Menetapkan barang bukti berupa : Surat-surat : - 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor SK/40/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Keterangan tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa.- 4 (empat) lembar daftar hadir Terdakwa terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan sekarang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.b Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500 (tujuh ribulima ratus rupiah).c Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor SK/40/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Keterangan tindak pidanamiliter Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa.e 4 (empat) lembar daftar hadir Terdakwa terhitung mulai tanggal17 Oktober 2010 sampai dengan sekarang.Tetap dilekatkan dalam berkas

berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yangdibuat dan dikeluarkan oleh Sub Denpom IM/11 Bireun pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan saatini belum kembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militerdalam persidangan berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar surat keterangan personalia

dalamkehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwaprajurit TNI lainnya.Menimbang bahwa setelah meniliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah iniadalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar surat keterangan personalia

Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor SK/40/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Keterangan tindak pidanamiliter Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa.e 4 (empat) lembar daftar hadir Terdakwa terhitung mulai tanggal17 Oktober 2010 sampai dengan sekarang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Sesampainya dikantor, Terdakwa diberikan surat oleh bagian personalia dan setelah dibukaternyata merupakan surat peringatan ( SP 1 ) dari PT BINTANG MULIA BARAkarena Terdakwa sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.

yangtelah membawa senjata tajam;Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019sekitar jam 13.40 Wita, bertempat di depan kantor PT BINTANG MULIA BARAKelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;Bahwa Terdakwa merupakan security di PT BINTANG MULIA BARA dansetelah Terdakwa selesai menunaikan ibadah sholat Jumat lalu kembali keHalaman 6 dari 14, Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN Bjbkantor Terdakwa dan setelah sesampainya di kantor, Terdakwa diberikansurat oleh bagian personalia

senjata tajam jenis sangkurnamun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmenguasai atau membawa senjata tajam jenis parang dan senjata tajam jenisparang yang dibawa Terdakwa bukan dipergunakan Terdakwa untukkeperluan bekerja serta bukan merupakan benda pusaka;Bahwa benar Terdakwa merupakan security di PT BINTANG MULIA BARAdan setelah Terdakwa selesai menunaikan ibadah sholat Jumat lalu kembalike kantor Terdakwa dan setelah sesampainya di kantor, Terdakwa diberikansurat oleh bagian personalia

senjata penusuk ini mengandung esensi alternatif, sehinggaapabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pulaunsur pasal tersebut secara keseluruhan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwaTerdakwa merupakan security di PT BINTANG MULIA BARA dan setelahTerdakwa selesai menunaikan ibadah sholat Jumat lalu kembali ke kantorHalaman 10 dari 14, Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2019/PN BjbTerdakwa dan setelah sesampainya di kantor, Terdakwa diberikan surat olehbagian personalia

2 (lembar) Surat Keterangan Personalia No : SKP/59/IX/ 2019 tanggal 12 September 2019 dari Pasi Pers Yonif

123/RW.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Suratsurat :1) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Absensi Yonif123/RW dari Pasi Pers Yonif 123/RWTMT bulanAgustus 2019 s.d, sekarang September 2019 a.n.Hal. 2 dari 17 hal Putusan No : 5K/PM I02/AD/I/2020Pratu Afdal Zikrillah NRP 311140007830293 JabatanTabakcuk 1 Ton SMS Kompi Bantuan.2) 2 (lembar) Surat Keterangan Personalia No :SKP/59/IX/ 2019 tanggal 12 September 2019 dari PasiPers Yonif 123/RW Mohon tetap melekat dalam berkasperkara.Hal. 3 dari 17 hal Putusan No : 5K/PM I02/AD/I/2020MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangb

Afdal Zikrillah NRP311140007830293 Jabatan Tabakcuk 1 Ton SMS Kompi Bantuan.2 (lembar) Surat Keterangan Personalia No : SKP/59/IX/2019 tanggal 12 September 2019 dari Pasi Pers Yonif 123/RW.Barangbarang : Nihil.Hal. 8 dari 17 hal Putusan No : 5K/PM I02/AD/I/2020Menimbang: Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpahyang dibacakan di persidangan, barang bukti dan petunjukpetunjuk lainnyayang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagaiberikut :1.Bahwa Benar Terdakwa

Pratu Afdal Zikrillan NRP 311140007830293Jabatan Tabakcuk 1 Ton SMS Kompi Bantuan.2. 2 (lembar) Surat Keterangan Personalia No : SKP/59/IX/2019 tanggal 12 September 2019 dari Pasi Pers Yonif 123/RW.Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat yang menunjukkanketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakankelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukanstatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM, pasal

PratuAfdal Zikrillan NRP 311140007830293 Jabatan Tabakcuk 1 Ton SMS Kompi Bantuan.b. 2 (lembar) Surat Keterangan Personalia No : SKP/59/IX/ 2019tanggal 12 September 2019 dari Pasi Pers Yonif 123/RW.Hal. 16 dari 17 hal Putusan No : 5K/PM 1I02/AD/I/2020Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Menetapkan barang bukti berupa surat - surat : . 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Nomor SK/06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa mulai tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan sekarang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,-( tujuh ribu lima ratus rupiah),-.

Memohon agar barang bukti berupa suratsurat : 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Nomor SK/06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa mulai tanggal 26Pebruari 2013 sampai dengan sekarang.4.

inventaris kantor.Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa yang dibuat olehPenyidik Denpom IM/1 4 Juli 2013, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namunTerdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir dipersidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yangberupa suratsurat : 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia

Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan halhal tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayarbiaya perkara.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yangberupa surat surat :1 (satu) lembar Surat keterangan personalia

Menetapkan barang bukti berupa surat surat :1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Nomor SK/06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa mulai tanggal 26Pebruari 2013 sampai dengan sekarang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Hutahaean selaku Pimpinan Transportdikarenakan kondisi badan yang belum Pulih atau belum sehat; akibat darikecelakaan tersebut;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2015 Penggugat kembali lagi untuk bekerjadan diperintahkan oleh Bapak Endri Selaku kepala Personalia untukmembuat Kronologis kejadian;Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Pihak Personalia mengeluarkan suratSkorsing dengan Nomor Surat Penggugat 376/HTH/PERS/X/2015 dan yangberisi tidak dapat bekerja selama enam hari dimulai dari tanggal 30 Oktober2015

dan berakhir ditanggal 5 November 2015 tanpa menerima gaji dariperusahaan;Bahwa setelah selesai masa skorsing Penggugat kembali bekerja padatanggal 6 November 2015, tetapi tidak diperbolehkan untuk membawa mobilsampai ada keputusan dari kepala Personalia;Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015 Penggugat menerimaSurat Pernyataan mengenai pembayaran ganti rugi kerusakan mobil senilaiRp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincianPenggugat menanggung sebesar 65% =

Nomor 1109 K/Pdt.SusPHI/201715.16.17.18.19.20.Rp66.690.000,00 dan Penggugat menandatangani serta membuat suratpermohonan kemudahan dalam melakukan pembayaran ganti rugikerusakan mobil:Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Penggugat diperintahkan Bapak J.Hutahaean menghadap Bapak Endri selaku kepala Personalia untukmengambil Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Penggugat denganNomor Surat 069/HTHVPO/XII/2015 tetapi Penggugat tidak menyetujui dantidak bersedia menandatangani surat tersebut;Bahwa Tergugat

Fotocopy Keputusan Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Provinsi Sumatera Utaratertanggal 7 Juli 2011 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat danPimpinan Daerah II SOKSI Provinsi Sumatera Uto*bukti4);5. Fotocopy Surat Partai Golongan KaryajNomor :KM75/GKLKT/I/2014 tertanggal21 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Ketua,H. NGOGESA SITEPU, SH.dan Sekretaris H. HASANUDDIN NANO, SE. (bukti P5) ;6.

berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri, dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun2006, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahannama;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penududuk,bukti P2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P3 berupa Ijazah STIE AlHikmahMedang nama pemohon tertulis HASANUDDIN, sedangkan bukti P4 berupaKeputusan Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Provinsi Sumatera Utara tertanggal 7Juli 2011 tentang Komposisi dan Personalia

SuratPanggilanSidang ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2012dengan register perkara Nomor : 34/G/2012/PTUNJKT, yang pada pokoknyamohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH17.AH.11.01 Tahun 2011,tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, dan Susunan Personalia

terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2012dengan register perkara Nomor : 34/G/2012/PTUNJKT, yang pada pokoknyamohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH17.AH.11.01 Tahun 2011,tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, dan Susunan Personalia

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SPK/14/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SKP/57/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadirantanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW, Terdakwa danKesatuan Yonif 123/RW tidak sedang melaksanakan tugasoperasi militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untukmelaksanakan tugas operasi militer.Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh OditurMiliter di persidangan berupa suratsurat:1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Ta Yonif 123/RWbulan Februari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.53. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia

NomorSPK/14/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.54. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia NomorSKP/57/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.Bahwa barang bukti tersebut pada point 1 sampai dengan 3 Hal. 12 dari 25 hal.

yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku,tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila dapat segeradimanfaatkan untuk berdinas kembali di Kesatuan Yonif 123/RW.di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana)tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.1. 4 (empat) lembar Daftar Absensia Tayonif 123/RW bulanFebruari sampai dengan bulan Agustus 2019.2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia

NomorSPK/14/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.3.1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia NomorSKP/57/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang buktidalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkasperkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannyamempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itujuga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itudipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetapdilekatkan dalam berkas perkara.maka

Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementaradikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menetapkan barang bukti berupa suratsurat: a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Ta Yonif 123/RW bulan Februari 2019sampai dengan bulan Agustus 2019.b. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SPK/14/III/2019tanggal 21 Maret 2019.c. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SKP/57/VIII/2019tanggal 19 Agustus 2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Membebankan biaya perkara kepada

pasal 263 ayat (2) KUHP;Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebutterdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atautangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi ke persidangan yang setelah disumpah menurutagamanya masingmasing, saksisaksi tersebut memberikan keterangan sebagaiberikut:1 Saksi : Salamah, SH Binti Ahmad Bajuri.e Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan RSU PKU MuhammadiyahGubug, jabatan saksi adalah Kasubag Personalia

atau di RSUnamanya Kasubag SDI atau Sumber Daya Insani ;e Bahwa tugas saksi adalah memberikan penilaian setiap tahunnya danmengevaluasi terhadap karyawan serta melaporkan kepada atasan segalasesuatu yang timbul terhadap diri karyawan yang bekerja di RSU PKUMuhammadiyah Gubug ;e Bahwa saksi menjadi karyawan sejak tahun 1991 sebagai petugasserabutan dan selama kurang lebih lima tahun sampai sekarang saksimenjadi Kasubag Personalia dan Kasubag SDI Sumber Daya Insani ;e Bahwa saksi mengetahui sewaktu

Adapun yang terdaftar dalam surattersebut yaitu : Reg.No.Pol.: Sket/229/II/2008 yang asli atas namaADITYA BENY S. sedangkan pelaksanaan pelatihan penyegaran(orirentasi) security (Satpam) pola 116 jam pelajaran tersebut bertempatdi Polres Magelang dari tanggal 25 Pebruari s/d 06 Maret 2008 ;Bahwa saksi tidak pernah menerima tamu dari Polda, namun yangditemui adalah Kabag Personalia, karena setelah Kabag Personaliamenerima tamu tersebut lalu memberitahukan kepada saksi kalau tamutersebut adalah yang

Setelah adanya kecurigaan dari jajaran pihak RSU PKU MuhammadiyahGubug tersebut, tibatiba terdakwa mendatangi saksi Salamah, SH binti AhmadBajuri selaku Kabag Personalia untuk menyerahkan KTA yang baru gunapersyaratan untuk memperpanjang kontrak kerja, selanjutnya saksi Salamah,SH binti Ahmad Bajuri bertanya kepada terdakwa dimana KTA Satpam yanglama ? selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi Salamah, SH binti AhmadBajuri kalau KTA yang lama sudah ditarik oleh Polda.

Setelah adanya kecurigaan dari jajaran pihak RSU PKUMuhammadiyah Gubug tersebut, tibatiba terdakwa mendatangi saksi Salamah,SH binti Ahmad Bajuri selaku Kabag Personalia untuk menyerahkan KTA yangbaru guna persyaratan untuk memperpanjang kontrak kerja, selanjutnya saksiSalamah, SH binti Ahmad Bajuri bertanya kepada terdakwa dimana KTASatpam yang lama ? selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi Salamah, SHbinti Ahmad Bajuri kalau KTA yang lama sudah ditarik oleh Polda.

surat Keputusan DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama KotaKediri, Nomor : 46/KEP.DPC.PKNU.Kota.Kdr/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013adalah dikarenakan Surat Keputusan DPC PKNU tersebut dikeluarkan tidakmelalui proses sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga PartaiKebangkitan Nasional Ulama (PKNU) BAB V Pasal 24 ayat (3), ayat (5), ayat(6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) ;Anggaran Rumah tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama BAB V Pasale Ayat(3) : Pemberhentian Personalia

Dewan Pengurus Partai hanyadapat dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkanalasanalasan yang kuat secara organisatoir dan/ atau atas usulan DewanMustasyar ;e Ayat(5) : Pemberhentian secara tetap atau permanen personaliaDewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsung dalam forumpermusyawaratan tertinggi partat hanya dapat dilakukan melalui forumpermusyawaratan tertinggi luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggikhusus sesuai dengan tingkatannya;Ayat (6) : Personalia Dewan

dikembalikan kepada posisi semuladan dipulihkan nama baiknya ;Ayat (8): Apabila pembelaan diri personalia Dewan Pengurus Partaiyang dipilih secara langsung dalan forum permusyawaratan tertinggi Partaiyang telah diberhentikan diterima oleh forum permusyawaratan tertinggiPartai luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggi khusus Partai sesuaitingkatnya, maka kepada yang bersangkutan dikembalikan kepada posisisemula dan dipulihkan nama baiknya ;Ayat (9) : Apabila pembelaan diri Personalia Dewan

Pengurus Partaiyang bukan dipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggiPartai yang telah diberhentikan ditolak oleh rapat pleno Dewan PengurusPartai, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan secara tetapatau permanen ;Ayat (10) : Apabila pembelaan diri Personalia Dewan Pengurus Partaiyang dipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi partaiyang telah diberhentikan ditolak oleh forum permusyawaratan tertinggipartai luas biasa atau forum permusyawaratan tertinggi

khusus Partai sesuaitingkatnya, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan secaratetap atau permanen ;Ayat (11): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukandipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yangtelah diberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaandiri dalam rapat pleno Dewan Pengurus Partai, maka Personalia DewanPengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusanpemberhentiannya ;e Ayat (12): Apabila Personalia Dewan

(Vide Bukti P9).2 Bahwa seluruh Personalia Pengurus sebagaimana SK Nomor 07A/SKEP/DPPPKP IND/KS/IV/2012 tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplinPartai apalagi menerima sanksi baik dalam bentuk teguran lisan, tertulis,peringatan keras maupun penonaktifan/pemberhentian sebagai pengurus apalagisanksi pemberhentian sebagai anggota Partai, hal ini diatur dalam PeraturanPartai Nomor : 02 /PP/DPN PKP IND/IX/2014 tentang Disiplin Partai.3 Bahwa membaca berita dimedia massa mengenai dukungan PKP

Bahwa sebagaimana AD/ART PKP Indonesia yang telah disempurnakan padaKongres IV di Medan tanggal 18 21 April 2015, sangat jelas DPP PKPIndonesia hanya mempunyai wewenang mengesahkan pengangkatan danpemberhentian personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, sebagaimanaketentuan Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga PKP Indonesia.

KPU Kabupaten HST sebelum proses pendaftaran calon Bupati dan WakilBupati HST Tahun 2015 telah menerima Salinan SK Nomor 042/SKEP/DPPPKP INDKS/VII2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang Susunan Personalia16Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DKPPKP INDONESIA) Hulu Sungai Tengah Massa Bhakti 2011 2016 dariKPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Juli 2015, sejumlah satukepengurusan ( T.1); SK Nomor 042/SKEP/DPP PKP INDKS/VII2015 tanggal 21 Juli 2015tentang Susunan Personalia

Bukti T1 : SK Nomor 042/SKEP/DPP PKP INDKS/VII2015 tanggal21 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan PimpinanKabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DKPPKP INDONESIA) Hulu Sungai Tengah masa bhakti 2011 2016 dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25Hal. 25 dari 38 hal Put No. 26/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT2.3.4.26Bukti T2Bukti T3Bukti T4Juli 2015, sejumlah satu kepengurusan (fotokopi sesuai aslidengan email KPU Propinsi); Kepengurusan yang sah sesuai Surat Keputusan DewanPimpinan

Nasional Nomor 70/SKEP/DPN PKP IND/XI/2011tentang Pergantian dan Reposisi Pengurus Dewan PimpinanProvinsi Kalimantan Selatan Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (DPP PKP INDONESIA) Kalimantan SelatanMasa Bakti 20112016 (fotokopi sesuai Website dari KPUKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH11.AH.11.01 tahun 2015 tentangPengesahan Perubahan Susunan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga dan Susunan Personalia Dewan PimpinanNasional Partai Keadilan dan Persatuan

Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017 mengandung cacat hukum; Meyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Akhir Nomor : 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor : 0938/IN/DPP/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017; Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor : 013/SK/DPW-PPP/027/III/2017 tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia

Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali SuratKeputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor : 013/SK/DPWPPP/027/III/2017tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan MajelisPertimbangan Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syarah Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak masa bakti 20162021;6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;7.

menghadap Tergugatuntuk mohon diberikan ijin cuti selama 3 (tiga) hari guna melihat mertuanyameninggal di Jakarta, namun Tergugat hanya memberikan ijin sebanyak 2 (dua)hari untuk tanggal 30 september 2013 dan 1 Oktober 2013;Bahwa pada tanggal 2 oktober 2013 Penggugat masuk bekerja seperti biasa danbekerja pada shift II (malam hari) sesuai dengan jadwal kerjanya;Bahwa pagi harinya tanggal 3 Oktober 2013, pada saat hendak mengambil gajibulan September 2013, Penggugat di panggil oleh Kepala Bagian Personalia

(Parisman Purba) untuk menyerahkan surat keterangan kematian mertua a quodengan tenggat waktu paling lama (satu) minggu;Bahwa Penggugat telah menerangkan kepada Kepala Bagian Personalia, mertuaa quo memiliki 2 (dua) orang isteri dan tinggal dengan isteri yang bukan orangtua dari perempuan dari isteri penggugat, sehingga Penggugat tidak dapatmemenuhi permintaan Tergugat tersebut;Bahwa akibat permasalahan Penggugat tidak di bolehkan masuk kerja, dantanggal 10 oktober 2013, Kepala Bagian Personalia

Sinar Plastik, hal ini juga telahdiakui dalam pemeriksaan saksi Parisman Parulian Purba (Kepala Personalia),yaitu saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah mengakui bahwa pemakaianCV. Sinar Plastik khusus ditujukan kepada pelanggan perusahaan dan merupakanpetunjuk bahwa CV. Sinar memproduksi Plastik. Akan tetapi yang menjadi pokokkeberatan dari Pemohon kasasi (dahulu Tergugat) adalah bahwa pihak yangdijadikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah PT. Sinar Plastik bukanCV.

Menetapkan barang bukti berupa : Surat-surat : - 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia Nomor SK/04/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Tersangka a.n. Serda Abdul Wahid NRP 31950012470575 Ba Kodim 0111/Brn terhitung mulai tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan sekarang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).d Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia Nomor SK/04/VI/2013 tanggal 25Juni 2013 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang didugadilakukan Tersangka a.n.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yangdibuat dan dikeluarkan oleh Sub Denpom IM/I11 tanggal 04 Juli 2013 yang menyatakanTerdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belumkembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militerdalam persidangan berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia

kehidupanprajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.Menimbang bahwa setelah meniliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah iniadalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia

Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia Nomor SK/04/VI/2013 tanggal 25Juni 2013 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang didugadilakukan Tersangka a.n. Serda Abdul Wahid NRP 31950012470575 BaKodim 0111/Brn terhitung mulai tanggal 8 Maret 2012 sampai dengansekarang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.134.

yaitu 1(satu) bulan upah;Bahwa Penggugat tidak mau menerima upah yang akan dibayarkan olehPT.Citranusa Mulawarman, mengingat bahwa tunggakan upah yang sebenarnyabukanlah satu bulan melainkan sejak bulan Oktober 2010 Maret 2012;Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 melalui surat PT.Citanusa Mulawarmanmenyatakan bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari PT.Citranusa Mulawarmanadalah tidak benar, mengingat tidak masuknya Penggugat untuk bekerja bukan karenakemauan sendiri melainkan atas permintaan pihak Personalia

Dengan demikian sudah selayaknya Penerima menerima upah setiapbulannya mengingat dengan adanya saran yang disampaikan oleh pihak personalia padatanggal 15 Desember 2010 yang menganjurkan bahwa sebaiknya Penggugat tidak masukkerja sampai menunggu panggilan dari perusahaan untuk kembali bekerja;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusansebagai berikut:PRIMER:1 Menerima dan mengabulkan gugatan

Bahwa Terdakwa yang berstatus anggota Kipan CYonif 621 / Mtg pada tanggal 17 September 2010telah diperbantukan ( BP/ Bantuan Personalia)Kompi Markas Yonif 621 / Mtg yang berlokasi diBarabai dengan maksud untuk dilakukan pembinaankarena selama berdinas di Kipan C Yonif 621 / Mtgyang berlokasi di Barabai dengan maksud untukdilakukan pembinaan karena selama berdinas diKipan C Yonif 621 / Mtg sering tidak masuk tanpaijin walupun sudah diberikan tindakan namunTerdakwa tetap mengulanginya.3.

Bahwa karena Terdakwa masihtetap melakukan ketidakhadiran tersebut makadengan i berbagai pertimbangan staf dan atasperintah Komandan Bataliyon maka sejak tanggal 17September 2010 , Terdakwa diperbantukan ke Staf 3/ Personalia untuk dibina dan dengan harapanTerdakwa bisa merubah sikap serta perbuatannyanamun sejak tanggal 28 September 2010 Terdakwakembali melakukan ketidakhadiran tanpa seijinKomandan Kesatuan dan hal ini Saksi ketahuisetelah dihubungi melalui Handphone oleh salahseorang anggota Kompi

Bahwa sesuai dengan jabatannya kemudian padaawal tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Kipan Cnamun Terdakwa sering melakukan ketidak hadirantanpa Izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainyang berwenang maka sejak tanggal 20 September2010 Terdakwa dimutasikan lagi keMenimbangMenimbang9Staf3/Personalia dengan maksud agar Terdakwadapat merubah sikap maupun perbuatannya dan sejaksaat itu) Terdakwa menjadi anggota saksi.3.

Bahwa meskipun telah di tugaskan distaf3/Personalia namun pada tanggal 28 September2010 Terdakwa kembali melakukan ketidak hadirantanpaizin Komandan Kesatuan maupun atasanlainnya, hal ini di ketahui pada saat di cek diruang staf 3 ,demikian juga di barak terdakwa.4.

Terdakwa juga telahbeberapa kali melakukan11ketidak hadiran antara 3(tiga) sampai dengan 5 ( lima)hari tanpa alasan yang jelasdan tanpa izin KomandanKesatuan maupun atasan lainyang berwenang dan Terdakwajuga tidak pernah menyampaikanalasan maupun persoalan yangdihadapinya karena Terdakwasuka menyendiri serta bersikaptertutup.Bahwa benar untuk merubahsikap dan perilaku Terdakwayang sering melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebutmaka pada tanggal 17 September2010 Terdakwa diperbantukan(BP/ Bantuan Personalia

Bahwa Penggugat mempunyai hak tagih uang pembayaran biayaperjalanan terhadap personalia pada lingkungan Universitas NegeriMakassar, pada tahun anggaran 2016, sebanyak : 140 Orang (seratusempat puluh orang), dengan tujuan perjalanan dari Jakarta keMakassar PergiPulang (PP), atas dasar Kesepakatan/Perjanjian KegaSama lisan dan tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I; Sehinggajumlah total hak tagih uang pembayaran adalah sebanyak Rp.354.430.400,00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus rupiah

penyelesaian hak tagin Penggugat melaluiatasan para tergugat, maupun Pimpinan Lembaga/Instansi UNMlainnya, yang sampai saat terahir setelah mengetahui adanyalaporan/pengaduan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, dansetelah kejadian pencairan dana biaya perjalanan dinas personil UNMtahun anggaran 2016/2017, "Qwod Noon"; tidak menanggapi atauHm 4 dari 15 Him Put No.292/PDT/2018/PT MKSmemberitahukan baik secara tertulis atau secara lisan atau baiksecara langsung atau tidak angsung melalui unsur personalia

StafPegawai di lingkungan UNM kepada penggugat, maupun melalui paraTergugat dalam kedudukan masing masing para tergugat sebagaiPegawai Negeri Sipil dan Turut Tergugat sebagai Pembina ataupengawas pada lingkungan personalia UNM, sebagai upayapenyelesaian hak tagih pembayaran Penggugat tersebut, Sehinggaselain para tergugat, maka Turut Tergugat pun lalai melakukan upayapenyelesaian hak tagih pembayaran uang penggugat, yang masihmenjadi tugas dan kewenangannya serta tanggungjawabnya dalamkedudukan

turut tergugat sebagai unsur Pembina atau Pimpinan danPengawas Personalia Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kerjaLembaga/Instansi UNM, oleh karenanya perbuatan para tergugatmaupun turut tergugat adalah melanggar hukum ;7.

Anthony, Personalia Manager;Bahwa pada tanggal 24 November 2015, Kemal Ahmad disarankan olehdokter RS. Santo Yusuf untuk membawa Alikna ke rumah sakit yangmempunyai fasilitas PICU/NICU agar mendapatkan penanganan lebih lanjut;Namun demikian, dikarenakan rumah sakit rujukan yang mempunyaifasilitas PICU/NICU mensyaratkan adanya uang muka sebesar Rp. 10 juta,sedangkan sdr.

Champ Resto Indonesia milik Tergugat, sejak tanggal 22Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT. Champ Resto Indonesia;(BUKTI P9d)e. Pada tanggal 8 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 5,danmemberikansurat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor suratNomor 0029/CRI/PERSBDG/I/2016 kepada Penggugat 5, yang isinyapada intinya menyatakan bahwa Penggugat 5 diberhentikan bekerja dariperusahaan PT.

Champ Resto Indonesia milik Tergugat, sejak tanggal 8Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT. Champ Resto Indonesia;(BUKTI P9e)f. Pada tanggal 11 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 6,danmemberikansurat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor suratNomor 0033/CRI/PERSBDG/I/2016 kepada Penggugat 6, yang isinyapada intinya menyatakan bahwa Penggugat 6 diberhentikan bekerja dariperusahaan PT.

Champ Resto Indonesia milik Tergugat, sejak tanggal 11Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT. Champ Resto Indonesia;(Bukti P9g)h. Pada tanggal 8 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 8,danmemberikansurat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor suratNomor 0032/CRI/PERSBDG/I/2016 kepada Penggugat 8, yang isinyapada intinya menyatakan bahwa Penggugat 8 diberhentikan bekerja dariperusahaan PT.

Champ Resto Indonesia milik Tergugat, sejaktanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawanselaku Manager Personalia PT. Champ Resto Indonesia;(BUKT1 P9)j)33. Bahwa dalam Surat Pemutusan Hubungan tersebut, Para Penggugatdianggap melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT.

178/ K/Pdt.Sus/2009pekerjaan yang biasanya dikerjakan dengan alasan Tergugat telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja ;Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut menurut Tergugatadalah karena Penggugat tidak masuk kerja mulai tanggal 23 Januari 2008sampai dengan tanggal 30 Januari 2008 ;Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Januari sampai dengan 25 Januari2008 dalam keadaan sakit sesuai surat keterangan Dokter ;Bahwa pada waktu Penggugat masih dalam keadaan sakit dipanggilTergugat untuk menghadap personalia

2008, bahwa surat panggilan tersebut secaraserta merta tidak terdapat tenggang waktu padahal Penggugat dalamkeadaan sakit, maka surat panggilan tersebut harus dinyatakan tidak sah ;e Surat panggilan ke IV tertanggal 30 Januari 2008 memanggil Penggugatuntuk menghadap ke kantor PO.Akas Asri keperluan dinas hari Kamistanggal 31 Januari 2008, bahwa walaupun panggilan ke IV tersebut hanyaterdapat tenggang wakiu satu hari, Penggugat masih dalam keadaan sakitberusaha hadir ke kantor PO.Akas Asri menemui personalia

untukmenyerahkan surat dokter akan tetapi personalia menolak SuratKeterangan Dokter tersebut ;Bahwa pada tanggal 31 Desember tersebut Personalia PO.Akas Asrimenawari memberi pesangon kepada Penggugat apabila bersedia di PHKsebesar 4 (empat) bulan gaji, bahwa penawaran pesangon tersebut ditolakPenggugat karena Penggugat masih berkeinginan bekerja ;Bahwa dalam gugatan ini Penggugat berpendirian akhir bersedia di PHKkarena sudah tidak memungkinkan lagi akan terjalin Hubungan Industrial yangharmonis

Daelim Indonesiadengan detail mulai masuk kerja, divisi kerja, dan rincian upah terakhir yangditerima perbulan sebagai berikut :Nama : Ahidin Hidayat AMDTc : 4484Jabatan : Officer pada bagian Personalia (umum)Upah Pokok : Rp.1.049.550, per bulanTanggal Masuk Kerja :01 September 1999 (Bukti P 4)Nama : M. Ali lorahimTc : 639Seksi : PersonaliaJabatan : Senior OfficerPayrollGaji Pokok : Rp.1.323.400Tunjangan Jabatan : Rp.93,070,Tanggal Masuk Kerja : 23 April 1992 (Bukti P5).Hal. 6 dari 49 hal.

Daelim Indonesia, bukan kepadapara penggugat dalam kedudukannya sebagai personalia di perusahaantergugat, bahkan tembusan surat tersebut pun tidak ada dibuat ataudisampaikan kepada para penggugat, sehingga secara hukum parapenggugat dalam kedudukannya selaku personalia perusahaan tergugattidak mengetahui adanya pengumuman tersebut;halaman 33 Paragraf 2:Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengetahui adanyapengumuman No.215/Prsh/DLVII/2008 tertanggal 17 Maret 2008 (P19/T7)dan alasan Tergugat

Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang bekerja di perusahaanPemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai Personalia dan juga sebagaipengurus koperasi PT. Daelim Indonesia.7. Bahwa Ahidin Hidayat AMD sebagai wakil ketua koperasi PT. DaelimIndonesia dan M Ali lbrahim sebagai sekertaris koperasi PT. DaelimIndonesia.8. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008 Pemohon Kasasi dahulu Tergugatmembuat surat pemberitahuan No.215/Prsh/DLWUI/2008 yang ditujukankepada koperasi PT.

Daelim Indonesia dan surat tersebut diterima olehTermohon Kasasi dahulu Para Penggugat selaku wakil ketua koperasi PT.Daelim Indonesia dan juga staff personalia pada hari itu juga jam 17:20(Vide Bukti T7) yang intinya untuk pemotongan hutang anggota koperasikaryawan tidak dilakukan lagi diprogram payroll perusahaan;9.

(Vide bukti T8).Bahwa lalu kemudian pada tanggal 30 April 2008 Termohon Kasasi dahuluPara Pengugat lagi dan lagi mengulangi kembali perbuatan kesalahannyadengan tetap memotong gaji anggota koperasi pada periode gaji bulanApril 2008 melalui payroll;Bahwa Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat adalah pekerja yangbekerja pada bagian personalia yang notabene harus lebih mengertitentang hak dan kewajibannya terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugatdibandingkan dengan pekerja yang bekerja pada bagian lain