Ditemukan 2284 data
133 — 42
., Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah KabupatenManggarai, beralamat di Jalan Motang Rua Nomor: 01,Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggra Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.034.1/31/2019, tanggal 18 Januari 201 9;Halaman 1 dari9 Halaman, Putusan Nomor : 212/B/2019/PTTUN.SBYSelanjutnya
INDUNG TRI MARTANI, SH.
Terdakwa:
AHMAD SYAPRUDIN Alias AHMAD SYAFRUDIN Bin AJI ASNIASYAH.
123 — 20
DPPA SKPD : 1.20 04 01 15 12 5 2 kegiatan Study komparatif Pansus Peraturan Daerah , Inisiatif dan Non Raperda sebesar Rp. 9.109.231.000,- (Sembilan milyar seratus Sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Copy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 141 Tahun 2012 Tentang Penetapan Bantuan Jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2013;
- Telaahan Staff Subbagian Perundang-Undangan
Perundang-Undangan 11 Februari 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 621.000.200,-;
- Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 0042 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus Rancangan Perraturan Daerah sebesar Rp. 621.468.200,-;
- Telaahan Staff Subbagian Perundang-Undangan 27 Februari 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus
Perundang-Undangan bulan 11 Maret 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 577.730.000,-;
- Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 0092 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 577.730.000,-;
- Telaahan Staff Subbagian Perundang-Undangan bulan 25 Maret 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan
study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 69.757.500,-;
- Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 02 April 2013 Nomor : 0114 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 69.757.500,-;
- Telaahan S taff Subbagian Perundang-Undangan 09 April 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar
Perundang-Undangan bulan April 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 598.900.000,-;
- Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 26 April 2013 Nomor : 0158 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 598.900.000,-;
- Telaahan Staff Subbagian Perundang-Undangan bulan Mei 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study
Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/Ill.1952/BKD/2009 Tanggal 15 Mei 2009 Tentang Pengangkatan Kepala SubBagian PerundangUndangan Sekertariat DPRD Kabupaten KutaiKartanegara2. Copy Surat Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 175/ SK38/ 800/ I/ 2013tanggal 7 Januari 2013 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Pada Sekretariat DPRDKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013;3.
;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000,Halaman 9 dari 929 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Smr62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 0337 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus PeraturanDaerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 13.306.000,;Telaahan Staff Subbagian
;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan Penyempurnaan dan PenguatanAplikasi Legal Drafting Tahun 2013 sebesar Rp. 52.994.200,Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 0051 / NPD/ SETWAN/ 2013tanggal ..Februari 2013 kegiatan Penyempurnaan Aplikasi Legal Draftingsebesar Rp. 52.994.200,Telaanhan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan Penyempurnaan dan PenguatanAplikasi Legal Drafting Tahun 2013 sebesar
;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 0337 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus PeraturanDaerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 13.306.000,;Telaanan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif
;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan 11 Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.621.000.200,;Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 0042 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus RancanganPerraturan Daerah sebesar Rp. 621.468.200,;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan 27 Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah
Pembanding/Tergugat II : Ketua Tim Penyusun Peraturan Negeri Nusaniwe
Pembanding/Tergugat III : Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe duluhnya Penjabat
Terbanding/Penggugat : DOMINGGUS WATTILETE
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Mata Rumah de Soysa
Turut Terbanding/Tergugat IV : Walikota Ambon
188 — 138
Luhulima, SH jabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon, Taty H. Rahareng, SHjabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon, M.
Irwan Syah, SH jabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon dan Candro Aitonam, SH jabatan Staf SubBagian Fasilitas Telaah Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Kota Ambon, sebagai Turut Terbanding semula TergugatIV;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 79/PDT/2021/PT AMB26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;Berkas perkara
Terbanding/Tergugat : Bupati Bengkulu Utara Diwakili Oleh : USMAN WAHID SIREGAR, S.H.
74 — 35
;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan,Kesejahteraan dan Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia; 26.Nama >: WENDI ALAKAM, S.H.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukumdan Perikatan Sekretariat Daerah Kabupaten BengkuluUtara Hoo onan anno nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nanan nn7.Nama : REZA RIZKI, SIP, M.Si.
94 — 37
Surat Pernyataan Penggugat,tanggal 25 Juni 2007 (sesuaidengan aslinya) ; T35.Photo copy Berita Acara PengambilanSumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor2592.28/K8.R/KP/2010, tanggal 3November 2010 (sesuai dengan aslinya) ; T36.Photo copy Surat Tugas Penempatan KerjaNomor 0362/PL1.R2/KP/2015, tanggal 8April 2015 (sesuai dengan photoCOPYIYA) 5 nesennn nao eee n nen eene eens T37.Photo copy Surat Nomor 292/PL1.EL/KP/2015, tanggal 21 April 2015(sesuai dengan aslinya) ; T38.Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian
Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor 254/PL1.R12.2/KP/2015, tanggal 27 Mei 2015(sesuai dengan photo copynya);T44. Photo copy Surat Nomor 482/PL1.EL/KP/2015, tanggal 24 Juni 2015(sesuai dengan photo copynya) ; T45. Photo copy Surat Keputusan Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor 320.1/PL1.R12.2/KP/2015, tanggal 1 Juli 2015(sesuai dengan photo copynya) ; T46. Photo copy Rekapitulasi KehadiranPenggugat (Bulan Januari s.d.
Terbanding/Tergugat I : PT.BPR Universal Kalbar
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak
Terbanding/Turut Tergugat : Irvan Ariyanto
105 — 60
,Kepala Subbagian Advokasi IIB pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal:;6) Agus BudiantaKepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Kalimantan Barat;7) Marwandi SinagaKepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Pontianak;8) Ferry HidayatKepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNL Pontianak;9) Calvinus W.
., LL.M.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal;10) Erni Nuraeni Santosa, S.H., M.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal;11) Randika Yoga Perdata, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal;12) Arsy Febriya Wardani, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal;13) Margareta Windy Sinatra, S.H.Penanganan Perkara Tk
Ill pada Subbagian Advokasi IIB,Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal;14) Bernadeta RosarianaPelaksana pada KPKNL Pontianak;15) Ahmad Hilmi Khoirul ArifinPelaksana pada KPKNL Pontianak;16) Siska NadiaPelaksana pada KPKNL Pontianak; Hal 2 dari 56 hal Putusan No.69/PDT/2021/PT PTKBerdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU59/MK.1/2021, tanggal10 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak dengan No.153/SK.Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 2 Maret 2021selanjutnya disebut sebagai TERBANDING
PT. Rifan Financindo Berjangka
Tergugat:
CARMELITO JUNDIS SAGRADO
460 — 315
Amser Irawan Panjaitan yang bekerja diBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)sebagai Kepala SubBagian Penindakan Pelanggaran AdministratifIl pada Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulisdalam halaman 68 Putusan Arbitrase, menyatakan bahwaTERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, dalamkenyataannya TIDAK PERNAH diberi kesempatan oleh Sdri. Viradan Sdri.
Amser Irawan Panjaitan yang bekerja diBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)sebagai Kepala SubBagian Penindakan Pelanggaran AdministratifIl pada Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulisdalam butir 69.13. huruf a (2) Putusan Arbitrase, halaman 91,TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, telahmenyetorkan dana ke rekening terpisah (segregated account)PEMOHON KEBERATAN, Termohon Arbitrase, terlebin dahulusebelum
Amser lrawan Panjaitan yang bekerja diBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)sebagai Kepala SubBagian Penindakan Pelanggaran AdministratifIl pada Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulisdalam butir 69.13. huruf a (5) Putusan Arbitrase, halaman 91,menyatakan bahwa semua transaksi atas akun TERMOHONKEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase, tanpa ada instruksi dar!TERMOHON KEBERATAN, dahulu Pemohon Arbitrase.
Amser Irawan Panjaitan yang bekerja diBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)sebagai Kepala SubBagian Penindakan Pelanggaran AdministratifIl pada Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan,dalam persidangan tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana tertulisdalam halaman 91 Putusan Arbitrase, berdasarkan hasilpemeriksaan Bappepti terhadap PEMOHON KEBERATANditemukan kejanggalan berupa adanya perubahan password danSiapa yang membuat email Nasabah, namun yang pasti telahterbukti bahwa semua
SURYADINATA LBN GAOL, SH
Terdakwa:
CARLO EKO WIDOYOKO H.P PGL CARLO
78 — 14
pasien, Melakukan pengesahan transaksi piutang, Melakukanupdate bayar pada SIM (System Informasi Menajemen) Rumah Sakit,Menerima pendaftaran pasien rawat jalan, menerbitkan SEP (SuratEgibilitas Pasien) untuk pasien BPJS dan Menerbitkan Kwitansi (diluarjam kerja hari libur) dan tanggung jawab DONATUS SALAMANANG PGLDONATUS (terdakwa) bekerja sebagai kasir adalah Pelaksanaan tugassesuai dengan system metode prosedur yang telah ditetapkan olehpimpinan dan terlaksananya laporan yang teratur kepada kepala subbagian
mukapasien, Melakukan pengesahan transaksi piutang, Melakukan updatebayar pada SIM (System Informasi Management) Rumah Sakit,Menerima pendaftaran pasien rawat jalan, menerbitkan SEP (SuratEgibilitas Pasien) untuk pasien BPJS dan Menerbitkan Kwitansi (diluarjam kerja hari libur) dan tanggung jawab Terdakwa CARLO EKOWIDOYOKO H.P bekerja sebagai kasir adalah Pelaksanaan tugassesuai dengan system metode prosedur yang telah ditetapkan olehpimpinan dan terlaksananya laporan yang teratur kepada kepala subbagian
mukapasien, Melakukan pengesahan transaksi piutang, Melakukan updatebayar pada SIM (System Informasi Management) Rumah Sakit,Menerima pendaftaran pasien rawat jalan, menerbitkan SEP (SuratEgibilitas Pasien) untuk pasien BPJS dan Menerbitkan Kwitansi (diluarjam kerja hari libur) dan tanggung jawab DONATUS SALAMANANGPGL DONATUS bekerja sebagai kasir adalah Pelaksanaan tugassesuai dengan system metode prosedur yang telah ditetapkan olehpimpinan dan terlaksananya laporan yang teratur kepada kepala subbagian
110 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
FAJAR, SH, kewarganegaraan Indonesia, Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, beralamat di JI. Taman Surya No. 1 Surabaya.10. AHMAD RIZAL S, SH, kewarganegaraan Indonesia, Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, beralamat di JI. Taman Surya No. 1 Surabaya.11.MUHAMMAD, SH, kewarganegaraan Indonesia, Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, beralamat di JI.
AHRUL FAHZIAR, SH, kewarganegaraan Indonesia, Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, beralamat di JI. Taman Surya No. 1 Surabaya.14. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH, kewarganegaraan Indonesia,Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya, beralamat di JI.
43 — 14
., jabatan Kepala SubBagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat.2 Rizkyasri Suminar Putri, S.H., staf Sub Bagian HukumKPU Provinsi Jawa Barat.
132 — 81
., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; Kesemuanya berkewarganegaraan' Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sumenep, beralamat di Jalan. Dr.
DEDEN SETIAWAN
15 — 13
surat dan 3 (tiga) orang Saksi;Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan buktibukti yang diajukanPemohon sebagaimana tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat:Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tanggal,bulan dan tahun kelahiran merupakan data perseorangan yang merupakan subbagian
A B D U L L A H
Tergugat:
Kepala Desa Usar Kecamatan Plampang
215 — 106
;Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan PerundangUndanganSekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;4. Nama : Arif Rahman, S.H.;Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;5. Nama : Lita Restuwati, S.H.
137 — 67
gugatanPara Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 berarti telahterpaut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari yang jauhmelampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh hari) sepertiyang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 ;Bahwa namunpun demikian, oleh karena perkara a quo bukanlahsengketa tata usaha negara biasa yang menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi perkara a quo adalah sengketapemilihan dan/atau. sengketa tata usaha negara pemilihansebagaimana telah diuraikan pada subbagian
KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau 15 Nopember 17 NopemberKPU/KIP Kabupaten/Kota wajib 2015 2015menindaklanjuti putusan MA 1.2.8Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana subbagian 1.2Jawaban Tergugat ini, maka gugatan Para Penggugat telah nyatamelewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan ;Hal. 27 dari 94 Hal.
Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihanhasil Pemilinan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapanPasangan Calon terpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusanMahkamah Konstitusi ;Terkait dengan ketentuan ini, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 75/PHP.BUPXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari2016, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 seharisetelahnya, yaitu tanggal 26 Januari 2016 ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian
SuratGubernur ini justru memperlihatkan adanya salah satu kendala diluar kemampuan calon yang bersangkutan ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.2 tersebutdi atas, maka ternyata Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara a quo samasekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tudingan Para Penggugat;2.3.
Penggugat dalam gugatannya pada poin IV.TENTANG PELANGGARANPELANGGARAN TERGUGAT,angka 4 (halaman 15 Gugatan Para Penggugat), Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa (KTUN) ~ dituding tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindakCOIM Al j 22 on nnn nn nn nn nn nn nn nnn nnn nn nnn nn nen en eneBahwa terhadap tudingan sebagaimana angka 2.3.1 JawabanTergugat ini, Tergugat hendak menegaskan bahwa dari uraiansebagaimana tersebut pada subbagian
Terbanding/Tergugat : BUPATI KAUR Diwakili Oleh : DASRUL IMRAN, S.H.
178 — 67
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Sekretariat DaerahKabupaten Kaur; dan3.
36 — 21
,Jabatan : Kepala Subbagian HAM. Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Bali ;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183/402/HKTertanggal 21 Maret 2016;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahM@MbaCaj n= n= wn on nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn non nn nnn nen ne nn nee ec nnn oe1.
64 — 20
;Indonesia;Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;SURYO HADI WINARNO, S.H., M.H. ;Indonesia;Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;ZRPTJ MULYONO, S.H.,M.H. ;Indonesia;Kepala Sub Bidang Disiplin dan Perundangundangan pada Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Jawa Tengah ;Jalan Stadion Nomor 1 Semarang ;ILHAM PRIBADI, S.H.
Terbanding/Tergugat III : FORUM KOMUNIKASI PENGEMUDI TAXI PELABUHAN BARELANG (FKPTPB) yang diwakili oleh Joni Efrianto
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA BATAM
Terbanding/Tergugat II : FORUM PEDULI NASIB TAXI (FPNT) yang diwakili oleh OMO MARETTRALITTA
90 — 52
., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan HukumSetdako Batam;3. SITI JUAHIR, SH., Jabatan Kepala Sub BagianJaringan Dokumentasi Hukum Bagian HukumSetdako Batam;4. ASRIL, SH., Staf Bagian Hukum Setdako Batam;5. AGUS PERDANA, SH., Staf Bagian HukumSetdako Batam;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK3/HK/I/2015 tanggal 14 Januari 2015;YUSRON, SH.,MH., Kepala Kejaksaan Negeri Batam(Jaksa Pengacara Negara), berkedudukan di JI.
Terbanding/Tergugat : KEPALA WILAYAH SUMATERA UTARA KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
61 — 49
DINGIN TARIGAN;====Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata2Usaha dan Rumah Tangga;10.
11 — 0
UK.182/1/01/DNG.SMG11, tanggal 18Januari 2011, dari Kepala Distrik Navigasi Kelas II Semarang, Kepala SubBagian Tata Usaha, diberi tanda (P3); Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksisaksi yang di sidangtelah memberikan keteranan di bawah sumpah : 1.