pasal 263 ayat (2) KUHP;Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebutterdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atautangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi ke persidangan yang setelah disumpah menurutagamanya masingmasing, saksisaksi tersebut memberikan keterangan sebagaiberikut:1 Saksi : Salamah, SH Binti Ahmad Bajuri.e Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan RSU PKU MuhammadiyahGubug, jabatan saksi adalah Kasubag Personalia

atau di RSUnamanya Kasubag SDI atau Sumber Daya Insani ;e Bahwa tugas saksi adalah memberikan penilaian setiap tahunnya danmengevaluasi terhadap karyawan serta melaporkan kepada atasan segalasesuatu yang timbul terhadap diri karyawan yang bekerja di RSU PKUMuhammadiyah Gubug ;e Bahwa saksi menjadi karyawan sejak tahun 1991 sebagai petugasserabutan dan selama kurang lebih lima tahun sampai sekarang saksimenjadi Kasubag Personalia dan Kasubag SDI Sumber Daya Insani ;e Bahwa saksi mengetahui sewaktu

Adapun yang terdaftar dalam surattersebut yaitu : Reg.No.Pol.: Sket/229/II/2008 yang asli atas namaADITYA BENY S. sedangkan pelaksanaan pelatihan penyegaran(orirentasi) security (Satpam) pola 116 jam pelajaran tersebut bertempatdi Polres Magelang dari tanggal 25 Pebruari s/d 06 Maret 2008 ;Bahwa saksi tidak pernah menerima tamu dari Polda, namun yangditemui adalah Kabag Personalia, karena setelah Kabag Personaliamenerima tamu tersebut lalu memberitahukan kepada saksi kalau tamutersebut adalah yang

Setelah adanya kecurigaan dari jajaran pihak RSU PKU MuhammadiyahGubug tersebut, tibatiba terdakwa mendatangi saksi Salamah, SH binti AhmadBajuri selaku Kabag Personalia untuk menyerahkan KTA yang baru gunapersyaratan untuk memperpanjang kontrak kerja, selanjutnya saksi Salamah,SH binti Ahmad Bajuri bertanya kepada terdakwa dimana KTA Satpam yanglama ? selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi Salamah, SH binti AhmadBajuri kalau KTA yang lama sudah ditarik oleh Polda.

Setelah adanya kecurigaan dari jajaran pihak RSU PKUMuhammadiyah Gubug tersebut, tibatiba terdakwa mendatangi saksi Salamah,SH binti Ahmad Bajuri selaku Kabag Personalia untuk menyerahkan KTA yangbaru guna persyaratan untuk memperpanjang kontrak kerja, selanjutnya saksiSalamah, SH binti Ahmad Bajuri bertanya kepada terdakwa dimana KTASatpam yang lama ? selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi Salamah, SHbinti Ahmad Bajuri kalau KTA yang lama sudah ditarik oleh Polda.

SuratPanggilanSidang ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2012dengan register perkara Nomor : 34/G/2012/PTUNJKT, yang pada pokoknyamohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH17.AH.11.01 Tahun 2011,tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, dan Susunan Personalia

terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2012dengan register perkara Nomor : 34/G/2012/PTUNJKT, yang pada pokoknyamohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH17.AH.11.01 Tahun 2011,tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, dan Susunan Personalia

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SPK/14/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SKP/57/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadirantanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW, Terdakwa danKesatuan Yonif 123/RW tidak sedang melaksanakan tugasoperasi militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untukmelaksanakan tugas operasi militer.Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh OditurMiliter di persidangan berupa suratsurat:1. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Ta Yonif 123/RWbulan Februari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.53. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia

NomorSPK/14/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.54. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia NomorSKP/57/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.Bahwa barang bukti tersebut pada point 1 sampai dengan 3 Hal. 12 dari 25 hal.

yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku,tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila dapat segeradimanfaatkan untuk berdinas kembali di Kesatuan Yonif 123/RW.di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana)tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.1. 4 (empat) lembar Daftar Absensia Tayonif 123/RW bulanFebruari sampai dengan bulan Agustus 2019.2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia

NomorSPK/14/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.3.1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia NomorSKP/57/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang buktidalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkasperkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannyamempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itujuga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itudipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetapdilekatkan dalam berkas perkara.maka

Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementaradikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menetapkan barang bukti berupa suratsurat: a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Ta Yonif 123/RW bulan Februari 2019sampai dengan bulan Agustus 2019.b. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SPK/14/III/2019tanggal 21 Maret 2019.c. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SKP/57/VIII/2019tanggal 19 Agustus 2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Membebankan biaya perkara kepada

Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017 mengandung cacat hukum; Meyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Akhir Nomor : 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor : 0938/IN/DPP/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017; Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor : 013/SK/DPW-PPP/027/III/2017 tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia

Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkan kembali SuratKeputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor : 013/SK/DPWPPP/027/III/2017tertanggal 19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan MajelisPertimbangan Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Syarah Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak masa bakti 20162021;6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;7.

menghadap Tergugatuntuk mohon diberikan ijin cuti selama 3 (tiga) hari guna melihat mertuanyameninggal di Jakarta, namun Tergugat hanya memberikan ijin sebanyak 2 (dua)hari untuk tanggal 30 september 2013 dan 1 Oktober 2013;Bahwa pada tanggal 2 oktober 2013 Penggugat masuk bekerja seperti biasa danbekerja pada shift II (malam hari) sesuai dengan jadwal kerjanya;Bahwa pagi harinya tanggal 3 Oktober 2013, pada saat hendak mengambil gajibulan September 2013, Penggugat di panggil oleh Kepala Bagian Personalia

(Parisman Purba) untuk menyerahkan surat keterangan kematian mertua a quodengan tenggat waktu paling lama (satu) minggu;Bahwa Penggugat telah menerangkan kepada Kepala Bagian Personalia, mertuaa quo memiliki 2 (dua) orang isteri dan tinggal dengan isteri yang bukan orangtua dari perempuan dari isteri penggugat, sehingga Penggugat tidak dapatmemenuhi permintaan Tergugat tersebut;Bahwa akibat permasalahan Penggugat tidak di bolehkan masuk kerja, dantanggal 10 oktober 2013, Kepala Bagian Personalia

Sinar Plastik, hal ini juga telahdiakui dalam pemeriksaan saksi Parisman Parulian Purba (Kepala Personalia),yaitu saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah mengakui bahwa pemakaianCV. Sinar Plastik khusus ditujukan kepada pelanggan perusahaan dan merupakanpetunjuk bahwa CV. Sinar memproduksi Plastik. Akan tetapi yang menjadi pokokkeberatan dari Pemohon kasasi (dahulu Tergugat) adalah bahwa pihak yangdijadikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah PT. Sinar Plastik bukanCV.

Menetapkan barang bukti berupa : Surat-surat : - 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia Nomor SK/04/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Tersangka a.n. Serda Abdul Wahid NRP 31950012470575 Ba Kodim 0111/Brn terhitung mulai tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan sekarang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).d Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia Nomor SK/04/VI/2013 tanggal 25Juni 2013 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang didugadilakukan Tersangka a.n.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yangdibuat dan dikeluarkan oleh Sub Denpom IM/I11 tanggal 04 Juli 2013 yang menyatakanTerdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belumkembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militerdalam persidangan berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia

kehidupanprajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.Menimbang bahwa setelah meniliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah iniadalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia

Menetapkan barang bukti berupa :Suratsurat :e 1 (satu) lembar Surat Keteranga Personalia Nomor SK/04/VI/2013 tanggal 25Juni 2013 tentang Keterangan tindak pidana Militer Desersi yang didugadilakukan Tersangka a.n. Serda Abdul Wahid NRP 31950012470575 BaKodim 0111/Brn terhitung mulai tanggal 8 Maret 2012 sampai dengansekarang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.134.

Menetapkan barang bukti berupa surat - surat : . 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Nomor SK/06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa mulai tanggal 26 Pebruari 2013 sampai dengan sekarang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,-( tujuh ribu lima ratus rupiah),-.

Memohon agar barang bukti berupa suratsurat : 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Nomor SK/06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa mulai tanggal 26Pebruari 2013 sampai dengan sekarang.4.

inventaris kantor.Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa yang dibuat olehPenyidik Denpom IM/1 4 Juli 2013, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namunTerdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir dipersidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yangberupa suratsurat : 1 (satu) lembar Surat keterangan personalia

Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan halhal tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayarbiaya perkara.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yangberupa surat surat :1 (satu) lembar Surat keterangan personalia

Menetapkan barang bukti berupa surat surat :1 (satu) lembar Surat keterangan personalia Nomor SK/06/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013tentang keterangan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa mulai tanggal 26Pebruari 2013 sampai dengan sekarang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Hutahaean selaku Pimpinan Transportdikarenakan kondisi badan yang belum Pulih atau belum sehat; akibat darikecelakaan tersebut;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2015 Penggugat kembali lagi untuk bekerjadan diperintahkan oleh Bapak Endri Selaku kepala Personalia untukmembuat Kronologis kejadian;Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Pihak Personalia mengeluarkan suratSkorsing dengan Nomor Surat Penggugat 376/HTH/PERS/X/2015 dan yangberisi tidak dapat bekerja selama enam hari dimulai dari tanggal 30 Oktober2015

dan berakhir ditanggal 5 November 2015 tanpa menerima gaji dariperusahaan;Bahwa setelah selesai masa skorsing Penggugat kembali bekerja padatanggal 6 November 2015, tetapi tidak diperbolehkan untuk membawa mobilsampai ada keputusan dari kepala Personalia;Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015 Penggugat menerimaSurat Pernyataan mengenai pembayaran ganti rugi kerusakan mobil senilaiRp102.600.000,00 (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincianPenggugat menanggung sebesar 65% =

Nomor 1109 K/Pdt.SusPHI/201715.16.17.18.19.20.Rp66.690.000,00 dan Penggugat menandatangani serta membuat suratpermohonan kemudahan dalam melakukan pembayaran ganti rugikerusakan mobil:Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Penggugat diperintahkan Bapak J.Hutahaean menghadap Bapak Endri selaku kepala Personalia untukmengambil Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Penggugat denganNomor Surat 069/HTHVPO/XII/2015 tetapi Penggugat tidak menyetujui dantidak bersedia menandatangani surat tersebut;Bahwa Tergugat

Dengandemikian menjadi jelas bahwa penyelenggara MUSDALUB DPD Partai GolkarKabupaten Banyuwangi adalah DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, yang juga berwenang mengesahkan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar KabupatenBanyuwangi hasil Musdalub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf cAnggaran Dasar yang menyebutkan bahwa "DPD Provinsi berwenang mengesahkanKomposisi dan Personalia DPD Kabupaten Kota".

Dengandemikian menjadi jelas bahwa penyelenggara MUSDALUB DPD Partai GolkarKabupaten Banyuwangi adalah DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, yang juga berwenang mengesahkan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar KabupatenBanyuwanei hasil Musdalub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf cAnggaran Dasar yang menyebutkan bahwa "DPD Provinsi berwenang mengesahkanKomposisi dan Personalia DPD Kabupaten Kota".

Dengandemikian menjadi jelas bahwa penyelenggara MUSDALUB DPD Partai GolkarKabupaten Banyuwangi adalah DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, yang jugaberwenang mengesahkan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar KabupatenBanyuwangi hasil Musdalub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf cAnggaran Dasar yang menyebutkan bahwa "DPD Provinsi berwenang mengesahkanKomposisi dan Personalia DPD Kabupaten Kota".

Vaneomelakukan pengecekan data karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) dari dataATT dan MSGP, setelah itu SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRINGmenemukan bahwa terdapat karyawan yang diduga tidak bekerja namun tetapmenerima gaji selanjutnya dari temuan SAKSI WAHYU WARDHANASEMBIRING tersebut diketahui Terdakwa mendaftarkan beberapa orangsebagai karyawan baru Buruh Harian Lepas (BHL) atau mengaktifkan kembalikaryawan BHL yang sudah tidak bekerja namun datanya masih ada di sistemMsGP melalui SAKSI NICO SETIAWAN selaku Personalia

PTKmelakukan pengecekan data karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) dari dataATT dan MSGP, setelah itu SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRINGmenemukan bahwa terdapat karyawan yang diduga tidak bekerja namun tetapmenerima gaji selanjutnya dari temuan SAKSI WAHYU WARDHANASEMBIRING tersebut diketahui Terdakwa mendaftarkan beberapa orangsebagai karyawan baru Buruh Harian Lepas (BHL) atau mengaktifkan kembalikaryawan BHL yang sudah tidak bekerja namun datanya masih ada di sistemMsGP melalui SAKSI NICO SETIAWAN selaku Personalia

Bahwa temuan SAKSI WAHYU WARDHANA SEMBIRINGtersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa, yang mana Terdakwamendaftarkan beberapa orang sebagai karyawan baru Buruh Harian Lepas(BHL) atau mengaktifkan kembali karyawan BHL yang sudah tidak bekerjanamun datanya masih ada di sistem MSGP melalui SAKSI NICO SETIAWANselaku Personalia Umum (PU) dengan melampirkan fotokopi Kartu TandaPenduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan fotokopi Buku RekeningTabungan yang telah diminta atau dipinjam dari orang lain

Halim, Sdr.Dudung dan Sdr.Sukamto yang dilimpahkankepada bagian Personalia (Bukti P 1) ;Bahwa inti dari surat tersebut pada point 3 di atas adalah pada tanggal 9 Mei2009 Tergugat telah lalai dan ceroboh dalam bekerja yaitu pada saat prosesproduksi Po No.6 25 barang Pattren AM / Harmoni item DIK sejumlah 1.350pcs dan Po No.5 113 Pattren Vioti item STK sejumlah 123 pcs rijek / rusakberat ;Bahwa akibat dari perbuatan kesalahan Tergugat, Penggugat menjadi sangatdirugikan yaitu pengiriman barang menjadi

untukdimintakan keterangannya terkait dengan kesalahan kerja yang telahdilakukannya sebaqaimana dirnaksud pada point 4 di atas ;10.Bahwa pada saat menghadap personalia Tergugat menjelaskan dan11mengakui dan membuat pernyataan kalau Tergugat memang telah melakukankesalahan kerja sebagaimana tersebut pada point 4 di atas (Bukti P 3) ;.Bahwa kesalahan kerja yang telah dilakukan Tergugat adalah termasukkategori kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Perjanjian KerjaBersama (PKB) PT.

Sukamto yangdilimpahkan kepada bagian Personalia adalah dalil yang sesat, tidak benardan cacat hukum ;. Bahwa sesat, tidak benar dan cacat hukum tindakan Penggugat denganSurat pelimpahan sebagaimana dimaksud karena tidak sesuai denganprosedural yang berlaku di PT. Daelim Indonesia (ditempat Penggugat) ;. Bahwa Sdr. Sukamto bukanlah pimpinan yang bekerja di bagian Tergugatdipekerjakan, karena yang menjadi pimpinan dimana Tergugat dipekerjakan adalah Sdr. Abdul Halim dan Sdr. Dudung ;.

Midin Hidayat AMD yang bekerja di bagian personalia dan Sdr.M. Ali Ibrahim yang bekerja di bagian Payroll yang juga menjabat sebagaipengurus Koperasi Karyawan PT. Daelim Indonesia pasca Sdr. AhidinHal. 11 dari 25 hal. Put. No.969 K/Pdt.Sus/2010Hidayat AMD dan M. Ali lorahim masuk menjadi anggota Serikat Buruh Metaldan EletronikGabungan Serikat Buruh Independen PT. Daelim Indonesiadengan rangkaian sebagai berikut :12.1.12.2.12.3.12.4.12.5.Pada tanggal 06032008 Sdr.M.

Ali lorahim yang bekerja dibagianPayroll dan Ahidin Hidayat yang bekerja di bagian personalia masukmenjadi anggota Serikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan SerikatBuruh Independen PT. Daelim Indonesia. (Vide Bukti T12) ;Sebelumnya M Ali lorahim adalah anggota SPMI PT. Daelim Indonesia.Beberapa hari setelah M. Ali lorahim dan Ahidin Hidayat masuk menjadianggota SBMEGSBI PT. Daelim Indonesia tepatnya pada tanggal 7Mei 2008 PT.

Daelim Indonesiadengan detail mulai masuk kerja, divisi kerja, dan rincian upah terakhir yangditerima perbulan sebagai berikut :Nama : Ahidin Hidayat AMDTc : 4484Jabatan : Officer pada bagian Personalia (umum)Upah Pokok : Rp.1.049.550, per bulanTanggal Masuk Kerja :01 September 1999 (Bukti P 4)Nama : M. Ali lorahimTc : 639Seksi : PersonaliaJabatan : Senior OfficerPayrollGaji Pokok : Rp.1.323.400Tunjangan Jabatan : Rp.93,070,Tanggal Masuk Kerja : 23 April 1992 (Bukti P5).Hal. 6 dari 49 hal.

Daelim Indonesia, bukan kepadapara penggugat dalam kedudukannya sebagai personalia di perusahaantergugat, bahkan tembusan surat tersebut pun tidak ada dibuat ataudisampaikan kepada para penggugat, sehingga secara hukum parapenggugat dalam kedudukannya selaku personalia perusahaan tergugattidak mengetahui adanya pengumuman tersebut;halaman 33 Paragraf 2:Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengetahui adanyapengumuman No.215/Prsh/DLVII/2008 tertanggal 17 Maret 2008 (P19/T7)dan alasan Tergugat

Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang bekerja di perusahaanPemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagai Personalia dan juga sebagaipengurus koperasi PT. Daelim Indonesia.7. Bahwa Ahidin Hidayat AMD sebagai wakil ketua koperasi PT. DaelimIndonesia dan M Ali lbrahim sebagai sekertaris koperasi PT. DaelimIndonesia.8. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008 Pemohon Kasasi dahulu Tergugatmembuat surat pemberitahuan No.215/Prsh/DLWUI/2008 yang ditujukankepada koperasi PT.

Daelim Indonesia dan surat tersebut diterima olehTermohon Kasasi dahulu Para Penggugat selaku wakil ketua koperasi PT.Daelim Indonesia dan juga staff personalia pada hari itu juga jam 17:20(Vide Bukti T7) yang intinya untuk pemotongan hutang anggota koperasikaryawan tidak dilakukan lagi diprogram payroll perusahaan;9.

(Vide bukti T8).Bahwa lalu kemudian pada tanggal 30 April 2008 Termohon Kasasi dahuluPara Pengugat lagi dan lagi mengulangi kembali perbuatan kesalahannyadengan tetap memotong gaji anggota koperasi pada periode gaji bulanApril 2008 melalui payroll;Bahwa Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat adalah pekerja yangbekerja pada bagian personalia yang notabene harus lebih mengertitentang hak dan kewajibannya terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugatdibandingkan dengan pekerja yang bekerja pada bagian lain

Anthony, Personalia Manager;Bahwa pada tanggal 24 November 2015, Kemal Ahmad disarankan olehdokter RS. Santo Yusuf untuk membawa Alikna ke rumah sakit yangmempunyai fasilitas PICU/NICU agar mendapatkan penanganan lebih lanjut;Namun demikian, dikarenakan rumah sakit rujukan yang mempunyaifasilitas PICU/NICU mensyaratkan adanya uang muka sebesar Rp. 10 juta,sedangkan sdr.

Champ Resto Indonesia milik Tergugat, sejak tanggal 22Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT. Champ Resto Indonesia;(BUKTI P9d)e. Pada tanggal 8 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 5,danmemberikansurat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor suratNomor 0029/CRI/PERSBDG/I/2016 kepada Penggugat 5, yang isinyapada intinya menyatakan bahwa Penggugat 5 diberhentikan bekerja dariperusahaan PT.

Champ Resto Indonesia milik Tergugat, sejak tanggal 8Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT. Champ Resto Indonesia;(BUKTI P9e)f. Pada tanggal 11 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 6,danmemberikansurat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor suratNomor 0033/CRI/PERSBDG/I/2016 kepada Penggugat 6, yang isinyapada intinya menyatakan bahwa Penggugat 6 diberhentikan bekerja dariperusahaan PT.

Champ Resto Indonesia milik Tergugat, sejak tanggal 11Januari 2016 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawan selakuManager Personalia PT. Champ Resto Indonesia;(Bukti P9g)h. Pada tanggal 8 Januari 2016, Tergugat memanggil Penggugat 8,danmemberikansurat Pemutusan Hubungan Kerja dengan nomor suratNomor 0032/CRI/PERSBDG/I/2016 kepada Penggugat 8, yang isinyapada intinya menyatakan bahwa Penggugat 8 diberhentikan bekerja dariperusahaan PT.

Champ Resto Indonesia milik Tergugat, sejaktanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Antonny Hernawanselaku Manager Personalia PT. Champ Resto Indonesia;(BUKT1 P9)j)33. Bahwa dalam Surat Pemutusan Hubungan tersebut, Para Penggugatdianggap melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan PT.

WIRA TANIK, berkedudukan di Jalan BrebekIndustri II No. 18, Sidoarjo;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya pada pokoknya atas dalildalil:1Bahwa Tergugat mulai bekerja kepada Penggugat di bagian Personalia

Rekonvensi) yangpada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa pada bagian ini Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkanPenggugat disebut Tergugat Rekonvensi;Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim halhal yangdiuraikan dalam jawaban pokok perkara di atas, dianggap terulang kembali disinisebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah karyawan tetap PT.Hartono Wira Tanik Sidoarjo sebagai Kepala Personalia

HRD) yangbekerja sejak bulan November 2006 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Personalia dengan pekerjaanseharihari, mengatur tentang manajemen perusahaan, termasuk membuat danmenandatangani perjanjian kerja antara perusahaan dan para karyawan;4 Bahwa selama bekerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telahmelaksanakan pekerjaan dengan baik, oleh sebab itu selama bekerja tidak pernahmendapat teguran maupun nota peringatan dari Pimpinan;5 Bahwa perkara

Karena itu tidak mungkin Direktur/Pengusaha memberisurat perintah kepada partnernya (Kepala Personalia) yang intinya agar semuakaryawan dikondisikan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK WT)dan kalau ada Direktur/Pengusaha yang berbuat demikian adalah Direktur/Pengusaha yang ceroboh karenanya jelasjelas bertentangan dengan undangundang;Seharusnya Majelis Hakim bersedia membuka mata hati dan memahami bahwasaat ini sangat populer apa yang disebut tenaga Out Sourcing (tenaga kontrakdari

Bahwa Penggugat mempunyai hak tagih uang pembayaran biayaperjalanan terhadap personalia pada lingkungan Universitas NegeriMakassar, pada tahun anggaran 2016, sebanyak : 140 Orang (seratusempat puluh orang), dengan tujuan perjalanan dari Jakarta keMakassar PergiPulang (PP), atas dasar Kesepakatan/Perjanjian KegaSama lisan dan tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I; Sehinggajumlah total hak tagih uang pembayaran adalah sebanyak Rp.354.430.400,00 (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus rupiah

penyelesaian hak tagin Penggugat melaluiatasan para tergugat, maupun Pimpinan Lembaga/Instansi UNMlainnya, yang sampai saat terahir setelah mengetahui adanyalaporan/pengaduan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, dansetelah kejadian pencairan dana biaya perjalanan dinas personil UNMtahun anggaran 2016/2017, "Qwod Noon"; tidak menanggapi atauHm 4 dari 15 Him Put No.292/PDT/2018/PT MKSmemberitahukan baik secara tertulis atau secara lisan atau baiksecara langsung atau tidak angsung melalui unsur personalia

StafPegawai di lingkungan UNM kepada penggugat, maupun melalui paraTergugat dalam kedudukan masing masing para tergugat sebagaiPegawai Negeri Sipil dan Turut Tergugat sebagai Pembina ataupengawas pada lingkungan personalia UNM, sebagai upayapenyelesaian hak tagih pembayaran Penggugat tersebut, Sehinggaselain para tergugat, maka Turut Tergugat pun lalai melakukan upayapenyelesaian hak tagih pembayaran uang penggugat, yang masihmenjadi tugas dan kewenangannya serta tanggungjawabnya dalamkedudukan

turut tergugat sebagai unsur Pembina atau Pimpinan danPengawas Personalia Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kerjaLembaga/Instansi UNM, oleh karenanya perbuatan para tergugatmaupun turut tergugat adalah melanggar hukum ;7.

(Vide Bukti P9).2 Bahwa seluruh Personalia Pengurus sebagaimana SK Nomor 07A/SKEP/DPPPKP IND/KS/IV/2012 tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplinPartai apalagi menerima sanksi baik dalam bentuk teguran lisan, tertulis,peringatan keras maupun penonaktifan/pemberhentian sebagai pengurus apalagisanksi pemberhentian sebagai anggota Partai, hal ini diatur dalam PeraturanPartai Nomor : 02 /PP/DPN PKP IND/IX/2014 tentang Disiplin Partai.3 Bahwa membaca berita dimedia massa mengenai dukungan PKP

Bahwa sebagaimana AD/ART PKP Indonesia yang telah disempurnakan padaKongres IV di Medan tanggal 18 21 April 2015, sangat jelas DPP PKPIndonesia hanya mempunyai wewenang mengesahkan pengangkatan danpemberhentian personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, sebagaimanaketentuan Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga PKP Indonesia.

KPU Kabupaten HST sebelum proses pendaftaran calon Bupati dan WakilBupati HST Tahun 2015 telah menerima Salinan SK Nomor 042/SKEP/DPPPKP INDKS/VII2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang Susunan Personalia16Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DKPPKP INDONESIA) Hulu Sungai Tengah Massa Bhakti 2011 2016 dariKPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Juli 2015, sejumlah satukepengurusan ( T.1); SK Nomor 042/SKEP/DPP PKP INDKS/VII2015 tanggal 21 Juli 2015tentang Susunan Personalia

Bukti T1 : SK Nomor 042/SKEP/DPP PKP INDKS/VII2015 tanggal21 Juli 2015 tentang Susunan Personalia Dewan PimpinanKabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DKPPKP INDONESIA) Hulu Sungai Tengah masa bhakti 2011 2016 dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25Hal. 25 dari 38 hal Put No. 26/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT2.3.4.26Bukti T2Bukti T3Bukti T4Juli 2015, sejumlah satu kepengurusan (fotokopi sesuai aslidengan email KPU Propinsi); Kepengurusan yang sah sesuai Surat Keputusan DewanPimpinan

Nasional Nomor 70/SKEP/DPN PKP IND/XI/2011tentang Pergantian dan Reposisi Pengurus Dewan PimpinanProvinsi Kalimantan Selatan Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (DPP PKP INDONESIA) Kalimantan SelatanMasa Bakti 20112016 (fotokopi sesuai Website dari KPUKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH11.AH.11.01 tahun 2015 tentangPengesahan Perubahan Susunan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga dan Susunan Personalia Dewan PimpinanNasional Partai Keadilan dan Persatuan

Dan akan dipanggil Tergugat untuk masukkerja kembali melalui pengumuman;Bahwa para Penggugat pernah diminta oleh Tergugat melalui Personalia agarmembuat lamaran baru dengan form surat lamaran sudah dipersiapkan perusahaan.Padahal para Penggugat sudah bekerja sebagai buruh di perusahaan Tergugat sejaktahun 2006. Personalia memberikan pilihan, jika tidak membuat lamaran baru danmenandatangani Perjanjian Kerja Harian Lepas, maka tidak dapat bekerja lagi diperusahaan Tergugat.

Bahkan sebagian para Penggugat pada saatmengisi form tersebut kalimatnya dibacakan oleh Staf Personalia, sehingga paraPenggugat hanya menuliskan saja. Setelah form lamaran ditulis dan ditandatanganioleh para Penggugat, maka Tergugat mengambil kembali form tersebut;Bahwa pada bulan Oktober 2009 sebagian buruh/ pekerja yang sudahdiliburkan, dipanggil masuk kerja melalui pengumuman, tetapi yang dipanggilmasuk kerja hanya buruh/ pekerja yang bukan anggota SBDI PT.

Adapun hasil Mediasi I adalah musyawarahditunda pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2010 karena perwakilan Tergugat tidakmembawa surat kuasa dari Tergugat;Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 telah dilakukan Mediasi ke II yangmenghasilkan kesimpulan bahwa para Penggugat tetap menginginkan agardipekerjakan kembali, tetapi perwakilan Tergugat melalui Personalia tidak dapatmemutuskan.

Tergugat justru menyatakan tidakdapat mempekerjakan para Penggugat dan tidak akan membayar kompensasi PHK.Pada saat itu, para Penggugat memberikan daftar nama berikut rincian kompensasiPHK (terlampir), sedangkan Tergugat melalui Personalia membawa dokumen tetapitidak ditunjukkan dalam forum mediasi tersebut dengan alasan rahasia.

Dalamketerangan saksi Endah Purwani, Ngatinem, Sugiyanti, FitriRima Wati dibawah sumpah menerangkan bahwa paraPenggugat diliburkan pada waktu libur lebaran & cutibersama sebelum lebaran 2009 dan akan dipanggil lagi, akantetapi setelah seluruh karyawan masuk, para PemohonKasasi/ para Penggugat tidak dipanggil, sehingga saksiEndah Purwani selaku Pengurus Serikat Buruh Dahlia(SBDI) menanyakan kepada Termohon Kasasi/ Tergugatmelalui Personalia dan disampaikan akan dipanggil yangbarubaru dahulu, akan

surat Keputusan DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama KotaKediri, Nomor : 46/KEP.DPC.PKNU.Kota.Kdr/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013adalah dikarenakan Surat Keputusan DPC PKNU tersebut dikeluarkan tidakmelalui proses sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga PartaiKebangkitan Nasional Ulama (PKNU) BAB V Pasal 24 ayat (3), ayat (5), ayat(6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) ;Anggaran Rumah tangga Partai Kebangkitan Nasional Ulama BAB V Pasale Ayat(3) : Pemberhentian Personalia

Dewan Pengurus Partai hanyadapat dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkanalasanalasan yang kuat secara organisatoir dan/ atau atas usulan DewanMustasyar ;e Ayat(5) : Pemberhentian secara tetap atau permanen personaliaDewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsung dalam forumpermusyawaratan tertinggi partat hanya dapat dilakukan melalui forumpermusyawaratan tertinggi luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggikhusus sesuai dengan tingkatannya;Ayat (6) : Personalia Dewan

dikembalikan kepada posisi semuladan dipulihkan nama baiknya ;Ayat (8): Apabila pembelaan diri personalia Dewan Pengurus Partaiyang dipilih secara langsung dalan forum permusyawaratan tertinggi Partaiyang telah diberhentikan diterima oleh forum permusyawaratan tertinggiPartai luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggi khusus Partai sesuaitingkatnya, maka kepada yang bersangkutan dikembalikan kepada posisisemula dan dipulihkan nama baiknya ;Ayat (9) : Apabila pembelaan diri Personalia Dewan

Pengurus Partaiyang bukan dipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggiPartai yang telah diberhentikan ditolak oleh rapat pleno Dewan PengurusPartai, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan secara tetapatau permanen ;Ayat (10) : Apabila pembelaan diri Personalia Dewan Pengurus Partaiyang dipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi partaiyang telah diberhentikan ditolak oleh forum permusyawaratan tertinggipartai luas biasa atau forum permusyawaratan tertinggi

khusus Partai sesuaitingkatnya, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan secaratetap atau permanen ;Ayat (11): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukandipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yangtelah diberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaandiri dalam rapat pleno Dewan Pengurus Partai, maka Personalia DewanPengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusanpemberhentiannya ;e Ayat (12): Apabila Personalia Dewan

Pada tanggal 20 maret 2017 Penggugat saya dipanggil oleh personalia,diberitahukan bahwa Penggugat dikenakan sanksi pasal 33, ayat 4,Peraturan Perusahaan (PP), yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)dengan kompensasi 50% dari kompensasi yang diatur dalam pasal 156Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat 24, ditawarkan oleh perusahaan kompensasi sebesar Rp. 28.323.486 (duapuluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluhenam rupiah), penggugat menolak.b

Tetty ada hubungan denganBPJS dan surat keterangan Rt setempat bahkan di alamat tersebut tidak adaklinik balai pengobatan ; Bahwa, Saksi setelah beberapa investigasi kemudian laporan kepada atasanperusahaan adanya hal tersebut dan ada ke ganyalan ; Bahwa, Saksi dilakukan oleh atasan masingmasing tidak terpaut padaSaksi ; Bahwa, Saksi tidak tahu karena saksi sebagai Staf Personalia ; Bahwa, Saksi tahu Penggugat Terakhir Bekerja Tahun 2017 ; Bahwa, Saksi Tidak Tahu ; Bahwa, Saksi tahu penggugat sudah

Tetty sering mangkir , karena sakit dan izin sakit daridokter dan ia menyerahkannya kepada Personalia ; Bahwa, Saksi tahu bahwa Penggugat kinerjanya buruk , absensi, penilaian kerja,6 bulan /1x ; Bahwa, Saksi tahu Sdri.

Tetty masuk bekerja tahun 2007 dan pada saat itu Saksibelum masuk , Saksi bekerja tahun 2009 Bahwa, Saksi tahu penilaian kinerja sudah ada yang di keluarkan berlangsungdan dimiliki oleh kepala regu baru diserahkan kepada saksi dan diserahkankepada personalia ; Bahwa, Saksi tahu mengenai penilaian selalu ada perubahan ; Bahwa, Saksi lakukan investigasi sejak tahun 2010, dan dari tahun tersebutPenggugat sudah sering absen , dan yang paling buruk pada tahun 2017 ; Bahwa, Saksi tahu kalau mangkir dipotong

gaji dan dikenai Sanksi apabila sakithanya farap saja ; Bahwa, Saksi tahu bahwa Penggugat sudah diberi peringatan dan itu tugasbagian personalia Bahwa, Saksi tahu Penggugat di phk karena ada pemalsuan surat dokter dankinerja buruk ; Bahwa, Saksi jika sudah di tanda tangani atau di paraf ; Bahwa, Saksi tahu Penggugat Terakhir Bekerja Tahun 2017 dan langsungdi PHK ; Bahwa, Saksi tahu karena pemalsuan surat dokter dan mendapat informasi daribagian Personalia ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan

., Jabatan Personalia PT. Sarana Baja Perkasa Sektor Perawangdan Antonius Romero Simarmata, SH., Jabatan Staf Personalia PT. SaranaBaja Perkasa Kantor Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10Agustus 2010 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;melawan:OSNER BERNARD SITOMPUL, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Pelabuhan RT.003/RW.001, Kelurahan P.

menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagaiTergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat selama 4 tahun yaitu sejak tanggal 20 Februari2006 sampai sekarang dengan jabatan supir dan menerima upah per bulannya sebesarRp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa pada tanggal 9 September 2009 Tergugat memberikan Surat Panggilan kepadaPenggugat untuk menghadap bagian personalia