., S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Riau cq Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kota Pekanbaru
2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
Turut Tergugat:
2.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia cq KPU Provinsi Riau cq KPU Kota Pekanbaru
3.Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia cq BAWASLU Provinsi Riau cq Bawaslu Kota Pekanbaru

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-076.01.2.659470/2013 tanggal 05 Desember 2012;

2 Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 30/PPK/KPU /XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013;

3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 31/PPK/KPU /XI/2013 Paket Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal

Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;

Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 40/PPK/KPU/I/2014 tanggal 03 Januari 2014 perihal permintaan klaim asuransi Nomor : KDI/SBB/01033/13 sebesar Rp. 109.780.000,- beserta tanda terima surat;
Notulen hasil rapat antara KPU Bombana, CV. KARYA MERANTI dan PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk penyelesaian klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung KPU Kab.

Kuasa Pengguna Anggaran KPU Bombana Andi Patiroi, S.Pd.

1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196470D/060/111 tanggal 12 Desember 2013 perihal pembayaran tahap I atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.30/PPK/KPU/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) No.35/BAKP-PPK/KPU/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013.Sebesar Rp 586.824.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan

1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196378D / 060 /111 tanggal 12 Desember 2013 perihal Pembayaran Jasa Perencanaan Konstruksi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai Kontrak No.016/PPK/KPU/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BAST No.20/BAST/KPU/ XI/2013 Tanggal 4 November 2013 dan BAP No.25/BAP/KPU/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dengan Nilai Kontrak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).Sebesar Rp 87.272.727,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh

Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013 tanggal19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batas akhir kontrak;Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013 tanggal2/7 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013 tanggal2? Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;Surat Sekretaris KPUD Kab.

Bombana Nomor 40/PPK/KPU/I/2014 tanggal 03Januari 2014 perihal permintaan klaim asuransi Nomor : KDI/SBB/01033/13sebesar Rp. 109.780.000, beserta tanda terima surat;Notulen hasil rapat antara KPU Bombana, CV. KARYA MERANTI dan PT.ASURANSI PAROLAMAS untuk penyelesaian klaim jaminan pelaksanaanpekerjaan pembangunan Gedung KPU Kab. Bombana;Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Kantor KPUD Kab.

Pencairan Dana An.Jabal Nur dan Kepala Seksi Bank An.PaulusPetrus Tahya.1 (Satu) rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 196378D/060/111 tanggal 12 Desember 2013 perihal Pembayaran Jasa PerencanaanKonstruksi pembangunan Gedung Kantor KPU Kab.Bombana sesuai KontrakNo.016/PPK/ KPU/IX/2013 tanggal 11 September 2013, BAST No.20/BAST/KPU/XI/2013 Tanggal 4 November 2013 dan BAP No.25/BAP/ KPU/XII/2013tanggal 9 Desember 2013 dengan Nilai Kontrak Rp 100.000.000, (seratus jutarupiah).Sebesar

Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkah batasakhir kontrak;8 Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;9. Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/ 2013tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;10. Surat Sekretaris KPUD Kab.

Bombana Nomor : 37/PPK/KPU/XII/2013tanggal 19 Desember 2013 perihal penyampaian langkahlangkahbatas akhir kontrak;Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor 37a/PPK/KPU/XII/2013tanggal 27 Desember 2013 perihal penyampaian berakhirnya kontrak;Surat Sekretaris KPUD Kab. Bombana Nomor : 37b/PPK/KPU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal pemutusan kontrak;Surat Sekretaris KPUD Kab.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) berupa Surat Keputusan Nomor: 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;3.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Tergugat) untuk mencabut surat keputusan Nomor: 29/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tanggal 7 Juni 2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 26/KPTS/KPU-KAB-031.670870/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;4.

Pasal 220 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD,dan DPRD yang menyatakan :: KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calonanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotasebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/kKota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calonterpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;Bahwa pengertian paling lambat 14 (empat belas)

putusan Pengadilan Negeri Ranai No:18/Pid.B/2014/PN.Rni Tanggal 9 Mei 2014 tersebut, Jaksa PenuntutUmum maupun Penggugat tidak mengajukan upaya hukumDANCING. 2 2o eno oon nnn nnn nn nnn nnn nn nee nnn en ene nnn nne nnnHalaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 9/G/2014/PTUNTPIBahwa oleh karena itu, waktu 14 hari sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 220 ayat 5 UU No. 8 Tahun 2012 TentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. terhitungsemenjak Tanggal 13 Mei 2014 s/d 26 Mei 2014 ;Bahwa Keputusan KPU

Pasal 265 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD,dan DPRD yang menyatakan ;Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemiluyang menurut UndangUndang ini dapat memengaruhiperolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai palinglama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilusecara nasional ann === wae ee ene eee nee nee ee eee eee ne a Bahwa KPU RI menetapkan Hasil Pemilinan Umum secara nasionalTanggal 9 Mei 2014, artinya putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebutdaluarsa

tersebut ;Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 9/G/2014/PTUNTPIBahwa KPU RI menetapkan Hasil Pemilu secara nasional Tanggal 9Mei 2014, artinya putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut daluarsakarena diputus dan selesai bersamaan dengan KPU RI menetapkanHasil Pemilihan Umum secara nasional 5Bahwa dengan demikian Objek Perkara a quo yang dikeluarkan olehTergugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah daluarsasehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;.

Penggantian Calon Anggota Terpilin sebagaimana telahditetapbkan, dan oleh karena itu dalam putusan ini dapat dibentukkaidah Hukum sebagai berikut Walaupun terdakwa dinyatakan dalam Putusan Pengadilan terbukti melakukan tindak pidana, konsekuensi Pasal 220 ayat (1) huruf d haruslah dikesampingkan, artinya terdakva tetap berhak atas penetapan yang telah di tetapkan KPU kabupatenKepulauan Anambas untuk duduk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 20142019 ; .

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor : 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 ; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor : 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 ; 4.

(PARA PENGGUGAT INTERVENSI)VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MIMIKA

Bahwa pada saat penggugat mendaftarkan ke Kantor Tergugatdan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa KTPsementaraa di susun menurut format KPU maka Penggugatmenerima syarat atau permintaan Tergugat kemudian Penggugatmenyusun KTP sebagaimana format KPU dan disampaikan sebagai susulan ke Kantor Tergugat;.

Nomor 09 Tahun 2013 Tentang PedomanTeknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Pasal 28 ayat(1) :KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calonperseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati danWakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseoranganmelalui media massa dan atau media elektronik, sebelumpenyerahan daftar dukungan kepada KPU Propinsi atauKabupaten/Kota ; Pasal 28 ayat (2) hurufa: Pengumuman

yang memenuhi syarat ;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada berkas Para Penggugat yanghilang di kantor KPU Kabupaten Mimika ; 2.

lama 7 (tujuh) hari ;dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenarandokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kotamelakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumentersebut ; setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani olehKetua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yangdiberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansiyang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PartaiPolitik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutanlainnya

KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPSmelakukan penelitian terhadap tambahan dukungan denganmetode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calonsejak diterimanya tambahan dukungan ;f. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS melakukanpenelitian terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calon sejak diterimanyatambahan dukungean ; g.

., S.H
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Riau cq Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kota Pekanbaru
2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
Turut Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia cq KPU Provinsi Riau cq KPU Kota Pekanbaru
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia cq BAWASLU Provinsi Riau cq Bawaslu Kota Pekanbaru

---------------------------------------------- M E N G A D I L I --------------------------------------------DALAM PENUNDAAN :-------------------------------------------------------------- Menguatkan penetapan Majelis Hakim No. 50/G/PEN/ 2014/ PTUN.MDN tanggal 22 Juli 2014, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 052/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang perubahan

atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 037/KPTS/KPU-Kab/002-434707/V/2014 tentang Penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada pemilihan umum tahun 2014 atas nama Henrima Harahap digantikan oleh Mahludin Siagian ;-----------------DALAM POKOK PERKARA :------------------------------------------------------1.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 052/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 037/KPTS/KPU-Kab/002-434707/V/2014 tentang Penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada pemilihan umum tahun 2014 atas nama Henrima Harahap digantikan oleh Mahludin Siagian ;-----------------

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 052/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 037/KPTS/KPU-Kab/002-434707/V/2014 tentang Penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada pemilihan umum tahun 2014 atas nama Henrima Harahap digantikan

massaelektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian danmedia massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnyaselama 5 (lima) hari;Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepadaKPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10(sepuluh) hari sejak daftar calon sementaradiumumkan ;13(6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkanpersentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partaipolitik masingmasing pada media massa cetak harian nasional

KPU Kabupaten/2 Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukanunsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRDprovinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi,Halaman 13Putusan No. 50/G/2014/PTUNMDN1414dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajiankepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.3 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjutitemuan

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepadapartai politik atas masukan dan tanggapan darimasyarakat;(2). Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yangbersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan darimasyarakat;(3). Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota;(4).

(5), urutan namadalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota sesuai dengan urutanberikutnya.

, KPU Propinsi atau KPUKabupaten/Kota keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum;Halaman 77Putusan No. 50/G/2014/PTUNMDN78(3) Calon terpilih anggota DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kotasebagimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Propinsi dan KPUKabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemiluyang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyakberikutnya; (5) KPU,KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon

., yang disahkan dan dilegalisir stempel KPU Kab. Banjar Tandatangan MARYANINGSIH, SH., pada tanggal 20 Pebruari 2018; 8)1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014 KPU Kab. Banjar yang disahkan dan dilegalisir stempel KPU Kab.

Sungai Paring yaitu : Pembayaran belanja barang sesuai dengan Kontrak No. 17/PPK-SKP/KPU/IV/2014 tanggal 02 April 2014 dan BAST no. 18/PPK-SKP/KPU/IV/2014 tanggal 08 April 2014 dan BAP no. 19/PPK-SKP/KPU/IV/2014 tanggal 08 April 2014 beserta lampirannya sebagai berikut: a.Surat Perintah Membayar tanggal 26-11-2014, nomor: 00308/SPM/SET KPU-BJR/2014;b.Register Data Realisasi Kontrak dengan nomor kontrak 17/PPK-SKP/KPU/IV/2014;c.Kartu Pengawasan Kontrak;d.Ringkasan Kontrak tanggal 26-11-2014,

HAYUQO;c.Register Data Realisasi Kontrak dengan nomor kontrak 05/PPK-SDP/KPU/III/2014;d.Kartu Pengawasan Kontrak;e.Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-04-2014 nomor: 00076/SPM/SET KPU-BJR/2014;31)1 (satu) lembar fotokopy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-11-2014, nomor: 00305/SPM/SET KPU-BJR/2014, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kab. Banjar MASHURIANSYAH, S.Ag., yang disahkan dan dilegalisir stempel KPU Kab.

DARYATI, tanggal 5 Maret 2014; b.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-03-2014 Nomor 00038/SPM/SET KPU-/2014 ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kab. Banjar HUSAINI, S.Sos., dan ditandatangani oleh penguji SPP/Penerbit SPM KPU Kab. Banjar DRA.

delapan ribu Rupiah) ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kab.

Komitmen KPU Kab.Banjar MASHURIANSYAH, S.Ag., dan ditandatangani oleh pengujiSPP/Penerbit SPM KPU Kab.

Martapura dengan cara KPPN mentransfer dana kerekening Satker KPU di Bank BRI Cabang Martapura:Bahwa dasar KPPN mentransfer dana ke rekening KPU Kab.

., datangkembali ke ruaangan Komisioner KPU Kab.

Banjar;Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku KPA KPU Kab.Banjar tahun 2014, diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan KegiatanDIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP KABUPATEN/KOTA bagianAnggaran 076 TA. 2014;Bahwa anggaran KPU Kab.

) ditandatangani Pejabat PembuatKomitmen KPU Kab.

Propinsi Sulawesi Tengah, tertanggal Palu, 27 Januari 2011; ------------------------------------------------------------------------------------5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Sekretaris KPU Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 14/ Sesprov-024/I/2011 tanggal 04 Januari 2011; 6) 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Sekjen KPU Nomor: 56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; -----------------------------------7) 1 (satu) eksemplar Petikan

Keputusan Sekjen KPU Nomor: 56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; -----------------------------------8) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 Tahun Anggaran 2010 dan 2011; ---------------------------------------------------------9) 1 (satu) lembar daftar transfer KPU Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 10

1 (satu) lembar foto copy salinan Rekening Koran giro Bank BTN Cabang Palu periode 01 Maret - 31 Maret 2011 atas nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah;----------------------------------------------------------------------13) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama sekretaris KPU Kabupaten Sigi Biromaru tanggal 3/04/2011;---------------------------------14) 1 (satu) eksemplar foto copy Kebutuhan Biaya KPU Propinsi Sulawesi Tengah

) 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah masing-masing, No. 234/Sesprov-024/IX/2011 tanggal 15 September 2011;-------------------------------------------------------29) 1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat Koordinasi KPU Propinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi dalam Rangka Klarifikasi, tanggal 30 Mei 2011; -----------------------------------------------------------------30) 1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat Pleno Pembahasan Masalah

Nomor: 011/BA/KPU-Sigi/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir Rapat Pleno tanggal 05 Januari 2011; ------------63) 1(satu) eksemplar foto copy Berita Acara Pertanggungjawaban An.

Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 010/BAP.PPKD/i/2011; ---------------------------------------------------------------4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Propinsi Sulawesi Tengah, tertanggal Palu, 27 Januari 2011; -------------5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Sekretaris KPU Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor: 14/ Sesprov-024/I/2011 tanggal 04 Januari 2011; ------------------------6. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Sekjen KPU Nomor:

56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; -----------------------------------------7. 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Sekjen KPU Nomor: 56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; -----------------------------------------8. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur

nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 21/04/2011; --------------------------------------------------------------------12. 1 (satu) lembar foto copy salinan Rekening Koran giro Bank BTN Cabang Palu periode 01 Maret - 31 Maret 2011 atas nama Bendahara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU Propinsi Sulawesi Tengah; --13. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama sekretaris KPU Kabupaten Sigi Biromaru tanggal

) eksemplar foto copy surat kepada KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah masing-masing, No. 234/Sesprov-024/IX/2011 tanggal 15 September 2011; --------------------------------------------------------------------------------------29. 1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat Koordinasi KPU Propinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi dalam Rangka Klarifikasi, tanggal 30 Mei 2011; -------------------------------------------------------------------30. 1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi Nomor: 223/BA/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010; --------------------------------------44. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemindahan Brankas Nomor. 9A/BA/Ses KPU SIGI/II/2011 tanggal 25 Februari 2011; ---------------------------------------------45. 1 (satu) lembar laporan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 KPU Kabupaten Sigi; --------46. 1 (satu) eksemplar foto copy buku akuntansi terdapat kolom Tanggal

Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor:010/BAP.PPKD/V/2011; 2 22207 4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani olehKetua KPU Propinsi Sulawesi Tengah, tertanggal Palu, 27 Januari 2011;5. 1 (satu) Jembar Surat Perintah Sekretaris KPU Propinsi SulawesiTengah, Nomor: 14/ Sesprov024/1/2011 tanggal 04 Januari 2011; 6. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Sekjen KPU Nomor:56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPUKabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah;

7. 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Sekjen KPU Nomor:56/Kpts/Sethen/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris KPUKabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah; 8.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan MelakukanUpaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Dana PemilukadaGubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 Tahun Anggaran 2010 dan2011; $2 + 2 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn nee ne on n=1 (satu) lembar daftar transfer KPU Propinsi Sulawesi

Tengah tanggal10 Oktober 2011; 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama BendaharaPemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU PropinsiSulawesi Tengah tanggal 04/01/2011; 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran atas nama BendaharaPemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 KPU PropinsiSulawesi Tengah tanggal 21/04/2011; 1 (satu) lembar foto copy salnan Rekening Koran giro Bank BINCabang Palu periode 01 Maret 31 Maret 2011 atas nama BendaharaPemilukada Gubernur dan Wakil

kepada Sekretaris KPUKabupaten/Kota SeSulawesi Tengah, No. 618/Sesprov024/VII/2011tanggal 12 Juli 2011; 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada Sekretaris KPUKabupaten/Kota SeSulawesi Tengah, No. 662/Sesprov024/VII/2011tanggal 26 Juli 2011; 1 (satu) eksemplar foto copy surat kepada KPU Kabupaten/Kota SeSulawesi Tengah masingmasing, No. 234/Sesprov024/IX/2011 tanggal15 September 2011; 1 (satu) eksemplar foto copy notulen rapat Koordinasi KPU PropinsiSulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi dalam

Tanggal 141 (satu) lembar foto copy tanda terima tujuan: Dinas DPPKADKabupaten Sigi tanggal 13 Juni 2011; 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPU KabupatenSigi Nomor: 223/BA/XI/2010.

INTISHAR KARYA dengan No. 08/KPU/IK/XI/13 kepada PT. TRISENTASARANA KONTRUKSI, tanggal 25 November 2013 ;10. 1 ( satu ) lembar surat peringatan ke II ( dua ) keterlambatan pekerjaan dari CV. INTISHAR KARYA dengan No. 10/KPU/IK/XII/13 kepada PT. TRISENTA SARANA KONTRUKSI, tanggal 23 Desember 2013 ;11. 1 ( satu ) Lembar Surat tugas CV. INTISHAR KARYA dengan No. 10 / KPU /IK / X / 13. Tanggal 17 Oktober 2013. tentang kegiatan pengawas pembanguan Gedung KPU Kab.

INTISHAR KARYA dengan No. 11 / KPU /IK / X / 13. Tanggal 17 Oktober 2013. tentang kegiatan pengawas pembanguan Gedung KPU Kab. Nganjuk ;13. 1 ( satu ) lembar jaminan bank ( bank garansi ) pembayaran Nomor : 15301312 051/4622/2958 tanggal 30 Desember 2013 dari Bank Jatim Cabang Utama ;14. 2 ( dua ) lembar surat dari KPU Kab. Nganjuk dengan Nomor : 112 / SesKab /014.329801/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Yang ditujukan kepada CV.

INTISHAR KARYA, Tentang Surat pemutusan kontrak jasa konsultansi pengawasan pembangunan Gedung KPU Kab. Nganjuk ;15. 1 ( satu ) bendel Laporan Pengawasan pembangunan Gedung KPU Kab. Nganjuk, tanggal 31 Desember 2013 ( Copy Legalisir ) ;16. 2 ( dua ) lembar surat dari KPU Kab. Nganjuk dengan Nomor : 112 / SesKab /014.329801/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Yang ditujukan kepada CV. Wahana Sarana Teknik, Tentang Surat pemutusan kontrak jasa konsultansi Perencanaan Gedung KPU Kab.

Nganjuk ;17. 2 ( dua ) lembar Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 58.c/PBJ/VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013 tentang Paket pekerjaan : Penyediaan jasa konsultan perencanaan pembangunan Gedung KPU Nganjuk tahun 2013 ;18. 1 ( satu ) buku surat keluar sekretariat KPU Kab. Nganjuk.19. 1 ( satu ) bendel gambar perencanaan / DED pembangunan Gedung KPU Kab.

Nganjuk T.A. 2013. ( copy Legalisir ) ;58. 1 ( satu ) bendel dokumen pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 ;59. 1 ( satu) bendel dokumen pengadaan jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 ;60. 1 ( satu ) bendel dokumen pengadaan jasa kontruksi pembangunan gedung KPU Kab.

Kota Depok Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2016, tanggal 18 April 2015;

Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Depok dengan KPU Kota Depok nomor: 050/78/NPHD/Pem/Huk/2015 dan 008/SPK/KPU-D/XI/2015 tanggal 08 September 2015;

, perihal Permohonan Pelelangan Debat Terbuka Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan Bintek PPK Jambi Selatan yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp.34.568.000,- tanggal 10 Desember 2013;b. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan Bintek PPK Pasar Jambi yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp.18.488.000,- tanggal 10 Desember 2013;c.

Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan Bintek PPK Jelutung yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp.28.136.000,- tanggal 10 Desember 2013;d. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan Bintek PPK Kota baru yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp.37.784.000,- tanggal 10 Desember 2013;e.

Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan Bintek PPK Telanaipiura yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp.41.000.000,- tanggal 10 Desember 2013;f. Slip Penyetoran Dana ATK (4 bulan) dan Kegiatan Bintek PPK Danau Teluk yang dikirimkan dari Bendahara KPU Kota Jambi sebesar Rp.21.704.000,- tanggal 10 Desember 2013;g.

SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Pasar atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp.18.488.000,-d. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Jelutung atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp.28.136.000,-e.

SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Danau Teluk atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp.21.704.000,- h. SPJ (Surat Pertanggung jawaban) PPK Pelayangan atas anggaran yang berasal dari tambahan uang persediaan yang dikirimkan dari KPU Kota Jambi sebesar Rp.24.920.000,-14. 1 (satu) lembar cek/ceque BRI nomor CF 164660915. 1 (satu) lembar cek/ceque BRI nomor CF 1646610 Dikembalikan kepada KPU Kota Jambi9.

SK Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor01/076/SesKota005.435384/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentangPenunjukan terhadap permintaaan pembayaran dan untuk atas namasekretaris jendral KPU menandatangani Surat Perintah Membayar, sertaBendahara Pengeluaran pada Sekretaris KPU Kota Jambi tahun 2013; Bahwa tugas Terdakwa selaku bendahara Pengeluaran KPU Kota Jambiadalah: Membayar segala kegiatan yang dilakukan KPU Kota Jambi yangmemerlukan anggaran, membukukan segala anggaran keluar dan masuk,mempertanggungjawabkan

SYUKUR RANI, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi sebagai Satpam di KPU Kota Jambi dengan dasar SKSekretaris KPU Kota Jambi dengan tugas menjaga keamanan danketertiban di KPU Kota Jambi dan saksi pada saat melaksanakan tugasbertanggung jawab langsung kepada Sekretaris KPU Kota Jambi; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ABDUL SYUKUR sebagai bendaharaKPU Kota Jambi tahun 2013; Bahwa saksi ada melakukan pencairan anggaran KPU Kota Jambisebanyak 2 (dua) kali yaitu pada

pelayangan serta berapa anggaran yang dapat digunakan; Bahwa prosedur yang berjalan pada TA 2013 awalnya PPK Pelayanganmengambil RAB ke KPU Kota Jambi setelah diberitahu pihak KPU KotaJambi, kemudian KPU Kota Jambi mengirimkan anggaran sesuai RABmelalui bendahara KPU Kota Jambi an.

kota Jambidan atas perotes tersebut selanjutnya KPU kota Jambi membayarkan honortersebut sebesar Rp.23.750.000 oleh sdri YESSI secara cash.Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;15.Saksi WEIN ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi diangkat sebagai komisioner KPU Kota Jambi periode 2013s/d 2018 dan menjabat sebagai Ketua KPU Kota Jambi berdasarkan SKKetua KPU Propinsi Jambi tanggal 22 Desember 2013 dengan tugas :a.

Tebo;Bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan diawali dengan permintaandokumen kepada pihak KPU Kota Jambi dan pemaparan oleh pihak KPUKota Jambi kepada tim pemeriksa untuk menjelaskan penggunaananggaran tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, danpertanggungjawaban atas anggaran pemilu tahun 2013 dan 2014;Bahwa Pemaparan oleh KPU Kota Jambi dihadiri oleh Sekretaris KPUTahun 2013, Plt. Sekretaris KPU Tahun 2014, Bendahara PengeluaranTahun 2014, dan beberapa staf KPU Kota Jambi.

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

1.H SAID SYAMSUL BAHRI2.Drs H M NAFIS A MANAF MMLawanKomisi Pemilihan Umum KPU RI Cq Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh

Keuramat, Kota Banda Aberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2017, selanjutnya dissebagai Para Penggugat;LawanKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI cq Komisi Independen Pemil(KIP) Aceh, yang berkedudukan di JI. T.

Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indoruntukmengawasi pelaksanaan putusan ini.15.Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Komisi Pemilihaan Umum RepIndonesia telah menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017 pepengambil alihan pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat kepada KIP Aceh dan kemudian menindak lanjuti Surat KPU No68/KPU/I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017 Komisi Independen Pemi(KIP) Aceh (Tergugat) melakukan rapat pleno dan hasil rapatnya dituan:didalam berita acara Nomor : 16/BAKIP Aceh

Pasal 154 ayat (12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota vmenindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaraputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputtentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepantidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebehari pemungutan suara.

DKPP berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) Undangundang Nomor 15 T:2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dibentuk untuk memeriksamemutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggkode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Proganggota KPU Kabupaten/kota, anggota PPK, anggota PPS, angPPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, angBawaslu Propinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, angPanwaslu Kecamatan, anggota Pemgawas pemilu lapangan dan angpengawas pemilu luar negeri.b.

Bahwa tindakan melaksanPutusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DINo. 2/DKPPPKEVI/2017 tanggal 20 Januari 2017 acayat (13) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 TerPenyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan: KPU,Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KiKPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, PanwKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pwajib melaksanakan putusan DKPP. sehingga seharuyang lebih tepat dan berdasarkan hukum ditarik sekTergugat adalah DKPP;6.

Sungai Paring yaitu : Pembayaran belanja barang sesuai dengan Kontrak No. 17/PPK-SKP/KPU/IV/2014 tanggal 02 April 2014 dan BAST no. 18/PPK-SKP/KPU/IV/2014 tanggal 08 April 2014 dan BAP no. 19/PPK-SKP/KPU/IV/2014 tanggal 08 April 2014 beserta lampirannya sebagai berikut:

a. Surat Perintah Membayar tanggal 26-11-2014, nomor: 00308/SPM/SET KPU-BJR/2014;

b. Register Data Realisasi Kontrak dengan nomor kontrak 17/PPK-SKP/KPU/IV/2014;

c. Kartu

, KPU Kab.

00053/SPM/SET KPU-BJR/2014;

b. Faktur Pajak Standar CV.

DARYATI, tanggal 5 Maret 2014;

b. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-03-2014 Nomor 00038/SPM/SET KPU-/2014 ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kab. Banjar HUSAINI, S.Sos., dan ditandatangani oleh penguji SPP/Penerbit SPM KPU Kab. Banjar DRA.

Komitmen KPU Kab.

DARYATI, tanggal5 Maret 2014:b. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05032014 Nomor 00038/SPM/SET KPU/2014 ditandatanganiPejabat Pembuat Komitmen KPU Kab. Banjar HUSAINI, S.Sos.,dan ditandatangani oleh penguji SPP/Penerbit SPM KPU Kab.Banjar DRA. DARYATI;C.

Bahwa selanjutnya ada perubahan penunjukanPengelola Keuangan pada KPU Kab. Banjar TA. 2014Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Banjar Nomor:52/Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014, tanggal 27 Maret2014, tentang Perubahan Penunjukan Surat KeputusanSekretaris KPU Kab.

KPU Kab.Banjar dan menggantikan Sekretaris KPU Kab. Banjar yang lama yaituSdr. MARLON YANSEN NAIBAHO, SH, MH., berdasarkan KeputusanSekretaris KPU Kab.

Komitmen KPU Kab.Banjar MASHURIANSYAH, S.Ag., dan ditandatangani oleh pengujiSPP/Penerbit SPM KPU Kab.

/2014 ditandatangani PejabatPembuat Komitmen KPU Kab.

TAUPIK HIDAYAT, S.T
3.DRS, LIHARFANI, M.SI
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO SELATAN

Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, tanggal 31 Maret 2019 ;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/ 2019, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/ KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, tanggal 31 Maret 2019 ;4.

, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIPKabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahanKeputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/kKIPKabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

KPU, KPU Halaman 11 of 45 HalamanPutusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI yang dapat melakukan Provinsi/KIP Aceh, danmeninggal dunia penggantian KPU/KIPterhadap Kabupaten/Kotabakal calon yang mencoret nama calonpersanighutan yang bersangkutantanpa mengubah nomorurutcalon.2.

KPU, KPUProvinsi/KIP Aceh, danKPU/KIPKabupaten/Kotamenyusun Berita Acaradan menerbitkanperubahan KeputusanKPU, KPU Provinsi/KIPAceh, dan KPU/KIPKabupaten/Kota tentangPenetapan DCTAnggota DPR, DPRDProvinsi, atau DPRDKabupaten/Kota.terdapat bakal calon Partai Politik tidak KPU, KPU Provinsi/KIPyang mengundurkan dapat melakukan Aceh, dan KPU/KIPdiri penggantian Kabupaten/Kota tidakterhadap bakal mencoret nama caloncalon yang yang bersangkutan daribersangkutan.

KPU, KPUProvinsi/KIP Aceh, danKPU/KIPKabupaten/Kotamenyusun Berita Acaradan menerbitkanperubahan KeputusanKPU, KPU Provinsi/KIPAceh, dan KPU/KIPKabupaten/Kota tentangPenetapan DCTAnggota DPR, DPRDProvinsi, atau DPRDKabupaten /Kota. 10.

/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan sengketa yang timbul antara :As ws; OS?

DPA PPKD : 1.20 12005 00 0051- Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kab. Bone TA. 2012-2013- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I- Dokumen RKA Kecamatan sekabupaten Bone bulan Januari 2013- SK KPU Provinsi Sulsel No.65/KPU-SS/VI2008 tanggal 21 Juni 2008- SK. KPU Kab.

KPU Kab. Bone No. 03/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012- SK. KPU Kab. Bone No. 04/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012- SK. KPU Kab. Bone No. 08/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 02 Agustus 2012- SK KPU Kab.

Bone.- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor :02/KPU-BN/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008.- Salinan Sekretaris Jenderal KPU Nomor :298/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan.- SK Sekretaris KPU Kab.

Bone Nomor : 01/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub.- SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor : 02/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia pemeriksa dan penerima Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub- 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.

Provinsi Sulawesi Selatanmengangkat anggota KPU Kabupaten Bone masa Jabatan 20082013,berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihaan Umum (KPU) ProvinsiSulawesi Selatan Nomor :65 /KPUSS/VV/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kab.

No.12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKSDokumen RKA Kecamatan/permintaan dana PPK sekabupaten Bonebulan Januari 2013;SK KPU Propinsi sulsel No. : 65 / KPUSS/V/2008, tanggal 21 Juni 2008;SK KPU Kab. Bone No.: 02 / Pilobup / Kpts / KPUKAB. / 025433300/VV2012, tanggal 25 Juni 2012;SK KPU Kab. Bone No: 03/Pilbup/Kpts/KPUKAB./025433300/VI/2012,tanggal 25 juni 2013SK KPU Kab. Bone No.:04 / Pilobup / Kpts / KPUKAB. / 025433300/VV2012, tanggal 14 Juli 2012;SK KPU Kab.

DPA PPKD : 1.2012005 00 0051Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kab. Bone TA.20122013Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 TahunAnggaran 2012 Revisi VIDokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 TahunAnggaran 2013 Revisi Dokumen RKA Kecamatan sekabupaten Bone bulan Januari 2013SK KPU Provinsi Sulsel No.65/KPUSS/VI2008 tanggal 21 Juni 2008SK. KPU Kab. Bone No. 02/Pilbub/Kpts/KPUKab/0254333300/VV/2012tanggal 25 Juni 2012SK. KPU Kab.

KPU Kab. Bone No. 04/Pilbub/Kpts/KPUKab/0254333300/V/2012tanggal 14 Juli 2012SK. KPU Kab. Bone No. 08/Pilbub/Kpts/KPUKab/0254333300/VV/2012tanggal 02 Agustus 2012SK KPU Kab.

KPU Kab. Bone No. 03/Pilbub/Kpts/KPUKab/0254333300/VV2012 tanggal 25 Juni 2012SK. KPU Kab. Bone No. 04/Pilbub/Kpts/KPUKab/0254333300/VV2012 tanggal 14 Juli 2012SK. KPU Kab. Bone No. 08/Pilbub/Kpts/KPUKab/0254333300/VV/2012 tanggal 02 Agustus 2012SK KPU Kab.

(copy Legalisir).12. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013.13. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013.14. 1 (satu) bendel dokumen pengadaan jasa kontruksi pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013.15. 1 (satu) bendel surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan pembangunan gedung KPU kab.

ASURANSI MEGA PRATAMA No. : PL02640213L.0020.SBY.01/S0097, Nilai jaminan Rp. 125.000.000,- yang di keluarkan di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2013.24. 1 (satu) buku surat keluar sekretariat KPU Kab. Nganjuk.Dikembalikan kepada KPU melalui Drs. Soebijono Agoes PrabowoII. Barang Bukti :1. 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama Tentang Kelanjutan pembangunan gedung KPU Kabupaten Nganjuk antara SUDJOKO dengan Hj.

INTISHAR KARYA dengan No. 08/KPU/IK/XI/13 kepada PT. TRISENTA SARANA KONTRUKSI, tanggal 25 November 2013.2. 1 (satu) lembar surat peringatan ke II (dua) keterlambatan pekerjaan dari CV. INTISHAR KARYA dengan No. 10/KPU/IK/XII/13 kepada PT. TRISENTA SARANA KONTRUKSI, tanggal 23 Desember 2013.3. 1 (satu) Lembar Surat tugas CV. INTISHAR KARYA dengan no. 10 / KPU /IK / X / 13. Tanggal 17 Oktober 2013. tentang kegiatan pengawas pembanguan Gedung KPU Kab.

INTISHAR KARYA dengan no. 11 / KPU /IK / X / 13. Tanggal 17 Oktober 2013. tentang kegiatan pengawas pembanguan Gedung KPU Kab. Nganjuk.5. 1 (satu) lembar jaminan bank (bank garansi) pembayaran nomor : 15301312 051/4622/2958 tanggal 30 Desember 2013 dari Bank Jatim Cabang Utama.6. 2 (dua) lembar surat dari KPU Kab. Nganjuk dengan Nomor : 112 / SesKab /014.329801/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Yang ditujukan kepada CV.

Sekjen KPU RI.Dikembalikan kepada KPU melalui Adi, SH.,MH 10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).