/ SK/V2012 tentang Alokasi Anggaran Dana DekonsentrasiDan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program PembangunanKesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor095/MENKES/SK/IV2012 untuk mendukung Program Pembinaan UpayaKesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari MenteriHal. 4 dari 62 Hal.

095/MENKES/SK/I/2012 untuk mendukung Program PembinaanUpaya Kesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari MenteriKesehatan dari dana APBNP untuk tugas pembantuan yang dapatdigunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagikesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatankualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit /laboratorium kesehatan didaerah untuk tahun anggaran 2012;Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan Alokasidana pengadaan barang/jasa tersebut terdakwa dr

Putusan No. 09/PID.SUSTPK/201 4/PT.PLK Bahwa setelah RKAKL disetujui berdasarkan Surat JendralKementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02//1385/2012 tanggal 10Agustus 2012, Hal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri KesehatanRI Nomor 271/Menkes/SK/VIIV2012 tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkesa/SK/l/2012 tentangAlokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal

Menetapkan agar alat bukti/oarang bukti;Diajukan oleh Penuntut Umum berupa;1.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02//1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/V/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun

MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/JasaPemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor: 008/MENKES/SK/V2012 tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/I/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan Upaya

Kemudian Surat Keterangan HasilPemeriksaan Urine tersebut secara Projustitiatidak sah karena barang bukti berupa surat yangdapat dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan yang sesuai Kepmenkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Hal. 5 dari 56 hal.

Maka Surat Keterangan Nomor073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tidak dapatdijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan Narkotika harus sesuai denganKepmenkes RI No. 923/Menkes/SK/X/2009.c.

Willem Iskandar, Pasar VBarat 1 No. 4 Medan adalah sudah sah dan sudahsesual dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku karena instansi yang berwenang untukmelakukan pemeriksaan Laboratorium terhadapNarkotika dan Psikotropika di lingkunganKementerian Kesehatan RI Periksa LampiranKepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 padahuruf A poin No. 6.d.

/SK/V1/2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan NarkotikaDan Psikotropika dan Kepmenkes RI Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika Pro Justitia makasurat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No.073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dari UPT Lab KesdaDinkes Provinsi Sumut tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Hal. 40 dari 56 hal.

Sumut dilakukan pada tanggal 16 April2018 sekira pukul 12.00 WIB sedangkan sesuai denganKepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tersebut di atasprosedur pengiriman urine tidak boleh melebihi jangka waktu24 jam sejak pengambilan sampel urine yang akan diperiksa.Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat SuratKeterangan dari Balai Labkes Dinkes Prov.

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) potong kemeja motif kotak-kotak lengan panjang;- 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 4(empat) linting tembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI no 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0.07787 gram selanjutnya barang bukti tersebut

Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) potong kemeja motif kotakkotak lengan panjang; 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 4(empat) lintingtembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar Golongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua)dalam Peraturan Menkes RI no 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI no 35 tahun2009 tentang Narkotika dengan berat 0.07787 gram selanjutnya barangbukti tersebut setelah dilakukan

Bin DARMA;Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenistembakau Sinte tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.2.1(satu) potong kemeja motif kotakkotak lengan panjang;1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 4(empat) lintingtembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftarGolongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes

lalu terdakwa mengeluarkan 4 (empat) linting diduga tembakausinte dari dalam kemasan bungkus rokok ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab: 2959/ NNF/ 2020 tanggal 27 Nopember 2020, denganHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1 9/Pid.Sus/2021/PN Bbskesimpulan: Barang Bukti dengan Nomor 2959/NNF/2020 berupa irisandaun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACA terdaftar Golongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapanpuluh dua) dalam Peraturan Menkes

alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) potong kemeja motifkotakkotak lengan panjang dan 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16berisi 4(empat) linting tembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar Golongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluhdua) dalam Peraturan Menkes

Menetapakan terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) potong kemeja motif kotakkotak lengan panjang;1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 4(empat) lintingtembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar Golongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua)dalam Peraturan Menkes RI no 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI no 35 tahun2009 tentang Narkotika dengan berat 0.07787 gram selanjutnya barangbukti

Cabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi,S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang,yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 52,60582 gram disita dari Terdakwa Aprian Mugorrobun Als GendonBin Abdulah Masdar adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (Seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes

Semarang yangdiketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang LaboratoriumForensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :BB3489/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus kertas klip warna coklatberisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN PwtTerdakwa adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

SSi selaku Pemeriksa pada Laboratorium ForensikCabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selakuKepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalamkesimpulannya menyebutkan bahwa :BB3489/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas klip warna coklat berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariTerdakwa adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas)dalam Peraturan Menkes

SSi selaku Pemeriksa padaLaboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi,S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang,yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 52,60582 gram disita dari Terdakwa adalah positif mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

dalam perkaraini adalah terdapat kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memilikimerek; bahwa yang mengeluarkan izin edar sediaan farmasi dalam bentukkosmetik adalah Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI; bahwa sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah sediaan farmasiyang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau; bahwa setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar dari Menteri Kesehatan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1176/MENKES

tidak adajaminan mutu, kKeamanan dan kegunaannya yang tentunya berisiko terhadapkonsumen yang menggunakan produk tersebut, karena bisa sajamengandung bahan yang tidak sesuai persyaratan, terlarang atauberbahaya; bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dalam bentukkosmetik tanpa izin edar tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; bahwa dasar hukum dari perbuatan Terdakwa yang mengedarkansediaan farmasi dalam bentuk kosmetik tanpa izin edar tersebut adalahPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES

/PER/VIII/2010 Tentangizin produksi kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan NomorHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Mitr1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1),UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1), UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1); bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edaryang berhasil di sita oleh Petugas Kepolisian

Barang tidak memenuhi atautidakSesuai dengan standaryang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam unsur di atas, Suatu barang ataujasa dilarang diperdagangkan atau diedarkan, apabila tidak memenuhi standarpersyaratan sebagaimana disebutkan Pasal 2 Permenkes Nomor1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika, yaitu:Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, kKeamanan, dankemanfaatan.

Barang tidak mencantumkan informasi dan/ataupetunjuk penggunaanbarang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 TentangNOTIFIKASI KOSMETIKA, suatu barang atau jasa yang diperdagangkan ataudiedarkan, harus wajid memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam Pasal 12

Dasar hukum dari jawaban Ahlitersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.Bahwa Ahli jelaskan bahwaSiapa Saja diperbolehkan menjual kosmetik kepada masyarakat asalkanproduk yang dijual sudah terdaftar dan memiliki nomor notifikasi.Bahwa Ahli jelaskan bahwatidak ada persyaratan khusus bagi setiap orang apabila akanmemperdagangkan / mengedarkan suatu produk kosmetik asalkan produkyang diedarkan sudah terdaftar dan memiliki

Halini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenkes RI Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.Bahwa Ahli jelaskanKosmetika dapat diperjualbelikan/diedarkan jika kosmetika tersebut baiklokal maupun impor sudah memiliki izin edar/terdaftar pada Badan POM RIsesuai pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ,bahwa semua jenis sediaan Farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika) hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar.Bahwa Ahli jelaskan

Dalam halini untuk kosmetika berupa notifikasi, sesuai pasal 3 ayat (1) dan (2) sertapasal 4 ayat (1) + #4=Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2019/PN PtkBahwa Ahli jelaskan izin edarkosmetika dalam hal ini nomor notifikasi terdiri dari dua huruf dan diikuti 11digit angka.

orangyang dengan sengaja mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edardapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dandenda paling banyak 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).Dasar hukum jawaban tersebut adalah Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.Bahwa Ahli jelaskan bahwayang berhak mengeluarkan izin edar / nomor notifikasi terhadap sediaanfarmasi (kosmetika) adalah Kepala BPOM RI, dasar hukum jawaban tersebutadalah Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes

Daftar obat keras adalah berisi obatobatan yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan tubuhmanusia baik dalam bungkusan maupun tidak; Bahwa Obat Keras yang termasuk dalam Daftar G tidak boleh dijual ditokoatau kios rumahan atau toko kelontong, karena berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002perihal obat yang boleh dijual oleh toko obat berijin obat yang boleh dijualditoko obat berijin hanyalah obat yang bungkus luar dan

Perdagangan Besar Farmasi : Dasar Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1191/MENKES/SK/IX/2002 tanggal 24September 2002; = 2 =n wn nn nnn nn nn nn nn naed. Apotik : Dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002; e.

Toko Obat : Dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, khususuntuk toko..../1414Putusan No. 102/Pid.Sus./2013/PN.TG. untuk toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebasterbatas; 2a nnn nao nan nan tn nn en nn een nnn nee one nee nnn Bahwa menurut pendapat Ahli (Saksi) bahwa obat keras daftar G yang disitaperlu dilakukan pengujian karena meskipun obat tersebut sudah jelas tampakdari luar adalah obat keras daftar G sesuai dengan

Rifudiansyah, tidak disumpahketerangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin KerjaTenaga

Kefarmasian ;Bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalam melakukanpekerjaan kefarmasian adalah wajio memiliki surat tanda registrasi berupaSTRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian tersebutadalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apotekerdan apoteker tekhnis

Rtae Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Sabranmengedarkan obat zenith carnophen tersebut untuk mendapatkankeuntungan ;e Bahwa benar persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tandaregistrasi berupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;e Bahwa benar yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian

,Apt bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatdan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/201 1tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;Menimbang, bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan

pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tanda registrasiberupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Menimbang, bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker danapoteker tekhnis kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan

Asli Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 357/ MENKES/SK/R/III1/2010 tentangIzin untuk beristri lebih dari seorang, kemudian olehKetua Majelis diberi kode ( P.2);Hal 11 dari 37 hal Put. No.1152/Pdt.G/2010/PAJT. Foto copy lIdentitas Pasien Rawat Inap dari RSCMberserta lampirannya, atas nama Ny. Erna Zulkifli,telah diberi meterai cukup, stempel pos dan telahdilegalisir oleh Panitera. Setelah dicocokan denganaslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode( P.3);.

diterima adalah dengan pertimbanganhukum karena Pemohon dalam mengajukan permohonan izinpoligami belum ada izin untuk berpoligami dari atasan yangberwenang Pemohon ( izin atasan masih dalam proses ),sehingga Majelis Hakim berpendapat putusan verzet belum /tidak menyangkut pokok perkara; Menimbang, bahwa dalam pengajuan perkara izin poligamiyang kedua dengan nomor : 1152 / Pdt.G / 2010 / PAJJT,Pemohon telah melampirkan izin atasan berupa SuratKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 357/ MENKES

/ SK / R/ III /2010 sebagaimana bukti P.2;Menimbang, bahwa karena putusan verzet nomor : 0284 /Pdt.G / 2008 / PA.JT tanggal 31 Desember 2008 belum / tidakmenyangkut pokok perkara dan dalam pengajuan perkara izinpoligami yang kedua dengan nomor : 1152 / Pdt.G / 2010 /PA.JT, Pemohon telah melampirkan izin atasan berupa SuratKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 357/ MENKES / SK / R/ Ill /2010, maka Majelis berpendapatpermohonan izin poligami Pemohon yang kedua dengan nomor1152 / Pdt.G

autentik yang telah memenuhi syarat formildan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, maka harus' dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon = telahterikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Februari1980 sampai sekarang dan belum pernah ceral.Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil,Pemohon telah melampirkan surat izin atasan untuk melakukanpoligami berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 357 / MENKES

Richard Budiman,SpKj. dengan diagnosa peyakitnya memang menahun(schizophrenia Khronik); Menimbang, bahwa bukti P3 telah pula diperkuat olehP2 berupa asli Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 357 / MENKES / SK / R/ Ill / 2010tentang Izin untuk beristri lebih dari seorang, yang dalamkonsideran nomor : 2 menyatakan Termohon (Ny. ErnaZulkifli) telah dirawat di Departemen Psikiatri RSCM olehProf. Dr. W. Edith WHumris, SpKJ dan Dr.

THAMRIN PODUNGGE, M.Sc. sebagai KepalaDinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang juga bertindak selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005tentang Penetapan Pejabat KPA, Pejabat yang diberi wewenang untukmelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja(Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan perintah pembayaran, danbendahara pengeluaran satuan kerja sementara peningkatan pelayanankesehatan

merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa pada tahun 2005 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terdapat danaSisa Hasil Tender (SHT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara TahunAnggaran 2005 sebesar Rp3.022.414.700,00 (tiga miliar dua puluh dua jutaempat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah); Bahwa pada tanggal 25 April 2005 Menteri Kesehatan Republik Indonesiadengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor637/MENKES

Karena yang mengusulkan pengadaantersebut adalah Gubernur dengan menunjuk panitia yang dibentuk untukpengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2005 serta SK MenteriKesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 yang tertuang dalamPEMBELAAN ATAS SURAT TUNTUTAN NOMOR REG.PERK : PDS01/GORONTALO/12/2011 (DALAM LAMPIRAN), " tidak lagi membentukpanitia knusus" Cukup Jelas bahwa SK Panitia Berlaku untuk satu Tahunpada Tahun Anggaran berjalan.

"Kecakapan untuk membuat suatu perikatan" dalam hal ini kecakapanpara pihak di dalam perjanjian telah memenuhi syarat sah karena PejabatPembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merupakaninstansi pemerintah yang disahkan berdasarkan SK Menteri KesehatanNomor 637/MENKES/SK/IV/2005 dan Direktur CV Daya Prima telahmemenuhi syarat cakap menurut undangundang yang berlaku;3.

Thamrin Podungge, M.Sc.) sesuai dengan lampiran SKMenteri Kesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005;Dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo hanyasebagai bawahan Gubernur melakukan perintah dengan menindak lanjutiSurat Usulan tersebut. Sedangkan secara teknis yang mengurus proyekpengadaan tersebut adalah Hj. Suwarti Ismail, S.Pd. selaku PejabatPembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Pihak I).

IV Polda Kalbar ataspermintaan Penyidik PomAU Lanud Supadio dengan hasiltest urine negatif () mengandung zat AmphetamineBahwa jika apabila dikaitkan dengan Kep Menkes Nomor522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentangpenunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang merupakan pencabutan dari Kep Menkesnomor 1175/Menkes/SK/X/1998 dan Kep. Menkes nomor1352/Menkes/SK/XII/2004 khusus untuk wilayah Kalbarpemeriksaan spesimen Psikotropika dan Narkotika sesuaidengan lampiran Kep.

Menkes nomor522/Menkes/SK/V1I/2008 pada angka romawi II nomor urut15 adalah pada Unit Laboratorium Kesehatan PropensiKalimantan Barat di jalan Dr.

Laboratorium penguji sampel Narkoba danpsikotropika yang ditujukan sesuai dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 1173/Menkes/SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri.

tiga) bulan setelahpemeriksaan tes urine dilakukan di aula Makodim 0315/Bintan kalaudikaitkan dengan UndangUndang Narkotika seharusnya dalam jangkawaktu 3 X 24 jam pemeriksaan terhadap diri Pemohon Kasasi harussudah dilimpahkan kepada Penyidik dan untuk kepentingan Proyustisiaurine Pemohon Kasasi dalam jangka 3 X 24 Jam harus sudah diperiksadi Laboratorium Terakreditasi sesuai dengan petunjuk UndangUndang.Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 522/Menkes

penyidikan sampai persidangantampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Pemohon Kasasi, halini sudah mengindikasikan ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum.Bahwa selain itu patut diduga mengenai tes urine, dimana pelaksanaantes urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yangberlaku,khususnya mengenai penggunaan sampel urine Pemohon Kasasi.Dimana sampel urine yang digunakan adalah sebanyak 25 MI, aturanhukum yang Pemohon Kasasi maksud adalah Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes

pengambilan sampel urine yang dilakukan terhadapPemohon Kasasi adalah sebesar 25 ml.Dan sangat ironis bahwa Judex Facti mengabaikan dan tidakmenganggap mengenai jumlah sampel tes urine tersebut, berarti dalamhal ini sama saja Majelis Hakim mengabaikan "aturan hukum" yangmengatur tentang pengambilan sampel urine atau dengan kata lain "tidakmau tahu" mengenai bagaimana tata cara pengambilan urine tersebut,aturan hukum yang Pemohon Kasasi maksud adalah Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes

Dan Judex Factimenganggap hal ini tidak penting.Padahal Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan dasar bagisemua Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasukPuslabfor Polri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN)dalam melaksanakan tes urine.

. :949 / Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyiRegistrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya jijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/V1/2000, pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai KhasiatKeamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi, Penandaan danKerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal memberikankeputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

LAB : 6200 / NOF / 2013 tanggal27 September 2013 yang menerangkan bahwa tablet LLtersebut mengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniraminayang tergolong obat keras dengan prosedur pembelian dankepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yang tertulispada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugasdan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal

pemerintah sesuai dengan perundangundangan yangberlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

setidaktidaknya menyadari atau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akandipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak bersifat komulatifsehingga salah satu unsur saja yang terpenuhi maka cukup sebagai syaratterpenuhinya unsur secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor : 949 /Menkes

LL dan setelah terdakwa menyatakanmempunyai barang, kemudian saksi WISEN datang ke rumah terdakwaberalamat di Dusun Singgahan, RT. 07, RW. 03, Desa Sawahan, KecamatanWatulimo, Kabupaten Trenggalek untuk melakukan transaksi / mengambil pil LLdari terdakwa sebanyak 1 (Satu) bok atau sebanyak 100 (seratus) butir pil LLdengan harga Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka menurut MajelisHakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yang dimaksuddan diatur dalam Permenkes RI No.949/Menkes

dinyatakanbatal demi hukum dan diabaikan.Bahwa mengenai kewenangan saksi3 yang tidak punyawewenang menginterogasi Terdakwa dan bukanmerupakan ahli terhadap jenisjenis obat yangmengandung Narkoba kami sependapat maka dari ituSaksi3 menyatakan dalam kesaksiannya pada tanggal22 Mei 2018 di persidangan bahwa test urine Terdakwahanya test pendektesian awal maka dari itu saksi3menyarankan agar dilakukan test di laboratorium sesuaiyang di tunjuk oleh undang undang yaitu KeputusanMenteri Kesehatan RI No. 194/MENKES

Hasil Uji Urine dan Darah berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.Lab : 4432/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016menyatakan negatif () Narkotika.Dan kami selaku penasehat hukum perlu sampaikan jugabahwa pemeriksaan urine di satuan terdakwa Kodim0818 yang selanjutnya dibawa ke BNN pada tanggal 11April 2016, menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/MENKES/SKA/V/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangpenunjukan laboratorium yang berwenang melakukanpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika

adalah tidaksah, karena secara legalitas tidak berwenang melakukanpemeriksaan tes urine psikotropika dan narkotika yangdigunakan sebagai alat bukti pemeriksaan Terdakwa(Vide dipertegas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/ MENKES/ SKA / / 2012 tanggal 15 Juni 2012beserta lampirannya tentang penunjukan laboratoriumyang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika danPsikotropika).Bahwa mengenai keterangan saksi4 yang tidakhadir dipersidangan dan dibacakan di pengadilan,kami penasehat hukum tetap pada

Sebagai mana yang dinyatakan dalamKepmenkes Nomor 194/MENKES/SK/VV/2012 tanggal 15 Juni2012 ~=tentang Penunjukkan laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika.

ApalagiBNN daerah Malang tidak termasuk lembaga yang ditunjukoleh Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VV2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukkan LaboratoriumPemeriksa Narkoba dan Psikotropika, sehingga harusdilakukan pengujian lebih lanjutan di laboratorium forensicyang berwenang yang ditentukan berdasarkan KeputusanMenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/V//2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkobadan Psikotropika.Bahwa benar Laboratorium Kriminalistik Forensik CabangSurabaya

sebagian akan di jual untuk keperluanmembiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakit dan sebagian akanTerdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19Maret2021 disimpulkan bahwa barangbukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskanBUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Grammengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

sebagian akan dijual untuk keperluan membiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakitdan sebagian akan Terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dalam mengkonsumsi tembakau sintesis.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun2021 tentang Perubahan

5264222070530167,8. 1 (Satu) buah timbangan digital kecil warna abuabu.Menimbang, bahwa disamping itu Penuntut Umum juga mengajukanNbukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang buktiberupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskanBUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Grammengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURINo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/2012 tentang AlokasiAnggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PelaksanaanProgram Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/KotaTahun Anggaran 2012, kemudian Drs.

Kabupaten Pekalongan baruditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa DEVI REZA RAYA, S.E. selaku Direktur Utama PT Bina IntiSejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yangbertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes

,dan ANDI RIZKIANTO, dan YUNUS KURNIAWAN melaksanakanperintah tersebut dengan berangkat ke Kementerian Kesehatan diJakarta dan menyerahkan dokumen tersebut;Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, setelah menerimaSurat Menteri Kesehatan cq Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatantanggal 10 Agustus 2012 Nomor: TU.01.02/1/1385/2012 tentangPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor: 008/Menkes/SK/I/2012

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIII/2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;7.

Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuaihal 49 dari 70 hal Put.No.11/Pid SusTPK/2017/PT SMGDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanRI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa DEVI REZA RAYA, S.E. selaku Direktur Utama PT Bina IntiSejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yangbertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes

tersebutterdakwa bakar menggunakan korek api gas sehingga terdakwa bisa menghisapsecara perlahan asap yang keluar dari botol alat hisap sabu tersebut selanjutnyaasapnya terdakwa hembuskan, kemudian terdakwa ulangi menghisap lagisampai narkotika jenis sabu yang ada di pirex habis lalu setelah selesaimengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut air yang ada pada botol alat hisapsabunya dibuang;e Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Laboratorium Kesehatan(laboratorium resmi pemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES

No. 194/MENKES/SK/V1I/2012) No.

PM.01.05.91.11.15.61 tanggal 03 Nopember 2015 diperoleh kesimpulan setelah12Hal. 13 dari 29dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang buktitersebut : (+) positif metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurutlampiran Undangundang RI No. 35. tahun 2009 tentangNarkotika);2 Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan (laboratorium resmipemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

WIN sebelum adanya penangkapan; Menimbang, bahwa dengan adanya Berita Acara Hasil Pengujian LaboratoriumKesehatan (laboratorium resmi pemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES No.194/MENKES/SK/V1/2012) No.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat suratperintah khusus baik secara tertulis maupun lisandari Dan Lanud Supadio maupun Dan Satpomau untuktidak mengkonsumsi Narkoba.Bahwa di persidangan Oditur Militermengajukan barang bukti berupa surat surat1 (satu) lembar Berita Acara Hasil PemeriksaanNomor 71/1V/2010 tanggal 1 April 2010 oleh RumkitBhayangkara TK IV Polda Kalbar dengan hasil TestAmphetamine Negati ( ).Bahwa jika dikaitkan dengan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 522/Menkes/SK/V1I/2008 tanggal6

Juni 2008 ~=tentang penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yangmerupakan pencabutan dari Keputusan MenteriKesehatan 1175/Menkes/SK/X/1998 dan KeputusanMenkes Nomor : 1352 /Menkes/XII/2004, khusus untukwilayah Kalbar pemeriksaan Spesimen Psikotropikadan Narkotika, sesuai lampiran Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 522/Menkes/SK/V1I/2008, pada angkaRomawi Ii Nomor urut 15, adalah pada unitlaboratorium Kesehatan Propinsi Kalbar di Jl.Soedarso Sei Raya Pontianak.Rujukan Kep Menkes

: /71/IV/2010 Depkes tanggal 1April 2010 menegaskan bahwa tata cara melakukanpemeriksaan dengan metode Scraning Tes denganmenggunakan alat merk INSTANSWER dengan kata laintidak diuji atau diurai unsur unsur' kimianya danhanya berpedoman/tergantung dengan alat untukdigunakan apalagi jika dikaitkan dengandurasi/jarak waktu antara pemakaian terahir dengansaat diuji Urine nya sekitar 4 (empat) bulansehingga hasilnya Negatif.= Bahwa Majelis tidak bermaksud untukmengindahkan terhadap suatu peraturan (Menkes

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /201 1 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/V 1/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintah dokter yaitumenggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi olen PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

Tidak ada satu Saksi pun yang menerangkanmelihat, mendengar langsung Terdakwa mengkonsumsi sabu, makasesuai Pasal 1 Angka 28 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer menyebutkan bahwa keterangan Saksi sebagai alat buktimengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia linat sendiri dan iaalami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;Bahwa barang bukti yang dijadikan bukti surat yaitu Surat Keteranganmenunjuk Keputusan Menteri Kesehatan No.194/Menkes/SK/V1I/2012tentang

Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika dan Keputusan Menteri Kesehatan No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika Pro Justisia, maka surat tersebut tidak dapat dijadikan alatbukti karena untuk menentukan Golongan Narkotika sesuai UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Keputusan Menteri Kesehatantersebut harus dalam rangka penyidikan Narkotika sedangkan surat yangdikeluarkan hanya keterangan legalitas.