Bahwa proses perekrutan, pencalonan dan pelatikan Raja harusnyaberdasarkan adat Negeri Waai sebagaimana diatur dalam Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, PeraturanDaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri, PeraturanDaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang PedomanHal. 5 dari 91 hal.

Bahwa proses' perekrutan, pencalonan dan pelatikan Raja harusnyaberdasarkan adat Negeri Waai sebagaimana diatur dalam Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, PeraturanDaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri, PeraturanDaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang PedomanPenataan Saniri Negeri atau Badan Pemusyawaratan Negeri yang dipedomaniberdasarkan Peraturan

setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati suratbukti bertanda P5 sampai dengan surat bukti bertanda P18 diperoleh faktahukum bahwa Pemilihan suatu Pemerintahan Negeri Adat, harus dibedakandengan pemilinan kepala Desa pada Umumnya dan dasar hukum yang digunakanuntuk pemilinan Kepala Pemerintahan Negeri Adat adalah Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor.01 Tahun 2006 Tentang Negeri dan PeraturanDaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor.03 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Dan Pelatikan

tanggal 28 April 2008tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ;(vide Bukti P10) bahwa sejak Penggugat mencalonkan diri sebagai Bupati SumbaBarat Daya tahun 2018 maka yang melaksanakan tugas SekretarisDaerah Kabupaten Sumba Barat Daya sampai denganditerbitkannya surat keputusan objek sengketa adalah penjabatSekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ; bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa pada tanggal 25 Maret 2019 (vide Bukti P1) bahwa jadwal pelatikan

Mandailing Natal No. 19 Tahun 2016 TentangIl.Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelatikan DanPemberhentian Kepala Desa, secara tegas disebutkan bahwa:Ayat (1): Gugatan dan/atau perselisihan hasil pemilihan kepala desa hanya dapatdilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan calon kepala desaterpilih.Bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat tidak pernahmengajukan keberatan kepada Tergugat I/ Panitia Pemilihan Kepala Desa BatangGadis setelah

Provinsi 3 kamar X Rp 600.000, Rp 1.800.000,Jumlah Rp34.900.000.Jumlah seluruhnya Rp 102.150.000, Menimbang, bahwa dana hibah tersebut ditransfer langsung ke rekening ICMIdi Bank Sumsel Babel pada tanggal 10 Desember 2012 dan kemudian diambil olehTerdakwa;Menimbang, bahwa sesuai proposal yang diajukan dan telah disetujui olehBupati Muba, untuk pelantikan pengurus ICMI tersebut diperlukan Sewa gedung, sewatenda dan kursi, Sewa organ tunggal serta Snack dan makan siang;Menimbang, bahwa kenyataannya pelatikan

orang Provinsi 3 kamar X Rp 600.000, Rp 1.800.000,Jumlah Rp 34 Jumlah seluruhnya Rp 102.150.000,Menimbang, bahwa dana hibah tersebut ditransfer langsung ke rekening ICMIdi Bank Sumsel Babel pada tanggal 10 Desember 2012 dan kemudian diambil olehTerdakwa;Menimbang, bahwa sesuai proposal yang diajukan dan telah disetujui oleh BupatiMuba, untuk pelantikan pengurus ICMI tersebut diperlukan Sewa gedung, sewa tendadan kursi, Sewa organ tunggal serta Snack dan makan siang;Menimbang, bahwa kenyataannya pelatikan

Sinar Perdana Swiss Bonememiliki ijin untuk itu karena saksi hanya sebagai eksekutor;Bahwa saksi sebagai eksekutor sudah memiliki sertifikasi dariOtoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saksi mengikuti pelatikan yangdiadakan APPI di Makasar;Bahwa saat melakukan eksekusi saksi membawa dokukem antaralain: Surat Kuasa dari Mandiri Tunas Finance kepada PT. SinarPerdana Swiss Bone; Surat Kuasa dari PT.

mengemas dan mengepak rokok, yang manaterdakwa bermaksud memproduksi rokok dan suratsuratnya sedang diuruspenerbitannya;Baghwa benar rokok tersebut bukan untuk dijual, bahkan jika selesaipelatihnan maka rokok itu akan dikembalikan kepada Pak HARI;Bahwa benar setelah rokok tersebut di packing lalu disimpan di gudang;Bahwa benar pada saat rokok tersebut dikemas, terdakwa tidak mempunyaiijin untuk memproduksi dan mengemas rokok;Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2016/PN SDA Bahwa benar proses pelatikan

Oleh karena itu Penggugat (Mutu Wurlianty) merasa sangatdirugikan;24.Bahwa Saniri negeri Watludan telah melakukan proses pencalonan danproses pelatikan Raja negeri Watludan dari Marga Amrosila padahal MargaAmrosila secara adatistiadat bukan merupakan Marga perintah sejaknegeri terbentuk sampai ke WaipiaSeram.

Bahwa proses perekrutan, pencalonan dan pelatikan Raja harusnyaberdasarkan adat Negeri Waai sebagaimana diatur dalam Peraturan DaerahHalaman 6dari40 Halaman Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT AMB.Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri,Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan Pelantikan KepalaPemerintahan Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor04 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau BadanPemusyawaratan

Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Denpasar Prov.BALI AN.DESTI LESTARI selama 4 hari tanggal 23-26 maret 2018 Rp.6,274,300.00

Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Denpasar Prov.BALI AN.MUJARAB,SE selama 4 hari tanggal 23-26 maret 2019 Rp. 5,574,300.00

Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Denpasar Prov.BALI AN.YAYUK DWI TITIK SUNDARI,S.Pd selama 4 hari tanggal 23-26 maret 2020 Rp .6,274,300.00

Foto copy Kwitansi Belanja Pendidikan dan pelatikan

YAYUK DWI TITIK SUNDARI,S.Pd Tanggal 23-26 Maret 2017 Rp . 4,500,000.00

selama 4 hari tanggal 2326 maret 2017Rp.6,274,300.00Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Denpasar Prov.BALIAN.DESTI LESTARI selama 4 hari tanggal 2326 maret 2018Rp.6,274,300.00Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Denpasar Prov.BALIAN.MUJARAB,SE selama 4 hari tanggal 2326 maret 2019 Rp.5,574,300.00Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Denpasar Prov.BALIAN.YAYUK DWI TITIK SUNDARI,S.Pd selama 4 hari tanggal 2326maret 2020 Rp .6,274,300.00Foto copy Kwitansi Belanja Pendidikan dan pelatikan

Aparatur AN.YAYUK DWI TITIK SUNDARI,S.Pd Tanggal 2326 Maret 2017 Rp .4,500,000.00Foto copy Kwitansi Belanja Pendidikan dan pelatikan Aparatur AN.DESTI LESTARI Tanggal 2326 Maret 2017 Rp. 4,500,000.00Foto copy Kwitansi Belanja Pendidikan dan pelatikan Aparatur AN.PADILAH S.KOM Tanggal 2326 Maret 2017 Rp. 4,500,000.00Foto copy Kwitansi Belanja Pendidikan dan pelatikan Aparatur AN.MUJARAB,SE Tanggal 2326 Maret 2017 Rp .4,500,000.00Foto copy Kwitansi Biaya perjalanan Dinas ke Jakarta AN.ARIFFIRDAUS,

Aparatur AN.YAYUK DWI TITIK SUNDARI,S.Pd Tanggal 2326 Maret 2017 Rp .4,500,000.00Foto copy Kwitansi Belanja Pendidikan dan pelatikan Aparatur AN.DESTI LESTARI Tanggal 2326 Maret 2017 Rp. 4,500,000.00Halaman 342 dari 364 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Pig.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.Foto copy Kwitansi Belanja Pendidikan dan pelatikan Aparatur AN.PADILAH S.KOM Tanggal 2326 Maret 2017 Rp. 4,500,000.00Foto copy Kwitansi Belanja Pendidikan dan pelatikan

yang keberatan;Bahwa Saksi diundang dalam penetapan Kepala Desa terpilih;Bahwa Saksi menandatangani surat penetapan kepala desa terpilih;Bahwa Saksi pernah melaporkan hasil pemilihan kepada camat;SAKSI YULIANA:Bahwa saksi saat itu diundang oleh Bupati di kebun Pak Bupati;Bahwa kebun Pak Bupati terletak di Donggala;Bahwa selain saksi diundang ada juga beberapa orang juga turut diundang;Bahwa saat itu saksi hadir untuk mewakili dari desa Marana;Bahwa saat itu Pak DB Lubis mengatakan bahwa tidak ada pelatikan

kepalaDesa, kalau ada pelatikan itu tidak memenuhi aturan;Bahwa pada saat Pak Lubis menyampaikan hal itu disaksikan oleh banyakorang;Bahwa penyampaian hal tersebut Pak Lubis mengatakan bahwa pernyataannyaatas nama Buhpati;Bahwa pada saat penyampaian oleh Pak Lubis Masyarakat bingung, kecewadengan pernyataan Pak Lubis tidak ada Pelantikan, ternyata ujungujungnyaada pelantikan;Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Perkara Nomor 28/G/2020/PTUN.PLBahwa sebelum Pak Lubis membuat pernyataan diawali dengan

Yunus, Ketua BPD;e Bahwa pelatikan Pilkades Jaya Mulya dilaksanakan pada tanggal 20 September2012 ;e Bahwa terdapat pengaduan kepada Kecamatan yaitu pada saat sebelumrekomendas!i ; e Bahwa pihak Kecamatan pernah melakukan sosialisasi mengenai Pilkades JayaMulya;Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 104/G/2012/PTUNBDGnace eens Saksi II H. YUNUS, SH. 9 Lakilaki, Tempat/tanggal : Bima, 29101966, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama :Islam, Bertempat tinggal di Kp.

T26 : Surat dari FORMASI Desa Glagah tentangtuntutan segera menerbitkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Sdr.SukidjoO, SH... ne eee eeeneceeeeereeenecees2/2 T=27 : Surat Pemberhentian menyampaikanpendapat dimuka umum dari warga masyarakatGlagah. 5.0... nce cece cece eeeceeeeeeeeeeene28.T28 : Surat Pernyataan sikap dari wargamasyarakat desa Glagahj.............29.T29 : Perda Kabupaten Kulon Progo No. 8Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan,Pelatikan dan Pemberhentian Lurah3.

modal BUMG (sapi) Rp. 41.400.000,JUMLAH Rp.772.162.000, Bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG) No Kegiatan Pagu Anggaran(Rp)1 2 3Penghasilan Tetap Keuchik dan Rp. 74.400.000,Aparatur GampongTunjangan Keuchik dan Aparatur (bila Rp. 19.200.000,PNS)Tunjangan TPG (Tuha Peut Gampong) Rp. 25.200.000,Tunjangan Perangkat Gampong Lainya Rp. 15.600.000,Komsumsi Rp. 600.000,Benda Pos Rp. 98.500,Pemeliharaan Rp. 1.000.000,Belanja Transposrt Raskin Rp. 2.943.000,Kegiatan pembinaan anak yatim Rp. 11.700.000,Pelatikan

BUMG (sapi) Rp. 41.400.000,JUMLAH Rp.772.162.000,e Bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG)No Kegiatan Pagu Anggaran(Rp)1 2 3Penghasilan Tetap Keuchik dan Rp. 74.400.000,Aparatur Gampong Tunjangan Keuchik dan Aparatur (bila Rp. 19.200.000,PNS) Tunjangan TPG (Tuha Peut Gampong) Rp. 25.200.000, Tunjangan Perangkat Gampong Lainya Rp. 15.600.000, Komsumsi Rp. 600.000,Benda Pos Rp. 98.500,Pemeliharaan Rp. 1.000.000,Belanja Transposrt Raskin Rp. 2.943.000,Kegiatan pembinaan anak yatim Rp. 11.700.000,Pelatikan

Putusan Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA Kegiatan pembinaan anak yatim Rp. 11.700.000,Pelatikan fardhu khifayah Rp. 4.427.000,Peningkatan kapasitas aparatur Rp. 3.000.000,gampongJUMLAH Rp. 158.168.500,e Bersumber dari hasil PajakNo Kegitan PaguAnggaran (Rp)1 2 3Alat tulis kantor (ATK) Rp. 2.000.000,Alat dan bahan kebersihan Rp. 740.000,Perjalanan dinas Rp. 500.000,Belanja jaringan dan sewa Rp. 3.231.000,JUMLAH Rp. 6.471.000,e Pendapatan Asli Gampong (PAG)No Kegiatan PaguAnggaran(Rp)1 2 3Penggadaan

denganmasyarakat tetapi Abdul Jabar Rumbouw tidak mau, kemudianmasyarakat rebut selalu dan datang kepada saya sebagai Ketua BPNlalu saya mengusulkan ada pergantinya.Bahwa saksi menyatakan sudah membuat usulan pemberhentian kepadapemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat.Bahwa saksi menyatakan Camat menindak lanjuti sampai ke Kabupatenuntuk diproses.Bahwa saksi menyatakan mengetahui adanya surat keputusanpemberhentian pada tanggal 29 Oktober 2017 pada saat pelantikan.Bahwa saksi menyatakan pada saat pelatikan

;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatana quo adalah Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/002/2018 tentangPemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan dan Pelatikan PerangkatDesa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak KabupatenKendal Tahun 2017, tertanggal 2 Januari 2018 (vide bukti P8 = T1); Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah melanggarHalaman 120 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018

PeradilanTata Usaha Negara suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatindividual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju.Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiaptiap individu harusdicantumkan namanya dalam keputusan tersebut; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkaraa quo adalah Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/002/2018 tentangPemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan dan Pelatikan

60. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernataan Pelatikan Nomor : Peg. 800/SPP/005/2016 Pada Tanggal 01 Juni 2016 Ttg Pengangkatan Kepala BPBD Kab Bireuen An. FARHAN., SE.
61. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor : Peg.800/SPMT/006/2016 pada tanggal 07 juni 2016 tentang pengakatan Kepala BPBD Kab. Bireuen An. FARHAN.,SE.
62. 1 (satu) buah asli buku penomoran SK tahun 2016.

., SE60.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernataan Pelatikan Nomor :Peg. 800/SPP/005/2016 Pada Tanggal 01 Juni 2016 Ttg PengakatanKepala BPBD Kab Bireuen An. FARHAN., SE.61.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas nomor : Peg.800/SPMT/006/2016 pada tanggal O07 juni 2016tentang pengakatan Kepala BPBD Kab. Bireuen An. FARHAN.

FARHAN., SE60.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernataan Pelatikan Nomor :61.Peg. 800/SPP/005/2016 Pada Tanggal 01 Juni 2016 Ttg PengangkatanKepala BPBD Kab Bireuen An. FARHAN., SE.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan MelaksanakanTugas nomor : Peg.800/SPMT/006/2016 pada tanggal O07 juni 2016tentang pengakatan Kepala BPBD Kab. Bireuen An. FARHAN.,SE.Halaman 59 dari 84 hal.

Penggugat dari Jabatannya adalah BAB XIll, BAB XIV, danBAB XV Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 tahun 2006entang tata cara pencalonan, pemilihan pengangkatan, pelantkan,pemberhentian Kepala Desa dan perangkatDesa, sementara dalam BAB XIll,BAB XIV dan BAB XV PERDA Bulukumba Nomor 12 tahun 2006 tersebut tidak10.11.ada yang mengatur tata cara pemberhentian Staf Desa, yang di atur dalamBab XIl adalah terkait PerangkatDesa Bab XIV Biaya pengangkatan perangkatDesa dan Bab XV pengangkatan dan pelatikan

Tipikor/2014/PT.AMB.melakukan pembayaran dengan menggunakan Dana PersiapanPelantikan dan Pelatikan Anggota DPRD.Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ventje N. Lesnussa bendaharapengeluaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan bersamasama dengan Drs. Abubakar Masbait,Anwar Soulissa, Musa Lesilawangdan Karim Ramau menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Ap.546.510.000, 00.

Lesnussa selaku bendaharapengeluaran menolak perintah membayar dari Drs.AbubakarMasbait selaku pengguna anggaran karena tidak tersedianya danauntuk kegiatan silahturahmi dengan anggota DPRD Kabupaten Buruasal Buru Selatan di Namlea dalam penjabaran Perubahan APBDKabupaten Buru Selatan Tahun 2009, namun terdakwatetapmelakukan pembayaran dengan menggunakan Dana PersiapanPelantikan dan Pelatikan Anggota DPRD. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ventje N.

Serta membuat surat kembali Perihal :Permintaan Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan (SP2HP) tanggal 12 Desember 2019,denganbukti tanda terima surat tanggal 13 Desember 2019.Selanjutnya setelah Pelatikan Kepala Desa SeKabupatenKatingan tanggal O06 Januari 2020,maka Penguggatmembuat surat Keberatan kepada tergugat tanggal 31Januari 2020 yang diterima tanggal 03 Pebruari 2020.10.