa sebagai seorang anggotaPolri hal ini bertentangan dengan pertimbangan hukum Majleis yangmenyatakan Terdfakwa sebagai Tulang punggung keluarga sebagamanadalam pertimbangan yang meringankan.Aapakah Majelis hakim tidak berpikir Bahia dengan penjatuhan pidanayang maksimal 1 Tahun 9 Bulan berakibat Terdakwa akan dipecat dariJabatannya dan Pekerjaannya sebagai Anggota Polri berdasarkan UUKepolisian

Hal ini menunjukkan bahwa Terbanding telahmengadaadakan sesuatu alat bukti sehingga mencedarai Pembanding, terutamamencederai Demokrasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga penegakkebenaran dan keadilan hukum, sehingga fakta ini semestinya dikemukakan olehMajelis Hakim Pengadilan TUN Kupang guna memperjelas subtansi perkara, sebabdengan tidak terbuktinya Bukti T3 maka ini membuktikan suatu pembohonganpublik yang sengaja diskenariokan secara sistimatis,terstruktur dan masif,maka patutdiduga

secara tegas olehPengaugat (Direktur Utama Trijaya & Trijaya Il, Handojo Jonoatmojo) dan halini adalah tergolong Pencurian Listrik;Bahwa oteh karena pada saat P2TL sebagaimana Penggugat tertangkaptangan oleh Tergugat maka Penggugat bersedia untuk menandatanganiPerjanjian Pembayaran Tagihan Susulan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2006sampai dengan berakhir tahun 2011 dengan menandatangani Perjanjiantersebut Penggugat secara jelas telah mengakui mengakui kesalahannya;Bahwa oleh karena Penggugat pernah mencedarai

mendadak ke tempat Penggugat baik Trijaya dan Trijaya Il, dalamkunjungan tersebut Tergugat mendapati aliran iistrik PLN ke Trijaya Il jugadialirkan ke instalasi Trijaya tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat, dan haltersebut terbukti bahwa Penggugat kembali lagi mencederal Perjanjian Jual BeliTenaga Listrik;Bahwa Penggugat telah mencederai Perjanjian Jual Beli Tenaga Listriklagi, maka Tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat pada saat ini karenatidak terlepas dari perobuatan Penggugat yang telah mencedarai

Pembanding telah sangat mencedarai kemuliaansidang yang telah dilaksanakan di pengadilan negerim Mailili. Terdakwa telahmenguraikan atau keberatan keberatan yang tidak pernah terjadi dalam persidangandan hanya mengarang ngarang fakta.

Sehingga pencabutan keterangan yang dilakukan olehTerdakwa sangatberalasan dan haruslah dilindungi oleh hukum.Bahwa tindakan membenarkan atau menjadikan Pengakuan Terdakwa dalamkeadaan tertekan dan ketakutan sebagai bukti Petunjuk oleh majelis hakimsangatlah mencedarai rasa keadilan dan perlindungan terhadap Hak AsasiManusia, sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut mestilahdikesampingkan.Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 16 alinea 2 yang menyatakan :Menimbang, bahwa terkait dengan saksi

Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMBsehingga dapat mencedarai rasa keadilan yang akibatnya bisamenimbulkan preseden buruk dalam masyarakat;Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambimenerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan PengadilanNegeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 108/Pid.Sus/2021/PN.Tjt tanggal 24November 2021, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untukmemutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telahdiserahkan dan dibacakan pada

internaldengan menemui DPP PPP sebanyak dua kali, dalam pertemuan tersebut padaprinsipnya DPP PPP mengakui keabsahan Muscab PPP VI Kabupaten Tanah Datartetap1 menyangkut SK DPC PPP Kabupaten Tanah Datar masa bakti 20102015 adalahkewajiban Tergugat untuk menerbitkannya, sedangkan dalam pertemuan keduadisarankan oleh DPP PPP perselisihan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum, olehkarena Tergugat tidak menerbitkan SK DPC PPP Kabupaten Tanah Datar masa bakti20102015 dengan demikian Tergugat telah mencedarai

seseorang itu danmenerima bayarannya, dan saksi Hamka Alias King menerima tawaranterdakwa tersebut karena saksi Hamka Alias King menginginkan uang atasperbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut saksi HamkaAlias King masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itudan siapa orangnya dan dengan kata lain saksi Hamka Alias King memangmengetahui maksud dari terdakwa untuk mencelakai seseorang sehinggakemudian terdakwa dan saksi Hamka Alias King sepakat untuk menyusuncara untuk mencedarai

sSeseorang itu danmenerima bayarannya, dan saksi Hamka Alias King menerima tawaranterdakwa tersebut karena saksi Hamka Alias King menginginkan uang atasperbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut saksi HamkaAlias King masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itudan siapa orangnya dan dengan kata lain saksi Hamka Alias King memangmengetahui maksud dari terdakwa untuk mencelakai seseorang sehinggakemudian terdakwa dan saksi Hamka Alias King sepakat untuk menyusuncara untuk mencedarai

Alias King menerima tawaranterdakwa tersebut karena saksi Hamka Alias King menginginkan uang atasperbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut saksi HamkaAlias King masih belum mengetahui dengan cara apa mencelakai orang itudan siapa orangnya dan dengan kata lain saksi Hamka Alias King memangHalaman 31 dari 97 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Endmengetahui maksud dari terdakwa untuk mencelakai seseorang sehinggakemudian terdakwa dan saksi Hamka Alias King sepakat untuk menyusuncara untuk mencedarai

Seseorang itu danmenerima bayarannya, dan saksi Hamka Alias King menerima tawaranterdakwa tersebut karena saksi Hamka Alias King menginginkan uangatas perbuatan melukai orang tersebut, namun pada saat tersebut saksiHamka Alias King masih belum mengetahui dengan cara apamencelakai orang itu dan siapa orangnya dan dengan kata lain saksiHamka Alias King memang mengetahui maksud dari terdakwa untukmencelakai seseorang sehingga kemudian terdakwa dan saksi HamkaAlias King sepakat untuk menyusun cara untuk mencedarai

,~~Bahwa tuntutan pidana kepada Terdakwa yang dibuat oleh JaksaPenuntut Umum terkesan sangat mencedarai rasa keadilan bagi diriTerdakwa.

Tergugat merupakan upaya penipuandengan membawa barangbarang mebeler yang dipilihnya sendiri sertadikirimkan kepada Para Tergugat oleh karyawan dan pengemudi ParaPenggugat tetapi ternyata untuk pembayaran dari barangbarang tersebutdengan BG KOSONG ;Bahwa serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugattersebut, secara hukum telah terkategorikan perbuatan melawan hukum yangdilakukan secara terencana dengan baik, rapih, dan cerdik, serta pandai karenaapa yang dilakukan dengan maksud mencedarai

Terdakwa sebagai karyawan telah mencedarai kepercayaanperusahaan .2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.e Halhal yang meringankan :1. Terdakwa belum pernah dihukum.2. Terdakwa telah menunjukkan itikad untuk bertanggung jawab denganmenyerahkan sejumlah uang dan sepeda motor sebagai jaminan kepadaperusahaan3.

Bahwa perlu diketahui hingga sampai Permohonan Praperadilanatas Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan ini diajukan DPOa.n Iskandar Zulkarnaen Harahap dan 2 (dua) Tersangka lainnya belumjuga dilakukan Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon IV dan V.Oleh karena itu perbuatan tersebut telah meruntuhkan dan melecehkanhukum yang telah dibangun Pendiri dan PakarPakar hukum bangsa iniserta perbutan Termohon IV dan V juga secara terangterangan dannyata telah mencedarai rasa Keadilan Pemohon sebagai

Sehingga pencabutan keterangan yang dilakukan olehTerdakwa sangat beralasan dan haruslah dilindungi oleh hukum.Bahwa tindakan membenarkan atau menjadikan Pengakuan Terdakwa dalamkeadaan tertekan dan ketakutan sebagai bukti Petunjuk oleh majelis hakimsangatlah mencedarai rasa keadilan dan perlindungan terhadap Hak AsasiManusia, sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut mestilahdikesampingkan.Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 16 alinea 2 yang menyatakan :Menimbang, bahwa terkait dengan saksi

Majelis Hakim Tinggi sebagaiPengadilan tingkat banding dalam memutuskan perkara a quo tidak/kurangmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat, karena pertimbangan hukum dari Judex Facti ic.Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding telah bertentangandengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 sebagaimana yangkami utarakan di atas dan juga telah mencedarai rasa keadilan bagi ParaPencari Keadilan;Bahwa pertimbangan hukum dari