Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDdan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeribagi DPRD propinsi dan Gubernur bagi DPRD Kab/Kota bersama TiamAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD);e. Melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA sertarancangan PPAS yang disampaikan oleh Kepala Daerah; danf.

Sebelum TAPD menyusun Rancangan KUA, PPAS, TAPD terlebihdahulu melaksanakan musrenbang yang dilaksanakan sekitar bulanMaret, April 2012, mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatanmaupun Musrenbang Kabupaten.

) sebagai anggota biasa, sedangkan ketua TAPD adalahSekretaris Daerah (Sekda).

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danRancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Penyusunan KUA dan Rancangan Prioritas Plafon AnggaranSementara (PPAS) oleh TAPD dan selanjutnya disampaikan keKepala Daerah.1.89. Penyerahan Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepadaDPRD. Pembahasan Rancangan KUA dan PPASDibahas bersama antara TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRDdi kantor DPRD Kab. Jeneponto.

Jeneponto, namun banggar DPRD ketika itu melalui wakil ketua TAPD H.Mangga T menyampaikan kepada Bupati melalui Sekeretaris Daerah kabupatenJeneponto selaku ketua TAPD agar program aspirasi DPRD tersebutdiakomodir, dengan memasukkan SKPD terkait dalam pembahasan KUA PPAS,selanjutnya SKPDSKPD dimaksud, diatur olen banggar DPRD Jeneponto.

Pinjaman sementara untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan insidentil di lingkungan Pemprov Riau atas arahan pimpinan di kediaman pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sudah dilaporkan ke Karo Keuangan di Batam via telpon yang diketahui oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, dan ditandatangani oleh Suwarno selaku yang menerima di Pekanbaru tanggal 1 September 2014.18. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.581/VIII/2014 tentang Pembentukan TAPD

Dan saksi menyetujuinya, selanjutnya Bappedamembuat surat kepada SKPDSKPD untuk mengajukan perubahannya.Selanjutnya di bentuk TAPD berdasarkan pada SK Gubernur Riau.c.

Pembahasan antarabanggar dan TAPD inilah yang nanti akan disahkan oleh pimpinan DPRD.Berdasarkan pengesahan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dalambentuk nota kesepakatan KUA dan PPAS. SKPD menyusun RKA programdan kegiatan masingmasing SKPD. Setelah RKA disusun, dihimpun olehPPKD, disampaikan kepada TAPD, maka jadilah dokumen rancanganAPBD.

Catatandan koreksian itu yang kembali dibahas lagi oleh Banggar dan TAPD.

untukmenyempurnakannya, hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD inilahyang dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

Setelah dicermati ada koreksian, proses lanjutnyadilakukan perbaikan oleh Pemda dan DPRD yang dalam hal ini adalahBanggar dan TAPD.

administrasi pemerintah daerah yangbersangkutan; danc. memiliki sekretariat tetap.Pasal 8 :(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakatdan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secaratertulis kepada kepala daerah.(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulansebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikanhasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD

.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuankeuangan daerah.Pasal 9:(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantumanalokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau Jjasa.> Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun

memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuanHalaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDGkeuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif CalonPenerima Belanja Hibah (DNCPBH).(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disertai DNCPBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota.(5) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBH berdasarkanhasil evaluasi SKPD dan pertimbangan

adadalam surat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuaiproposal sebesar Rp. 500.000.000, sementara nilail nominal sesuairekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapatTAPD yang dihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (KepalaBadan Perencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran BelanjaPembiayaan dan Investasi

adadalam surat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuaiproposal sebesar Rp. 500.000.000, sementara nilai nominal sesuairekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapatTAPD yang dihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (KepalaBadan Perencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran BelanjaPembiayaan dan Investasi

untukdiberikan kepada TAPD tersebut sehingga TAPD mencatat ataumemasukkan pada buku APBD Kab Natuna tersebut.

mana TAPD tersebut diaturmenurut SK BUPATI Kab Natuna No 261 tahun 2012 tentang pembentukantim anggaran pemerintah daerah penyusunan perubahan anggaranpendapatan dan belanja daerah (PAPBD) Kab Natuna tahun anggaran 2012dengan berpedoman permendagri No 22 tahun 2011 tentang pedomanpenyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012dan yang menjadi ketua TAPD kab natuna adalah saksi sendiri karena sekdatersebut melekat dengan ketua TAPD Kab Natuna tersebut.Bahwa tugas sebagai TAPD

sebagaisekretaris TAPD.Bahwa tugas sebagai TAPD (Tim anggaran pemerintah daerah) adalahsebagai berikut:a.

saksi tidak tahu apakah pada tahun 2012 kelompok organisasigapestra ada mengajukan bansos atau tidak karena yang lebih tahumengenai dana bansos yang diajukan pemohon tersebut adalah dari BPKDKab natuna.Bahwa TAPD kab natuna tidak ada membahas mengenai dana Hibah kepadakelompok gapesira tersebut karena TAPD membahasnya secara global saja.Bahwa saksi selaku sekretaris TAPD Kab Natuna ada membuat berita acaradari hasil rapat tersebut ada membuyat notulen hasil kesepakatan rapat yangdilakukan oleh TAPD

untuk diberikan kepada TAPD tersebut sehingga TAPDmencatat atau memasukkan pada buku APBD Kab Natuna tersebut.

DJUNAEDI seperti terkejut dengan mengatakan LHOKOK INFORMASI DARI AGUNG PURNO SARJONO TIDAK SEGITU (lebihrendah):Bahwa setahu saksi pada tanggal 4 November 2011, Pemerintah KotaSemarang (Walikota) mengajukan perubahan plafon anggaran KUA danPPAS dengan surat No. 900/5356, dan pada saat itu TAPD menerima draftrevisi plafon KUA dan PPAS dari Walikota (dan ada disposisi dari terdakwa),kemudian dibuat surat permohonan oleh TAPD;Bahwa pada saat itu tidak ada pembahasan dari TAPD atas revisi plafon KUAdan

Atas tangggapan terdakwa tersebut, saksimenyatakan bahwa yang saksi dengar saat rapat dengan Walikotaadalah agar penyerahan untuk Dewan dikoordinasikan dengan TAPD.> Bahwa ketua TAPD adalah terdakwa selaku Sekda, dirinya menjadi10. 52 korban dari sistem dan loyalitas yang membabi buta.

Sekretaris Disbudpar dan NIKENmenjabat sebagai salah satu Kabid di Disbudpar dan keduanya adalahbawahan saksi;Bahwa saksi dan staf dari Disbudpar tidak ada yang hadir rapat padatanggal 2 November 2011 yang dipimpin oleh terdakwa;Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten VV Sekda Pemkot Semarang, makasecara otomatis saksi termasuk di dalam TAPD dan terdakwa yangmenjabat sebagai Ketua TAPD;Bahwa saksi terkadang mengikuti rapat TAPD, tetapi saksi sudah tidak ingatlagi apakah selalu diundang dalam rapat TAPD

Bahwa selain itu terdakwa juga menjabat sebagai Ketua/Koordinator TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang, yang susunannya terdiridari:> Penanggungjawab : Walikota Semarang.> Penanggungjawab Il : Wakil Walikota Semarang.> Ketua TAPD : terdakwa selaku Sekda Pemkot Semarang.> Wakil Ketual TAPD : Kepala BAPPEDA/BAMBANG HARYONO.> Wakil Ketua ll TAPD : Kepala DPKAD/AYI YUDI MARDIANA.> Sekretaris TAPD : Kabid.

.> Sekretaris Il TAPD : Sekretaris BAPPEDA/HERNOWO BUDI LUHUR.> anggota TAPD : Asisten , Asisten Il, Asisten Ill, Asisten VV, Kabag.Hukum, Kabag. Pembangunan, Kabid. Aset, Kabid.Akuntansi.

.(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dankemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam DaftarNominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC PBH).(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disertai DNCPBH untuk selanjutnya disampaikan kepadaWalikota.(5) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBHberdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.(6) Persetujuan Walikota terhadap DNCPBH

dalam proposalpermohonan bantuan dana Hibah dengan nilai nominal yang ada dalamsurat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuai proposalsebesar Rp. 500.000.000, sementara nilai nominal sesuai rekomendasi dariDinas Koperasi UKM dan Perindag sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).25.Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapat TAPD yangdihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (Kepala BadanPerencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala Dinas PengelolaanKeuangan

yang ada dalamsurat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuai proposalsebesar Rp. 500.000.000, sementara nilai nominal sesuai rekomendasi dariDinas Koperasi UKM dan Perindag sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah).29.Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapat TAPD yangdihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (Kepala BadanPerencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran Belanja Pembiayaan

Ketua TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota melaluiSurat Pertimbangan untuk = selanjutnya dibuatkan PersetujuanWalikota.

dan Banggar di DPRD Kota Bandung ;Bahwa dalam rapat ada daftar hadir dan notulen rapat, namun itu dibuatoleh pihak Banggar DPRD, untuk TAPD hanya dilakukan pencatatanbiasa oleh anggota TAPD yang hadir dalam rapat tersebut (tidak adapencatatan khusus) ;Bahwa berdasarkan catatan rapat atau notulen rapat yang dilakukan olehsaksi selaku anggota TAPD, saksi Drs.

AHMAD MARO.Bahwa untuk menindaklanjuti perintah Plt.Sekertaris Daerah Kabupaten Alorselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor,dankarena belum tersedianya anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten AlorTahun Anggaran 2013, TerdakwaDrs.

AHMAD MARO.Bahwa untuk menindaklanjuti perintah Plt.Sekertaris Daerah Kabupaten Alorselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor, dankarena belum tersedianya anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor TahunAnggaran 2013, Terdakwa Drs.

AHMAD MARO;Bahwa untuk menindaklanjuti perintah Plt.Sekertaris Daerah Kabupaten Alorselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor, dankarena belum tersedianya anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten AlorTahun Anggaran 2013, Terdakwa Drs.

AHMAD MAROdengan TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) yaitu Plt.Sekda Kabupaten Alor Drs. OKTOVUANUS LASIKO, Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor Drs. MARTHENLUTHER HITIKANA dan Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan AsetDaerah atas nama Drs. URBANUS BELLA;2) Bahwa pada rapat tersebut dalam uraian dakwaan telah diuraikan Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Alor selaku Ketua Tim TAPD KabupatenAlor memerintahkan Terdakwa Drs.

AHMAD MARO;Bahwa untuk menindaklanjuti perintah Plt.Sekertaris Daerah Kabupaten Alorselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor,dankarena belum tersedianya anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Alor TahunAnggaran 2013, TerdakwaDrs.

sidang yang dipimpin JAMALABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsungdipimpin Sekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (DaftarInventaris Masalah) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab.Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab.

;(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuankeuangan daerah;Pasal 9:(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasarpencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA danPPAS;.

Usulan tertulis evaluasi dan rekomendasi kepala SKPD sertapertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada angka (2)dilengkapi sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah danDPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TahunAnggaran 2012;.

KUA dan PPAS., faktanya tidak ada Rekomendasi dari SKPDdan Pertimbangan dari TAPD terhadap usulan hibah dan bansos ketikapembahasan rancangan KUA dan PPAS;Menimbang, bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

Yk.penyusunan Anggaran TAPD tidak mempunyai hak suara;Bahwa yang dimaksud fungsi pendampingan artinya memberipertimbangan kepada SKPD, tetapi yang memutusan lolos dantidaknya anggaran adalah pihak eksekutif dan legislatif (hal iniada dalam pendapat akhir/Fraksifraksi DPRD); Bahwa dalam rapat yang diikuti oleh Panitia Anggaran Dewandan TAPD, karena TAPD dipanggil Dewan maka Ketua TAPDbisa aktif berpendapat; Bahwa yang menerima RASK adalah TAPD melalui BagianKeuangan; Bahwa saksi tidak melihat RASK

Yk.I Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kemudian tahun 2004 sewaktusaksi menjabat sebagai Kepala Bappeda, secara ex offisio saksi menjadiWakil Ketua TAPD; Bahwa yang menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun2003/2004 adalah Ketua TAPD dijabat oleh Sekretaris Daerah, Wakil KetuaTAPD dijabat oleh Kepala Bappeda, Sekretaris I dijabat oleh Kepala BagianKeuangan, Sekretaris II dijabat oleh Kasubag Anggaran dan Anggota Timterdiri dari Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kabag Pembangunan,Kepala BKD; anne Bahwa tugas TAPD adalah mengkompilasi

Gunugkidul dan secara ex offisio juga sebagai Wakil KetuaTAPD; Bahwa benar saat itu para terdakwa adalah sebagai anggota DPRD; Bahwa susunan kepengurusan TAPD : Ketua TAPD : Sugito (Sekda).Sekretaris : Eko Subiantoro, SH. (Kabag Keuangan).Sekretaris dua, saksi lupa. Anggota TAPD : Para Asisten. Bahwa tugas TAPD adalah menyampaikan Konsep Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (RAPBD); Bahwa data yang akan masuk dalam konsep RAPBD diperoleh dari dinasdinas/instansiinstansi (SKPDSKPD).

Yangmembahas draf APBD adalah tim panggar dan TAPD; Bahwa RASK disusulkan dalam proses pembahasan harus ada kesepakatanantara TAPD dan Panggar, karena di dalamnya dimungkinkan adanyaperubahan; Bahwa yang menanda tangani RKA Sekwan adalah Ketua DPRD.

proposal yang saksi tandatangani yang tidak dikabulkan oleh TAPD namun tidak tahu berapa banyak yang tidakdikabulkan.27.

Memimpin TAPD;. Menyiapkan pedoman Pelaksanaan APBD;Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;. Memberikan persetujuaan pengesahan DPASKPD/DPPASKPD;.

Dedi Supardi), kemudian Bupati mendisposisi permohonantersebut kepada saksi selaku Sekertaris Daerah/Ketua TAPD, selanjutnyasaksi selaku Sekretaris Daerah/Ketua TAPD bersama anggota TAPDlainnya membahas permohonanpermohonan tersebut terkait denganketersediaan anggaran secara makro, lalu saksi selaku SekretarisDaerah/Ketua TAPD meneruskan permohonan tersebut kepada AsistenPemerintah dan Kesra untuk diteruskan kepada Organisasi PerangkatDaerah (OPD) sesuai dengan jenis permohonannya, OPDOPD kemudianmenginventarisasi

padasaat pembahasan di Banggar DPRD dengan TAPD tetapi tidak dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran9137.Pemerintah Daerah akan tetapi diminta agar dimasukkan kedalamAPBD;Bahwa usulan tertulis (proposal) tidak diusulkan sejak penyusunankebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaransementara (PPAS) dan belum ada rekomendasi hasil evaluasi oleh satuankerja perangkat daerah (SKPD) terhadap usulan serta belum adapertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas

Usulan dari DPRD tersebut diserahkan langsung kepada TAPD padasaat pembahasan akhir di Banggar DPRD dengan TAPD tetapi tidakdibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran PemerintahDaerah akan tetapi diminta agar dimasukkan kedalam APBD. Setelahmenjadi APBD dibuat penjabaran APBD dan khusus penerima bansosdan hibah dibuat keputusan Bupati Cirebon secara keseluruhan baikusulan eksekutif maupun dari legislatif;c.

handphone perdana kartu halo nomor: 0811529389;Dirampas untuk dimusnahkan;3. 1 (satu) buah buku agenda kerja 2013;4. 1 (satu) buah buku agenda Bank Kalteng; 5. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/534/2013 tanggal 04 September 2013 tentang Penetapan Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kab.Kapuas; 6. 8 (delapan) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 384/BABPEDA/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pembentukan tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Kapuas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenKapuas dilaksanakan dan berjalan lancar, kemudian dilanjutkanpembahasan oleh TIM Asistensi yang anggotanya dari Badan Anggaran danTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas sesuaijadwal tanggal 20 Nopember 2014 sampai tanggal 21 Nopember 2014dengan agenda/kegiatan Rapat Asistensi Sinkronisasi Raperda APBD TA2015.

TOEMBAK, CES Bin SALE TOEMBAK (Alm) juga selakuselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (disingkat TAPD)Kabupaten Kapuas Tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Bupati Kapuasnomor 384/Bappeda tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 Jo.

Kapuas TA 2015 antara Pimpinan maupunAnggota DPRD Kabupaten Kapuas bersamasama dengan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dapat berjalan lancar tanpa dilakukanpemotongan khususnya pada Dinas PU sebagaimana yang diajukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas yang dipimpinoleh terdakwa Ir. SANIJAN S. TOEMBAK, CES Bin SALE TOEMBAK(Alm) yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBDKabupaten Kapuas TA 2015.Perbuatan Terdakwa Ir. SANIJAN S.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.Kemudian terdakwa selaku Ketua TAPD mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :a.Menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati kapuas dalam rangkapenyusunan APBD Tahun 2015 dan APBD perubahan Tahun 2014;.

Kapuas denganTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuasdilaksanakan dan berjalan lancar, kemudian dilanjutkanpembahasan oleh TIM Asistensi yang anggotanya dari BadanAnggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Kapuas sesuai jadwal tanggal 20 Nopember 2014sampai tanggal 21 Nopember 2014 dengan agenda/kegiatanRapat Asistensi Sinkronisasi Raperda APBD TA 2015.

Kapuas TA 2015, dalamrapat tersebut juga bukan merupakan Rapat Khusus olehBadan Anggaran sesuai dengan tugastugasnya yang memilikikewenangan untuk melakukan koreksi/perubahan atas RAPBDyang diajukan oleh TAPD kepada DPRD Kab.

Kapuas (Pakaian SipilKomisi dengan TIM Harian)TAPD Kab.Kapuas3. JKAMIS 09.00 Wib Rapat Tim Sinkronisasi20 NOPEMBERelesai Asistensi Raperda APBD TA.2014 Ruang Rapat 2015Gabungan (Pakaian SipilKomisi Harian)4.

Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak Tim AnggaranPemerintahan Daerah (TAPD) Eksekutif atas nama saksi MARUF KARI selakuKetua TAPD, saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telahmemperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN. tanggal 03Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku WakilKoordinator TAPD dan SYAMSURRIJAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuktidak meninggalkan

Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak Tim AnggaranPemerintahan Daerah (TAPD) Eksekutif atas nama saksi MARUF KARI selakuKetua TAPD, saksi SYUKUR KELA BERAJO (sebagai Terpidana yang telahmemperoleh putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusanPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN. tanggal 03Juni 2010) selaku Wakil Koordinator TAPD, CANDRA PURNAMA selaku wakilkoordinator TAPD dan SYAMSURRIJAL selaku Sekretaris TAPD diminta untuktidak meninggalkan

Maaruf Kari selaku Koordinator TAPD ;2. Syukur Kela Barajo selaku Wakil Koordinator TAPD ;3. Candra Purnama selaku Wakil Koordinator TAPD ;4. Syamsurijal selaku Sekretaris TAPD ;Bahwa dari faktafakta berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi Zulfikar,saksi Syukur Kela Berajo, saksi Maaruf Kari, saksi Adi Mukhlis dan saksiMunir dalam memenuhi permintaan DPRD Kabupaten Kerinci berupaHal. 84 dari 191 hal. Put.

) menganggap belanja hibah tersebut tidak adapermasalahan lagi; Bahwa pada tanggal 09 sampai dengan 13 Januari 2012 dilaksanakan rapatpembahasan RAPBD TA. 2012 antara Tim Banggar DPRD yang dipimpin olehTerdakwa selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor WakilKetua DPRD dan selaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpinoleh Asmaran Hasan (Alm) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Jondi IndraBustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua I TAPD, Tuah Hasrun Saily AsistenAdministrasi

Sementara TAPD dihadirioleh Asmaran Hasan (alm) selaku Ketua TAPD, Tuah Hasrun Saily selaku AsistenAdministrasi dan Umum, Jondi selaku Kepala Bappeda serta bagian Keuangan unsurDispenda dan masingmasing Kepala SKPD atau yang mewakili; Adapun agenda pembahasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yangmerupakan tindak lanjut dari pembahasan di tingkat komisi sebelumnya danmenyampaiakan tambahan usulan dana hibah dari anggota DPRD.

), selanjutnya Zulfadli menyerahkandaftar nama calon penerima Hibah tersebut kepada Erry Ibrahim (Kabid Aparaturdan Pemerintahan Bappeda /Anggota TAPD) dan Erry Ibrahim meminta kepadaJuminanin Hartati untuk direkap dan diketik kembali dalam bentuk format Exceldibantu oleh Yuni Harmonisari (anggota Pokja TAPD) dan Adinata (anggota PokjaTAPD), perbuatan Terdakwa tersebut bersamasama dengan anggota DPRD lainnyamerupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 344 ayat (1)huruf b UndangUndang

,Jondi Indra Bustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua I TAPD, Tuah Hasrun SailyAsisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II TAPD dan dihadiri masingmasing Kepala SKPD atau yang mewakili, pembahasan saat itu menyangkut tentangisuisu daftar inventarisasi dengan mengikutsertakan satkersatker terkait dengantujuan supaya mendapat pertimbangan oleh Banggar atau diusulkan sebagai daftarinventarisasi masalah pada pembahasan finalisasi APBD, mengenai dana Hibah yangsudah diusulkan oleh Pemda Bengkalis

Bengkalis selaku Ketua TAPD Nomor : 900 /KEU / 228, tanggal 20 Juli 2011 perihal PenganggaranBelanja PPKD pada RAPBD TA. 2011 dan rincianHal.117 dari 156 hal. Put.

FADLI (selaku Sekda kotaBalikpapan) dan yang bersangkutan menyetujuinya.Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudahdisepakati oleh saksi M.

tertuang untukkegiatan pengadaan lahan RPU tersebut. namun menurut pahamsaksi karena tidak ada laporan terkait penambahan anggaransehingga masih tetap Rp2.500.000.000 dan seharusnya terhadapadanya perubahan anggaran tersebut TAPD melalui Ketua TAPD(SAYID M.N.

FADLI (Selaku Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerahkota Balikpapan) dan yang bersangkutan menyetujuinya atasperubahan anggaran yang disertai kenaikan anggaran;Bahwa kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudahdisepakati oleh saksi M.

FADLI (Selaku Ketua TAPD yang juga Sekretaris DaerahHalaman 316 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN Smrkota Balikpapan) dan yang bersangkutan menyetujuinya atasperubahan anggaran yang disertai kenaikan anggaran;Bahwa kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudahdisepakati oleh saksi M.

;Bahwa dari TAPD proposal sudah masuk ke tim TAPD hasil verifikasi itu di berikankepada penerima sebelum minta paraf dari kami (DPRD) semuanya ;Bahwa dengan adannya paraf tersebut tidak selalu dikabulkan proposal ,tergantung hasil verifikasi oleh tim TAPD ;Bahwa saksi sebenarnya tidak punya kewenangan untuk memberikan paraf padaproposal tsb, tetapi kami memaraf karena di minta oleh TAPD ;Bahwa bukan berarti proposal tersebut apabila tidak ada paraf saksi maka tidakakan di masukan kedalam anggaran

memang wakiu itu dari pihak Pemohon memarafdisuruh TAPD ;Bahwa saksi memaraf proposal tersebut karena perintahnya Cuma suruh paraf sajadan tidakada hubungannya dengan kegiatan saksi ;Bahwa saksi tidak tahu apakah di hitung oleh tim TAPD jumlahnya ;Bahwa saksi tidak memiliki kKewenangan untuk menandatangani atau memarafproposal tersebut dan saksi memarafnya karena perintah TAPD ;Bahwa TAPD itu bukan pimpinan saksi dan saksi mau memberikan paraf padaproposal tersebut karena kata pemohon sudah ada perintah

Dedi Supardi) kemudian Bupati mendisposisi permohonantersebut kepada saya selaku Sekretaris Daerah/Ketua TAPD selanjutnya sayaselaku Sekretaris Daerah/Ketua TAPD bersama anggota TAPD lainnyamembahas permohonanpermohonan tsb. kaitannya dengan ketersediaananggaran secara makro , lalu saya selaku Sekda /Ketua TAPD meneruskanpermohonan tsb dengan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra (Sdr.Mukmin Irman) , selanjutnya dari Asisten Pemerintahan dan Kesra diteruskankepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD

Cirebon, karena dana usulan terkesan dipaksakan untukdisetujui yaitu dengan cara mngajukan usulan dana aspirasi menjelang akhir masapembahasan APBD , sehingga pihak TAPD tidak ada pilihan lain selain menyetujuiusulan dana aspirasi anggota DPRD tsb. TAPD tidak bisa menolak dana aspirasimengingat keterbatasan waktu penyusunan APBD yang harus selesai pada tgl. 31Desember yang tidak memungkinkan lagi dilakukan pembahasan .

, TAPD kemudian mempertimbangkanlagi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah .di dalam TAPD yangdipimpin oleh Sekertaris Daerah, dan sekertaris daerah adalah kordinatorpengelolaan keuangan daerah, walaupun kekuasaan utama itu ada pada ketuadaerah akan tetapi kepala daerah mendelegasikan kewenangannya selakupemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah baik seluruh maupunsebagian kepada Sekertaris Daerah, dan Sekertaris Daerah bertindak menjadikordinator yang memimpin TAPD, lalu diberikan pertimbanganpertimbangandialokasikan

No. 58 PK/PID.SUS/2014c Rapat/Paripurna II mengenai Tanggapan/jawaban eksekutif terhadapPemandangan Umum Fraksifraksi Dewan terhadap RAPBD;d Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2008 oleh Panitia AnggaranDewan bersama TAPD;e Rapat Gabungan Komisi, mengenai : Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Panitia AnggaranDewan;e Memberikan kesempatan kepada fraksifraksi Dewan menyusunPendapat Akhir Fraksi;f Rapat/Paripurna IV mengenai penyampaian pendapat akhir fraksifraksiDewan terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci

Bahwa sampai dengan hari Rabu tanggal 10 September 2008, yaitu batas waktuterakhir Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2008 sesuaidengan jadwal yang dibuat oleh Panmus DPRD Kabupaten Kerinci, PembahasanKebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun2008 sampai dengan pukul 17.00 WIB belum berhasil diselesaikan dikarenakan belumadanya kesepakatan disetujui atau tidaknya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 yang diajukan TAPD

tersebut olehPanggar DPRD Kabupaten Kerinci dan sebelum rapat pembahasan ditutup Ketua PanitiaAnggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD atas nama saksi MaarufKari Selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku wakil KoordinatorTAPD, saksi Candra Purnama selaku wakil koordinator TAPD dan saksi Syamsurizalselaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruangan sedangkan anggotaTAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan, kemudian Ketua PanggarDPRD Kabupaten

No. 58 PK/PID.SUS/2014Anggaran Legislatif menyampaikan bahwa dari pihak TAPD atas nama saksi MaarufKari selaku Koordinator TAPD, saksi Syukur Kela Barajo selaku wakil KoordinatorTAPD, saksi Candra Purnama selaku wakil koordinator TAPD dan saksi Syamsurizalselaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruangan sedangkan anggotaTAPD yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan, kemudian Ketua PanggarDPRD Kabupaten Kerinci menyampaikan bahwa rapat pembahasan dilanjutkan malampada pukul

tidak langsung dan Hibah Bansos masukkelompok belanja tidak langsung dan didalamnya ada pagu indikatifdan pasti dibahas besarannya patokannya adalah dari pendapatandiperhitungkan, lalu kebelanja , dan target pendapatan masih dibahasoleh Tim TAPD dan apabila sudah disetujui TAPD maka selanjutnyarancangan KUA PPAS diserahkan ke Gubernur Sumatera Utaramelalui ketua TAPD ; Bahwa setelah selesai membahas maka tim TAPD diundang untukmengikuti rapat paripurna di DPRD untuk dibahas untuk disetujuidalam

pasti dibahas besarannya patokannya adalah dari pendapatandiperhitungkan, lalu kebelanja , dan target pendapatan masih dibahasoleh Tim TAPD dan apabila sudah disetujui TAPD maka selanjutnyarancangan KUA PPAS diserahkan ke Gubernur Sumatera Utaramelalui ketua TAPD ; Bahwa setelah selesai membahas maka tim TAPD diundang untukmengikutri rapat paripurna di DPRD untuk dibahas untuk disetujuidalam rapat paripurna dan hasilnya berupa buku APBD dan diteruskanke Mendagri dan apabila disetujui Mendagri maka

Hasil EvaluasiBantuan.Kemudian Kasubag Agama menyampaikan rekomendasikepada Kepala Biro Binkemsos.Kepala Biro Binkemsos menyampaikanrekomendasi kepada TAPD ; Bahwa alur pengajuan penganggaran ke TAPD adalah Proposaldisposisi oleh Sekda Provinsi ke Kepala Biro Binkemsos. KemudianKepala Biro Binkemsos melakukan verifikasi. Hasil verifikasi dituangkandalam rekomendasi yang diserahkan kepada TAPD. Kemudian hasilrekomendasi tersebut oleh TAPD dimasukkan dalam APBD.

Sumut/ Tim TAPD berdasarkan lembar disposisi Sekda Prop.

masukannya seperti memberikan masukan tentangmasukan TAPD, namun saksi sebagai wakil pembina tidak pernahmemberikan masukan tentang TAPD ;Bahwa menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah,memberikan saran kepada kepala daerah dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah ;Bahwa temuan dari BPK adalah memberikan surat teguran 18 juli 2013dari pengawasan yang ditujukan kepada TAPD kepada BPK dan temuantersebut disampaikan kepada TAPD untuk ditindaklanjuti ;Hal 171 dari 380Put.

YAJID(Ketua DPRD Komisi II), saksi ANDI WALINONO (Anggota DPRD KomisiIl), saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksi SURYANTO(Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), Saksi MUHAMMADYOSMIANTO (Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) , saksiBERTA TEKKO (orang Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksiMADRAM MUHYAR (Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUSBUDI PRASETYO (Kabag Pembanguna Sekdakot Balikpapan), saksiJUMALI (Sekwan DPRD Kota Balikpapan), saksi SUKARYANTO (KabagPersidangan dan Risalah

FADLI (Selaku Sekda kotaBalikpapan) dan yang bersangkutan menyetujuinya.Setelah adanya arahan tersebut kemudian Tim TAPD langsungmelaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya,kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudah disepakatioleh saksi M.

tertuang untuk kegiatanpengadaan lahan RPU tersebut. namun menurut paham saksikarena tidak ada laporan terkait penambahan anggaran sehinggamasih tetap Rp2.500.000.000 dan seharusnya terhadap adanyaperubahan anggaran tersebut TAPD melalui Ketua TAPD (SAYIDM.N.

Selanjutnya setelah rapat tersebut,TAPD melaporkan kepada saksi SAID M.N. FADLI (selaku Ketua TAPDyang juga Sekretaris Daerah kota Balikpapan) dan yang bersangkutanmenyetujuinya atas perubahan anggaran yang disertai kenaikananggaran;Bahwa kemudian Tim TAPD mengubah lampiran PPAS yang sudahdisepakati oleh saksi M.

(tim anggaran pemerintah daerah)Kab natuna tersebut.Bahwa terhadap dana aspirasi anggota DPRD Kab natuna pada tahun 2012tersebut TAPD (TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH) kab natunamenyetujui adanya dana aspirasi anggota DPRD Kab natuna yang mana aspirasitersebut disetujui oleh DPRD Kab Natuna dengan TAPD kab natuna sudahmelalui rapat pembahasan anggaran pemerintah daerah kab natuna tersebut.Bahwa cara atau kesepakatan yang dilakukan oleh DPRD Kab natuna denganTAPD Kab natuna tersebut untuk aspirasi

tersebut sehingga TAPD mencatat atau memasukkan pada buku APBDKab Natuna tersebut.Bahwa notulen pada saat dilakukan rapat adalah sdr.

TAPD Kab Natuna tersebut.Bahwa tugas sebagai TAPD (Tim anggaran pemerintah daerah) adalah sebagaiberikut:a Mempersiapkan penyusunan rancangan anggaran satuan kerjaperanhgkat daearah.b Menilai atas usulan anggaran satuan kerja perangkat daerahterhadap kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan.c Menyusun rancangan PAPBD (PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN BELANJA DAERAH).d Membahas rancangan PAPBD (Perubahan Anggaran PendapatanBelanja Daerah).

saksi tidak tahu apakah pada tahun 2012 kelompok organisasi gapestraadamengajukan bansos atau tidak karena yang lebih tahu mengenai dana bansos yang diajukanpemohon tersebut adalah dari BPKD Kab natuna.Bahwa TAPD kab natuna tidak ada membahas mengenai dana Hibah kepadakelompok gapestra tersebut karena TAPD membahasnya secara global saja.Bahwa saksi selaku sekretaris TAPD Kab Natuna ada membuat berita acara darihasil rapat tersebut ada membuyat notulen hasil kesepakatan rapat yangdilakukan oleh TAPD

kemampuan KeuanganDaerah.Bahwa dana yang diberikan kepada Organisasi GAPESTRA tersebut merupakandana Hibah tahun anggaran 2012.Bahwa BPKAD termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan fungsidari TAPD tersebut adalah Melakukan Perumusan Dalam Penyusunan AnggaranPemerintah Daerah.Bahwa Berdasarkan SK Bupati Nomor 67 tahun 2010 tentang pelimpahanwewenang atas pengelolaan belanja subsidi,belanja hibah, belanja bantuan sosial,dan belanja bantuan keuangan pemerintah Kab.Natuna.