Ditemukan 1104 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 254/Pid.Sus/2019/PN Kag
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Wendhy Angraini, SH
Terdakwa:
1.Lucky Prasetyo Bin Umariyandi
2.Eko Prasetyo Hadi Bin Sukadi
312
  • Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa untuk mengetahuan pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut: Menurut Simon, VOS Pompemaupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalamStrafbaar feit adalah manusia artinya naturalijkke personen sedangkan hewandan badanbadan hokum (rech personen) tidak dapat di anggap sebagai subjecthukum (vide: Hukum Pidana Bagian Prof.
Register : 25-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 377/PID/2020/PT BDG
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : EDI ABDUL AZIS,SH
Terbanding/Terdakwa : MIDIN GINTING
278184
  • Nota Keberatan (Eksepsi) dari PenasehatHukum Terdakwa, perlu kita simak pengertian eksepsi atau exception adalahtangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukanterhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelanditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan.Dari pengertian tersebut, apa yang dapat diajukan dalam NotaKeberatan (Eksepsi), berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, Eksepsidapat diajukan dalam 2 (dua) hal yaitu :1.
Register : 30-05-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN BREBES Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bbs
Tanggal 12 Nopember 2014 — - RODIYAH Binti TULAP - NY.SITI ATIKOH Binti ALIPI
655
  • PengadilanAgama Brebes ;Dari uraian tersebut Justru PENGGUGATLAH YANG TELAHMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu telah memfitnahdan mencemarkan nama baik TERGUGAT,Oleh karena Posita dan Petitum Sangat kontradiksi, maka GugatanPenggugat OBSCUUR LIBEL, dan oleh karenya Gugatan PenggugatHARUSLAH TIDAK DITERIMA.Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan tidakjelasnya Petitum gugatan Penggugat, MAKA GUGATAN PENGGUGATTIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL baik dalil gugatannya maupunpetitumnya.19Kita simak
Register : 08-07-2011 — Putus : 14-12-2010 — Upload : 26-10-2011
Putusan PA MEDAN Nomor 928/Pdt.G/2010/PA.Mdn
Tanggal 14 Desember 2010 — Penggugat & Tergugat
391
  • 4Medan, dan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, sangat tidak masukakal kalau sebuah rumah tangga yang tidak harmonis, yang tidak rukundan damai akan dapat menjadikan anakanak berprestasi baik dalampendidikan, terlebih lagi Penggugat dengan Tergugat telah mempunyaiseorang cucu, dan telah mewalimatul urusykan dua orang putri/anakPenggugat dengan Tergugat;Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat yang menegaskan bahwa Tergugatsudah tidak peduli lagi dengan kehidupan rumah tangga Tergugat danPenggugat (simak
Register : 01-04-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 44/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : NGATIMAN Diwakili Oleh : DRS. EC . JUHRI ASRI, SH, S.SOS, MH
Terbanding/Tergugat I : Ketua RT Tiga Baru
Terbanding/Tergugat II : Lurah
Terbanding/Tergugat III : Camat
3329
  • Adapun kepala Pemerintahan daerah yang masih termasukHalaman 19 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMRdalam Pejabat Negara Menurut UndangUndang Aparatur Sipil Negarahanya sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;Penjelasan lebih lanjut dapat kita simak dalam ulasan berikut ini:DEFINISI PEJABAT NEGARAUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (" UUASN") tidak menyebutkan definisi Pejabat Negara;Selain itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh WICAKSANADRAMANDA
Register : 02-09-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS
Tanggal 8 September 2016 — DASMAR, S.Kep., Ns., M.Kes. Bin IDRIS
6937
  • Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.184) Fotokopi Keputusan Bupati Luwu No: 246/V/2012 TentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK,Petugas SAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa TahunAnggaran 2012;185) Fotokopi Keputusan Bupati Luwu No: 210/IlV2013 TentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK,Petugas SAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa TahunAnggaran 2013;186) Fotokopi Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor:900/405/RSUDBG/LW/V/2012 Tentang Penetapan PejabatPembuat
    ;181) 1 (satu) bundel Asli dokumen RKAKL APBN RSUD Batara GuruBelopa Tahun 2013;182) Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Ke1 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor: 2926/02404.4.01/23/2012 Tanggal 9 Desember 2011;183) Fotokopi Surat Pengesahan Revisi Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor i DIPA024.04.4.199446/2013 Tanggal 15 Mei 2013;184) Fotokopi Keputusan Bupati Luwu No : 246/V/2012 TentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK,Petugas SAI SIMAK
    Put. 45/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS.Petugas SAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa TahunAnggaran 2013;186) Fotokopi Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor:900/405/RSUDBG/LW/V/2012 Tentang Penetapan PejabatPembuat Komitmen Pada Lingkup RSUD Batara Guru BelopaTahun Anggaran 2012 Tanggal 23 Mei 2012;187) Fotokopi Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor:800/086/RSUDBG/LW/V/2013 Tentang Penetapan PejabatPembuat Komitmen Pada Lingkup RSUD Batara Guru BelopaTahun Anggaran 2013 Tanggal 08 Maret 2013;
Putus : 13-03-2013 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2513 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 Maret 2013 — DASMAR, S.Kep., Ns., M.Kes bin IDRIS;
8945 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2012;181) 1 (satu) bundel asli dokumen RKAKL APBN RSUD Batara Guru BelopaTahun 2013;182) Fotocopy Surat Pengesahan Revisi Ke1 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 2926/02404.4.01/23/2012tanggal 09 Desember 2011;183) Fotocopy Surat Pengesahan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 2013 Nomor DIPA024.04.4.199446/2013 tanggal 15Mei 2013;184) Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Nomor 246/V/2012 tentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, PetugasSAI SIMAK
    Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012;185) Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Nomor 210/III/2013 tentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, PetugasSAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013;186) Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor 900/405/RSUDBG/LW/V/2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat KomitmenPada Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012 tanggal23 Mei 2012;187) Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor 800/086
    Batara Guru Belopa Tahun 2012;1 (satu) bundel aslidokumen RKAKL APBN RSUD Batara Guru BelopaTahun 2013;Fotocopy Surat Pengesahan Revisi Ke1 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 2926/02404.4.01/23/2012tanggal 09 Desember 2011;Fotocopy Surat Pengesahan Revisi Daftar lsian Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 2013 Nomor DIPA024.04.4.199446/2013 tanggal 15Mei 2013;Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Nomor 246/V/2012 tentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, PetugasSAI SIMAK
    Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012;Fotocopy Keputusan Bupati Luwu Nomor 210/III/2013 tentangPenetapan KPA, Bendahara, Penguji SPM, Petugas SAI SAK, PetugasSAI SIMAK Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2013;Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor 900/405/RSUDBG/LW/V/2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat KomitmenPada Lingkup RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2012tanggal 23 Mei 2012;Fotocopy Keputusan Direktur RSUD Batara Guru Nomor 800/086/RSUDBG/LW/V/2013
Register : 02-12-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 249/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 April 2016 — AFIAT DJAJA NEGARA, dkk ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA, dkk
4655
  • Yang Anehnya lagi, Mabes Polri barumasuk dalam system Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangantahun 2012 yang didasarkan pada Lampiran Surat Keputusan MenteriKeuangan RI. Nomor. 246/KM.6/2012 bertanggal 11 September 2012.
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN MAUMERE Nomor 2/PDT.G/2016/PN Mme
Tanggal 14 Juni 2016 — -TUAN RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI -1. HOTEL PONDOK DUNIA LAUT / SEA WORLD CLUB HOTEL 2. CV. YASPEM SARANA 3. TUAN HEINRICH BOLLEN
17780
  • Padahal sesungguhnya dalilpada bagian inilah yang menjiwai dan meliputi dalildalil lain dan selebihnya.Mari kita simak riwayat yang sesungguhnya :Suatu ketika di akhir tahun 2005, Penggugat bersama istrinya datang melangcong keFlores.Mereka hendak menikmati pemandangan di Flores.Kemudian mereka melakukanperjalanan dari Maumere ke Labuhan Bajo pergi dan pulang.Mereka mengatakan kepadaTergugat III bahwa mereka menikmati perjalanan itu.Mereka juga membuat dokumentasitentang perjalanan mereka.Bahwa Tergugat
    Padahalsesungguhnya dalil pada bagian inilah yang menjiawai dan meliputi dalildalil lain danselebihnya.Mari kita simak kembali riwayat sesungguhnya yang Tergugat II uraikan pada BagianEksepsi poin 2 kurung 2) diatas.Oleh karena itu, seturut tata etika dan moral universal, apalalagi dalam tatanan moral danetika ketimuran yang senantiasa dipelihara dan ditaati secara baik, maka adalah merupakanperilaku yang aneh, ketika Penggugat tidak berterima kasih kepada Tergugat II danTergugat III.
    (vide uraian kami pada poin ..... di atas.Oleh karena itu, sesungguhnya diantara Penggugat dengan para Tergugat II dan TergugatIII, serta kegiatan Usahanya (Sea World Club) tidak ada permasalahan hukum.Jadi apabila Tergugat mengklaim bahwa telah ada perbuatan melawan hokum olehTergugat II dan Tergugat III, yang disimpulkan dari daya imajinasi Penggugat, adalahtidak benar dan tidak berdasar hukum;halaman 34 dari 77 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2016/PN.Mme. 12.Hal ini juga dapat kita simak pada dalil
Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 13 Juli 2015 —
396
  • PUTRI KENCANA5. 1 (satu) set daftar hadir pemasukan penawaran tanggal 9 Agustus 2011 6. 1 (satu) lembar Berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran tanggal 9 Agustus 2011h. 1 (satu) set Berita acara pembukaan kotak penawaran tanggal 9 Agustus 2011 dengan lampiran:1. 1 (satu) lembar daftar simak pembukaan penawaran tanggal 9 Agustus 20112. 1 (satu) lembar tanda berita acara penutupan pembukaan penawaran tanggal 9 Agustus 2011i. 5 (lima) eksemplar dokumen kualifikasi Perusahaan yang terdiri
    Mdn.1. 1 (satu) lembar daftar simak pembukaan penawaran tanggal 9Agustus 20112. 1 (satu) lembar tanda berita acara penutupan pembukaanpenawaran tanggal 9 Agustus 2011i. 5 (lima) eksemplar dokumen kualifikasi Perusahaan yang terdiri dari :. 1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. MANYABI GROUP1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. PUTRI KENCANA1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. RORO SADA RIZKY1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV.
    Roro Sada Rizky ;Bahwa saksi beserta tim membuka kotak penawaran untuk melihat daftarsimak setelah pemasukan penawaran, menurut saksi tidak adakekurangan (lengkap) terhadap daftar simak milik CV. Manyabi Group dansudah memenuhi syarat menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 ;Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan ditentukan selama 90 (sembilanpuluh) hari pada waktu penawaran ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapinya..
    Mdn.h.1 (satu) set Berita acara pembukaan kotak penawaran tanggal 9 Agustus2011 dengan lampiran:1. 1 (satu) lembar daftar simak pembukaan penawaran tanggal 9 Agustus20112. 1 (satu) lembar tanda berita acara penutupan pembukaan penawarantanggal 9 Agustus 20115 (lima) eksemplar dokumen kualifikasi Perusahaan yang terdiri dari :1.1. (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. MANYABI GROUP2.1. (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV. PUTRI KENCANA3.1 (satu) eksemplar dokumen kualifikasi CV.
    (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.CAHAYA PELITA3. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.MANYABI GROUP4. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.PUTRI KENCANA5. 1 (satu) set daftar hadir pemasukan penawaran tanggal 9 Agustus20116. 1 (satu) lembar Berita acara penutupan pemasukan dokumenpenawaran tanggal 9 Agustus 20111 (satu) set Berita acara pembukaan kotak penawaran tanggal 9Agustus 2011 dengan lampiran:1. 1 (satu) lembar daftar simak
    satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.CAHAYA PELITA3. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.MANYABI GROUP4. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan dokumen penawaran CV.PUTRI KENCANA5. 1 (satu) set daftar hadir pemasukan penawaran tanggal 9 Agustus20116. 1 (satu) lembar Berita acara penutupban pemasukan dokumenpenawaran tanggal 9 Agustus 20111 (satu) set Berita acara pembukaan kotak penawaran tanggal 9 Agustus2011 dengan lampiran:1. 1 (satu) lembar daftar simak
Register : 02-04-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN TARAKAN Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Tar
Tanggal 26 Januari 2016 — SITI FATIMAH >Melawan< 1. KOMANDO DISTRIK MILITER 0907 TARAKAN 2. PEMERINTAH KOTA TARAKAN Cq. PEMERINTAHAN KELURAHAN JUATA KERIKIL KOTA TARAKAN
15526
  • diperiksa ternyata dari foto copy ke fotocopy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T1.14 ;15.Foto copy Peta Lokasi lapangan tembak dan daerah pengawasan Yonif613/RJA, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telahdiberi materai cukup, lalu diberitanda T1.15 ;16.Foto copy Data Aset Tanah TNI AD di wilayah KODAM VI/Mlw, setelahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sertatelah diberi materai cukup, lalu diberitanda T1.16 ;17.Foto copy SIMAK
    Februari 1983 tentang jawabanpermohonan ijin menggunakan tanah untuk latihan tembak Yonif 613 rajaAlam dan surat Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) BulunganTengah Nomor.383/BGT/1983 tanggal 16 Maret 1983 tentang jawabanpermohonan ijin menggunakan tanah untuk lapangan tempat, sebagaimanaterlampir dalam bukti surat Tergugat I; Bahwa benar saksi pernah melihat bukti tersebut karena bukti surattersebut berhubungan dengan kerjaan saksi untuk mendata danmelaporkan semua aset milik TNIAD dalam laporan Simak
Register : 21-11-2017 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 842/Pdt.G/2017/PA.Ttd
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
141
  • Putusan Nomor 842/Pdt.G/2017/PA.TTDSaya sudah baca, simak, renungi dan coba memahami semua kalimat yangdibuatnya. Saya mengutip kalimat yang dibuat istri saya yaitu,siapapun ingin selalu dianggap benarBapak / ibu hakim, saya hanya menjawab pernyataan yang dibuat istrisaya secara logika.Mengapa sampai mempunyai dua orang anak baru ada ketetapan hatimembuat gugatan cerai ini jika saya berlaku kasar ?
Register : 19-06-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 103/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 2 Desember 2013 — PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,3.PT. GULA PUTIH MATARAM
10683
  • huruf (a) UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1960menyatakan "Hak Guna Usaha hapus karena jangka waktunya berakhirselanjutnya dalam huruf (e) nya menyatakanHak Guna Usaha hapus karenaditerlantarkan, hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam PeraturanPemerintah Nomor: 40 Tahun 1996, yaitu Pasal 17 ayat (1) menyatakan,Hak Guna Usaha hapus karena "dalam huruf a. berakhirnya jangka waktusebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Pemberian atauperpanjangannya dan "huruf e. karena diterlantarkan a) Apabila kita simak
Register : 30-11-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan PTUN KENDARI Nomor 38/G/2016/PTUN.KDI
Tanggal 20 April 2017 —
14759
  • Bahwa jika kita simak dalil posita gugatan Penggugat poin 1, jelasjelasmengarah pada peradilan perdata atau kewenangan absolute PeradilanUmum.
Register : 12-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 140/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
Suwarno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
165106
  • tercatat atas nama pemegang hak Departemen Pertahan RI (SekarangKementrian Pertahanan RI) dan telah tercatat dalam IKNNo.Reg.30733006 Simak BMN No.2.010.101.002 yang hingga saat inidipergunakan untuk kompleks Yon Arhanudse15 Kodam/Diponegoro;Halaman 31 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUNSMGTergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada halaman 6angka7 yang mendalilkan kepemilikan hak atas tanah dengan HakMilik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA Tahun 1960 adalah dalilyang tidak benar
    data fisik dan data yuridis yangdigunakan Departemen Pertahanan RI untuk mengajukan permohonanHalaman 32 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUNSMGhak adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, ditanggapi sebagai berikut; Bahwa tanah obyek perkara yang dimohonkan untuk diterbitkanSertipikat Hak Pakai oleh Departemen Pertahanan RI adalah tanahNegara bekas penyerahan Belanda yang secara fisik dan yuridis telahdikuasai oleh TNI AD sejak tahun 1950 dan telah tercatat dalam IKNNo.Reg. 30733006 Simak
Putus : 11-04-2013 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Sda
Tanggal 11 April 2013 — H.RUWADJI, dkk. L a w a n : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA disingkat MENHAN RI, dkk.
116215
  • Istilah IKN sekarang diubah menjadi SIMAK BMN(Sistim Informasi Managemen dan Akuntabilitas Barang Milik Negara). Dalil ini adalahbenar karena tanah sengketa telahdibebaskan ..............49dibebaskan melalui ganti rugi dari pemilik asalnya dengan anggaran dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut pasal 1 angka 10Undangundang Nomor tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menyebutkanBarang Milik Negara adalah Barang yang dibeli atau diperoleh dari beban APBN.
    Tanah sengketa dimasukkan sebagaiIKN yang sekarang bernama BMN karena diperoleh dengan beban anggaran dari APBNyaitu diperoleh dari pelepasan hak dengan ganti rugi atas beban anggaran dariAPBN ;Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, tanah sengketa merupakan Barang Milik Negara sehinggadidaftarkan dalam IKN yang sekarang bernama SIMAK BMN. Dengan demikianpendaftaran tanah sengketa dalam IKN/SIMAK BMN bukanlah kekeliruan administrasi ;27.
Register : 17-11-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 144/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 16 Desember 2016 — - RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI vs - HOTEL PONDOK DUNIA LAUT / SEA WORLD CLUB HOTEL, Cs.
13370
  • Padahal sesungguhnya dalil pada bagianinilah yang menjiwai dan meliputi dalildalil lain dan selebihnya.Mari kita simak riwayat yang sesungguhnya:Suatu ketika di akhir tahun 2005, Penggugat bersama istrinyadatang melangcong ke Flores.Mereka hendak menikmatipemandangan di Flores.Kemudian mereka melakukanperjalanan dari Maumere ke Labuhan Bajo pergi danpulang.Mereka mengatakan kepada Tergugat Ill bahwa merekamenikmati perjalanan itu.Mereka juga membuat dokumentasitentang perjalanan mereka.Bahwa Tergugat
    Padahalsesungguhnya dalil pada bagian inilah yang menjiawai dan meliputidalildalil lain dan selebihnya.Mari kita simak kembali riwayat sesungguhnya yang Tergugat Iluraikan pada Bagian Eksepsi poin 2 kurung 2) diatas.Oleh karena itu, seturut tata etika dan moral universal, apalalagidalam tatanan moral dan etika ketimuran yang senantiasadipelihara dan ditaati secara baik, maka adalah merupakan perilakuyang aneh, ketika Penggugat tidak berterima kasih kepadaTergugat Il dan Tergugat Ill.
    (vide uraian kami pada poin ..... di atas.Oleh karena itu, sesungguhnya diantara Penggugat dengan paraTergugat Il dan Tergugat Ill, serta kegiatan Usahanya (Sea WorldClub) tidak ada permasalahan hukum.Jadi apabila Tergugat mengklaim bahwa telah ada perbuatanmelawan hokum oleh Tergugat Il dan Tergugat Ill, yangdisimpulkan dari daya imajinasi Penggugat, adalah tidak benardan tidak berdasar hukum;Hal ini juga dapat kita simak pada dalil Penggugat halaman 4garis datar ketiga pada kalimat penutupnya,
Register : 18-09-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PA PACITAN Nomor 844/Pdt.G/2013/PA.Pct
Tanggal 18 September 2014 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
131
  • Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Posita Tergugat Poin3 terbawah sampai dalil Posita Poin 8 sebab Tergugat seakan akanmengalihkan Pokok Permasalahan dengan menyatakan Penggugatmelakukan perbuatan syirik dan musyrik ( menyekutukan Allah )justru sebaliknya kalau Tergugat membaca dengan simak dan telitidalil Gugatan Penggugat :a.Posita Poin 8 Hal. 3 dalam petikannya....oada tanggal 30Agustus 2010 hanya karena Penggugat tidak diperbolehkankeluar rumah sama sekali oleh tergugat,tapi karena nekatmenjalani
Putus : 22-07-2010 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160/B/PK/PJK/2007
Tanggal 22 Juli 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA,
2818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun jika kita simak kembali, Surat Menteri KeuanganNomor S995/MK.04/990 tanggal 20 Agustus 1990, Surat Edaran TerbandingNomor SE17/ PJ.5.1/1990 tanggal 1 September 1990 dan Surat Edaran TerbandingNomor SE08/PJ.532/1999 tanggal 24 Mei 1999 tidak mengenakan PPN atas jasakepelabuhanan untuk kapalkapal dalam jalur pelayaran internasional dengan alasandan dasar pertimbangan adanya kelaziman internasional, hubungan integral antarajasa kepelabuhanan dan pelayaran internasional, serta adanya pertimbangan
Register : 05-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PDT/2022/PT BNA
Tanggal 7 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat I : M. Ilyas Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
13678
  • Bahwa tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00067/Kuta Barat telahterdaftar dalam SIMAK BMN Kartu Identitas Barang (KIB) dengan KodeBarang: 2.01.03.04.001.2, Kode UAKPB: 012.23.07.344594.000.KD 22September 2021 di Kementerian Keuangan selaku pengelola seluruhBarang Milik Negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas bidangpertahanan dan sebelumnya telah diterbitkan Kartu Identitas Barang(KIB) dengan Kode Barang: 10110112935, Kode UAKPB:012230652046103000KP tanggal 8 Juli 2011, Kartu Identitas Barang(
    Bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor00067/Kuta Barat telah terdaftar dalam SIMAK BMN Kartu IdentitasBarang (KIB) dengan Kode Barang: 2.01.03.04.001.2, Kode UAKPB:012.23.07.344594.000.KD 22 September 2021 di KementerianKeuangan selaku pengelola selurun Barang Milik Negara yangdigunakan untuk melaksanakan tugas bidang pertahanan dansebelumnya telah diterbitkan Kartu Identitas Barang (KIB) denganKode Barang: 10110112935, Kode UAKPB: 012230652046103000KPtanggal 8 Juli 2011, Kartu Identitas
    Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00067/Kuta Barattelah terdaftar dalam SIMAK BMN Kartu Identitas Barang (KIB) denganHalaman 71 dari 76 Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BNAKode Barang : 2.01.03.04.001.2, Kode UAKPB : 012.23.07.344594.000.KD22 September 2021 di Kementerian Keuangan selaku pengelola seluruhBMN yang digunakan untuk melaksanakan tugas bidang pertahanandan sebelumnya telah diterbitkan Kartu Identitas Barang (KIB) dengan KodeBarang : 10110112935, Kode UAKPB : 012230652046103000KP