Ditemukan 740 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asahan abraham abadan asuhan abasan abrahan assahan arsalan aasahan asbahan abahan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-12-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 25/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA
Tanggal 14 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSDIANA. Diwakili Oleh : T Fakhrial Dani SH
97 — 36
  • Untuk kredit pegawai, analisa kredit harus memastikan ke aslian danke absahan suratsurat dari instansi pemohon kredit;f. Data pemohon kredit yang harus dilakukan verifikasi adalah: umur,pangkat/ jabatan, rekening (mutasi dan saldo ratarata), gaji danpenghasilan lain, dan agunan.. Penelitian umur;. Verifikasi riwayat jabatan atau pekerjaan;. Verifikasi atas rekening fasilitas pinjaman;. Melakukan verifikasi terhadap kemampuan debitur untuk membayarfasilitas membayar.
    ;Bahwa proses pemberian kredit pada instansi tersebut dapat Saksijelaskan bahwa AO (Account Officer) menerima formulir penerimaan kreditdari calon debitur selanjutnya memastikan dan meneliti kelengkapanpengisian formulir permohonan kredit keterang pemohonkredit,selanjutnya melakukan verifikasi seluruh dokumen/ data pendukung,mencocokkan nama, alamat dan tempat tanggal lahir antara formulirdengan KTP calon debitur, selanjutnya untuk kredit pegawai, analisa kreditharus memastikan ke aslian dan ke absahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 PK/PDT/2017
Tanggal 22 September 2017 — OENARDY SUGIANLI vs 1. DENFIK DWI PUTRA, Ahli Waris IYUNG MAHMUD Almarhum, sebagai Termohon Peninjauan Kembali I; 2. Ahli Waris ATJENG TEDDY ALIAS TJONG SEN Almarhum bernama, LENI SONDARI, sebagai Termohon Peninjauan Kembali II; 3. UNAN GUNATA
49 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 514 dan Nomor 515 adalah bukan milik Termohon Peninjauan Kembali I;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti maupun Judex Jurisyang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali dkk menempati objekterperkara berdasarkan Putusan Nomor 57/1975/Perd.PN.Grt dan PutusanNomor 51G/1998/PTUN BDG dalam putusan perkara a quo telah dapatdipatahkan/diruntuhkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;Keberatan Kedua:Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah salah menafsirkan mengenaikepemilikan dan ketidak absahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-08-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3285 K/Pdt/2010
Tanggal 23 Agustus 2011 — NY.ELLI Melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR BANTEN CQ. BUPATI SERANG, dkk
166 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangakan mengenai keharusan menarik penjual sebagaiTergugat tidak bersifat mutlak atas alasan dasar dalil gugatan yangdiajukan oleh Penggugat ditujukan kepada ketidak absahan Sk MendagriNomor 550/DJA/1986.
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-11-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 29-08-2020
Putusan PN BITUNG Nomor 159/Pdt.Bth/2017/PN Bit
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat -EVI LIMUAT Tergugat -SULCE DONGGA -MUHAMAD SANUSI LACAKA
178 — 56
  • Hal ini tentunya membuat kesulitan bagi Pelawan untukmenyatakan ketidak absahan SHM No.409 atau SHM No.1315 karenaluas tanah dari pondasi dan bangunan pagar (objek sengketa/objekeksekusi) selain tidak disebutkan Penggugat dalam surat gugatannyasemula, juga tidak disebutkan letaknya berada pada sertifikat yangmana diantara sertifikat yang dimaksud.Bahwa cukup beralasan hukum untuk mengangkat sita eksekusiberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Jo BeritaAcara Sita Eksekusi yang telah diletakkannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 01-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/TUN/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — NILA KESUMA vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Nomor:128/KPTS/BAPEK/2015, tanggal 6 Oktober 2015 tentang PerubahanHukumanDisiplin atas Nama PEMOHON KASASI dariPemberhentian Tidak dengan Hormat menjadi PemberhentianDengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PagawaiNegeri Sipil (PNS).Bahwa, hal tersebut diatas jelas telan membuktikan adanyaKetidakjelasan mengenai apa sebenarnya yang diputuskan olehTERMOHON KASASI.Bahwa karena ketidak absahan Surat Keputusan TERMOHONKASASI tersebut karena dibuat dengan telah melakukan tindakanyang
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 10-08-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Lbj
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 43
  • peristiwa hukum jual beli yangtidak sah, karena peristiwa hukum Jual beli a quo tidak dilakukan dihadapanpejabat yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini Notaris atau Camatselaku Pejabat Pembuan Akta Tanah.Bahwa lagipula jual beli tanah sengketa dilakukan secara dibawa tangantersebut diduga fiktif dan manipulatif karena para Tergugat dapatmembuktikan bahwa ke 16 orang warga kampung Menjaga tidak mengakuikeabsahan proses jual beli tersebut.Bahwa oleh karena Tergugat dapat membuktikan ketidak absahan
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 22-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN TANJUNG Nomor 145/Pid.Sus/2015/PN.Tjg
Tanggal 22 September 2015 — REZA ERLANGGA Als ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI
26 — 42
  • adanya kecocokan antara identitas Terdakwadengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwadialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalamperkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke mukaPersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi ;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal inibersifat menerangkan ketidak absahan
Pengadilan PTA MATARAM Perdata Agama Waris Islam
Register : 30-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PTA MATARAM Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Mtr
Tanggal 10 Juli 2018 — RAUDAH BINTI BAPAK SEDAH X BAPAK SAETUN BIN BAPAK GUPUH
91 — 48
  • Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusannya padahalaman 109 s/d halaman 110 mengenai T.3.1 dan 1.3.2.Menurut Para Pembanding, bukti surat T.3.1 dan 1.3.2 berupa sertifikatyang sekalipun merupakan akte otentik, tapi kKedua bukti tersebut sudahdapat dibuktikan sebaliknya mengenai ketidak absahan cara perolehantanah sengketa yang disertipikatkan tersebut yaitu dengan cara melawanhukum, oleh sebab itu kedua bukti surat tersebut
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 18-12-2019 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA BEKASI Nomor 4679/Pdt.G/2019/PA.Bks
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 25
  • CobaPenggugat pelajari kembali, dalam membuktikan kebenaran terkaitnama ayah/nasab pada nama anak, Penggugat tidak dapat langsungmenggunakan identitas dokumen yang berupa Kartu Tanda Penduduk("KTP"), Kutipan Akta Pernikahan dan Kutipan Akta perceraian karenaapa, seorang anak yang lahir hal pertama yang dibuat oleh orangtuanya untuk membuktikan ke absahan dari anak tersebut secaraotentik adalah Akta kelahiran, barn setelah itu oleh Dukcapaildimasukan dalam Kartu Keluarga (KK) dan kemudian mendapatkanNomor
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 40/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 13 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : HJ. WA NAMBU Diwakili Oleh : LUWI SUTAHER,SH
Terbanding/Tergugat : MULIADIN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON
44 — 17
  • Tergugat justru membenarkan jikaLa Pulutja Bin Langguli adalah Pemuka Masyarakat Yang diakuioleh ayah Tergugat La Aihu yang saat itu menjabat sebagaiKepala Kampung Matanauwe, bahwa Lapulutja Bin Langgullimemiliki Tanah Perkebunan di Kampung Matanauwe, dimana haltersebut telah Relevan dengan Bukti Penggugat Pada P2 untukmemperkuat Bahwa La Pulutja Bin Langguli memiliki lahanPerkebunan di desa Matanauwe, Bahwa meskipun Bukti P2 atauT2 tidak diakui olen Penggugat dalam Tafsiran Kebenaran danKe Absahan
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 21-05-2008 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 06/PDT.G/2008/PN.DUM
Tanggal 21 Mei 2008 — PENGGUGAT : Baginda Raja Puyan VS TERGUGAT : Direktur Utama Pt Murini Wood Indah Indutri.
106 — 39
  • MURINI WOOD INDAH INDUSTRI tidak pernah diberikansurat penyerahn dengan perjanjian untuk izin HGU oleh masyarakat HUKUMADAT SUKU SAKAI BTHINBOTUAH yang berdomisili di Desa Harapan baru,Bhawa dari hasil pengukuran tersebut telah pula dibuat PETA, oleh TIMmasyarakat HUKUM ADAT yang ditandatangani oleh KEPALA SUKU SAKAIBATHIN BOTUAHdiketui oleh Kepala desa dan Ketua BPD HARAPAN BARU,kemudian turut pula bertanda tangan dari Kepala suku BATHIN SELAPANterhadp ke ABSAHAN LOKASI tanh milik ADAT yang terletak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 28-10-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs EDI PRIYANTO, SPd.,M.M;
103 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi supaya tidak bertentangan dengan undangundang Penggugat memastikan ke absahan kerjasama:1. Adanya permohonan kerjasama dari Dinas pendidikan dengan Nomor421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 Nopember 2009 Dengan diktum;a. Menjalin kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia;Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2013b. Mengikutsertakan PNS di wilayah Dinas Pendidikan KabupatenJember yang mempunyai kompetensi dan relevan untuk mengikutiprogram tersebut.;c.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Waris
Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 216/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 31 Juli 2017 — HUSNUL HAKIM melawan PT. BANK MEGA, Tbk dkk
49 — 11
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1061PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskanpula bahwa : "Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang. " ; k.
Pengadilan PN PEKALONGAN
Register : 07-12-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Pkl
Tanggal 17 Februari 2016 —
42 — 10
  • Peraturan Menteri Keuangannomor : 106/PMK.06/2013 Tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor :93/PMK.06/2010 Tetang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di Jelaskan pula bahwa : Penjual /Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadapkerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dan dokumen persyaratan lelangaBahwa dapat Tergugat II tegaskan, sesuai dengan pernyataan dari PT Bank MegaSyariah (Tergugat I) nomor PNY.067/BMS/ARDIV/04/14 tanggal 10 April 2014dan mengacu pada pasal
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 17-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 81/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : LIEM HALIM SIETIAWAN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANKJ MANDIRI TBK
Terbanding/Tergugat III : KEMENTRIAN KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat I : BENEDIKTUS BEKE
70 — 24
  • tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang di jelaskan bahwa : Penjua / pemilk barang bertanggung jawab terhadap GugatanPerdata maupun tntutan Pidana yang timbul akibat tiudakdipenuhinya peraturan perundangundangan dibidang Lelang .Bahwa selain itu Sesuai dengan pasal 16 ayat 3 Peraturan Menterikeuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dijelaskan pula bahwa : Penjual / Pemilik barang bertangung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketiudak absahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-10-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 PK/Pdt/2013
Tanggal 10 Oktober 2013 — NY. E L L I vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR BANTEN cq. BUPATI SERANG, Dkk
79 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, telah terpenuhi syarat formil pihak yang ditariksebagai Tergugat;Sedangakan mengenai keharusan menarik penjual sebagai Tergugat tidakbersifat mutlak atas alasan dasar dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugatditujukan kepada ketidak absahan SK Mendagri Nomor 550/DJA/1986, olehkarena itu, ditinjau dari urgensi gugatan tidak mutlak penjual sebagai pihak;Bahwa dalam perkara a quo penarikan pihak ketiga dalam hal ini ahli waris H.Djasman sebagai Tergugat tidak lagi dijadikan prinsip
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 930 K/Pdt/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — H. ABDULLAH MURSID VS SURTI binti SONANG, DKK
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan dalam dudukperkaranya, mengenai ketidak absahan Sarnap dan Nur Ali yang olehPara Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/semula ParaTergugat diajukan sebagai Saksi dimuka persidangan, karenamelanggar Pasal 1905, Pasal 1910 dan Pasal 1911 KUHPerdata;2.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 05-04-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018
Tanggal 4 Mei 2018 — Tarmian Leandoni Marbun, S.STHan Lettu Cku NRP 11120027280688
167 — 91
  • Bahwa benar' tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasisebagai berikut menguji kebenaran Wabku, memeriksakelengkapan wabku, dan melaporkan ke absahan Wabkukepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas danTanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaiberikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untukkeperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN padaSatker layanan dan dalam pelaksanaan seharihari bertanggungkepada Paku.4.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum Pemalsuan
Register : 01-11-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 245/Pid.B/2018/PN Lwk
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANDI TYAS TRI WIBOWO, SH
Terdakwa:
Abdul Muis Ladani
107 — 20
  • ,tidak memiliki Kompetensi sebagai ahli karena tidak mengetahui secara komprehensifmengenai regulasi pemerintah dibidang pendidikan, oleh karenanya keterangan ahlitersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk menentukan ketidak absahan ijazahdimaksud. Dan terlebin dahulu pula harus memeriksa dan mengadili siapa pelakupembuat ijazah palsu tersebut sehingga jika pemalsu ijazah tersebut sudah dihukummaka sebagai pengguna tentulah dapat dihukum.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 13 Juni 2019 — Perdata : - DIANSON Lawan - PT. LIFERE AGRO KAPUAS (PT.LAK)
170 — 257
  • Kesalahan inilahyang mengakibatkan ketidak absahan suatu perusahaan mengerjakan,menggunakan, dan/atau menguasai tanah milik Penggugat denganmaksud untuk usaha perkebunan.
    Kesalahan inilah yangmengakibatkan ketidak absahan suatu. perusahaan mengerjakan,menggunakan, dan/atau menguasai tanah milik Penggugat dengan maksuduntuk usaha perkebunan;11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sejak di tahun 2008 s.d. sekarangtidak taat hukum, membawa akibat Penggugat menjadi dirugikan selama +10 tahun ini. Adapun kerugian yang diderita Penggugatselama itu adalah :a.