Ditemukan 1133 data
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Pemerintah Kabupaten Lampung selatan
79 — 43
;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab LampungSelatan;2. Nama : ELIK MURTOPO, S.H. M.H.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum BagianHukum Setdakab Lampung selatan;3. Nama : EDI WIDARTO, S.H.;Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang undanganBagian Hukum Setdakab Lampung selatan;4. Nama : HERAWATI, S.H. M.H.;Jabatan : Kepala Sub bagian Dokumentasi HukumBagian Hukum Setdakab Lampung Selatan;5. Nama : SULISTIONO, S.H.;Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab LampungSelatan;6.
;Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdakab LampungSelatan;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di KantorKabupaten Lampung Selatan, beralamat di Jalan Zainal AbidinPagar Alam No. 1 Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Nomor: 800/26.a/I1V.07/2016,Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 58/B/2016/PT.TUNMDNtertanggal 25 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT/TERBANDING;2. PT.
229 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
T.Munzar Setdakab Rp6.066.000.000. Rp2.000.000.000.52. Setdakab Rp2.000.000.000. Rp1.500.000.000.53. Setdakab Rp58.000.000. Rp58.000.000.54. Pemb.Kendaraan Setdakab Rp839.950.000. Rp839.950.000.Dinas55. Setdakab Rp339.500.000. Rp339.500.000.56. Setdakab Rp950.000.000. Rp950.000.000.57. Setdakab Rp300.000.000. Rp300.000.000.58. Telkom Setdakab Rp1.263.814.000. Rp1.263.814.000.59. JIn.Seunubok Pidie Setdakab Rp988.000.000. Rp988.000.000.60. Biaya rutin Setdakab Rp408.500.000. Rp408.500.000.61.
T.Munzar Setdakab Rp142.076.139. Rp142.076.139.2. T.Munzar Setdakab Rp1.713.644.692. Rp1.713.644.692.3. T.Munzar Setdakab Rp 299.606.878. Rp 299.606.878.4. T.Munzar Setdakab Rp 8.294.821. Rp 8.294.821.5. Darmiah Dinkes Rp 329.990.362. Rp 329.990.362.6. Usman, SE. Diklat Rp 10.411.844. Rp 10.411.844.7. Usman, SE. Diklat Rp 21.452.500. Rp 21.452.500.Jumlah Rp2.525.477.236.
T.Munzar Setdakab Rp6.066.000.000. Rp2.000.000.000.52. Setdakab Rp2.000.000.000. Rp1.500.000.000.53. Setdakab Rp58.000.000. Rp58.000.000.54. Pemb.Kendaraan Setdakab Rp839.950.000. Rp839.950.000.Dinas55. Setdakab Rp339.500.000. Rp339.500.000.56. Setdakab Rp950.000.000. Rp950.000.000. Hal. 22 dari 84 hal.Put. No. 1168 K/PID.SUS/2017 57. Setdakab Rp300.000.000. Rp300.000.000.58. Telkom Setdakab Rp1.263.814.000. Rp1.263.814.000.59. JIn.Seunubok Pidie Setdakab Rp988.000.000. Rp988.000.000.60.
T.Munzar Setdakab Rp142.076.139. Rp142.076.139.2. T.Munzar Setdakab Rp1.713.644.692. Rp1.713.644.692.3. T.Munzar Setdakab Rp299.606.878. Rp299.606.878.4. T.Munzar Setdakab Rp8.294.821. Rp8.294.821.5. Darmiah Dinkes Rp329.990.362. Rp329.990.362.6. Usman, SE. Diklat Rp10.411.844. Rp10.411.844.7. Usman, SE. Diklat Rp21.452.500. Rp21.452.500.Jumlah Rp2.525.477.236.
,MM kepada T.Munzar, AMd Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April2005.Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp900.000.000,00 (Sembilanratus juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MMkepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timurtanggal 4 April 2005.Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp58.000.000,00 (lima puluhdelapan juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MMkepada T.
DRS. AINAL, MM
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA PEKERJAAN KONTRUKSI IV UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2021
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PROYEK PENINGKATAN JALAN IV TAHUN ANGGARAN 2021 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT
Turut Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LANGKAT
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT.
142 — 60
., Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat, Alwin, S.H.,Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Langkat, Dian Triani,S.H., Kasubbag Perundangundangan pada Bagian Hukum Setdakab Langkat,Marwan S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan, Indri Ari PratamiHasibuan, S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan dan Muhendra,S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan, kesemuanya beralamat di Jl.T.
,Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat, Alwin, S.H., Kasubbag BantuanHukum pada Bagian Hukum Setdakab Langkat, Dian Triani, S.H., KasubbagPerundangundangan pada Bagian Hukum Setdakab Langkat, Marwan S.H.,dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan, Indri Ari Pratami Hasibuan, S.H.,dari Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan dan Muhendra, S.H., dari KantorHukum Marwan, S.H., & Rekan, kesemuanya beralamat di JI. T.
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;BUPATI KABUPATEN LANGKAT., yang berdomisili di Jalan Tengku AmirHamzah No. 1, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, SumateraUtara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimat Tarigan, S.H., KepalaBagian Hukum Setdakab Langkat, Alwin, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setdakab Langkat, Dian Triani, S.H., Kasubbag Perundangundangan pada Bagian Hukum Setdakab Langkat, Marwan S.H., dari KantorHukum Marwan, S.H., & Rekan, Indri Ari Pratami
Selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat I;Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN StbKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN LANGKAT., yang berdomisili di Jalan Tengku Amir Hamzah No. 3Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara.dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimat Tarigan, S.H., Kepala BagianHukum Setdakab Langkat, Alwin, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum pada BagianHukum Setdakab Langkat, Dian Triani, S.H., Kasubbag Perundangundanganpada
Bagian Hukum Setdakab Langkat, Marwan S.H., dari Kantor HukumMarwan, S.H., & Rekan, Indri Ari Pratami Hasibuan, S.H., dari Kantor HukumMarwan, S.H., & Rekan dan Muhendra, S.H., dari Kantor Hukum Marwan, S.H.,& Rekan, kesemuanya beralamat di Jl.
HELMIATY, S.E, S.Pd.I
Tergugat:
1.1. MUHAMMAD CHANDRA GINTING,S.E.(bertindak atas nama PT. SSM)
2.ANCES CIBRO
Turut Tergugat:
2.PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI KAB. Aceh Singkil Cq Camat Kec. Suro Cq Kepala Kampung Mandumpang
3.PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI KAB. Aceh Singkil Cq Camat Kec. Suro
4.PEMERINTAH RI Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Aceh Singkil
98 — 12
., (Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil), SyafrilDarwin Tumangger, S.H., (Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum danHAM Setdakab Aceh Singkil) dan Abdus Salam Putra, S.H.,(Advokat/Penasehat Hukum pada Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAMSetdakab Aceh Singkil) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25Januari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkildengan Register Nomor W1U11/8/HK.02/I/2021 tanggal 28 Januari 2021,selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;4.
Aceh Singkildalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asmaruddin, S.H., (KepalaBagian Hukum Setdakab Aceh Singkil), Syafril Darwin Tumangger, S.H.
,(Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil)dan Abdus Salam Putra, S.H., (Advokat/Penasehat Hukum pada BantuanHukum Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil) berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan Register Nomor W1U11/8/HK.02/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut TURUTTERGUGAT II;5.
Pembanding/Jaksa Penuntut : Juliadi Lingga, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Juliadi Lingga, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Muhammad Riza, SH
87 — 31
- Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2010.
- Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2011.
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab Bireuen Untuk Bulan Januari 2011.
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab Bireuen Untuk Bulan April 2011.
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab Bireuen Untuk Bulan Juli 2011 ;
- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab Bireuen Untuk Bulan Oktober 2011 ;
- SPPD Sekretariat I sebesar Rp. 117.610.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- SPPD Sekretariat II sebesar Rp. 98.615.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima belas juta rupiah ) ;
- SPPD KDH/WKDH sebesar Rp. 32.100.000,- (tiga puluh
Tipikor/2015/PTBNASP2D Nomor : 04029 tanggal 30/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2010.Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2011.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Januari 2011.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan April 2011.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Juli 2011 ;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
SPM Nomor : 0396 tanggal 21/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.10.SP2D Nomor :04620 tanggal 30/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.11.SPM Nomor : 0404 tanggal 15/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.12.SP2D Nomor :04029 tanggal 30/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.13.Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2010.14.Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2011.15.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Januari 2011.16.Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan April 2011.17.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Juli 2011 ;18.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Oktober 2011 ;19.SPPD Sekretariat I sebesar Rp. 117.610.000, (seratus tujuh belas juta enamratus sepuluh ribu rupiah) ;20.SPPD Sekretariat II sebesar Rp. 98.615.000, (Sembilan puluh delapan jutaenam ratus lima belas juta rupiah ) ;21.SPPD KDH/WKDH sebesar Rp. 32.100.000
SP2D Nomor :04620 tanggal 30/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.11.12.13.14.15,SPM Nomor : 0404 tanggal 15/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.SP2D Nomor :04029 tanggal 30/12/2011 beserta dokumen pendukungnya.Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2010.Buku Kas Umum SKPD Setdakab Bireuen Tahun Anggaran 2011.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Januari 2011.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan April 2011
.Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Juli 2011 ;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Setdakab BireuenUntuk Bulan Oktober 2011 ;SPPD Sekretariat I sebesar Rp. 117.610.000, (seratus tujuh belas jutaenam ratus sepuluh ribu rupiah) ;SPPD Sekretariat II sebesar Rp. 98.615.000, (Sembilan puluh delapan jutaenam ratus lima belas juta rupiah ) ;SPPD KDH/WKDhH sebesar Rp. 32.100.000, (tiga puluh dua juta seratusribu rupiah) ;SPPD Sekretariat III sebesar
107 — 9
Harus ada ijin tempat usaha yang dikeluarkan kabagPerekonomian setdakab Nagan raya;4. Harus ada rekomendasi dari dians pertambangan dan energikab. Nagan Raya;5.
Harus ada ijin tempat usaha yang dikeluarkan kabagPerekonomian setdakab Nagan Raya;Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN.Mbo.4. Harus ada rekomendasi dari dians pertambangan dan energikab. Nagan Raya;5.
Nagan Raya;5) Harus ada ijin ganguan dari Kabag Hukum Setdakab;eBahwa apabila syarat tersebut telah terpenuhi barulah dinasPerindustrian, perdagangan dan perkoperasian mengeluarkan SuartIjin Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;2.
Harus ada ijin tempat usaha yang dikeluarkan kabagPerekonomian setdakab Nagan raya.Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN.Mbo.4. Harus ada rekomendasi dari dians pertambangan dan energikab. Nagan Raya.5.
Harus ada ijin ganguan dari Kabag Hukum Setdakab;Dan menurut RISMA YANTI sebagai ahli yang menjabat sebagaiKasubag Usaha produksi Daerah bagian ekonomi Setdakab Nagan Raya bahwauntuk menimbun/menyimpan minyak harus ada ijin penyimpanan danpenimbunan yang menurut Perda Provinsi aceh No2 tahun 1983 tentang ijinHalaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2017/PN.Mbo.penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak :1. Untuk BBM diatas 3000 liter ijin dikeluarkan oleh Gubernur;2.
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 181 K/TUN/2015Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor100/57/SETDAKAB/ 11/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr.
Heldy Chandra (Penggugat) telah diberhentikan dariPNS;Bahwa untuk mengetahui secara pasti akan pemberhentian Penggugat dariPNS, isteri Penggugat datang ke Kantor BKD Boroko, selanjutnya isteriPenggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor 100/57/SETDAKAB/I1/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr.
S2) tidak pernah menerima panggilanataupun pemberitahuan sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusanobjek sengketa;12.Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa,Penggugat tidak pernah dikenakan Hukum Disiplin, dan selama ini tidakpernah diperiksa oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernahmenandatangani Berita Acara sehubungan dengan proses penerbitan SuratKeputusan objek sengketa;13.Bahwa karena Penggugat mengetahui Surat Keputusan Bupati BolaangMongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BolaangMongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipila.n. dr. Heldy Chandra yang diterbitkan oleh Tergugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBolaang Mongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil a.n. dr. Heldy Chandra;4.
Putusan Nomor 181 K/TUN/2015Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio plurium litis consortium).Terhadap kondisi ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:a)b)Bahwa dalam Posita Gugatan Angka 8 halaman 3 Penggugat mendalilkan:"bahwa untuk mengetahui secara pasti akan pemberhentian Penggugat dariPNS, isteri Penggugat datang ke Kantor BKD Boroko, selanjutnya IsteriPenggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentangPemberhentian
Drs. Suharjo Makalalang
Tergugat:
Bupati Bolaang Mongondow
167 — 109
Bolaang Mongondow Nomor :800/SETDAKAB/06/07/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 yangmemintakan kepada Kepala BKPP, Kepala Inspektorat, Kepala BadanKeuangan Daerah untuk mengeluarkan surat keterangan masingmasing ;BKPP : Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hNukumandisiplin ;BKD : Surat keterangan Tidak Memegang Aset ;Inspektorat : Surat keterangan Bebas Tuntutan Ganti Rugj ;14.
Bila memperhatikan surat dari Asisten Administrasi Umum sesuai urutantanggal dibuatnya yakni surat Nomor : 15/SETDAKAB/02/03/I/2018tanggal 21 Januari 2018 ditujukan kepada saya, yang isinya adalahbelum dapat diproses penguduran diri saya karena masih harusberkonsultasi dulu, maka surat Asisten Administrasi Umum Nomor :800/SETDAKAB/06/07/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditujukkankepada instansi terkait untuk memproses surat pengunduran diri sayaadalah jawaban atas hasil konsultasi pemda bolmong
Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat Bupati Bolaang MongondowNomor : 15/Setdakab/02/03/1/2018, tertanggal 22 Januari 2018 PerihalPemberitahuan;3.
Bahwa selanjutnya pada petitumnya, penggugat justru memintaagar objek sengketa yaitu. surat pemberitahuan nomor:15/Setdakab/02/03/I/2018 untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;4. Objek sengketa yaitu surat pemberitahuan nomor:15/Setdakab/02/03/I/2018 prinsipnya hanya bersifat pemberitahuanumum bahwa permohonan pengunduran diri Penggugat untuk sementarabelum dapat diproses, dan bukan menyangkut halhal sebagai syaratpencalonan Penggugat sebagai Calon Wakil Walikota di KotaKotamobagu ;5.
Menyatakan bahwa objek sengketa yaitu Surat Pemberitahuandengan nomor 15/Setdakab/02/03/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 tidakdapat dikualifikasikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;6.
PT. SURYA CITRA KARYA GEMILANG
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
2.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMOSIR
3.BERNAD JONLY SIAGIAN, ST
83 — 27
., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir, alamatJin.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Toba Samosir, 2.Tetty MasrinaPanjaitan,S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum SetdakabToba Samosir, alamat JIn.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Toba Samosir,3.Sarto Tambunan,S.H.
,M.Si, Jabatan Kasubbag PerundangUndangan BagianHukum Setdakab Toba Samosir, alamat JIn.Sutomo No.1 Pagar Batu BaligeToba Samosir, 4.Hamres C.Butarbutar,S.H., Jabatan Kasubbag Penyuluhan danDokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir, alamatJin.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Toba Samosir, 5.Ale Darwis Hermanto,S.H.
,Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir, alamat JIn.Sutomo No.1Pagar Batu Balige Toba Samosir, 6.Maripa Doli Tamba,S.H., Jabatan StafBagian Hukum Setdakab Toba Samosir, alamat JIn.Sutomo No.1 Pagar BatuBalige Toba Samosir, 7.Panahatan Hutajulu,S.H., Jabatan Advokat PemerintahKabupaten Toba Samosir, alamat Danau Toba Nomor 36 Laguboti TobaHalaman 1 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN BlgSamosir, berdasarkan Surat Kuasa masingmasing tanggal 20 Mei 2019 yangdiajukan pada hari ini;Pengadilan Negeri
Perdana No. 123125 Lt.2 Medan, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 01 April 2019 dan untuk Para Tergugat diwakili oleh Kuasanya:1.Lukman Janti Siagian,S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab TobaSamosir, alamat Jin.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Toba Samosir, 2.TettyMasrina Panjaitan,S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian HukumSetdakab Toba Samosir, alamat JIn.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige TobaSamosir, 3.Sarto Tambunan,S.H.
,M.Si, Jabatan Kasubbag PerundangUndangan Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir, alamat Jin.Sutomo No.1Pagar Batu Balige Toba Samosir, 4.Hamres C.Butarbutar,S.H., JabatanKasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab TobaSamosir, alamat JIn.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Toba Samosir, 5.AleDarwis Hermanto,S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir,alamat JIn.Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Toba Samosir, 6.Maripa DoliTamba,S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir
266 — 161
,Kepala Bagian Hukum Setdakab AcehTengah, Wahyuni, S.H., Kasubbag BantuanHukum dan PPNS pada Bagian HukumSetdakab Aceh Tengah, Abshar, S.H,Kasubbag Peraturan Perundangundanganpada Bagian Hukum Setdakab AcehTengah, T. Syahrizal, S.H., KasubbagSosialisasi dan Dakumentasi pada BagianHukum Setdakab Aceh Tengah, Sabigq, S.H.,Staf Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah,Trianti, SH., Staf Bagian Hukum SetdakabAceh Tengah, Duski, S.H., HAMIDAH,S.H.
Saleh, S.H., M.M., KepalaBagian Hukum Setdakab Aceh Tengah;2. Wahyuni, S.H., Kasubbag BantuanHukum dan PPNS pada Bagian HukumSetdakab Aceh Tengah;3. Abshar, S.H., Kasubbag PeraturanPerundangundangan pada BagianHukum Setdakab Aceh Tengah;4. T. Syahrizal, S.H., Kasubbag Sosialisasidan Dokumentasi Hukum pada BagianHukum Setdakab Aceh Tengah;5. Sabig, S.H., Staf Bagian Hukum SetdakabAceh Tengah;Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/MS.Aceh6.
Terbanding/Tergugat : BUPATI TOBA SAMOSIR
24 — 13
LUKMAN JANTI SIAGIAN, S.H, Kepala BagianHukum Setdakab Toba Samosir;. TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H, KassubagBantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir ;SARTO TAMBUNAN, S.H., M.Si, Kassubag Perundangundangan Hukum Setdakab Toba Samosir ;HAMRES BUTARBUTAR, S.H, Kassubag Penyuluhandan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab TobaSamosir ;ALEX DARWIS TAMBUN, S.H, Staf Bagian HukumSetdakab Toba Samosir ;.
67 — 21
., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab BenerMeriah;2. Nazhan, S.H., Jabatan Staff Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNSBagian Hukum Setdakab Bener Meriah;3. Sofrian Aqsa, S.H., Jabatan Kasubbag Peraturan PerundangundanganBagian Hukium Setdakab Bener Meriah;4. Warmasnsyah, S.H., Jabatan Staff Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNSBagian Hukum Setdakab Bener Meriah;5. Hamidah, S.H.
88 — 31
HELDY CHANDRA(Penggugat) telah diberhentikan dariBahwa untuk mengetahui secara pasti akan pemberhentian Penggugat dari PNS, isteri Penggugatdatang ke Kantor BKD Boroko, selanjutnya isteri Penggugat menerima Surat Keputusan BupatiBolaang Mongondow Utara Nomor : 100/57/SETDAKAB/I1/2013 tanggal 20 Februari 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr.
HELDYCHANDRA yang diterbitkan oleh Tergugat ;3Mewajibkan kepada Tergugat untuk mendabut Surat Keputusan Bupati BolaangMongondow Utara Nomor 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil a.n. dr.
No. 03/G/2014/PTUN.MDO.. 13 Agustus 2012 2114 September 2012 2415 Oktober 2012 2616 November 2.012, 2517 Januari 2013 25TOTAL 42118 Bahwa dalam posita gugatan angka 16, merupakan suatu kenyataan bahwaTergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow UtaraNomor : 100/57/SETDAKAB/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil an. Dr.
Bahwa Balam posita gugatan angka 21, ditolak oleh Tergugat, dan mohon ditolak olehMajelis Hakim ; dengan alasan bahwa didalam rangkaian penetapan Surat Keputusan BupatiBolaang Mongondow Utara Nomor : 100/57/SETDAKAB/I/2013 tanggal 20 Februari 2013tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil an. dr.
Nomor :100/ 57/ SETDAKAB/ II /2013 tanggai 20 Februari 2013 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Pegawai Negeri Sipii an. dr.
Terbanding/Penuntut Umum : SUHENDRA, SH
65 — 44
Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005.
- Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005.
- Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T. Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005.
Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005
- Rekening Koran PT. Bank Aceh cabang Langsa pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor Rekening 040 01.02.803338-2 periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.
- Rekening Koran PT. Bank Aceh cabang Langsa pada DAK Kabupaten Aceh Timur Nomor rekening 040.01.02.901573-1 periode 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006.
T.Munzar Setdakab Rp.6.066.000.000. Rp.2.000.000.00052. Setdakab Rp.2.000.000.000. Rp.1.500.000.00053. Setdakab Rp.58.000.000. Rp.58.000.000.54. Pemb.Kendar Setdakab Rp.839.950.000. Rp.839.950.000.aan Dinas55. Setdakab Rp.339.500.000. Rp.339.500.000.56. Setdakab Rp.950.000.000. Rp.950.000.000.57. Setdakab Rp.300.000.000. Rp.300.000.000. halaman 12 Perkara Tipikor Nomor. 27/Pid.Tipikor/2016/PTBNA 58. Telkom Setdakab Rp.1.263.814.000. Rp.1.263.814.00059. JIn.Seunubok Setdakab Rp.988.000.000.
JUFRI, SH, MM juga telah membayarkanPPN/PPH yang belum dibayar di tahun 2004 yaitu: 1 T.Munzar Setdakab Rp.142.076.139. Rp.142.076.139., T.Munzar Setdakab Rp.1.713.644.692. Rp.1.713.644.692.3 T.Munzar Setdakab Rp.299.606.878. Rp.299.606.878.4 T.Munzar Setdakab Rp.8.294.821. Rp.8.294.821.5 Darmiah Dinkes Rp.329.990.362. Rp.329.990.362.6 Usman, SE. Diklat Rp.10.411.844. Rp.10.411.844.7 Usman, SE. Diklat Rp.21.452.500.
T.Munzar Setdakab Rp.6.066.000.000. Rp.2.000.000.000.52. Setdakab Rp.2.000.000.000. Rp.1.500.000.000.53: Setdakab Rp.58.000.000. Rp.58.000.000.54. Pemb.Kendara Setdakab Rp.839.950.000. Rp.839.950.000.an Dinas55. Setdakab Rp.339.500.000. Rp.339.500.000.56. Setdakab Rp.950.000.000. Rp.950.000.000.57. Setdakab Rp.300.000.000. Rp.300.000.000.58. Telkom Setdakab Rp.1.263.814.000. Rp.1.263.814.000.59. JIn.Seunubok Setdakab Rp.988.000.000. Rp.988.000.000.Pidie60. Biaya rutin Setdakab Rp.408.500.000.
,MM kepada T.Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.900.000.000, (Sembilan ratusjuta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.,MM kepada T.Munzar, A.Md Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005Bukti Tanda Terima uang sebanyak Rp.58.000.000, (lima puluh delapanjuta rupiah) dari Bendaharawan Umum Daerah Jufri, SH.
80 — 21
ARINAL BASRI, Kewarganegaraan Indonesia, JabatanAsisten Pemerintahan Dan Kesra SetdaKab. Mukomuko;SAEPULLOH, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan StafBagian Organisasi dan Kepegawaian;Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/79/B.2/V1/2016tertanggal Juni 2016; HERI PRASTYONO, S.STP, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKab. Mukomuko;JONAIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf BagianHukum SetdaKab.
57 — 11
Umum Setdakab. Bireuen Tahun 2011);Dikembalikan kepada Terdakwa T. Nagoursyah, SH. M.Si;6) Sertifikat Tanah (Badan Pertanahan Kab. Bireuen) Nomor : 01.11.09.23.1.00021 tanggal 02 September 2008 An. Dr. Nyak Hayati dirampas untuk negara untuk menutupi uang pengganti;9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Rizki, SE (bendahara pengeluaran) karena adanya tagihan pihakketiga.> Bahwa pada tahun 2011 Pengguna Anggaran setdakab Bireuen Ir. T.Nasrullah. Pada tahun 2011 ada 2 (dua) pengguna anggaran yaknisdr.Ir. T. Nasrullah dan Ir.
SeharusnyaUang Persediaan (UP) setdakab Bireuen yakni 1/24 dari pagu anggaran.Pagu di setdakab sudah termasuk belanja pegawaiBahwa seharusnya Uang Persediaan (UP) 1/24 dari Rp13.000.000.000, (tiga belas milyar) bukan 1/24 dari Rp 32.000.000.000, (tiga puluh dua milyar rupiah). Uang Persediaan (UP) maximal untuksetiap bulan yakni Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Bahwa di setdakab bendahara pengeluarannya hanya 1 (satu) danpengguna anggarannya juga hanya 1 (satu).
Selakubendahara pengeluaran setdakab Bireuen.
Bireuenadalah :Meregister surat masuk dan surat keluar bupati Bireuen ;Menverifikasi kKeuangan setdakab Bireuen ;Mengelola anggara rumah tang bupati, wakil bupati ;Hal. 27 dari 51 Hal.
Razuardi, MT. dan terdakwa masihkepala bagian umum adapun pinjaman ke saksi Rizki, SE merupakanpinjaman yang sifatnya pribadi yakni untuk kepentingan bagian umum,karena terdakwa tidak tahu mau meminjam kepada siapa lagi selain kepadabendahara pengeluaran saksi Rizki, SE ;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran di bagian umum Bireuen beradadinaungan setdakab Bireuen dan DPA SKPD ada namun bergabungdengan setdakab yang anggaran setdakab Bireuen Rp 29.000.000.000, (dua puluh sembilan milyar rupiah) dan khusus
65 — 21
Munzar PemegangKas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005;1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebanyak Rp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) dari BUD JUFRI, SH, MM kepada T. MunzarPemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005;1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebanyak Rp. 58.000.000, (limapuluh delapan juta rupiah) dari BUD JUFRI, SH, MM kepada T.
T.Munzar Setdakab Rp.6.066.000.00 Rp.2.000.000.000. 0.Bz. Setdakab Rp.2.000.000.00 Rp.1.500.000.00 *0. 0.53. Setdakab Rp.58.000.000. Rp.58.000.000. *54. Pemb.KendaraaSetdakab Rp.839.950.000. Rp.839.950.000.n Dinas55. Setdakab Rp.339.500.000. Rp.339.500.000. *56. Setdakab Rp.950.000.000. Rp.950.000.000. *57. Setdakab Rp.300.000.000. Rp.300.000.000. *58. Telkom Setdakab Rp.1.263.814.00 Rp.1.263.814.000. 0.59. Pn peunubok Setdakab Rp.988.000.000. Rp.988.000.000.Pidie60.
T.Munzar Setdakab Rp.142.076.139. Rp.142.076.139. 2. T.Munzar Setdakab Rp.1.713.644.692. Rp.1.713.644.692. 3. T.Munzar Setdakab Rp.299.606.878. Rp.299.606.878. 4. T.Munzar Setdakab Rp.8.294.821. Rp.8.294.821.5. Darmiah Dinkes Rp.329.990.362. Rp.329.990.362.6. Usman, SE. Diklat Rp.10.411.844. Rp.10.411.844.7. Usman, SE. Diklat Rp.21.452.500. Rp.21.452.500.Jumlah Rp.2.525.477.236.
T.Munzar Setdakab (Rp.6.066.000.0 Rp.2.000.000.0000. 0.Bz. Setdakab /Rp.2.000.000.0 Rp.1.500.000.00 *00. 0.53. Setdakab /Rp.58.000.000. Rp.58.000.000. *54. Pemb.Kendara Setdakab Rp.839.950.000 Rp.839.950.000.an Dinas .55. Setdakab /Rp.339.500.000 jRp.339.500.000. *56. Setdakab /Rp.950.000.000 jRp.950.000.000. *57. Setdakab /Rp.300.000.000 jRp.300.000.000. *58. Telkom Setdakab Rp.1.263.814.0 Rp.1.263.814.0000. 0.59. JIn.Seunubok Setdakab Rp.988.000.000 Rp.988.000.000.Pidie :60.
T.Munzar Setdakab Rp.142.076.139. Rp.142.076.139.2. T.Munzar Setdakab Rp.1.713.644.692 Rp.1.713.644.692.3. T.Munzar Setdakab Rp.299.606.878. Rp.299.606.878.4. T.Munzar Setdakab Rp.8.294.821. Rp.8.294.821.5. Darmiah Dinkes Rp.329.990.362. Rp.329.990.362.6. Usman, SE. Diklat Rp.10.411.844. /Rp.10.411.844,7. jUsman, SE. Diklat Rp.21.452.500.
143 — 30
T.Munzar Setdakab Rp.6.066.000.000. Rp.2.000.000.000.52. Setdakab Rp.2.000.000.000. Rp.1.500.000.000.53. Setdakab Rp.58.000.000. Rp.58.000.000.54. Pemb.Kendaraan Setdakab Rp.839.950.000. Rp.839.950.000.Dinas55. Setdakab Rp.339.500.000. Rp.339.500.000.56. Setdakab Rp.950.000.000. Rp.950.000.000.57. Setdakab Rp.300.000.000. Rp.300.000.000.58. Telkom Setdakab Rp.1.263.814.000. Rp.1.263.814.000. Halaman 15 dari 132 Putusan Sela Nomor 29/Pid.SusTPK/2015./PN 59. JIn.Seunubok Setdakab Rp.988.000.000.
T.Munzar Setdakab Rp.142.076.139. Rp.142.076.139.2. T.Munzar Setdakab Rp.1.713.644.692. Rp.1.713.644.692.3. T.Munzar Setdakab Rp.299.606.878. Rp.299.606.878.4. T.Munzar Setdakab Rp.8.294.821. Rp.8.294.821.5. Darmiah Dinkes Rp.329.990.362. Rp.329.990.362.6. Usman, SE. Diklat Rp.10.41 1.844. Rp.10.411.844.7. Usman, SE. Diklat Rp.21.452.500. Rp.21.452.500.Jumlah Rp.2.525.477.236. Halaman 18 dari 132 Putusan Sela Nomor 29/Pid.SusTPK/2015.
T.Munzar Setdakab Rp.6.066.000.000 Rp.2.000.000.00052. Setdakab Rp.2.000.000.000 Rp.1.500.000.00053. Setdakab Rp.58.000.000. Rp.58.000.000.54. Pemb.Kendaraa Setdakab Rp.839.950.000. Rp.839.950.000.n Dinas55. Setdakab Rp.339.500.000. Rp.339.500.000.56. Setdakab Rp.950.000.000. Rp.950.000.000. Halaman 27 dari 132 Putusan Sela Nomor 29/Pid.SusTPK/2015./PN 57. Setdakab Rp.300.000.000. Rp.300.000.000.58. Telkom Setdakab Rp.1.263.814.000 Rp.1.263.814.00059. Jin.Seunubok Setdakab Rp.988.000.000.
T.Munzar Setdakab Rp.142.076.139. Rp.142.076.139.2. T.Munzar Setdakab Rp.1.713.644.692. Rp.1.713.644.692.3. T.Munzar Setdakab Rp.299.606.878. Rp.299.606.878.4. T.Munzar Setdakab Rp.8.294.821. Rp.8.294.821.5. Darmiah Dinkes Rp.329.990.362. Rp.329.990.362.6. Usman, SE. Diklat Rp.10.411.844. Rp.10.411.844.7. Usman, SE. Diklat Rp.21.452.500. Rp.21.452.500.Jumlah Rp.2.525.477.236.
Munzar Pemegang Kas Setdakab Aceh Timur tanggal 4 April 2005;Halaman 129 dari 132 Putusan Sela Nomor 29/Pid.SusTPK/2015.
233 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usul Pergantian Bendahara Pembantu) pada BagianPemerintahan Setdakab Toba Samosir Nomor 100/509/Pem/ 2014tanggal 12 Mei 2014;10. Salinan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 6.A Tahun2014 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Konflik Pertanahandi Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 tanggal 4Februari 2014:11. Penelitian kKelengkapan dokumen untuk pengajuan tambahanuang persediaan (SPPGU) tanggal 29 Desember 2014;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/201812.
Panggabean Kabag Umleng Sekdakab (KPA) KuasaPengguna Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab;18. 1 (satu) lembar kuitansi (bukti Pembayaran) tanggal 28 November2014, dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk diberikan uang tunaikepada Erwin P.
Panggabean Kabag Umleng Sekdakab (KPA) KuasaPengguna Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab;19. 1 (satu) lembar kuitansi (bukti pembayaran) tanggal 28November 2014, dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesarRp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk diberikanuang tunai kepada Erwin P.
Panggabean Kabag Umleng SekdakabHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018(KPA) Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum danPerlengkapan Setdakab;20. 1 (satu) lembar tanda penerimaan rekening PemerintahKabupaten Toba Samosir tanggal 22 Juni 2016 sebesarRp30.862.039,00 dari Erwin P.
Simanjuntak untukmemindahbukukan dana program penataan, penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah berupa kegiatan belanja sertifikasi dankegiatan penyelesaian konflikkonflik pertanahan dengan kegiatan fasilitaspenyelesaian konflikkonflik pertanahan berupa kegiatan belanja jasa padapihak ketiga ke Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir;3.
Terbanding/Tergugat : BUPATI TOBA SAMOSIR
114 — 53
., Kepala BagianHukum Setdakab Toba Samosrir;Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 155/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM2. TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H, KassubagBantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir3. SARTO TAMBUNAN, S.H., M.Si, KassubagPerundangundangan Hukum Setdakab TobaSamosir ;4. HAMRES BUTARBUTAR, S.H, Kassubag Penyuluhandan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab TobaSAMOSII j nen nn ene n en nnn ne nen nnn ce nn cence nen ee nnn nee5.