Ditemukan 1579 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 331/PID/2021/PT SBY
Tanggal 19 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : ISDIANTO Als GENDUT ROSOK Bin ISLAN
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RIANTO Bin COKRO KUAT
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUYADI Bin Alm. SUTRISNO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ICHWAN KABALMAY, SH
15947
  • Putusan No. 331/PID/2021/PT.SBYBantuan : Beras (bansos 5 Kg.), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg. sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung, tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanaman bibitpisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran dana sesuai tepatsasaran, tidak
    menjabattidak ada dana hibah sejumlah tersebut ;Anggaran : Penanganan CORONA (C19) kurang lebih Rp.99.927.000,(Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)banyak yang fiktif, adalah tidak benar bukan bulan April 2020 tetapi pada hariRabu, tanggal 19 Mei 2020 dana Covid19 sejumlah Rp.100.626.800, sesuaiRAB Desa Brumbung, TA. 2020 tanggal 14 April 2020, Untuk penyalurananggaran sesuai dengan yang tertera di RAB tersebut dan dapatdipertanggungjawabkan ;Bantuan : Beras (bansos
    5 Kg.), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg. sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung, tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanaman bibitpisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran dana sesuai tepatsasaran, tidak ada unsur monopoli ;Halaman. 8 dari 17 Halaman.
Register : 10-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 24 /Pid.Sus.TPK /2016/PN.Dps
Tanggal 23 Nopember 2016 — KETUT SWIDITHA, AMaPd alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA
7719
  • dengan total jumlah Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);(5) 1 (satu) bendel bukti Pengeluaran Bendahara untuk Transport, Konsumsi dan Administrasi dengan total jumlah Rp. 2.027.000,- (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah);(6) 1 (satu) bendel bukti pengembalian sisa anggaran Pengadaan Barang yaitu : Baju Sekhe Gong Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Kain Kamben Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Udeng Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas Bantuan Hibah (Bansos
    , huruf , Pelaksana angka 4 RBNPenerima Bansos, butir g menyatakan Penerima Bansos diwajibkanmelaksanakan pekerjaan sesuai dngan proposal.Bab Ill Alur Bantuan dan Pelaksanaan kegiatan , huruf c,Penyalurandan Pencairan Dana Bantuan butir d, Larangan Penggunaan Danaangka 1) menyatakan Dana bantuan tidak boleh dipergunakan untukkepentingan di luar sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis,misalnya memberikan sumbangan, hadiah, uang terimakasih, uangbalas jasa, uang konsumsi, atau yang sejenisnya kepada
    Bab Il, Rumah Budaya Nusantara , huruf E, kriteria PersyaratanAdministrati dan Teknis, Penerima Bansos RBN harus memenuhikriteria sebagai berikut: angka 2 menyatakan telah melaksanakankegiatankegiatan perlidungan, pengembangan dan pemanfaatan nilaisejarah dan budaya sedikitnya dalam waktu 3 (tiga) tahu terakhir.2). Bab ll, Rumah Budaya Nusantara , huruf , Pelaksana angka 4 RBNPenerima Bansos, butir g menyatakan Penerima Bansos diwajibkanmelaksanakan pekerjaan sesuai dngan proposal.3).
    Bahwa saksi menerangkan dari laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana Bansos tahun 2013 oleh Yayaysan RumahBudaya Banda Sawitra Desa Kedis, Kecamatan Busngbiu KabupatenBuleleng tidak dibentuk Tim pelaksana pemanfaatan Bansos. Bahwa saksi menerangkan Dalam melakukan pengawasan terhadappelaksanaan pekerjaan atas Bansos RBN ini, kami meminta bantuankepada UPT.
    Dana Bansos untuk Yayasan Rumah Budaya Banda Sawitra DesaKedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng disetujui sebesarRp. 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).1.16.Drs. MADE PURNA.
    Rumah Budaya Nusantara sesuai PetunjukTeknis Bab Il Huruf angka 4 ditegaskan Penerima Bansos yaitu :a.Membuat dan menyampaikan surat pernyataan minat/proposalpermohonan bansos kepada Menteri Pendidikan danKebudayaan Up.
Putus : 28-04-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor: 18 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 28 April 2015 — MAAT Bin YURDI (Alm);
5415
  • Batola dan setelahmendapatkan informasi tentang Bansos tersebut bahwaKelompok Tani Kuripan Bersatu baru terdaftar sebagai kelompokternak pada Dinas Peternakan Kab. Batola. Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Bansos baruKelompok Tani Kuripan Bersatu mendaftar dan langsungmengajukan Proposal untuk mendapatkan Bansos tersebut danmenurut Informasi dari hasil rapat di Dinas Peternakan Propinsilalu oleh Kadis Peternakan Kab.
    Batola diperintahkan untukmemberikan informasi Bansos tersebut kepada Camat, KadesTabatan dan Tabatan Baru serta PPL Kec. Kuripan.
    Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab.
    Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab. Batola dan Programdari Bansos Tersebut adalah berupa Kegiatan PenyelamatanKerbau Betina Produksif Tahun 2011. Bahwa saksi tidak tahu darimana Sumber dana bantuan sosialtersebut berasal.
    Marabahan Kab.Batola, tujuaan saki menerima uang dari bansos tersebut yaituuntuk membantu tersangka membeli hewan kerabau sebanyak 2( dua ) ekor untuk kelompok Tani Kuripan Bersatu.
Register : 13-07-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
MEYER V. SIMANJUNTAK,S.H.,MH.
Terdakwa:
I WAYAN KICEN ADNYANA, S.E.
10456
  • rekening Bank BPD Bali cabang Klungkung dengan No rekening : 021.02.02.21822-1 (Pem Merajan Sri Arya Kresna BPD Bali Cabang Klungkung;
  • 1 (satu) lembar rekening koran terhadap No Rekening : 021.02.02.21822-1 Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan Dusun Anjigan Desa Getakan tertanggal 29 Maret 2015;
  • Slip penarikan tertanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan Rekapan Bansos
    /Induk Tahun Anggaran 2015 I WAYAN KICEN ADNYANA, SE Anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang mengajukan I WAYAN KICEN ADNYANA, SE ;
  • 1 (satu) buah kepingan DVD-R plus yang berisi kumpulan settingan-settingan stempel;
  • 1 (satu) lembar surat nomor : 400/2468/Kesra tanggal 7 Januari 2016 perihal Rekomendasi Bantuan Hibah dan Bansos yang ditanda tangani oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Drs.
    Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberianHibah dan Bansos Bersumber dari APBD;2.
    Perturan Bupati No 30 tahun 2011 tentang tata caraPenganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaanPertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan EvaluasiHibah dan Bansos;Halaman 54 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN.DpsDemikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan untuk dapatpertimbangan dan Keputusan bapak oleh penuntut umum saksimenerangkan benar rekomendasi dari SKPD terkait tersebut adalah yangdibutuhkan dalam proses pencairan dana hibah bansos sesuaidenganPermendagri
    Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberianhibah dan bansos bersumber dari APBD;Halaman 57 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN.Dps2.
    Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang PedomanPemberian hibah dan bansos bersumber dari APBD;2.
    Slip penarikan tertanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);16. 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan Rekapan Bansos/IndukTahun Anggaran 2015 WAYAN KICEN ADNYANA, SE Anggota DPRDKabupaten Klungkung yang mengajukan WAYAN KICEN ADNYANA, SE ;17. 1 (satu) buah kepingan DVDR plus yang berisi kumpulan settingansettingan stempel:;18. 1 (Satu) lembar surat nomor : 400/2468/Kesra tanggal 7 Januari 2016perihal Rekomendasi Bantuan Hibah dan Bansos yang ditanda tangani oleh PltSekretaris
Putus : 19-01-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — H. FITRI RIFANI, SH. MH Bin H. DARKANI SEMAN
459
  • Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 410 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010No. BKU 704 18 berkas Lengkap6. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.
Putus : 09-02-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2014/PN/Smg
Tanggal 9 Februari 2015 — Dra. Hj. Siti Nurmarkesi Binti Djumiat
6818
  • Rp. 1.300.000.000,- ;- Surat Bukti Pengeluaran tanggal 23 Februari 2010 ;- Berita Acara Penyerahan Dana Belanja Bansos Bantuan Keagamaan tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Siti Romelah, S.Ag dan Misriwarni dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs. Abd. Rohman, M.Hum ;- Surat Pernyataan dari Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs. Ab.Rohman, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An.
    Rohman, M.Hum selakuKepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag.Kesra) Setda Kendalmemerintahkan Siti Romelah, S.Ag selaku Bendahara PengeluaranPembantu) untuk mencairkan Dana Bansos sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan maksud untukmengganti uang Dana Bansos yang sudah diserahkan olehTerdakwa Dra. Hj. Siti Nurmarkesi kepada para penerima padabulan Januari dan Pebruari 2010 yang saksi Drs. Abd. Rohman,M.Hum pinjam dari saksi Anurohim.
    Rohman, M.Hum kemudian memerintahkan SitiRomelah, S.Ag untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 76.500.000,(tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Akmad Rikza,S.Sos selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2010 Siti Romelah, S.Agmencairkan Dana Bansos sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh jutarupiah) dan diserahkan kepada Akmad Rikza, S.Sos untuk diberikankepada lembaga penerima Bansos bulan Maret 2010, baik melaluiacara kunjungan Terdakwa Dra. Hj.
    MH,Drafttersebut dikembalikan karena saat itu Draft Pengajuan SK Bupatitentang Penetapan dan Penerimaan Dana Bansos tersebut belumada lampiran daftar penerima dan proposalnya .Bahwa pada tanggal 09 April 2010, Siti Romelah, S.Ag mencairkanDana Bansos sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) danatas perintah Drs. Abd. Rohman uang tersebut diserahkan kepadaAkhmad Rikza, S.Sos untuk diberikan kepada lembaga penerimaBansos bulan April 2010, baik melalui acara kunjungan TerdakwaDra. Hj.
    Rohman, M.Hum memerintahkan saksi SitiRomelah, S.Ag untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 76.500.000,(tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi AkmadRikza, S.Sos kemudian pada tanggal 09 Maret 2010, saksi SitiRomelah, S.Ag mencairkan Dana Bansos sebesar Rp. 70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi Akmad Rikza,S.Sos untuk diberikan kepada lembaga penerima Bansos bulanMaret 2010, baik melalui acara kunjungan Terdakwa Dra. Hj.
    MH,Draft tersebut dikembalikankarena saat itu Draft Pengajuan SK Bupati tentang Penetapan danPenerimaan Dana Bansos tersebut belum ada lampiran daftarpenerima dan proposalnya.Bahwa pada tanggal 09 April 2010, Siti Romelah, S.Ag mencairkanDana Bansos sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) danatas perintah Drs. Abd. Rohman uang tersebut diserahkan kepadaAkhmad Rikza, S.Sos untuk diberikan kepada lembaga penerimaBansos bulan April 2010, baik melalui acara kunjungan TerdakwaDra. Hj.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 23 Desember 2015 — SAID AMBRI,SH BIN ALI (ALM)
11025
  • Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebut Putusan No.51/Pid.Sus/2015/PN.Smr Page 34 35adalah Sdr. ARIZAL AKBAR SAYOGHA dan Sdr. M. RAHIM.
    Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim ; Bahwa setahu saksi yang mengantarkan surat permohonanpembatalan bansos/hibah tersebut adalah Sdr.
    Bahwa hasil rapat menyatakan akan menolak menerima dana hibahtersebut karena kesulitan dalam pembuatan LPJ nantinya.Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Setelahitu. saksi tidak mengikuti kembali perkembanganya. Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebutadalah Sdr.
    Kaltim terkait penyalurandana hibah/bansos tidak ada, sesuai dengan NPHD menjaditanggungjawab penerima hibah serta saksi tidak tahu adanya SK.Kepengurusan UKM Band Unmul yang fiktif dalam proposal pencairandana hibah UKM Band Unmul, ;Bahwa dalam penyaluran dana hibah/bansos tanggungjawab KPA (Ka.Biro Keuangan) dan PPTK (Ka. Biro Sosial) selesai ketika telahmenyerahkan dana hibah/oansos kepada penerima danahibah/oansos sesuai SK. Gubernur Kaltim.
    Para Saksitersebut tahu adanya penyalahgunaan dana bansos/hibah, karena SaksiDESWANTA pernah satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi FUADDARMAWAN. Saksi DARSANI jika berkunjung ke rumah Terdakwa dan SaksiFUAD DARMAWAN, sering bertemu dengan Saksi RUDY HARTAWAN sedangbersama Terdakwa dan Saksi FUAD DARMAWAN.
Putus : 06-05-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PT PALU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 6 Mei 2015 — SYAFRUDIN S PATTAH vs jaksa
4015
  • Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan; 6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonal melalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian
    SK program bansos revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 tetap
    Sigi tahun 2013;4 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasanpasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasanakreasi konsultan;5 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaanteknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasadengan CV khasana kreasi konsultan;6 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;7 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;8 3 lembar surat penyampaian SK program bansos
    Sigi tahun 2013;4 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisionalantara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasanakreasi konsultan;6 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;7 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8 3 lembar surat penyampaian SK program bansos
Putus : 11-05-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk
Tanggal 11 Mei 2015 — - Purnomo Bin Sanwiraji (Alm)
4610
  • Adapun tugas Tim Teknis tersebut adalah :1 Menyusun petunjuk teknis bansos pada kegiatan integrasi ternak dan tanamanTA 2012 dengan mengacu kepada Juklak dan Pedoman Teknis.2 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait.3.
    Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurangkurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan Menandatangani setuju dibayar padakwitansi.Bahwa Kuasa pengguna anggaran adalah Kepala Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Propinsi Lampung berdasarkan Pedoman Umum Direktorat Jenderal Peternakandan Keswan, Kementrian PertanianBahwa dana bantuan kegiatan bansos Integrasi Ruminansia itu merupakan anggaran dariAPBN tahun 2012.Bahwa dalam prosedur pencairan dana bansos ini langsung ditransfer
    ini.Bahwa kelompok tani mendapatkan informasi untuk mengadakan pertemuan Dinas.Bahwa kelompok tani Bumi Agung ditetapkan untuk menerima bantuan.Bahwa uang sebesar Rp 300.000.000, masuk langsung seluruhnya ke rekeningkelompok tani.Bahwa setelah kelompok tani Bumi Agung ini ditetapkan sebagai penerima bansos,saksi dipanggil terdakwa ke Dinas Peternakan dan dimintakan uang sebesar Rp24.000.000, sebelum dana bansos itu dicairkan ke rekening kelompok tani.Bahwa saksi, saksi M.
Putus : 23-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 23 Juni 2015 — MALINA YULI
7222
  • Batola dan setelahmendapatkan informasi tentang Bansos tersebut bahwaKelompok Tani Kuripan Bersatu baru terdaftar sebagai kelompokternak pada Dinas Peternakan Kab. Batola. Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Bansos baruKelompok Tani Kuripan Bersatu mendaftar dan langsungmengajukan Proposal untuk mendapatkan Bansos tersebut danmenurut Informasi dari hasil rapat di Dinas Peternakan Propinsilalu oleh Kadis Peternakan Kab.
    Batola diperintahkan untukmemberikan informasi Bansos tersebut kepada Camat, KadesTabatan dan Tabatan Baru serta PPL Kec. Kuripan.
    Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab.
    Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab. Batola dan Programdari Bansos Tersebut adalah berupa Kegiatan PenyelamatanKerbau Betina Produksif Tahun 2011. Bahwa saksi tidak tahu darimana Sumber dana bantuan sosialtersebut berasal.
    Marabahan Kab.Batola, tujuaan saki menerima uang dari bansos tersebut yaituuntuk membantu tersangka membeli hewan kerabau sebanyak 2( dua ) ekor untuk kelompok Tani Kuripan Bersatu.
Register : 13-12-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 137 /Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 19 Maret 2014 — JAJA DARMAJA Bin CAHRIK
5311
  • kurungan.Membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.133.000.000,(seratus tiga puluh tiga jutarupiah ) apabila tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut paling lama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, makaharta bendanya disita oleh Jaksa atau dipidana penjara selama 6(enam) bulan.Menyatakan Barang Bukti berupa :1 (astu) bundel Copy Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) APBNP TA 2010 ;1 (satu) bundel Copy Panduan Singkat Pelaksanaan Transfer Dana Bansos
    IKA DHAMAYANTI dengan Sdr.JAJA DARMAJA mengenai kesepakatan pemakaian tanah untuk kandang sapikelompok Tani Mandiri Rahayu tanggal 01 Nopember 2010.3 (tiga) lembar Copy Sosialisasi Pelaksanaan APBNP dan Dana Bansos PLATahun 2010 Nasional tanggal 25 Oktober 2010.1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan UPPOAPBNP 2010 Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kelompok TaniMandiri Rahayu, Majalengka 20 Maret 2010.1 (satu) lembar Daftar Kelompok dan Kepemilikan Lahan Kelompok
Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 21 April 2016 — FUAD DARMAWAN BIN SUDIRMAN
18837
  • Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;k. Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;l. Foto Copy SK. Kepengurusan UKM Band Unmul No.: 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013;m. Foto Copy KTP a.n. TAUFAN INDRANATA dan a.n. MUHAMMAD HILMI;n. Foto Copy NPWP a.n. TAUFAN INDRANATA;o. Foto Copy Kartu Contoh tanda Tangan;p. Foto Copy Slip Pengambilan Uang 4 (empat) lembar);q.
    Selanjutnya, pengurusUKM Band Unmul periode 20132014 mengirimkan Surat PermohonanPembatalan Bansos/Hibah Nomor: 008/F/UBUM/IX/2013 tanggal 11September 2013 ke Kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim.
    Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebutadalah Sdr. ARIZAL AKBAR SAYOGHA dan Sdr. M. RAHIM.
    Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim ; Bahwa setahu saksi yang mengantarkan surat permohonanpembatalan bansos/hibah tersebut adalah Sdr.
    PutusanNo.53/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr Page 40 AL Bahwa hasil rapat menyatakan akan menolak menerima dana hibahtersebut karena kesulitan dalam pembuatan LPJ nantinya.Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Setelahitu. saksi tidak mengikuti kembali perkembanganya. Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebutadalah Sdr.
    Kaltim terkait penyalurandana hibah/bansos tidak ada, sesuai dengan NPHD menjaditanggungjawab penerima hibah serta saksi tidak tahu adanya SK.Kepengurusan UKM Band Unmul yang fiktif dalam proposal pencairandana hibah UKM Band Unmul, ; Bahwa dalam penyaluran dana hibah/bansos tanggungjawab KPA (Ka.Biro Keuangan) dan PPTK (Ka. Biro Sosial) selesai ketika telahmenyerahkan dana hibah/oansos kepada penerima danahibah/oansos sesuai SK. Gubernur Kaltim.
Register : 08-05-2012 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN PASANGKAYU Nomor 20/PID.B/2012/PN.Pky
Tanggal 10 Juli 2012 — ANDI SUDIRMAN Alias ANDI SUDI Bin PUANG MATTO
8124
  • .- 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/052/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.- 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REK-PSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan area tanaman pangan TA. 2011.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.6.
    sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatanperluasan areal sawah.e 3 (tiga) lembar addendum perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/ADDPSP/XII/2011tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa transferuang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.e 4 (empat) lembar laporan pertanggungjawaban keuangan ke II (dua) kegiatan percetakansawah lokasi Desa Pedanda, kelompok tani Maju Bersama.e 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos
    dengan Nomor: 520/052/REKPSP/TX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.e 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REKPSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.e 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan areatanaman pangan TA. 2011.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Hafid Bin Yasman.4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah)Telah mendengar permohonan dari terdakwa
    sosial berupa transfer uang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatanperluasan areal sawah.3 (tiga) lembar addendum perjanjian kerjasama Nomor: 520/018/ADDPSP/XII/2011tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa transferuang ke rekening kelompok dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah.4 (empat) lembar laporan pertanggungjawaban keuangan ke IJ (dua) kegiatan percetakansawah lokasi Desa Pedanda, kelompok tani Maju Bersama.1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos
    dengan Nomor: 520/052/REKPSP/TX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REKPSP/TX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.e 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan areatanaman pangan TA. 2011.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang keterangannya satu samalain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, makadiperoleh faktafakta hukum sebagai
    dengan Nomor: 520/052/REKPSP/TX/2011/Distanak tanggal 29 September 2011.e 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana Bansos dengan Nomor: 520/086/REKPSP/IX/2011/Distanak tanggal 07 Desember 2011.e 2 (dua) lembar laporan kemajuan pekerjaan rencana usaha kegiatan perluasan areatanaman pangan TA. 2011.Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhihukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara
Putus : 07-05-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PT PALU Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU
Tanggal 7 Mei 2014 —
2415
  • rupiah) sesuai DIPA Nomor : 001/DPPASKPD/Ro.Keu201 1tanggal 22 Desember 2011 ; + 222 n= noe non nnn non noe on enn nnn oneBahwa yang mengelola kegiatan dana Bantuan Sosial dan dana Hibah tahun 2010dan tahun 2011 adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov Sulawesi Tengahsebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) BiroKeuangan Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah; Bahwa Dana Hibah diperuntukan bagi organisasi pemerintah (kebupaten) danorganisasi kemasyarakatan sedangkan dana Bansos
    hibah melampirkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD);oe nN Oo Fewajib melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada gubernur melaluiBiro keuangan dan SKPD terkait setelah diterimanya dana dimaksud.Bahwa Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun Anggran 2011sesuai SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 903/132/Ro.KewW/GST/2011tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemberian Hibah dan BantuanSosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011; Bahwa Mekanisme penyaluran dana hibah dan dana bansos
    sampai denganditerima oleh penerima bantuan setelah semua syaratsyarat teknis kelayakanbisa dibantu yakni : 2 22 non non non nn non non noe nen enn nee Permohonan Bantuan Hibah dan Bansos yang diajukan oleh organisasikemasyarakatan/perorangan sesuai kriteria/persyaratan tersebut pada SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :900/86/RO.KEUGST/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang ditujukan kepadaGubernur Sulteng / Sekertaris Daerah Prov Sulteng/Kepala Biro Keuanganselaku
Putus : 04-11-2015 — Upload : 07-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2366 K/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Nopember 2015 — SUMIATI AKIB, dkk
108108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barat dengan Laporan Nomor : SR441/PW03/5/2013 tanggal 26September 2013 dengan perincian sebagai berikut : 1 Jumlah dana yang diperuntukan untuk Kelompok Tani Rp340.000.000,00Bukik Carano2 Pertanggungjawaban fiktif (tanpa kwitansi) Rp21.426.500,00Sapi yang dijual oleh Kelompok Tani Bukik Carano. (23 Rp149.500.000,00ekor sapi x Rp6.500.000,00)4 TOTAL KERUGIAN NEGARA Rp170.926.500,00 Sehingga total kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan paraTerdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Bantuan Sosial (Bansos
    No. 2366 K/PID.SUS/2015Sehingga total kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan paraTerdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Bantuan Sosial (Bansos) UnitPengolahan Pupuk Organik (UPPO) adalah sebesar Rp170.926.500,00(seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratusrupiah);Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangandengan :1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.40/12/2010tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk PertanianTahun
    /V/2011 tanggal 25 April 2011 danlaporan perjalanan dinas kegiatan prasarana dan sarana pertanian TA2011 tanggal 27 April 2011;Surat Tugas Nomor : 520.698/SPTSet/IX/2011 tanggal 22 September2011 dan laporan perjalanan dinas kegiatan prasarana dan saranapeternakan tanggal 23 September 2011;Surat Tugas Nomor : 520.578/STPSPNAK/2011 tanggal 01 Agustus2011 dan laporan perjalanan dinas kegiatan UPPO Kelompok BukikCarano tanggal 01 Agustus 2011;Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan Bantuan Sosial (BANSOS
    No. 2366 K/PID.SUS/2015Sosial (BANSOS) Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Nomor :2369/Nak/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011; Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana PertanianKelompok Tani Bukik Carano melalui program UPPO (Unit PengolahanPupuk Organik); Proposal permohonan pengajuan bantuan dalam kegiatan UPPO (UnitPengolahan Pupuk Organik) melalui Kelompok Tani Bukik Carano; Keputusan KPA Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan PeternakanKabupaten Solok tentang Penetapan
    ) UnitPengolahan Pupuk Organik (UPPO) Nomor : 2368/Nak/XII/2011 tanggal30 Desember 2011 dan Berita Acara serah terima pengelolaan BantuanSosial (BANSOS) Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Nomor :2369/Nak/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana PertanianKelompok Tani Bukik Carano melalui program UPPO (Unit PengolahanPupuk Organik);Proposal permohonan pengajuan bantuan dalam kegiatan UPPO (UnitPengolahan Pupuk Organik) melalui Kelompok Tani Bukik
Register : 04-08-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 14/PID.SUS.KOR/2016/PT MKS
Tanggal 4 Mei 2016 — Ir. MUH. DARWIS MUIS, M.Ma Alias DARWIS Bin ABDUL MUIS B
8229
  • BinDJOHANSYAH selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan danHortikultura Kabupaten Soppeng untuk ditetapbkan sebagai penerimaBantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013.Bahwa kemudian saksi Ir. H DANIALSYAH, M.Si.
    YULIANA,M.Si Binti HAJI ANWAR, sehingga jumlah/volume yang dilaporkantidak sesuai dengan kenyataannya.Bahwa atas pengelolaan uang pembelian benih, Pupuk Organik Cair(POC) dan pestisida oleh saksi MUHAMMAD FAISAL Alias FAISALBin MUHAMMAD TANG dan saksi RAHMAN ABU, S.Tp AliasRAHMAN Bin HAJI ABU yang semestinya dikelola sendiri oleh paraPetani penerima dana Bansos tersebut saksi MUHAMMAD FAISALAlias FAISAL Bin MUHAMMAD TANG menguasai dan/atau menikmatiuang dari Kelompok Petani kurang lebih sebesar Rp
    Alias RAHMANBin HAJI ABU yang semestinya dikelola sendiri oleh para Petanipenerima dana Bansos tersebut, saksi RAHMAN ABU, S.Tp. AliasRAHMAN Bin HAJI ABU membagi uang yang diterima kepada paraKetua Kelompok Tani dengan kurang lebih sebesar Rp. 45.000,(empat puluh lima ribu rupiah) perliter sesuai dengan jumlah POCyang diterima oleh para anggota kelompok tani.Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan danHoltikutura Kab. Soppeng terdakwa IR.
    BinDJOHANSYAH selaku) Kepala Dinas Tanaman Pangan DanHortikultura Kabupaten Soppeng untuk ditetapbkan sebagai penerimaBantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013.Bahwa selanjutnya saksi Ir. H DANIALSYAH, M.Si.
Putus : 13-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1882 K/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — SYAFRUDIN S. PATTAH;
5134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosialrevitalisasi paar tradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode
    Khasana Kreasi Konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV.Khasana Kreasi Konsultan;2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program
    Put.No.1882 K/Pid.Sus/201510.11.12.13.14.1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV.Khasana Kreasi Konsultan;2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;13 lembar surat penetapan koperasi peserta program
Register : 23-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG
Tanggal 10 Juli 2017 — YULIUS LERU TENGA, SE
6817
  • tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun2009 yang baru dicairkan, ditransfer ke rekening Valentinus Tan(Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokalyang dipergunakan sebagai bantuan sosial sebesar Rp75.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000, diambiltunai oleh Stef Wodhe, SE;Selisih dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp 180.000.000,dipinamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai BiayaPerjalanan Dinas, terhadap dana tersebut
    ;Bahwa pada saat akhir tahun anggaran 2009 dalam rangka membuatpertanggungjawaban keuangan dana bansos (SPJ) yang telahdicairkan sebesar Rp 5.809.659.130, dan untuk menutupipengeluaran uang bantuan sosial yang dipergunakan oleh Tersangka,Bendahara serta diberikan kepada Pejabat Daerah maka tersangkaYulius Leru Tenga meminta bendahara bantuan keuangan untukmerapikan pertanggungjawabannya dengan cara bendahara bantuankeuangan Stefanus Wodhe bersamasama dengan tersangka YuliusLeru Tenga, SE selaku KPA
    UangLUMSUMuntukmemenuhipanggilanKejati diKupangtanggal 29Desember2009 TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADAPENYALURAN BANSOS TAHUN 2009 SEBESAR Rp375.505.000 Bahwa kuitansikuitansi fiktif sebagai akibat dari tidakdisalurkannya dana bantuan sosial pada tahun 2009 tetapidigunakan untuk kepentingan Pribadi dan diberikan kepada oranglain untuk kepentingan pribadi inilah yang kemudian dipergunakansebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaanuang bantuan sosial/oantuan keuangan yang dikelola
    tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun2009 yang baru dicairkan, ditransfer ke rekening Valentinus Tan(Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokalyang dipergunakan sebagai bantuan' sosial sebesar Rp75.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp 40.000.000, diambiltunai oleh Stef Wodhe, SE;Selisin dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp 180.000.000,dipinamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai BiayaPerjalanan Dinas, terhadap dana tersebut
    UangLUMSUMuntukmemenuhipanggilanKejati diKupang Putusan No. 11 /PID.SUSTPK/2017/PT.KPG., Hal . 77 dari 104 hal . tanggal 29Desember2009 TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADAPENYALURAN BANSOS TAHUN 2009 SEBESAR Rp375.505.000; Bahwa kuitansikuitansi fiktif sebagai akibat dari tidakdisalurkannya dana bantuan sosial pada tahun 2009 tetapidigunakan untuk kepentingan Pribadi dan diberikan kepada oranglain untuk kepentingan pribadi inilah yang kemudian dipergunakansebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban
Register : 03-06-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 148/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 21 Juni 2021 — KEPALA DESA BERORA, KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA vs MUHAMMAD ADAM dan FATARUDIN
7531
  • Penggugat dan Istri merupakan penerima program dana kerabatpada BUMDes SAKINAH Desa Berora dan Dana Bansos saatmenjabat sebagai Perangkat Desa aktif yang semestinya diberikankepada warga yang lebih membutuhkan;3. Melakukan politik praktis dengan secara terangterangan ikutkampanye dan mendukung salah satu Calon Kades pada PilkadesDesa Berora;4.
    Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/ViI/2020 tanggal 3 Juli 2020, menerima Dana BUMDes danBansos (Vide Bukti T8);Bahwa atas surat keberatan tidak melaksanakan Surat PerintahKerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020,menerima Dana BUMDes dan Bansos tersebut, Tergugatmenerbitkan Surat Peringatan 1 (SP1) tanggal 2 Juli 2020 danSurat Peringatan 2 (SP2) tanggal 18 Agustus 2020 ( Vide Bukti T7dan Bukti T8);Bahwa dalam perkara in
    casu, tidak ada bukti yang menunjukanbahwa Penggugat tidak melaksanakan Surat Perintah KerjaNomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020, tanggal 3 Juli 2020, menerimaDana BUMDes dan Bansos (Vide Bukti T8) dan tidak ditemukanpula peraturan yang melarang Perangkat Desa untuk menerimadana BUMDes dan Bansos; bahwa dengan demikian penerbitanObjek Sengketa 1 dengan alasan Penggugat tidak melaksanakanSurat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020, tanggal 3Juli 2020 (Vide Bukti T8) dan Penggugat serta istri menerimaDana
    BUMDes dan Bansos, patut dinyatakan tidak beralasanhukum;Bahwa oleh karena alasan pemberhentian Penggugat tidakberalasan hukum maka penerbitan Objek Sengketa 1 secarasubstansi tidak sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku;Hal. 27 dari 36 Hal.
Putus : 23-10-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2230 K/PID.SUS/2018
Tanggal 23 Oktober 2018 — ROHMAN BIN ARJAYA T1; ELVI SUKAESIH, SPd BINTI H. SANTAYA T2;
10175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • maupunpertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa berdasarkan penilaiankemampuannya bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana,dan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa denganmempertimbangkan halhal memberatkan dan meringankan telahdipertimbangkan secara proporsional;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidanganmenurut perhitungan Penyidik terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp230.354.000,00 yaitu total hasil perhitungan daripemotongan 50 % sampai dengan 60 % dari dana BANSOS
    yang diterima oleh 22 Kelompok Majlis Taklim Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II; selanjutnya setelah di potongRp10.000.000,00 di ambil oleh saksi Arifin Bin Mustahal dan diteruskan kepada saksi Asep Saifudin Bin Sahrowardi sebagai pihakyang memberi info dan mengurus BANSOS tersebut pada KementerianPendidikan dan Kebudayaan R.I. berdasarkan dasarkan atas faktaHal. 25 dari 28 hal.
    Putusan Nomor 2230 K/PID.SUS/2018hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai buktibukti, saksi,dan keterangan Terdakwa & Il sendiri sebagai fakta hukum yangterungkap dalm pemeriksaan perkara;Bahwa dari hasil investigasi atau pemeriksaan dalam rangkapenyidikan perkara, di ketahui Terdakwa dan II selaku personil yangtelah melakukan pemotongan 50 % sampai dengan 60 % dariKelompok Majlis Taklim, terbukti menyalahi Petunjuk TeknisPenyaluran Bansos Tahun 2015 dari Biro Keuangan KementerianPendidikan
    Nomor : 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bansos Padakementerian Negara/Lembaga;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaanperkara di Pengadilan dari keterangan saksisaksi, buktibukti surat,serta keterangan Para Terdakwa sendiri, perouatan Para Terdakwayang melakukan pemotongan dana BANSOS yang di terima olehKelompok Majelis Taklim Kabupaten Pandeglang tersebut, terbuktisebagai perbuatan pidana yang bersifat menyalahgunakan wewenangdan/atau kesempatan yang ada padanya selaku pihak