Ditemukan 4005 data
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
266 — 59
, stressingnya bukansematamata dimaksudkan sebagai upaya untuk menghukum seberatberatnya terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi selaindaripada itu juga dimaksudkan sebagai upaya maksimal bagaimana untukmenyelamatkan kekayaan dan keuangan negara, oleh karena itu mengenaibagaimana upaya pengembalian kerugian negara dalam perkara ini jugamenjadi bahan pertimbangan tersendiri di dalam menentukan jenis danlamanya pidana yang akan dijatuhkan, yakni dengan sistem penjatuhanpidana yang berlapis
Mindaryu Partini, SH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL
187 — 51
1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 284 dari 340 Putusan Nomor ;8/Pid.SusTPK/2018/PN PtkPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan PenuntutUmum adalah berbentuk Subsidaritas, yaitu Suatu kareteristik penyusunan suratdakwaan berlapis
143 — 92
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanoleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah, maka akandipertimbangkan tterlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana faktafakta hukum di atas, kesemuanya telah memenuhi unsurunsur tindakpidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;331Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang disusun secara Berlapis
107 — 25
Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan kesimpulannya tentang ada atau tidak adanyakerugian negara, dilakukan proses pembahasan yang berlapis oleh pejabat terkait secaraberjenjang, yaitu datadata dari lapangan dikumpulkan, lalu dianalisa oleh tim audit lapangan itu,selanjutnya data dan hasilnya dikaji oleh atasannya lagi. Dan dalam halhal tertentu, maka analisaauditnya sampai ke BPK atau BPKP Pusat.
190 — 193
Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurangkurangnya dua alat buktiyang sah ;e Dan atas keterbuktian dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, hakimharus pula memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukansuatu tindak pidana dengan bentuk dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitusuatu tehnik penyusunan surat dakwaan berlapis
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
311 — 133
Sehingga berlapis sekalliperlindungan terhadap pengambil alihan penyitaan aset/kekayaanBUMN.Bahwa dalam sinergitas BUMN atau sinergitas penyelenggaranpemerintahan atau bersifat proyek strategis nasional, BUMN mendapathak preference untuk memperoleh proyek nasional, kecuali dengantegas disebutkan peruntukan kegiatan untuk koperasi kecil dan usahamenengah.Bahwa apabila BUMN dikatakan telah melakukan kesalahan prosedurapakah ada prosedur lain yang dapat ditempuh negara untukmemulihkan kerugian negara
95 — 15
Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP,Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuksubsidairitas/ berlapis, maka secara teori pembuktian Majelis Hakim akanmempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair atau yang utama terlebih dahulu,dimana apabila seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsidair tidakperlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidakterpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim harus lah membebaskan
141 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
jelas tidak disertai kualifikasi Tindak Pidana yangdijatukan didaiam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiperbarui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena frasa "tindak pidanakorupsi" yang dinyatakan Hakim dalam amar putusan tersebut tidak dapatmerujuk kepada satu Pasal Pidana yang diancamkan kepada Terdakwaberdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut.Bahwa Jaksa Penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap PemohonPK dahulu terdakwa dengan dakwaan berlapis
121 — 151
Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, dakwaan subsidair sebagaindiatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perub:atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TiPidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan PenUmum diformulasikan berbentuk subsideritas, yaitu. suatu karetepenyusunan surat dakwaan berlapis
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Yanuar Utomo, SH., M.Hum
532 — 2286
Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelahmemeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikutturunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Tanggal 15 Juli 2020 Nomor 104/Pid.SusTPK/2019/PN.JKT.PST dalam perkara Terdakwa tersebut, memberikanpertimbanganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yangdisusun secara berlapis
232 — 66
SITOHANG mengajukan permintaan uang(reimbursement) kepada SAMUEL THAHIR melalui SAMUEL HUTABARATMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yangbersifat alternatif, yaitu Dalam surat dakwaan ini Terdapat beberapa Dakwaanyang disusun secara berlapis , Lapisan satu merupakan Alternatif dan bersifatmengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya, yang mana Surat Dakwaan ini diDakwakan beberapa perumusan Tindak Pidana, tetapi pada Hakekatnya yangHalaman 349 dari 498 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.SusTPK
435 — 144
Terdakwa mengajukan permintaan uang (reimbursement) kepadaSAMUEL THAHIR melalui SAMUEL HUTABARATMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yangbersifat alternatif, yaitu Dalam surat dakwaan ini Terdapat beberapa Dakwaanyang disusun secara berlapis , Lapisan satu merupakan Alternatif dan bersifatmengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya, yang mana Surat Dakwaan ini diDakwakan beberapa perumusan Tindak Pidana, tetapi pada Hakekatnya yangmerupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan
1.BAMBANG WIDIANTO, S.H
2.BAGUS HANINDYO MANTRI, SH. MH
3.EDI SUTOMO, S.H
4.WAHER TARIHORAN, SH
Terdakwa:
NGUYEN HANH
645 — 0
T;
- KM BV 4552 TS mengibarkan bendera Vietnam, tidak memiliki dokumen kapal seperti Surat izin Pennagkapan ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia, menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring yang memakai rantai pengejut sebagai pemberat lk. 70 kg di bagian bawah jaring, beroperasi sampai dasar laut, kantong ikan berlapis dua, ditarik menggunakan dua buah kapal;
- Cara melakukan penangkapan ikan, salah satu ujung tali jaring diikat pada buritan kapal utama KM BV 4522 TS, kemudian kapal
AGUS JULIANTO PURNOMO , SH
Terdakwa:
ROFIK ASHARUDIN als ROFIK
157 — 166
1 (satu) switch on-off yang terhubung dengan kabel warna wijau;
6. Swab dan serbukan yang diambil pada dinding yang berlapis
179 — 38
Cetakan Kedua belas, EdisiKedua, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika 2009, hlm. 400404).Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan,dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif terdapat beberapa dakwaan yangdisusun secara berlapis, dimana dakwaan pada lapisan yang satu merupakanalternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
366 — 124
DEKI bilang ke saksi : iniMas titipan buat Bapak, kemudian saksi menerima titipan tersebutberupa bungkusan berlapis kertas coklat yang dimasukan dalam taskertas/paper bag yang isinya saksi tidak tahu, kemungkinan ituadalah uang, setelah itu saksi bawa ke rumah jabatan Bupati, karenaposisi pak Bupati ada dirujab, kemudian saksi langsung menyerahkanke Pak Bupati (Sdr.
256 — 107
Bahwa terkait istilah "imamimam" di Kemenag, terdakwa I maksudkan adalah mulaidari Menteri Agama, Sekjen, Dirjen berlapis kebawah.Hal. 515 dari 737 halaman.Putusan No.04/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Bahwa anggaran tambahan dari pagu indikatif pengadaan Al Quran dari sebesar Rp 9Milyar menjadi Rp. 59 Milyar adalah dianggap sebagai perjuangan dari senayan, danyang merubah anggaran tersebut adalah komisi VIII, melalui raker pada RDP.
119 — 63
Danterdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair,dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atasdakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnyaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;1. Unsur setiap orang :2.
208 — 62
Dan terdakwa harus dinyatakantidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas dakwaan yangdisusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan dakwaan subsidair ;1. Unsur setiap orang ;2.
149 — 66
Danterdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair,dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atasdakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnyaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;1. Unsur setiap orang :n menguntungkan diri ndiriorang lain atau suatu korporasi ;3.