Ditemukan 1775 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-12-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 Juli 2014 — Ir. Hery P. Muchrodji, MSc. >< PT. DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANA,Cs
18199
  • Rencana Penutupan Perseroan;Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 diadakan RUPSLB dengan agendayang diinginkan oleh TERGUGAT Il, namun dalam RUPS LB tersebutTERGUGAT Il selaku pemegang saham mayoritas walk out karenapermintaannya untuk mengagendakan pembahasan penutupan Perseroantidak diterima dalam RUPSLB sehingga RUPSLB tersebut tidakmenghasilkan apaapa, sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat No.16, Tanggal 28 Januari yang dibuat oleh Notaris ANDALIA FARIDA, S.H.,M.H.;Bahwa saham Ny.
    PST.29 Bukti P 2930 Bukti P 3031 Bukti P 3132 Bukti P 3233 Bukti P 3334 Bukti P 3435 Bukti P 35Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) ketiga PT. Dharmakarya Dhikaalambhanadengan Nomor: DKDA.001 /RUPSAI/2014 tertanggal 05Februari 2014 kepada Para Pemegang Saham PT.Dharmakarya Dhikaalambhana untuk RUPSLB yangdiadakan pada hari selasa tanggal 18 Februari 2014;Surat Nomor : 059/ESL/1/2014 tertanggal 14 Februari2014 berisi penolakan dari Ir.
    DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Kepada Direktur Utama Bapak Ir. HeryP. Muchrodji;Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANAtertanggal 22 Februari 2013 Kepada Ir. Hery PriantoMuchrodji MSc, selaku Direktur Utama dengan agendaPemberhentian Sementara Ir.
    Dharmakarya Dhikaalambhanatertanggal 11 Januari 2013 Perihal PermohonanPenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB);Undangan Rapat RUPSLB PT. DharmakaryaDhikaalambhana tertanggal 21 Januari 2013, dimanaRUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 28 Januari2013 dengan Agenda Rapat:1. Penyelesaian rencana penarikan saham sebagianpemegang saham;2. Rencana penarikan jaminan aset atas nama salahsatu pemegang saham;3. Dan lainlain;Surat dari Komisaris PT.
    DharmakaryaDhikaalambhana untuk RUPSLB yang diadakan pada hari Selasa tanggal 18Februari 2014, bukti P30 berupa surat Nomor: 059/ESL/1/2014 tertanggal 14Februari 2014 berisi penolakan dari Ir. Hery Prianto MSc, melalui Kuasahukumnya tentang pelaksaan RUPSLB Ketiga PT. DharmakaryaDhikaalambhana, yang dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2014, surattersebut dibacakan sebelum RUPSLB dimulai, bukti P33 berupa Surat Ny.Ridha Endarani Radinal selaku Komisaris PT.
Register : 10-04-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 September 2015 — STEVEN HAKIM;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.PT. GUSHER TARAKAN
9959
  • ,MLHL, DPI : AHU2 AH.01.01.2014 dan Nomor : AHU3AH.01.01.2014 tertanggal 6 Maret 2014, yang intinyamembatalkan Keputusan Tergugat Nomor : W1300167 HT.01.04TH.2006 tertanggal 22 Nopember 2006 dan KeputusanNomor: W138HT.01.10.53 tertanggal 15 Desember 2006 tentangkeputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 OktoberDalam Objek Sengketa, Tergugat memberikan penjelasan bahwadasar penerbitan Keputusan Nomor : AHU2 AH.01.01. 2014 danNomor : AHU3 AH.01.01.2014 tertanggal 6 Maret 2014 adalahPutusan Mahkamah
    yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untukmembatalkan keputusan tersebut ;Tidak terdapat adanya cacat substansi materi atas KeputusanNomor : W1300167 HT.01.04TH.2006 tanggal 22 Nopember2006 dan Nomor : W13HT.01.10.53 tanggal 15 Desember 2006,yang dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menerbitkanKeputusan Nomor : AHU2 AH.01.01.2014 dan Nomor : AHU3AH.01.01.2014, tertanggal 6 Maret 2014 hanya atas dasarPutusan Nomor : 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013 yangmenyatakan tidak sah keputusan RUPSLB
    sesuai Akta Nomor :17 tanggal 6 Oktober 2006, karena terdapat putusan lain yaituPutusan Nomor : 741 PK/Pdt/2009 dan Nomor : 742 PK/Pdt/2009, tanggal 25 Januari 2011 yang juga tercantum dalamPutusan Nomor : 340 K/Pdt/2013 tanggal 2 Juli 2013 yangmenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ataskeputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 OktoberBerdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur secara substansimateri atas suatu keputusan atau produk hukum perseroan telahdinyatakan tidak sah
    Tidak terdapat adanya cacat substansi materi yang dapat dijadikandasar dan alasan bagi Tergugat untuk membatalkan KeputusanNomor : W1300167 HT.01.04TH.2006 tanggal 22 Nopember 2006dan Nomor : W13HT.01.10.53 tanggal 15 Desember 2006 tentangpersetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkankeputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober2006 dengan menerbitkan Keputusan Nomor : AHU2 AH.01.01.2014 dan Nomor : AHU3 AH.01.01.2014, tertanggal 6 Maret2014, karena keputusan RUPSLB sesuai
    Tahun 2013 Tanggal 17Mei 2013; Demikian juga Putusan Nomor : 340 K/Pdt/2013 tanggal2 Juli 2013 hanya menyatakan tidak sah keputusan RUPSLBsesuai Akta Nomor : 17 tanggal 6 Oktober 2006 dan tidak otomatismembatalkan keputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor : 45 tanggal15 Maret 2012, sehingga keputusan RUPSLB sesuai Akta Nomor :45 tanggal 15 Maret 2012 adalah tetap sah dan mengikat denganSteven Hakim sebagai Direktur Utama mewakili Direksi bertindakuntuk dan atas nama Perseroan ; =" 20.
Register : 29-08-2022 — Putus : 21-06-2023 — Upload : 21-06-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 777/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Juni 2023 — Penggugat:
CYNTHIA HENDRAYANI
Tergugat:
1.PT. SINO CAPITALINDO
2.PT. OLIGO INFRASTRUKTUR INDONESIA
Turut Tergugat:
CHRIST LEON
963
  • Oligo Infrastruktur Indonesia (OII) pada RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah cacat hukum;
  • Menyatakan bahwa kedudukan Penggugat sebagai Direktur Utama pada Perseroan Tergugat II (PT.
    Oligo Infrastruktur Indonesia-OII) adalah tetap dan sah secara hukum;
  • Menyatakan secara hukum bahwa RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah cacat hukum;
  • Menyatakan secara hukum bahwa seluruh hasil keputusan RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah dinyatakan tidak sah;
  • Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.578.000,00 (satu juta lima ratus tujuh
Putus : 28-08-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 784 K/Pid/2018
Tanggal 28 Agustus 2018 — RUDY GUNAWAN, SE;
15291 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GKM, ditujukan kepada Bpk.Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017,perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani,ditandatangani oleh Sugeng Nugroho; Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megahtertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta,Jl. P. Mangkubumi No. 52, Yogyakarta; Asli Surat Nomor : 005/RUPSLBPS/JULI/2017 tanggal 07 Juli2017, ditujukan kepada Bpk.
    Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017,perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani,ditandatangani oleh Sugeng Nugroho;4. Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megahtertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta,JI. P. Mangkubumi No.52, Yogyakarta;5. Asli Surat Nomor : 005/RUPSLBPS/JULI/2017 tanggal 07 Juli2017, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani olehRudy Gunawan;6.
Register : 13-11-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 233/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 22 April 2015 — 1.DRS. RUDOLF M. PARDEDE,2.SARIATY PARDEDE.;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.PT. PERTEKSTILAN TD. PARDEDE
12335
  • Pertekstilan TumpalDorianus Pardede berdasarkan Akta Notaris No. 57 tanggal 21 Agustus2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.
    Hisar Pardede dipindahkankepada Ahli Warisnya adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak adarelevansinya dalam perkara aquo karena Para Penggugat selaku PemegangSaham seharusnya hadir dalam RUPSLB pada tanggal 21 Agustus 2014Halaman 31 dari 63 halaman Putusan No.233/G/2014/PTUNJKTdan mengajukan keberatan, akan tetapi Para Penggugat mengindahkan haksuaranya dalam mengikuti RUPSLB tersebut.
    Bukti P1 : Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus Pardedetertanggal 10 November 2014. (fotokopi dari fotokopi);2. Bukti P2 : Surat Undangan RUPSLB dari Emmy Pardede, Nomor::Is/PT.Pertks.TD.Pardede/ Plt.Direksi/VI/2014 tanggal 29 Juli2014.(fotokopi sesuai dengan aslinya);3. Bukti P3 : Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Maret 1982 Nomor 24tentang : Perubahan CV.
    Bukti P4 : Berita Acara RUPSLB PT. Pertekstilan TD Pardede dibuatdihadapan Erickson Napitupulu, SH , Notaris di Medan tanggal11 Agustus 2009 Nomor 16 . (fotokopi dari fotokopi);5. Bukti P5 : Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Pertekstilan TD Pardededibuat dihadapan Arsin Effendy, SH , Notaris di Depok tanggal16 November 2009 Nomor 26. (fotokopi dari fotokopi);6.
    Direksi/VI/2014, tanggal 29 Juli 2014,perihal Permohonan Tempat Penyelenggaraan AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). PT. Pertekstilan TD. Pardede (fotokopi darifotokopi);Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB). PT. Pertekstilan TD. Pardede, tanggal 4Agustus 2014 melalui Koran Harian sinar IndonesiaBaru. (fotokopi sesuai dengan printout);Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB). PT. Pertekstilan Tumpal Dorianus.Pardede Nomor 57.
Register : 24-05-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PT AMBON Nomor 10/Pid.SUS-TPK /2017/PT AMB
Tanggal 12 Juni 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
227247
  • Bank PembangunanDaerah Maluku.1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa(RUPSLB) Nomor 01/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 30April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan,Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan PengawasanDewan Komisaris PT. Bank Pemb. Daerah Maluku.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPembagian Laba Bersih PT.
    Bank Pembangunan DaerahMaluku Tahun 2013.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 03/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. BankPembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus KepadaKaryawan PT. Bank Pemb.
    Bank Pembangunan Daerah Maluku danMaluku Utara.1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 29 April 2015 tentangPenetapan Pengangkatan Direktur Utama PI. BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 05/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentangPengangkatan Direktur Umum PT.
    BankPembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus KepadaKaryawan PT. Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013 ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 06/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenyerahanKewenangan Kepada Dewan Komiaris PI.
    Bank Pembangunan Daerah Malukudan Maluku Utara ;1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 29 April 2015 tentangPenetapan Pengangkatan Direktur Utama PIT. BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 05/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentangPengangkatan Direktur Umum PT.
Register : 19-12-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 31-01-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK
Tanggal 31 Januari 2017 — TOPAN SATIR, SE.MM Bin SATO ARPAN
13161
  • Selanjutnyadana tersebut dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal28 Desember 2005;Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.
    Berdasarkan RUPSLB tersebut, disepakati bahwaprogramprogram = rincian + penggunaan dana penyertaan modalsebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Gubernur DIY No Kep197/KEP/2005 tanggal 20 Desember 2005 harus dilaksanakan danselanjutnya dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan(RKAP) PT AMlsehingga programprogram tersebut menjadi programyang wajib dan harus dilaksanakan Perusahaan pada Tahun Anggaran2006.Hal ini sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT
    Anindya Mitra Internasional No : 4Tanggal 9 Mei 2007;44.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra InternasionalNo. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;45.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor :7 Tanggal 26 Desember 2005;46.Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;47.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra InternationalNo. 9 Tanggal 18 Maret 2008;48.Foto copy Surat Direktur Utama PT.
    Anindya Mitra Internasional No : 4Tanggal 9 Mei 2007;44.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternasional No. : 9 Tanggal 29 Desember 2005;45.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya MitraInternasional Nomor :7 Tanggal 26 Desember 2005;46.Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;47.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya MitraInternational No. 9 Tanggal 18 Maret 2008;48.Foto copy Surat Direktur Utama PT.
    Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;89.Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 PerihalPermohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT AMI;90.Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008 Perihal: Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;91.Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal :Permohonan Penyelenggaraaan RUPSLB PT Anindya MitraInternasional.92.Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008perihal : Undangan RUPSLB
Putus : 28-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1580 K/Pdt/2018
Tanggal 28 Agustus 2018 — PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA lawan PT BARA PRIMA MANDIRI, dkk dan Notaris SITI SAFARIJAH, dkk
939569 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untuktidak mempergunakan keputusan RUPSLB 24 Agustus dan 21 September2012 dengan alasan apapun juga dalam menjalankan usaha Tergugat selama pemeriksaan atas gugatan ini masih berlangsung sampaiselesainya eksekusi atas Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapdi dalam perkara ini;3.
    Menyatakan RUPSLB 21 September 2012 yang menyatakanHalaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacathukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB tertanggal 21September 2012;5.
    Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegangsaham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyaikekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidakmelakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLBTergugat tertanggal 21 September 2012;5.
    Nomor 1580 K/Pdt/2018Mahkamah Agung;Bahwa untuk mengadakan suatu RUPSLB suatu perseroandiperlukan surat kuasa khusus, sedangkan dalam perkara a quo, /rrevocablePower of Attorney tanggal 11 Januari 2010 tersebut melanggar Pasal 1796KUHPerdata sehingga tidak dapat digunakan untuk mewakili Penggugatdalam RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012;Bahwa kuasa tanggal 11 Januari 2010 tersebut adalah bentukpengalihan saham dan hak suara Penggugat kepada Tergugat IX yangmerupakan badan hukum asing sehingga hal itu
    Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012 yangmenyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang sahamadalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apapun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat tertanggal 21 September 2012;5.
Putus : 21-02-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 136/PDT.G/2012/PN.SBY
Tanggal 21 Februari 2013 — 1. SOEDARSONO SOEGIH SLAMET (PENGGUGAT I) 2. INGGRIT SUDARSONO (PENGGUGAT II) 3. GUNADI SOEGIH SLAMET (PENGGUGAT III) 1. BAMBANG PRAMUKANTORO, S.P. (TERGUGAT I) 2. NURMAWAN HARI WISMONO, (TERGUGAT II)
18882
  • Adapun ketentuanketentuan UUPT yang telah dipenuhidalam RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut :e tata Cara penyelenggaraan : Bahwa RPUSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalamPasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh Pemegang Saham Perseroantelah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat I selaku kuasa dari PenggugatIl) ; Kuorum Kehadiran : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut
    seluruh PemegangSaham Perseroan telah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat H, Penggugat I selaku kuasadari Penggugat III) ; Kuorum Keputusan : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal87 ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh PemegangSaham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat seluruh agenda rapatdalam RUPSLB tersebut ;24e Pembuatan Risalah Rapat nya : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhhi ketentuandalam Pasal 77
    ayat 4 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut telah dibuatkan atau Notulenpada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh) dan ditandatagani olehseluruh peserta RUPSLB tersebut ;7.
    Bahwa dikarenakan RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuan UUPT maka sejakNotulen RUPSLB tersebut dibuat dan ditandatangani oleh peserta RUPSLB tersebut makahalhal yang diputuskan dalam RUPSLB tersebut adalah sah dan memilikikekuatan mengikat terhitung sejak tanggal ditandatanganinya NotulenRUPSLB tersebut walaupun tanpa ditindaklanjuti dengan penuangan kedalamsuatu akta Notaris.1.
    Sehingga pemindahan/pengalihan sahamsaham tersebuttelah sah dan berlaku mengikat terhitung sejak telah disetujui oleh RUPSLB yang ternyata dalamRisalah atau Notulen pada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh)tersebut dan penyerahan atau Levering yang telah dilakukan secara nyata sejakditandatanganinya 3 (tiga) buah surat Jualm Beli Saham tersebut oleh ParaPenggugat dan Tergugat ;a Bahwa agenda rapat dalam RUPSLB yang ternyata dalam Risalah atau Notulen padatanggal 26112010 (dua
Upload : 11-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PDT/2009
Liong Clief Perkasa dk; Djoni Widjaya
272206 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1105K/Pdt/2009mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di hotel LeDian, jalan Jenderal Sudirman No. 88, Serang, Banten;Bahwa salah satu agenda yang dibahas dalam rapat umum pemegangsaham luar biasa (RUPSLB) tersebut adalah mengenai laporan keuangan(neraca laba rugi) PT Kranindo Perjaya sejak tahun pembukuan 2000 sampaitahun pembukuan 2007;Permintaan Pemohon agar dilakukan pertanggungjawaban untuk laporankeuangan PT Kranindo Perjaya, tidak pernah dilaksanakan sehingga haltersebut
    Bahwa Permintaan audit sejak tahun pembukuan 2000~ telah diajukan olehPemohon dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB)yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2008 tersebut sebagai tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Negeri Serang No. 40/Pdt.P/2008/PNSrg, tanggal 28 Juli 2008 ;d. Bahwa Pemohon juga telah beberapa kali meminta kembali kepada Direkturdan Komisaris Utama untuk segera melakukan audit terhadap PT.
    KranindoPerjaya sejak diminta oleh pemohon dalam rapat umum pemegang saham luarbiasa (RUPSLB) hingga teakhir 03 Desember 2008 dan Direktur serta KomisarisUtama tidak juga menanggapi atau tidak melaksanakan audit terhadap PT.Kranindo Perjaya atas permintaan Pemohon sehingga karenannya ketuaPengadilan Negeri Serang berwenang untuk menetapkan mengenaipelaksanaan audit terhadap PT Kranindo Perjaya serta menunjuk kantorakuntan publik terdaftar tanpa terikat pada ketentuanketentuan Undangundang ini, atau
    Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2008 dilakukan RUPSLB di PT Kranindo Perjaya jalan Raya SerangJakarta, KM.01, No.03,desa Kalodran, kecamatan Walantakan, kota Serang, berdasarkananggaran dasar perusahaan No.29 Pasal 22 ayat 1 e, dimanaTermohon Kasasi telah diberi kesempatan 2 (dua) kali untukmenghadiri RUPS LB tidak hadir maka diputuskan RUPS LBsah dan mengikat, Vide Bukti T12;5.8.
    Bahwa hasil dari RUPS LB sebagaimana anggaran dasar perusahaanNo. 29 pasal 22 ayat 1 e memutuskan; bahwa keputusan rapat RUPSLB memutuskan agar Tn. Djoni Widjaya mengembalikan kompensasi (6unit Crane dan uang tunai 2 milyar rupiah) sesegera mungkin(maksimal 15 hari) dan audit tidak dapat dilakukan sebelumHal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 1105K/Pdt/20095.0.kompensasi dikembalikan;Bahwa dengan demikian penetapan Pengadilan Negeri SerangNo: 76/PDT.P/2009/PN.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 17-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2152 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — JANTO TANUMIHARDJA VS SUHADI, DKK
13591 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasil RUPSLB merupakan hasil kKesepakatan bersama yangberlaku sebagai undangundang bagi Para Penggugat dan Tergugatsebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPerdata;Halaman 12 dari 44 hal. Put.
    harus dilakukan juga melalui RUPS,Karena inti dari RUPSLB adalah pengalihnan saham yang diikuti denganperubahan pengendali perseroan, dalam hal ini Para Penggugat yangsemula sebagai pengurus karena mengundurkan/diberhentikan denganhormat tidak menjadi pengurus dan Tergugat dan Chardin Trinandadiangkat sebagai pengurus (direktur dan komisaris):Halaman 35 dari 44 hal.
    Tergugat harus tetap dilaksanakan, sedangkan syarat pembayaranyang dituangkan dalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/acesoir sajayang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu jual beli saham;Halaman 36 dari 44 hal.
    Bahwa lebih lanjut pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat bandingyang menyatakan ...... sedangkan syarat pembayaran yang dituangkandalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/accesoir saja yang mengikutiperjanjian pokoknya yaitu jual belli saham" merupakan pertimbanganhukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum.
    Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan TingkatBanding tidak satupun memberikan pertimbangan sehubungan denganklausul batalnya jual beli saham apabila Pemohon Kasasi tidak mampuatau tidak dapat melakukan pembayaran jual beli saham pada tanggalyang telah disepakati dan ditentukan oleh para pihak (Pemohon Kasasidan Para Termohon Kasasi) sebagaimana Berita Acara RUPSLB tanggal7 September 2012.
Putus : 04-06-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 K/PDT/2018
Tanggal 4 Juni 2018 — HENDRA SOENJOTO, selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT Multigroup Logistics Company VS AZWAR UMAR, dkk.
204114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, dan TergugatV untuk mengumumkan tentang pembatalan seluruh tindakan finansial,administrasi, dan korespondensinya dengan pihak ketiga terkait denganpenyelenggaraan dan hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 12 Juni 2014 yang cacat hukum;7. Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, danHalaman 2 dari 12 hal. Put.
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPSLB PT MLCyang dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuatoleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni2014 yang dibuat oleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. juncto Surat DirjenHalaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Padt/2018AHU Nomor AHU14906.40.22.2014 tanggal 20 Juni 2014;. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum;.
    Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi untuk patuh dan tunduk kepada keputusan RUPSLB PT MLCyang dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuatoleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni2014 yang dibuat oleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. juncto Surat DirjenAHU Nomor AHU14906.40.22.2014 tanggal 20 Juni 2014;.
    Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, danTergugat V untuk mengumumkan tentang pembatalan seluruhtindakan finansial, administrasi dan korespondensinya dengan pihakketiga terkait dengan penyelenggaraan dari hasil Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 12 Juni2014 yang cacat;.
    Juni 2014 dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni 2014, sedangkankedua akta a quo masih dalam sengketa sehingga Penggugat Konvensimasih mempunyai hak dan tanggung jawab selaku Direktur Utama danPenggugat Konvensi masih mempunyai standing menggugat selaku PTMultigroup Logistic Company;Bahwa Majelis Kasasi sependapat dengan Judex Facti PengadilanNegeri, bahwa Para Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi telah melanggarketentuanketentuan formal dari undangundang tentang Perseroan Terbatasdalam menyelenggarakan RUPSLB
Register : 25-10-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 27 Nopember 2019 — Pemohon:
Motohiro aoyama
Termohon:
1.KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
2.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
11830
  • AOYAMA MOTOHIRO, TerlapormenyuruhNotaris TAHMIDTIRTRAPRADJA, SH, Sp.1 menerbitkan RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbatas (RUPSLB) PT. KadotaTextile Industries Nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 yang kemudian RUPSLBtersebut digunakan untuk mendapftarkan ke KEMENKUMHAM yangsebelumnya PT. Kadota Textile Industries berubah menjadi PT. GunaKadota Manunggal dan RUPSLB tersebut menyatakan adanya perubahanpimpinan yang mana pada RUPSLB sebelumnya Presiden Direktur adalahMr.
    ALVONSIUS GUNAWAN sebagaimana RUPS LuarBiasa No. 73 tanggal 12 Desember 2011; adanya RUPSLB No 26 tanggal 04 Februari 2012 tentang pemberhentianSdr. SHANGKAR SUNDERDAS MANGHWANI sebagai Direktur dari PTKADOTA TEXTIL INDUSTRIES; RUPSLB Nomor 167 tanggal 21 Februari 2011, tentang pembeliansahamSdr. MOTOHIRO AOYAMA dari Sdr. OTONG TJANDRADINATAsebanyak 14 %, dengan jabatan sebagai Komisaris; adanya RUPSLB Nomor 64 tanggal 12 Juli 2011 tentang pembeliansaham Sdr. MOTOHIRO AOYAMA dari Sdr.
    Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakannya RUPSLB diPT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIES di Kawasan Industri Kabupaten Karawangadalah Sdr. NAREN MAANGHWANI, Sdr. SHANKAR SHUNDERASMAANGHWANI dan Kuasa Hukumnya Sdr.
    Bahwapada tanggal 16 Agustus 2018 pada saat pelaksanaan RUPSLB saksi datangpada pukul 08.17 Wib akan tetapi dari pihak pengacara KAZUTO HAYASHIyaitu Sdr. BENNY WULUR ternyata RUPSLB telah dilaksanakan dan parapihak sudah pulang.
    ., SP.1 tentang Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Register : 27-04-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 246/Pdt.P/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Maret 2018 — Pemohon:
PT UNGGUL MAKMUR UTAMA
Termohon:
1.VEERAS LIMITED HONGKONG
2.PT INTI OMAR MANDIRI
3.PT MULIA ANUGERAH SEJAHTERA
242327
  • Pantoru Mas dan menetapkan syaratsyarat laindalam RUPSLB tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 80ayat (1) UUPT.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanadimaksud Pasal 78 ayat (1) UUPT terdiri dari RUPS tahunan danRUPS lainnya.
    Pantoru Mas,merupakan masuk ke dalam kategori RUPS lainnya sebagaimanadiatur Pasal 78 ayat (4) UUPT, sehingga tatacara untukpenyenggaraan RUPSLB atas dasar permintaan pemegang sahamharus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2), (3), (4),(5), (6) dan (7) UUPT.Bahwa senyatanya dalam Permohonan a quo, Pemohon secaralangsung meminta diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untukmelakukan pemanggilan sendiri dan menyelenggarakan RUPSLB PT.Pantoru Mas dengan mendasarkan kepada Pasal 80 ayat (1)
    Permohonan Pemohon Mengandung Exceptio Litis Pendetis1.Bahwa Permohonan Pemohon a quo kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang memohon diberikan izin melakukanpemanggilan untuk menyelenggarakan RUPSLB PT.
    Pantoru Mas meminta ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk memberikan jijin kepada Pemohon untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Pantoru Mas dst ;Bahwa Permohonan Pemohon untuk diberikan jjin =melakukanpemanggilan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.
    Pantoru Mas maka Pemohonsebagai pemegang saham mewakili 1/10 atau lebih pemegang saham denganhak suara, meminta ijin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 PK/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — MIMI GUNAWAN THAMRIN, selaku Pemegang Saham 2.180 Saham PT Tritala Sakti Utama Motor, VS EFFENDI FERMANTO, Komisari Utama PT Tritala Sakti Utama Motor, DKK
9958 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TSUM, dan dihadiri oleh:e Termohon I, pemilik 2.180 saham;e Termohon Il, pemilik 2.180 saham;e Pemohon, pemilik 1.460 saham;tanpa dihadiri oleh Termohon , pemilik 2.180 saham, sehingga jumlah yanghadir dalam RUPSLB tersebut, adalah sebanyak 5.820 saham, yaitu72.75% dari seluruh saham PT. TSUM, padahal berdasarkan Pasal 22 ayat(1) huruf (a) Anggaran Dasar terakhir PT.
    TSUM disebutkan bahwa:Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebih dari % (tiga per empat) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkanPerseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini";Dengan demikian kehadiran pemegang saham pada RUPSLB PertamaPT. TSUM tanggal 17 Oktober 2013, tidak mencapai kuorum;Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat PT.
    TSUM yang kedua dilaksanakan dengan agenda yangsama dan dihadiri oleh:e Termohon I, pemilik 2.180 saham;e Termohon Il, pemilik 2.180 saham;e Pemohon, pemilik 1.460 saham;Tanpa dihadiri oleh Termohon Ill, pemilik 2.180 saham, sehingga jumlahyang hadir dalam RUPSLB tersebut, adalah sebanyak 5.820 saham, yaitu72.75% dari seluruh saham PT. TSUM, padahal berdasarkan Pasal 22 ayat(1) huruf (e) Anggaran Dasar terakhir PT.
    TSUM disebutkan:Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikatapabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya % (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroandengan hak suara yang sah;Dengan demikian kehadiran pemegang saham RUPSLB Kedua PT.
    TSUM;Selain itu, kami mohon agar keputusan RUPSLB yang sah, cukup disetujuidari jumlah suara yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 22 ayat (8) dalamAnggaran Dasar terakhir PT. TSUM, semula %4 bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, menjadi 2 bagian + 1, atau 50% + 1 dari jumlah suarayang dikeluarkan;16.
Register : 26-05-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 21 Nopember 2016 —
14646
  • Dana penyertaan modal dari Pemerintah DIY tersebutselanjutnya dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal 28Desember 2005;Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.
    Nomor : 9 Tanggal 29 Desember2005, yakni pada Berita Acara RUPSLB tentang Perubahan Anggaran Dasar PTAMI, di dalam Pasal 4, menyatakan bahwa : modal dasar yang semula Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000, (lima puluhmiliar rupiah) dan menyetujui setoran penempatan modalsebesar Rp14.474.000.000, (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;Bahwapenyertaan modal sebesar Rp 6.302.000.000, (enam miliar tigaratus dua juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam
    Selanjutnyadana tersebut dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal28 Desember 2005; Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.
    Berdasarkan RUPSLB tersebut, disepakati bahwa programprogram rincian penggunaan dana penyertaan modal sebagaimanaditetapbkan dalam Keputusan Gubernur DIY No Kep197/KEP/2005 tanggal20 Desember 2005 harus dilaksanakan dan selanjutnya dimasukkan dalamRencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT AMlsehingga programprogram tersebut menjadi program yang wajib dan harus dilaksanakanPerusahaan pada Tahun Anggaran 2006.Hal ini sesuai dengan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT
    Anindya Mitra Internasional No : 4Tanggal 9 Mei 2007;15.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional No.: 9 Tanggal 29 Desember 2005;16.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTI. Anindya Mitra Internasional Nomor :7 Tanggal 26 Desember 2005;17.Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;18.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra International No.9 Tanggal 18 Maret 2008;19.Foto copy Surat Direktur Utama PT.
Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 K/Pdt/2020
Tanggal 30 Juni 2020 — MUHAMMAD FAHRI AMINY VS 1. BUPATI BIMA, Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI,, DKK
16158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1517 K/Pdt/2020telah diubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017bertempat di Kantor PT. BPR Pesisir Akbar Desa Panda, KecamatanPalibelo, Kabupaten Bima, sebagaimana Uraian Risalah Hasil RUPSLB tanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh saya (Penggugat);Pertentangan dan ketidaksesuaian antara Dasar Hukum: POJK,Anggaran Dasar (AD) PT.
    BPR Pesisir AkbarKabupaten Bima (tanpa nomor surat) tanggal 13 Oktober 2017;Uraian Hasil Risalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan mencantumkan alasanalasan logis dan legalterkait keputusan Tidak Diperpanjang Masa Kerja Komisaris Sdr. M .Fahri Aminy, S.E., (Penggugat) oleh baik Komisaris Utama danDirektur Utama/Pemegang Mandat RUPSLB PT. BPR Pesisir AkbarKabupaten Bima tanggal 7 Oktober 2017;4.
    BPR Pesisir Akbar Kabupaten Bima berdasarkan pada RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2017 yang telahdiubah agenda rapatnya menjadi Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 7 Oktober 2017 bertempat diKantor PT. BPR Pesisir Akbar Desa Panda Kecamatan PalibeloKabupaten Bima, sebagaimana Uraian Risalah Hasil RUPSLBtanggal 7 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh Penggugat:b. Putusan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT.
Putus : 27-06-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/Pid/2011
Tanggal 27 Juni 2011 — BUDI SANTOSO SAROYO;
6692 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwimajaya Utama dan juga RUPSLB tersebut tidak dihadiri olehPT. Buana Utama Line sebagai salah satu pemegang saham PT. DwimaMandiri Jayatama, terdakwa Budi Santoso Saroyo melalui RUPSLB tersebuttetap mengambil keputusan yaitu saham PT. Dwimajaya Utama yang adapada PT.
    No. 54 PK/PID/2011N. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT.DMJ tanggal 4 Juni 2003 Notaris H. Yunardi, SH.;3. 1 (Satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 9 tanggal1372005 Notaris H.
    DMJ;5. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) notulen RUPSLB PT. DMJtanggal 21 April 2003;6. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 8 tanggal16122002 Notaris H. Yunardi, SH. tentangpengakuan hutang PT.
    Yunardi, SH., tentang pernyataan keputusan rapat PT.DMJ;b. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan denganaslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT. DMJ tanggal4 Juni Notaris H. Yunardi, SH.
    DMJ tersebutTerdakwa lakukan dengan cara melakukan RUPSLB pada tanggal 14 JuniHal. 19 dari 34 hal. Put.
Register : 27-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 29 September 2020 — PT. JAYA PACIFIC PROPERTINDO
453265
  • JAYA PACIFIC PROPERTINDO (PEMOHON) telahterlebih dahulu mengadakan RUPSLB dan telah memperolehHalaman 6 Nomor 32/Pdt.SusPailit/2020/PN Niaga Jkt.Pstpersetujuan dalam RUPSLB untuk mengajukan PermohonanPernyataan Pailit secara sukarela terhadap PEMOHON, sesuai buktibukti sebagai berikut: Akta Berita Acara RUPSLB No. 5 dari PT. KING SANDINTERNATIONAL;Bahwa Akta No.5 tersebut dibuat karena PT. KING SANDINTERNATIONAL adalah sebagai pemegang saham di PT.
    JAYAPACIFIC PROPERTINDO (PEMOHON);(Bukti P.15) Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 dari PT. JAYA PACIFICPROPERTINDO. (Bukti P.16)Kedua akta RUPS tersebut dibuat di hadapan IDING SUPANDI, SH.,MKn., Notaris di Tangerang, tertanggal 9 Maret 2020.Adapun isi keputusan RUPSLB PT. KING SAND INTERNASIONAL,antara lain:Menyetujui Permohonan Pernyataan Pailit Perseroan Terbatas(vide Bukti 15 halaman7)Dan isi keputusan RUPSLB PT.
    JAYA PACIFICPROPERTINDO telah terlebih dahulu mengadakan RUPSLB dan telahmemperoleh persertujuan dalam RUPSLB untuk mengajukan PermohonanPailit terhadap PT.
    JAYA PACIFIC PROPERTINDO (PEMOHON);: Fotocopy Akta No. 7, tertanggal 01 Agustus 2008, perihalBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), dibuat dihadapan RUSTIANAH, S.H., M.Kn.
    JAYAPACIFIC PROPERTINDO (PEMOHON);: Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lampung TimurNo.B.24/24/SK/IUPOP/2014, tanggal 11 November 2014;: Fotocopy Akta Berita Acara RUPSLB No. 5 dari PT. KINGSAND INTERNATIONAL;: Fotocopy Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 dari PT. JAYAPACIFIC PROPERTINDO;: Fotocopy adalah surat dari Badan Meteorologi Klimatologidan Geofisika Bandar Lampung, tertanggal 27 April 2015,tentang Keadaan Cuaca PT.
Register : 22-01-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9737
  • Bahwa Para Penggugat berdasarkan keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindotertanggal 8 Februari 2011 sebagaimana tertuang dalam akta No. 14tertanggal 8 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris YualitaWidyadhari, Sarjana Hukum tentang Pernyataan KeputusanRapat PerseroanTerbatas Jakarta Tourisindo,Penggugat diangkat sebagai Direktur Usahadan Penggugat Il sebagai Direktur Administrasi dan KeuanganPerseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, masingmasing
    Bahwa Para Penggugat berdasarkan keputusan RUPSLB PerseroanTerbatas Jakarta Tourisindo tertanggal 27 Januari 2015 sebagaimanatertuang dalam akta No. 27 tertanggal 27 Januari 2015 yang dibuatdihadapan Notaris Yualita Widyadhari, Sarjana Hukum tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo telahdiberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Usaha dan DirekturAdministrasi dan Keuangan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindoterhitung sejak tanggal 8 Februari 2015 dan diangkat kembali
    Bahwa oleh karena pengangkatan dan pemberhentian Para PenggugatPriode ke 1 didasarkan pada keputusan RUPSLB (Rapat UmumPemegang SahamLuar Biasa) dan pengangkatan dan pemberhentianPara Penggugat Priode ke 2 juga didasarkan pada keputusan RUPSLB(Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) yang dihadiri oleh SemuaPemegang Saham pada Tergugat, maka sudah seharusnya ParaPenggugat juga menempatkan selurun Para Pemegang Saham padaPerseroan Terbatas Jakarta TourisindoATergugat menjadi Pihak dalamPerkara ini;4.
    Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidakmenempatkan seluruh Para Pemegang Saham yang hadir pada RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakanpada tanggal 8 Februari 2011, tanggal 27 Januari 2015 dan tanggal 27Januari 2015 serta tanggal 12 Januari 2016, mengakibatkan gugatanPara Penggugat kurang Pihak, sehingga oleh karena gugatan ParaPenggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat di terima (No/NietOnuan klijke Verklaarrd);B.
    Bukti P4 : Fotocopy sesuai dengan Copyan Daftar imbalan Direksi PT.Jakarta Tourisindo berdasarkan Keputusan RUPSLB Tanggal25 April 2011;5. BuktiP5 : Fotocopy sesuai dengan Copyan Daftar Penghasilan DireksiPerseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Berdasarkan RUPSLB Tanggal 21 Juli 2014;6.