Ucar Sls Wolo ino yo9Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demikemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas,dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbatnikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

:E55 5 pealArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:collie la See 15) aulball 6 55Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Hal. 8 dari 10 hal Pen 146/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut

halaman 121,yang berbuny/i:falioal bys Se Si le olay CajonArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 078/15/V/2007 tanggal 22 Mei2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan BiakKota Kabupaten Biak, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon : PEMOHON I.S.Mokodongan

Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Hal. 8 dari 11 hal Pen.76 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll ule So Wal wwlaall 235Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121

,yang berbunyi:= o s z . asle JL Lb i re ay ke play 2g HZ Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 49/04/VI/1998 Tanggal 03 Juni1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, KabupatenMadiun, adalah milik Para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut, yaitu nama Pemohon I, Misran bin Simin, tidak sesuaidengan

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@6NONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauaoYOCOdl Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:EOOON@6Y6 CaUA6&6CA6 Uda) CANBOUGID6ES AOa6ROAEdCaUad0UAOIOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.

Uycid sigh snuolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;10Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

No.5/Pdt.P/2017/PA.SjArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemenntah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf (d) dan (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:J)5z 5 allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celliccll le Gus C15) aulaall 2 5Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

Cs yiiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 206/29/IX/1999 tanggal 24 September1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang,Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa biodata Pemohon dan biodata Pemohon II yang tercantum dalamKutipan Akta Nikah tersebut, yaitu Pemohon : nama Supriyanto,tempat/tanggal lahir : Madiun/ 14 Mei 1978 dan

berkesimpulan bahwa anak para pemhon yang bernamaDina Mardiana binti Subadi dapat diberikan dispensasi untuk menikah denganseorang perempuan bernama Budiono bin Yamudi, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakimsependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybahWannazhaiir halaman 128 sebagai berikut :arbas) L bogie at JI We plo Yo a;Artinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya

berkesimpulan bahwa anak para pemhon yang bernamaDina Mardiana binti Subadi dapat diberikan dispensasi untuk menikah denganseorang perempuan bernama Budiono bin Yamudi, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang nomor 1 tahun 1974;15Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2013/PA.Smd.Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakimsependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybahWannazhaiir halaman 128 sebagai berikut :Artinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya

pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para pemhon yang bernamaDina Mardiana binti Subadi dapat diberikan dispensasi untuk menikah denganseorang perempuan bernama Budiono bin Yamudi, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakimsependapat dengan qaedah figqhiyah yang tercantum dalam kitab AlAsybahWannazhaiir halaman 128 sebagai berikut :Artinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya

P/2018/PA.Kab.Mn .cellicall ils Gyo AG aulaall 2 58Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny/i:istaall bigs Mie 5) le pla GnasArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/

(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah figih dalamKitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagaipertimbangan hukum sebagai berikut :aalocdL bogie arc JI le 19 ,s0ill12Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahantelah terpenuhi

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:cellicall le Gyo 15 aulaall 5Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Attell da ga He SI le plas atesArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Hal. 8 dari 11 hal Pen 104/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 60/08/III/2003 tanggal 03 Mei 2003 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun,adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa biodata

Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurutsyariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Cellacal) Gila gle athe wuildall 5.Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dlawalad igh Wes ol, Male dua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

Penetapan 0398/Pdt.P/2018/PA.BIMenimbang Bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atasdan dengan berpegang pada kaidah fighiyyah yang diambil alih dari KitabAsybah wan Nadhoir halaman 128, yang berbunyi :arbadl beio as Jl ale lol 8 yoiArtinya : Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan;Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penolakan wali Pemohon tidak terbuktimempunyai alasan hukum oleh karana itu. permohonan Pemohon cukupberalasan dan berdasarkan hukum

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@ONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauaoYOCO6ld Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:EOOON@6Y6 CaUAG&6CA6 UdA6) CANBOUGIB6ES AOa6ROAEdCaUad0UA6IOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.

padahal kalau kita buka sejarahNaga Saribuini, Desa termasuk Desa yang diperhitungkan, akan tetapi di tahun2017 ini desaku yang tercinta menjadi desa yang paling menyedihkan,diakibatkan para penjilat dan penipu akan tetapi semua itu karena pemimpindan pemuka adatnya penjilat serta kepemimpinan di desaku ini monopoli,sayang sunguh sayang rakyatnya juga belum sepenuhnya menyadari itu semuasemoga kelak nanti saudaraku yang ada di desa ini dapat menyadari akankebodohannya amin ya Allah. kemudian pada

padahal kalau kita buka sejarah Naga Saribuini, Desatermasuk Desa yang diperhitungkan, akan tetapi di tahun 2017 ini desakuyang tercinta menjadi desa yang paling menyedihkan, diakibatkan parapenjilat dan penipu akan tetapi semua itu karena pemimpin dan pemukaadatnya penjilat serta kepemimpinan di desaku ini monopoli, sayangsunguh sayang rakyatnya juga belum sepenuhnya menyadari itu semuasemoga kelak nanti saudaraku yang ada di desa ini dapat menyadari akankebodohannya amin ya Allah. kemudian pada

padahal kalau kita buka sejarah Naga Saribuini, Desa termasukDesa yang diperhitungkan, akan tetapi di tahun 2017 ini desaku yang tercintamenjadi desa yang paling menyedihkan, diakibatkan para penjilat dan penipuakan tetapi semua itu karena pemimpin dan pemuka adatnya penjilat sertakepemimpinan di desaku ini monopoli, Sayang sunguh sayang rakyatnya jugabelum sepenuhnya menyadari itu semua semoga kelak nanti Saudaraku yangada di desa ini dapat menyadari akan kebodohannya amin ya Allah. kKemudianpada

Pen.No.0097/Padt.P/2016/PA.KadrJIG 352Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll ls 0 oJ8i awlaall 55Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi

:aslaall bots fe Hl le ployl CofasArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah 366/24/1970 tanggal 12 September 1970 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMojoroto, Kota Kediri, adalah milik Pemohon dan pemohon II; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH , tempat tanggal lahir: 25tahun

tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakanpersetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah UshulFiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yangberbunyi sebagai berikut :arbadl beio as Jl ale elo 8 yasArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya

Penjelasan Pasal 49ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon patutdikabulkan;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlumengemukakan qaidah fighiyyah yang berbunyi:Fatally de gis Ac Mle ala) Ca patiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemas/ahatannya Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan

perlu mengeluarkan Penetapan dispensasikawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1angka 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) KompilasiHukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fighiyah sebagaimana tercantumdalam kitab Asybah wa anNazair, Jilid , hal. 121 yang diambil alin menjadipendapat Hakim yang artiya: Pemerintah mengurus rakyatnya

suaminyatidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanadimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telahmenyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksudpasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidahUshul Figh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128yang berbunyi sebagai berikut :arbaoh bois acl We pLYl 9 paiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya