Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnyamenerangkan halhal sebagai berikut :bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karenasaksi kakak kandung Pemohon II;bahwa sepetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesah an nikah karena pernikahannya tidak dicatatkandi Kantor Urusan Agama, sehingga sampai sekarang merekatidak punya buku nikah ;bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Pemohon II ;bahwa saksi hadir dan menyaksikan

Saksi Il, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempattinggal di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya menerangkanhalhal sebagai berikut :bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karenasaksi kakak ipar Pemohon II ;bahwa sepetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesah an nikah karena pernikahannya tidak dicatatkandi Kantor Urusan Agama ;bahwa saksi tahu dan menyaksikan peristiwa pernikahan paraPemohon ;bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06Mei 1997 di Kabupaten

Bahwa setahu saksi surat pengesah nikah ini sangat Pemohon 1 danPemohon II butuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak danlainlain.Menimbamg , bahwa Pemohon I dan Pemohon IT membenarkan saksisaksi tersebutdan menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan mohon perkara ini ditetapkanberdasarkan bukti yang telahdiajukan tersebut.Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telahdicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan iniPengadilan menunjuk

Bahwa setahu saksi surat pengesah nikah ini sangat Pemohon 1 dan Pemohon IIbutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan lainlain.Menimbamg , bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan saksisaksitersebut dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan dan mohon perkara iniditetapkan berdasarkan bukti yang telah diajukan tersebut.Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanyatelah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapanini Pengadilan menunjuk

Hari Edi YoewonoLHP tersebut diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LHPKB DinasKehutanan dengan rincian yang terdiri dari kayu jenis: Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 Ms; Kelompok Meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 M3; RimbaCampuran : 300 batang atau setara 2.213.69 M*Jumlah : 1.866 batang atau setara 11.024,51 M3;Bahwa setelah mendapat pengesahan pada tanggal 3 Desember 2009 maka selanjutnya pada tanggal 2 April 2010, Ir.

Hari Edi YoewonoLHP tersebut diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LHPKB DinasKehutanan dengan rincian yang terdiri dari kayu jenis: Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 M3; Kelompok Meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 M3; Rimba Campuran : 300 batang atau setara 2.213.69 M3;Jumlah : 1.866 batang atau setara 11.024,51 MS;Bahwa setelah mendapat pengesahan pada tanggal 3 Desember 2009 makaselanjutnya pada tanggal 2 April 2010, Ir.

Hari Edi YoewonoLHP tersebut diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LHPKB DinasKehutanan dengan rincian yang terdiri dari kayu jenis; Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 MS; Kelompok Meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 MS; Rimba Campuran : 300 batang atau setara 2.213.69 M3;Jumlah : 1.866 batang atau setara 11.024,51 MS Bahwa setelah mendapat pengesahan pada tanggal 3 Desember 2009 makaselanjutnya pada tanggal 2 April 2010, Ir.

Hari Edi YoewonoLHP tersebut diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LHPKB DinasKehutanan dengan rincian yang terdiri dari kayu jenis:Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 M3;Kelompok Meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 M3;Rimba Campuran : 300 batanq atau setara 2.213.69 MSJumlah : 1.866 batang atau setara 11.024,51 MSBahwa LHP Nomor 08/LHPDDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009tersebut isinya tidak benar karena LHP tersebut telah memasukkan data palsu untuk melegalkan

Hari Edi Yoewono, diusulkan untuk disahkan olehPejabat Pengesah LPHKB Dinas Kehutanan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaberalasan hukum untuk menolak permohonan Peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana, dan karenanya putusan yang dimohonkanpeninjauan kembali tersebutdinyatakan tetap berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, dan Terpidana tetap dipidana,maka biaya perkara dalam

No. 2374 K/Pid.Sus/201 1Surat Perintah Tugas Nomor : 070 / 348 / 2009 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kehutanan Kabupaten HalSel pada tanggal 01 Juli 2009tentang Penunjukan Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP)pada Lokasi IPK Transmigrasi CV.

No. 2374 K/Pid.Sus/201 1tentang Penunjukan Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP)pada Lokasi IPK Transmigrasi CV. Bukit Tapuk;Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten HalSel yang ditujukankepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor:522.3/350/2009, tanggal 01 Juli 2009 perihal Permohonan nomor Register;2 unit Loder yaitu 1 (satu) unit Loder WA. 500 KOMATSU LOT.

BukitTapuk; Surat Perintah Tugas Nomor : 070 / 348 / 2009 tanggal 01 Juli 2009tentang Penunjukan Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP)pada Lokasi IPK Transmigrasi CV.

kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan atau kayu bakau menjadi kayugergajian, serpih, kayu lapis dan lainlain ;Bahwa saksi menerangkan Dokumen yang diperlukan untuk mengangkut Hasil hutanBukan Kayu adalah Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang telah di tandatangani oleh Penerbit FAHHBK berdasarkan dokumen pendukung yaitu berita AcaraPemeriksaan (BAP) Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang digunakansebagai dasar pengesahan laporan produksi Hasil Bukan Kayu yang disahkan olehpejabat pengesah

sehingga anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa ahli menerangkan Dokumenyang diperlukan untuk mengangkut Hasil hutan Bukan Kayu adalah Faktur Angkutan HasilHutan Bukan Kayu yang telah di tanda tangani oleh Penerbit FAHHBK berdasarkandokumen pendukung yaitu berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laporan Produksi Hasil HutanBukan Kayu yang digunakan sebagai dasar pengesahan laporan produksi Hasil Bukan Kayuyang disahkan oleh pejabat pengesah

bin Deha, serta mahar berupa seperangkat alat shoiat,tunai.Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara serta tidakada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut.Hal 3 dari 8 No.0031/Pdt.P/2015/PA.MmkBahwa selama pemikahan Pemohon I dengan pemah berceraidan telah dikaruniai dua oran beragama Islam.Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalamrangka untuk kelengkapan Akta Kelahiran anakanaknya dan kepentingan lainnyayang berkaitan dengan pengesah

., M.Si. dengan pengikut KOMPOLJHONY ANDRIJANTO, A.Md yang terdapat coretan tintahitam pada kop surat (Markas Besar Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Badan Reserse Kriminal), tembusan(Wakabareskrim Polri dan Karorenmin Bareskrim Polri),Jabatan Pengesah (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri),dan nama pejabat pengesah (Drs.

., M.Si. dengan pengikut KOMPOLJHONY ANDRIJANTO, A.Md tanpa coretan tinta hitamterdapat kop surat (Markas Besar Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Badan Reserse Kriminal), tembusan(Wakabareskrim Polri dan Karorenmin Bareskrim Polri),Jabatan Pengesah (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri),dan nama pejabat pengesah (Drs.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI DODI JAYA9.1)1 (Satu) lembar kertas HVS A4 bertuliskan Surat Jalan (SJ) tanpanomor, tanpa tanggal dan tahun 2020 atas nama PRASETIJOUTOMO, S.I.K., M.Si. dengan pengikut KOMPOL JHONYANDRIJANTO, A.Md yang terdapat coretan tinta hitam pada kopsurat (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia,Badan Reserse Kriminal), tembusan (Wakabareskrim Polri danKarorenmin Bareskrim Polri), Jabatan Pengesah (Kepala BadanReserse Kriminal Polri), dan nama pejabat pengesah

) serta terdapat paraf konseptorHal. 51 Putusan Nomor.42/PID/2021/PT.DKI 2)yang diparaf oleh kaurtu pada tanggal 3 Juni 2020;1 (Satu) lembar kertas HVS A4 bertuliskan Surat Jalan (SJ) tanpanomor, tanpa tanggal dan tahun 2020 atas nama PRASETIJOUTOMO, S.I.K., M.Si. dengan pengikut KOMPOL JHONYANDRIJANTO, A.Md tanpa coretan tinta hitam terdapat kop surat(Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, BadanReserse Kriminal), tembusan (Wakabareskrim Polri danKarorenmin Bareskrim Polri), Jabatan Pengesah

(Kepala BadanReserse Kriminal Polri), dan nama pejabat pengesah (Drs.LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.)UNTUK TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA10. 1)2)1 (satu) unit Handpone Merk iPhone 11 Pro Max IMEI353909104036608;1 (Satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telepone +62812 1251 1798 dengan Nomor Register Kartu621000122551179800.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN11. 1)2)3)4)5)1 (Satu) lembar fotokopi Invoice PT.

Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Menimbang, Pemohon dan Pemohon II juga menerangkan bahwamereka pernah mengajukan Permohonan Pengesah Nikah ke PengadilanAgama Tarakan namun permohonan tersebut ditolak;Berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Tarakan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:PRIMER:1.

baba) dengan mahar berupauang tunai sebesar Rp. 50.000, (lima pulu ribu rupiah) dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG KEI PARA PEMOHONyang lahir di Tarakan pada tanggal 23 Oktober 2001, ANAK KANDUNG KEIIPARA PEMOHON yang lahir di Tator pada tanggal 04 Januari 2003, ANAKKANDUNG KEIII PARA PEMOHON yang lahir di Tarakan pada tanggal 22Januari 2005 dan ANAK KANDUNG KEIV PARA PEMOHON yang lahir diTarakan pada tanggal 10 Oktober 2008, Pemohon dan Pemohon II pernahmengajukan Pengesah

Pengesah dibawah tangan: Rp. 10.000,7. PNBP Relaas : Rp. 10.000,8. Redaksi : Rp. 10.000,9. Materai > Rp. 9.000,Jumlah Rp. 119.000,Halaman 6 dari Halaman 6 Putusan Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Sor.

Provinsi Papua;17Bahwa yang ingin ahli sampaikan kaitannya dengan perkara terdakwaadalah mengenai hasil hutan kayu olahan;Bahwa kalau seseorang melakukan atau mengangkut kayu olahan hasilhutan harus memiliki surat atau dokumen yaitu : FAKO (Faktur AngkutanKayu Olahan), FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat), dan SKSKB (SuratKeterangan Sah Kayu Bulat) sebagai tanda legalitas kepemilikan;Bahwa yang berhak mengeluarkan surat/dokumen pengangkutan kayutersebut adalah untuk SKSKB dikeluarkan oleh pejabat pengesah

SuratKeterangan Sah Kayu Bulat pada Dinas Kehutanan, dan yang bersangkutanbaik seseorang maupun perusahaan harus mengajukan permohonan dulukepada P2SKSKB (Pejabat Pengesah Surat Keterangan Sah Kayu Bulat);Bahwa sebagai Kepala Seksi Pengawasan Hutan dan Konservasi, tugas dantanggung jawab ahli adalah menyusun rencana dan menelaah kegiatanpengamanan Hutan, Pengawasan Hutan dan Konservasi;Bahwa kaitannya dengan perbuatan terdakwa yang memiliki kayu olahandan telah dilakukan pengangkutan tanpa disertai

Kemudian untuk mendapatkan SKSKB harus adapengajuan permohonan dari Perusahaan/Perorangan kepada P2SKSKB(Pejabat Pengesah Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) di DinasKehutanan, permohonan disertai dengan persediaan/stock kayu bulatpada saat mengajukan permohonan, bukti pelunasan PSDH dan DR,Daftar Kayu Bulat (DKB), dan identitas pemohon. Setelah permohonanditerima, P2SKSKB wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisikkayu bulat serta dibuatkan Berita Acara pemeriksaan.

SantaiRT.27 RW. 05 ~~ Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati KotaPalembang, selanjutnya disebut Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 27Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor0124/Pdt.P/2013/2013/PA.Plg mengajukan permohonan Pengesah Nikah denganalasanalasan sebagai berikut :1.

Indah Permata Sari yang ada hanyaBulan Januari April 2010 sedang Mei September 2010 tidak ada ;Bahwa saksi pernah lihat LHP bulan Mei 2010 saat pemeriksaan di Polres Luwudiperlihatkan oleh Penyidik ;Bahwa menurut saksi LHP bulan Mei yang diperlihatkan saat pemeriksaan diPolres Luwu tetap sah karena disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) ;Bahwa Pejabat Pengesah LHP UD.

Indah Permata Sari saatpemeriksaan di Polres Luwu diperlihatkan oleh Penyidik pada bulan Maret2011;Bahwa menurut saksi LHP bulan Mei yang diperlihatkan saat pemeriksaan diPolres Luwu tetap sah karena disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) ;Bahwa Pejabat Pengesah LHP UD.

Indah Permata Sari saat pemeriksaan diPolres Luwu diperlihatkan oleh Penyidik pada bulan Maret 2011 ;Bahwa menurut saksi LHP bulan Mei yang diperlihatkan saat pemeriksaan di PolresLuwu tetap sah karena disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) ;Bahwa Pejabat Pengesah LHP UD. Indah Permata Sari adalah MUSLIMIN.

S.Hut ;Bahwa Stock opname dilakukan berdasarkan LHP yang dibuat oleh Perusahaankemudian TIM turun kelokasi IPK untuk mengecek fisik apakah kayu ada sesuai LHPtersebut ;Bahwa LHP dibuat oleh Perusahaan kemudian disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP(P2LHP) setelah melakukan pemeriksaan fisik dilokasi TPN yang berada dalam IPKperusahaan ;Bahwa LHP dibuat dan disahkan oleh P2LHP setiap bulan yaitu 2 (dua) kali sebulanpada awal dan akhir bulan berjalan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah PSDH/DR bulan Mei dibayar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;Saksi MUSLIMIN, S.Hut :Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungankerja ;Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa diduga telahmelakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;Bahwa, saksi pernah diperiksa dan beri keterangan dihadapan penyidik ;Bahwa, benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut (setelahdiperlihatkan) ;Bahwa, saksi adalah Pejabat Pengesah

.= Harus memilik izin penebangan dari kepala pemerintahansetempat= Membuat laporan hasil Penebangan yang disahkan olehPejabat pengesah LH P (Laporan Hasil Penebangan) yangdisahkan oleh pejabat pengesah P2LHP dari Dinas yangbersangkutan= Surat Perintah Pembayaran ,Profesi Sumber Daya Hutan(PSDH) Dan Dana Reboisasi (DR) surat perintah.=> Mengangkut hasil dari lokasi penebangan ke lokasipenimbunan (TPN) dingkapi dengan dokumen SAKB(Surat Angkutan Kayu Bulat)= Setelah hasil hutan tersebut diolah kemudian

Bangka selatan.Bahwa perlerdakwaratan yang harus dilengkapi untuk untukmenerbitkan FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) := Harus memilik izin penebangan dari Kepala Dinas PerkebunanDan Kehutanan setempat dan rekomendasi Bupati setempat.= Membuat laporan hasil Penebangan yang disahkan oleh Pejabatpengesah LHP ( Laporan Hasil Penebangan) yang disahkan olehpejabat pengesah P2LHP dari Dinas yang bersangkutan.= Surat Perintah Pembayaran, Profesi Sumber Daya Hutan (PSDH)Dan Dana Reboisasi (DR) surat perintah

Pemohon IIberstatus gadis, diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakanpernikahan tersebut, baik menurut Peraturan PerundangUndangan maupun menurutSyar'l ; Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidakpernah bercerai dan tetap beragama Islam ; Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan dibawahpengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, karenaketerbatasan biaya; Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesah

Menyatakan bahwa Pengesah Nikah ini hanya dapatdipergunakan untuk urusan administrasi pengurusanpaspor haji.4.

Hal mana membuktikan bahwa terhadap kayukayu log dari areal101112IUPHHKHT Turut Tergugat I maka biaya LHP, PSDHDR dan SKSKB ataskayu tersebut dibayarkan oleh pihak yang memanfaatkan kayu dimaksud ;Bahwa pembayaran PSDHDR hanya dapat dilakukan oleh Tergugat I setelahLHP yang dibuat oleh Petugas Laporan Hasil Penebangan (PLHP) yangditunjuk oleh Turut Tergugat I selaku pemegang izin dan mendapatpengesahan dari Petugas Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP).Pengesahan dilakukan setelah meneliti administrasi

(Bukti ini Copy Sesuai Asli) P40Printout laman Sinarmas Forestry yang diperoleh dari http://www.sinarmasforestry.com/contact.asp P4la :Surat PT Artelindo Wiratama kepada Pejabat Pengesah LHPKB diPematang Reba No. 011/LHPKB/AW/IV/2010 tanggal 1 April 2010perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHPKB P41b :Surat PT Artelindo Wiratama kepada Pejabat Pengesah LHPKB diPematang Reba No. 020/LHPKB/AW/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHPKB P41c :Surat PT Artelindo

Wiratama kepada Pejabat Pengesah LHPKB diPematang Reba No. 021/LHPKB/AW/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHPKB P41d :Surat PT Artelindo Wiratama kepada Pejabat Pengesah LHPKB diPematang Reba No. 026/LHPKB/AW/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHPKB P42 :Surat PT Artelindo Wiratama kepada Pejabat Pengesah LHPKB diPematang Reba No. 061/LHPKB/AW/X/2010 tanggal 31 Oktober 2010perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan

LHPKB 38.P43a :Surat PT Artelindo Wiratama kepada Pejabat Pengesah LHPKB diPematang Reba No. 076/LHPKB/AW/XII/2010 tanggal 13 Desember2010 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHPKB P43b :Surat PT Artelindo Wiratama kepada Pejabat Pengesah LHPKB diPematang Reba No. 091/LHPKB/AW/I/2011 tanggal 31 Januari 2011perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHPKB P43c :Surat PT Artelindo Wiratama kepada Pejabat Pengesah LHPKB diPematang Reba No. 096/LHPKB/AW/II/2011 tanggal 15 Januari 2011perihal

SERAYA SUMBER LESTARI kepada KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 054/SSLDIR/I/2007 tanggal 8Maret 2007 tentang Permohonan Penetapan Pejabat Pengesah LHP (P2LHP)RKT UPHHKHT Tahun 2007 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.

(BB74);Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas PropinsiRiau Nomor 522.2/Prod/0725 tanggal 22 Maret 2007 tentang UsulanPenetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT.SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Drs. H. ADLI MALIK.

(BB421);423 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi RiauNomor:Kpts.522.2/PK/2835 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengesah laporan Hasil Penebangan (P2LHP) danPenggunaan Palu Tok DK pada IUPHHKHT PT. NTFP Lingkup DinasKehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh BURHANUDDINHUSIN beserta 2 (dua) lembar lampirannya.

(BB422);78794243 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor :Kpts.522.2/PK/6212 tanggal 6 Mei 2005 tetang Penunjukan / PenetapanPejabat Pengesah laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penggunaan PaluTok DK pada IUPHHKHT PT. NTFP Lingkup Dinas Kehutanan KabupatenSiak yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 1 (satu) lembarlampirannya.

(BB472) ;474Surat PT Balai Kayang (BKM) Mandiri Nomor : 020/BKM/I/2005 tanggal 14Januari 2005 perihal Permohonan Pejabat Pengesah LHP, ditandatanganiDirut PT BKM Ir. Zulfan Halim. (BB473);475SK Kadishut Propinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/5911 tanggal 25 April2005 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan HasilPenebangan (PLHP) An. IUPHHKHT PT BKM.

., Menimbang. bahwa selanjutnya penjelas umum undang undang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa PeristiwaKependudukan.antara lain perubahan alamat. pindah datang untuk menetap. tinggal terbatas. serta perubahanstatus orang asing tingeal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa penting. antara lainkelahiran. lahir mati. kematian. perkawinan. dan perceraian. termasukpengangkatan.pengaruh. dan pengesah anak. serta perubahan status kewarganegaraannya, ganti nama

BukitTapuk; Surat Perintah Tugas Nomor : 070 / 3487 2009 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kehutanan Kabupaten HalSel pada tanggal 01 Juli2009 tentang Penunjukan Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi(P2LHP) pada Lokasi IPK Transmigrasi CV. Bukit Tapuk; Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.

BukitTapuk; Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 070 / 348 / 2009 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten HalSel pada tanggal 01 Juli2009 tentang Penunjukan Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi(P2LHP) pada Lokasi IPK Transmigrasi CV.

Bukit Tapuk; Surat Perintah Tugas Nomor : 070 / 348 / 2009 tanggal 01 Juli 2009tentang Penunjukan Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi(P2LHP) pada Lokasi IPK Transmigrasi CV.