Ditemukan 1580 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 7/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 14 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : YOGI HENDRA, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
7444
  • Foto Copy Buku Tabungan Kelompok Tani penerima dana bansos cetaksawah.d. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).e. Hasil Penilaian Verifikasi RUKK.f. Berita Acara Penilaian dan Verifikasi rencana usaha kegiatan Kolompak(RUKK).g. Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK).h. Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).i. Usulan Persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan.j. Foto Copy KTP Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan.k. Berita Acara Pendirian Kelompok Tani..
    Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuat SuratPerjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggal bulanOktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan land clearing danland leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Ha di kelompok tanitunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunas harapan saksi JAFRIdengan saksi K.
    Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwa luasanLahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telah dikerjakanadalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.b.
Putus : 28-04-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor: 18 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 28 April 2015 — MAAT Bin YURDI (Alm);
5715
  • Batola dan setelahmendapatkan informasi tentang Bansos tersebut bahwaKelompok Tani Kuripan Bersatu baru terdaftar sebagai kelompokternak pada Dinas Peternakan Kab. Batola. Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Bansos baruKelompok Tani Kuripan Bersatu mendaftar dan langsungmengajukan Proposal untuk mendapatkan Bansos tersebut danmenurut Informasi dari hasil rapat di Dinas Peternakan Propinsilalu oleh Kadis Peternakan Kab.
    Batola diperintahkan untukmemberikan informasi Bansos tersebut kepada Camat, KadesTabatan dan Tabatan Baru serta PPL Kec. Kuripan.
    Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab.
    Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab. Batola dan Programdari Bansos Tersebut adalah berupa Kegiatan PenyelamatanKerbau Betina Produksif Tahun 2011. Bahwa saksi tidak tahu darimana Sumber dana bantuan sosialtersebut berasal.
    Marabahan Kab.Batola, tujuaan saki menerima uang dari bansos tersebut yaituuntuk membantu tersangka membeli hewan kerabau sebanyak 2( dua ) ekor untuk kelompok Tani Kuripan Bersatu.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — H. FITRI RIFANI, SH. MH Bin H. DARKANI SEMAN
489
  • Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 410 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010No. BKU 704 18 berkas Lengkap6. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 23 Desember 2015 — SAID AMBRI,SH BIN ALI (ALM)
11425
  • Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebut Putusan No.51/Pid.Sus/2015/PN.Smr Page 34 35adalah Sdr. ARIZAL AKBAR SAYOGHA dan Sdr. M. RAHIM.
    Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim ; Bahwa setahu saksi yang mengantarkan surat permohonanpembatalan bansos/hibah tersebut adalah Sdr.
    Bahwa hasil rapat menyatakan akan menolak menerima dana hibahtersebut karena kesulitan dalam pembuatan LPJ nantinya.Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Setelahitu. saksi tidak mengikuti kembali perkembanganya. Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebutadalah Sdr.
    Kaltim terkait penyalurandana hibah/bansos tidak ada, sesuai dengan NPHD menjaditanggungjawab penerima hibah serta saksi tidak tahu adanya SK.Kepengurusan UKM Band Unmul yang fiktif dalam proposal pencairandana hibah UKM Band Unmul, ;Bahwa dalam penyaluran dana hibah/bansos tanggungjawab KPA (Ka.Biro Keuangan) dan PPTK (Ka. Biro Sosial) selesai ketika telahmenyerahkan dana hibah/oansos kepada penerima danahibah/oansos sesuai SK. Gubernur Kaltim.
    Para Saksitersebut tahu adanya penyalahgunaan dana bansos/hibah, karena SaksiDESWANTA pernah satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi FUADDARMAWAN. Saksi DARSANI jika berkunjung ke rumah Terdakwa dan SaksiFUAD DARMAWAN, sering bertemu dengan Saksi RUDY HARTAWAN sedangbersama Terdakwa dan Saksi FUAD DARMAWAN.
Putus : 07-05-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PT PALU Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU
Tanggal 7 Mei 2014 —
2415
  • rupiah) sesuai DIPA Nomor : 001/DPPASKPD/Ro.Keu201 1tanggal 22 Desember 2011 ; + 222 n= noe non nnn non noe on enn nnn oneBahwa yang mengelola kegiatan dana Bantuan Sosial dan dana Hibah tahun 2010dan tahun 2011 adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov Sulawesi Tengahsebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) BiroKeuangan Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah; Bahwa Dana Hibah diperuntukan bagi organisasi pemerintah (kebupaten) danorganisasi kemasyarakatan sedangkan dana Bansos
    hibah melampirkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD);oe nN Oo Fewajib melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada gubernur melaluiBiro keuangan dan SKPD terkait setelah diterimanya dana dimaksud.Bahwa Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun Anggran 2011sesuai SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 903/132/Ro.KewW/GST/2011tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemberian Hibah dan BantuanSosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011; Bahwa Mekanisme penyaluran dana hibah dan dana bansos
    sampai denganditerima oleh penerima bantuan setelah semua syaratsyarat teknis kelayakanbisa dibantu yakni : 2 22 non non non nn non non noe nen enn nee Permohonan Bantuan Hibah dan Bansos yang diajukan oleh organisasikemasyarakatan/perorangan sesuai kriteria/persyaratan tersebut pada SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :900/86/RO.KEUGST/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang ditujukan kepadaGubernur Sulteng / Sekertaris Daerah Prov Sulteng/Kepala Biro Keuanganselaku
Register : 23-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG
Tanggal 10 Juli 2017 — YULIUS LERU TENGA, SE
7317
  • tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun2009 yang baru dicairkan, ditransfer ke rekening Valentinus Tan(Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokalyang dipergunakan sebagai bantuan sosial sebesar Rp75.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000, diambiltunai oleh Stef Wodhe, SE;Selisih dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp 180.000.000,dipinamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai BiayaPerjalanan Dinas, terhadap dana tersebut
    ;Bahwa pada saat akhir tahun anggaran 2009 dalam rangka membuatpertanggungjawaban keuangan dana bansos (SPJ) yang telahdicairkan sebesar Rp 5.809.659.130, dan untuk menutupipengeluaran uang bantuan sosial yang dipergunakan oleh Tersangka,Bendahara serta diberikan kepada Pejabat Daerah maka tersangkaYulius Leru Tenga meminta bendahara bantuan keuangan untukmerapikan pertanggungjawabannya dengan cara bendahara bantuankeuangan Stefanus Wodhe bersamasama dengan tersangka YuliusLeru Tenga, SE selaku KPA
    UangLUMSUMuntukmemenuhipanggilanKejati diKupangtanggal 29Desember2009 TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADAPENYALURAN BANSOS TAHUN 2009 SEBESAR Rp375.505.000 Bahwa kuitansikuitansi fiktif sebagai akibat dari tidakdisalurkannya dana bantuan sosial pada tahun 2009 tetapidigunakan untuk kepentingan Pribadi dan diberikan kepada oranglain untuk kepentingan pribadi inilah yang kemudian dipergunakansebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaanuang bantuan sosial/oantuan keuangan yang dikelola
    tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun2009 yang baru dicairkan, ditransfer ke rekening Valentinus Tan(Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokalyang dipergunakan sebagai bantuan' sosial sebesar Rp75.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp 40.000.000, diambiltunai oleh Stef Wodhe, SE;Selisin dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp 180.000.000,dipinamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai BiayaPerjalanan Dinas, terhadap dana tersebut
    UangLUMSUMuntukmemenuhipanggilanKejati diKupang Putusan No. 11 /PID.SUSTPK/2017/PT.KPG., Hal . 77 dari 104 hal . tanggal 29Desember2009 TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADAPENYALURAN BANSOS TAHUN 2009 SEBESAR Rp375.505.000; Bahwa kuitansikuitansi fiktif sebagai akibat dari tidakdisalurkannya dana bantuan sosial pada tahun 2009 tetapidigunakan untuk kepentingan Pribadi dan diberikan kepada oranglain untuk kepentingan pribadi inilah yang kemudian dipergunakansebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban
Register : 17-04-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 06/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE
Tanggal 27 Agustus 2013 — WELHELMUS TAHALELE, SE
10237
  • Kwitansi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);12 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;13 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;14 Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;15 SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos
    kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);16 SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);17 SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);18 SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,
    -(seratus lima puluh juta rupiah); 19 SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);20 SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah); 21 SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)22 SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana
    Bansos kepada Organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);23 SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);24 SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);25 SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 808.500.000
    (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi pinjamdari dana bansos dan belum sempat Saksi pertanggung jawabkan Saksi telah digantipada bulan Agustus 2010 ;Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kontan langsung kepada Terdakwa 1 (satu)kali mengenai tanggal dan bulan Saksi lupa namun pada tahun 2010 Rp. 100.000.000.(seratus juta rupiah) di kediaman Terdakwa tepatnya di ruang tamu, atas perintahKepala Dinas Pak Rustan T.
    Haruna selaku Kepala Dinas PKKD ;Bahwa Saksi selama menjadi Bendahara pernah ke kediaman Pak Bupati apabila adaundangan atau acara sedangkan keruangan kerja Pak Bupati di Kantor Saksi tidakpernah ;Bahwa Saksi pernah mengikuti Pak Bupati melakukan kunjungan kerja ke desadesadan pada saat itu Saksi yang membawa danadana bantuan untuk Pak Bupati serahkanlangsung kepada Masyarakat dari uang Bansos;Bahwa Saksi pernah melihat sendiri, Pak Bupati menyerahkan bantuan langsung berupauang kontan kepada Masyarakat
    Haruna kepada saksi tidak sesuai denganperuntukannya yang mana dana tersebut adalah dana Bansos seharusnya digunakanuntuk Bansos juga ; Bahwa mekanisme mengenai dana Bansos adalah ada yang diserahkan langsung olehPak Bupati ada juga yang diserahkan melalui proposal ;Tindakan saksi terhadap transaksi yang dilakukan kepada terdakwa adalah tindakanyang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan ;Dana bantuan sosial itu diperuntukan untuk organisasi kemasyarakatan, bantuanoperasional sekolah ;Bahwa
    Haruna selaku Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah ;Bahwa benar setahu Terdakwa pada Tahun 2010 dana Bansos pada ABPD HalmaheraTimur Tahun 2010 sekitar sebesar Rp. 24.000.000.000, (Dua puluh empat milyardrupiah) ;Bahwa dari uang Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebutTerdakwa menyerahkan kepada Saudara Ridwan Marsaoli pertamanya Rp.80.000.000.
    (seratus enam puluh juta rupiah) diperuntukan untuk bantuan langsungkepada masyarakat ;Bahwa secara langsung Terdakwa mempertanggung jawabkannya ke BagianKeuangan;Bahwa untuk Dana Bansos belum ada pertanggung jawaban kepada Terdakwa karenapertanggung jawabannya langsung oleh Badan Keuangan Daerah ;Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada bagian keuangan tentangbantuan yang Terdakwa sampaikan, karena pada saat kunjungan Terdakwa didampingioleh bagian keuangan ;Bahwa dari Rp. 510.000.000.
Putus : 23-10-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2230 K/PID.SUS/2018
Tanggal 23 Oktober 2018 — ROHMAN BIN ARJAYA T1; ELVI SUKAESIH, SPd BINTI H. SANTAYA T2;
10477 Berkekuatan Hukum Tetap
  • maupunpertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa berdasarkan penilaiankemampuannya bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana,dan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa denganmempertimbangkan halhal memberatkan dan meringankan telahdipertimbangkan secara proporsional;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidanganmenurut perhitungan Penyidik terdapat kerugian keuangan negarasebesar Rp230.354.000,00 yaitu total hasil perhitungan daripemotongan 50 % sampai dengan 60 % dari dana BANSOS
    yang diterima oleh 22 Kelompok Majlis Taklim Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II; selanjutnya setelah di potongRp10.000.000,00 di ambil oleh saksi Arifin Bin Mustahal dan diteruskan kepada saksi Asep Saifudin Bin Sahrowardi sebagai pihakyang memberi info dan mengurus BANSOS tersebut pada KementerianPendidikan dan Kebudayaan R.I. berdasarkan dasarkan atas faktaHal. 25 dari 28 hal.
    Putusan Nomor 2230 K/PID.SUS/2018hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai buktibukti, saksi,dan keterangan Terdakwa & Il sendiri sebagai fakta hukum yangterungkap dalm pemeriksaan perkara;Bahwa dari hasil investigasi atau pemeriksaan dalam rangkapenyidikan perkara, di ketahui Terdakwa dan II selaku personil yangtelah melakukan pemotongan 50 % sampai dengan 60 % dariKelompok Majlis Taklim, terbukti menyalahi Petunjuk TeknisPenyaluran Bansos Tahun 2015 dari Biro Keuangan KementerianPendidikan
    Nomor : 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bansos Padakementerian Negara/Lembaga;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaanperkara di Pengadilan dari keterangan saksisaksi, buktibukti surat,serta keterangan Para Terdakwa sendiri, perouatan Para Terdakwayang melakukan pemotongan dana BANSOS yang di terima olehKelompok Majelis Taklim Kabupaten Pandeglang tersebut, terbuktisebagai perbuatan pidana yang bersifat menyalahgunakan wewenangdan/atau kesempatan yang ada padanya selaku pihak
Register : 03-06-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 148/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 21 Juni 2021 — KEPALA DESA BERORA, KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA vs MUHAMMAD ADAM dan FATARUDIN
8034
  • Penggugat dan Istri merupakan penerima program dana kerabatpada BUMDes SAKINAH Desa Berora dan Dana Bansos saatmenjabat sebagai Perangkat Desa aktif yang semestinya diberikankepada warga yang lebih membutuhkan;3. Melakukan politik praktis dengan secara terangterangan ikutkampanye dan mendukung salah satu Calon Kades pada PilkadesDesa Berora;4.
    Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/ViI/2020 tanggal 3 Juli 2020, menerima Dana BUMDes danBansos (Vide Bukti T8);Bahwa atas surat keberatan tidak melaksanakan Surat PerintahKerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020,menerima Dana BUMDes dan Bansos tersebut, Tergugatmenerbitkan Surat Peringatan 1 (SP1) tanggal 2 Juli 2020 danSurat Peringatan 2 (SP2) tanggal 18 Agustus 2020 ( Vide Bukti T7dan Bukti T8);Bahwa dalam perkara in
    casu, tidak ada bukti yang menunjukanbahwa Penggugat tidak melaksanakan Surat Perintah KerjaNomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020, tanggal 3 Juli 2020, menerimaDana BUMDes dan Bansos (Vide Bukti T8) dan tidak ditemukanpula peraturan yang melarang Perangkat Desa untuk menerimadana BUMDes dan Bansos; bahwa dengan demikian penerbitanObjek Sengketa 1 dengan alasan Penggugat tidak melaksanakanSurat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020, tanggal 3Juli 2020 (Vide Bukti T8) dan Penggugat serta istri menerimaDana
    BUMDes dan Bansos, patut dinyatakan tidak beralasanhukum;Bahwa oleh karena alasan pemberhentian Penggugat tidakberalasan hukum maka penerbitan Objek Sengketa 1 secarasubstansi tidak sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku;Hal. 27 dari 36 Hal.
Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 21 April 2016 — MUHAMMAD HILMI Bin ANWAR
14015
  • Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;k. Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;l. Foto Copy SK. Kepengurusan UKM Band Unmul No.: 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013;m. Foto Copy KTP a.n. TAUFAN INDRANATA dan a.n. MUHAMMAD HILMI;n. Foto Copy NPWP a.n. TAUFAN INDRANATA;o. Foto Copy Kartu Contoh tanda Tangan;p.
    Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebut Putusan No.51/Pid.Sus/2015/PN.Smr Page 34 35adalah Sdr. ARIZAL AKBAR SAYOGHA dan Sdr. M. RAHIM.
    Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim ; Bahwa setahu saksi yang mengantarkan surat permohonanpembatalan bansos/hibah tersebut adalah Sdr.
    Bahwa hasil rapat menyatakan akan menolak menerima dana hibahtersebut karena kesulitan dalam pembuatan LPJ nantinya.Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Setelahitu. saksi tidak mengikuti kembali perkembanganya. Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebutadalah Sdr.
    Kaltim terkait penyalurandana hibah/bansos tidak ada, sesuai dengan NPHD menjaditanggungjawab penerima hibah serta saksi tidak tahu adanya SK.Kepengurusan UKM Band Unmul yang fiktif dalam proposal pencairandana hibah UKM Band Unmul, ;Bahwa dalam penyaluran dana hibah/bansos tanggungjawab KPA (Ka.Biro Keuangan) dan PPTK (Ka. Biro Sosial) selesai ketika telahmenyerahkan dana hibah/oansos kepada penerima danahibah/oansos sesuai SK. Gubernur Kaltim.
    Para Saksitersebut tahu adanya penyalahgunaan dana bansos/hibah, karena SaksiDESWANTA pernah satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi FUADDARMAWAN. Saksi DARSANI jika berkunjung ke rumah Terdakwa dan SaksiFUAD DARMAWAN, sering bertemu dengan Saksi RUDY HARTAWAN sedangbersama Terdakwa dan Saksi FUAD DARMAWAN.
Putus : 24-04-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1030 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 24 April 2019 — FATHURRAKHMAN Bin ABDUL KARIM
22101444 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan putusan kasasi dari putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda. Perkara ini menyangkut dana hibah bagi beberapa yayasan pendidikan yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya ... [Selengkapnya]
  • No. 1030 K/PID.SUS/201910.11.12.13.14.Copy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor460/K.735/2013 tanggal 12 November 2013 tentang PembentukanTim Verifikasi Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial PemerintahProvinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 dan Lampiransebanyak 4 (empat) lembarSurat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2013Nomor 849/3170/VII/2012 tanggal O07 November 2012 yangditandatangani oleh Drs.
    Fathurrakhman, MT beserta LampiranDaftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar.Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP Murni TahunAnggaran 2014 Nomor 849/505/VII/2013 Tanggal 28 Februari 2013yang ditandatangani oleh Drs. Musyahrim, MM beserta LampiranDaftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar ;Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2013Nomor 849/3389/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yangditandatangani oleh Drs.
    Musyahrim, MM beserta Lampiran DaftarNama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar.Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2013Nomor 460/2799/B.Sos/2012 tanggal O08 Oktober 2012 yangditandatangai oleh Drs.
    No. 1030 K/PID.SUS/2019176.1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisirsurat tanda setoran dari sdr.Tedja Susadya kepada Kas Umum Daerah Provinsi KalimantanTimur No Rekening 0011203706 tanggal 24 November 2015 sebesarRp. 20.000.000,;177.1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Laporan Hasil PemeriksaanInspektorat terkait Dana Bantuan Hibah/ Bansos pada YayasanPendidikan Kab.
Putus : 19-09-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 19 September 2019 — YAHYA Alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA
7130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putera Andalan;7) 1 (satu) bundel (foto copy) surat dari HABIB YAHYA, Direktur CV MuliaPratama kepada Syaid Taufikurrahman tanggal 11 Maret 2013,tanggal 9 April 2013, tanggal 26 April 2013 serta catatan punggung dibelakangnya;8) 1 (satu) bundel proposal (asli) dari Joanna Mandiri Group kepadaBapak HABIB YAHYA, Jakarta, tanggal 15 Februari 2013:9) 1 (satu) bundel (foto copy) printout rekening atas nama Samanitentang pembelian dana fiber;10) 1 (satu) bundel (asli) warna biru Data Bantuan Sosial (Bansos
    Nomor 319 PK/Pid.Sus/201927)1 (satu) lembar surat permohonan dari Dinas Pertanian, Perkebunan,dan Peternakan (Distanbunak) kepada Direktur Prasarana dan SaranaPertanian Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air KementerianPertanian Republik Indonesia Nomor: 520/036/Distanbunak tanggalJanuari 2013;28) 1 (satu) lembar (asli) surat penarikan dana bansos Nomor:29)30)31)32)33)34)35)36)37)520/255/Distanbunak tanggal 23 April 2013 kepada BRI;1 (satu) lembar (asli) surat pemasangan fiber nomor: 520/299
    /Distanbunak tanggal April 2013 kepada Mantri Tani:1 (satu) bundel (foto copy) rincian biaya pembuatan berkas kontrak;1 (satu) lembar (asli) peringatan akhir masa kontrak nomor520/638.b/Distanbunak tanggal 9 Desember 2013 kepada HABIBYAHYA ASSEGAF, Direktur CV Mulia Pratama;1 (satu) bundel (asli) rekapitulasi data bansos tahun anggaran 2013Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan TersierTAM di lahan rawa pasang surut/lebak di Kabupaten Banjar;2 (dua) lembar (asli) hasil pertemuan/kesepakatan
Putus : 15-04-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Pemilu/2014/PN.Cms
Tanggal 15 April 2014 — - PENDI SUPENDI Bin O SUPENA
3511
  • Banjar ada 25 kursi dibagi 3 dapil, dapil satu 10kursi, dapil dua 8 kursi, dapil tigal0 kursi, selanjutnyaTerdakwa menjelaskan bahwa: mungkin sekarang banyakcalon yang datang ke daerah bapak ibu sekalian, makamohon dicatat namanya dan nomor HPnya, karena kalaukalau diantara mereka ada yang jadi maka bapak/ibusekalian dapat bertemu dalam reses sebanyak tiga kalisatu tahun dan dananya dibiayai negara, kemudianTerdakwa menyampaikan juga: apabila bapak ibu adakepentingan, setiap dewan diberikan dana bansos
    Banjar ada 25 kursi dibagi 3 dapil, dapil satu 10 kursi, dapil dua kursi, dapil tigal0 kursi, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa mungkinsekarang banyak calon yang datang ke daerah bapak ibu sekalian, maka mohondicatat namanya dan nomor HPnya, karena kalaukalau diantara mereka adayang jadi maka bapak/ibu sekalian dapat bertemu dalam reses sebanyak tigakali satu. tahun dan dananya dibiayai negara, kemudian Terdakwamenyampaikan juga: apabila bapak ibu ada kepentingan, setiap dewandiberikan dana bansos
    disampaikan oleh Terdakwa kepada masyarakat waktu itu saksitidak begitu mendengarnya karena saksi bersama rekanrekan berada di luarrumah, hanya waktu itu Terdakwa menemui saksi berempat dan saksi bertanyaapa yang disampaikan kepada masyarakat, Terdakwa mengatakan kepada saksibahwa yang disampaikan kepada masyarakat di rumah Pak Memed yaitumemperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Banjar dari DaerahPemilihan (Dapil) Banjar II Kecamatan Pataruman juga menyampaikanmengenai Program Reses dan Bansos
    )dan Dana Reses Anggota DPRD Kota Banjar, apabila bapak ibu adakepentingan, setiap dewan diberikan dana Bansos yang dikucurkan setiap tahundan bapak ibu boleh meminta melalui proposal;Bahwa waktu itu Terdakwa berbicara di depan warga masyarakat sekitar + 10(sepuluh) menit terus berhenti kemudian datang petugas Panwas;Bahwa tidak ada gambar atau alat peraga yang diberikan oleh Terdakwa kepadamasyarakat yang hadir waktu itu, yang saksi terima dalam acara waktu ituadalah makanan ringan/snack dalam kotak
    sosialisasi dan silahturahmi tersebut;Bahwa pembicaraan Terdakwa dalam kegiatan sosialisasi dan silaturahmitersebut adalah memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa sebelumnyapernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaBanjar dari Partai Golkar (Golongan Karya) dan sekarang bergabung denganPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan mencalonkan menjadiAnggota DPRD Kota Banyjar;Bahwa pada waktu itu Terdakwa membicarakan tentang programprogramseperti Dana Bantuan Sosial (Bansos
Putus : 16-07-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — SYAHRUDDIN, SH
8922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LALU SERINATA, MM. yang saat itu menjabat SekretarisDaerah Kabupaten Lombok Barat yang bertugas mengelola Dana Bantuan SosialTahun Anggaran 2008.Bahwa dari pengajuan proposalproposal dana bantuan sosial tersebut secarabertahap Terdakwa telah menerima dana bantuan yang bersumber dari DanaBantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 dari AGUNG PURNOMO NUGROHOselaku Bendahara Bansos TA 2008 yang seluruhnya berjumlah Rp.571.000.000, (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagaiberikut :1
    ,namun pada kenyataannya Terdakwa telah memalsukan sebagian tanda tanganpenerima dana Bansos dan juga telah menuliskan nilai nominal uang padakwitansi tersebut seolaholah penerima benarbenar telah menerima uangsejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut, padahal dalam kenyataannyapenerima Bansos ada yang tidak menerima uang sejumlah dari yang terteradalam kwintansi, bahkan ada penerima bansos yang sama sekali tidak menerimabantuan.Bahwa dana bantuan sosial yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada
    sebesar Rp. 435.400.000, (empat ratus tiga puluh lima jutaempat ratus ribu rupiah) yang tidak diserahkan kepada yang berhak, olehTerdakwa dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain atausuatu. korporasi atau untuk kepentingan lain yang tidak dapatdipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa.Bahwa dana bansos yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingandirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau kepentingan lain yangtidak dapat dipertanggungjawabkan
    penggunaannya oleh Terdakwa tersebutmerupakan bagian dari dana yang dialokasikan bantuan sosial yang bersumberdari APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2008.Bahwa dengan dipergunakannya dana bansos oleh Terdakwa untuk kepentinganpribadi Terdakwa atau untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan telah menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq.
    yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentinganpribadinya atau. untuk kepentingan lain yang tidak dapatdipertanggungjawabkannya merupakan bagian dari dana yang dialokasikanbantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat TahunAnggaran 2008.Bahwa dengan dipergunakannya dana bansos oleh Terdakwa untuk kepentinganpribadi Terdakwa atau untuk kepentingan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan telah menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq.
Register : 17-06-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 25 / Pid.Sus-TPK/ 2014 / PN.Plg
Tanggal 9 Oktober 2014 — SUWARSIH BIN SENO
5618
  • Reproduksi Kegiatan Penguatan dan penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 800 / 63 / KPTS / KANNAK / 2012. 34) 3 (tiga) Lembar SK ASLI Tim Teknis Kegiatan Penguatan dan penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 800 / 53 / KPTS / KANNAK / 2012. 35) 2 (dua) Lembar SK ASLI Tim Pendamping Kegiatan Penguatan dan penjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 800 / 02 / KPTS / KTTH / 2012. 36) 1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos
    Kegiatan Penjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 04 / KTTH / 2012. 37) 1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos Kegiatan Penjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 06 / KTTH / 2012. 38) 1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos Kegiatan Penjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 08 / KTTH / 2012. 39) 1 (satu) Lembar Surat Asli Rekomendasi Pencairan Dana Kelompok Tani Tunas Harapan, nomor : 524.4
    KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 04/ KTTH /2012.37.1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 06/ KTTH /2012.38.1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 08/ KTTH /2012.39.1 (satu) Lembar Surat Asli Rekomendasi Pencairan Dana Kelompok TaniTunas Harapan, nomor : 524.4 /315.a /Kannak /
    RitaKusumaningrum membuat permohonan pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi/Kerbau Betina Produktif Tahun 2012 kepada saksi Ir. H.Syapriadi, S.E.,M.Si selaku Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan KotaLubuklinggau melalui surat nomor: 04/KTTH/2012 tertanggal 01 Juni 2012, suratNomor: 06/KTTH/2012 tanggal 16 Juli 2012, dan surat nomor: 08/KTTH/2012tanggal 03 September 2012. Dari masingmasing surat tersebut saksi Ir. H.Syapriadi, S.E.
    KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 04 / KTTH /2012.37.1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 06 / KTTH /2012.38.1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 08 / KTTH /2012.39.1 (satu) Lembar Surat Asli Rekomendasi Pencairan Dana Kelompok Tani TunasHarapan, nomor : 524.4 /315.a /Kannak
    KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 04/ KTTH /2012.98.1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 06/ KTTH /2012.99.1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 08/ KTTH /2012.100. 1 (satu) Lembar Surat Asli RekomendasiPencairan Dana Kelompok Tani Tunas Harapan, nomor : 524.4 / 315.a /Kannak
    KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 04/KTTH/ 2012.37)1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 06 / KTTH / 2012.38)1 (satu) Lembar Surat Asli permohonan Pencairan Dana Bansos KegiatanPenjaringan Sapi / Kerbau Betina Produktif Tahun 2012, nomor : 08 / KTTH / 2012.39)1 (satu) Lembar Surat Asli Rekomendasi Pencairan Dana Kelompok Tani TunasHarapan, nomor : 524.4 / 315.a/ Kannak
Putus : 23-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 23 Juni 2015 — MALINA YULI
7522
  • Batola dan setelahmendapatkan informasi tentang Bansos tersebut bahwaKelompok Tani Kuripan Bersatu baru terdaftar sebagai kelompokternak pada Dinas Peternakan Kab. Batola. Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Bansos baruKelompok Tani Kuripan Bersatu mendaftar dan langsungmengajukan Proposal untuk mendapatkan Bansos tersebut danmenurut Informasi dari hasil rapat di Dinas Peternakan Propinsilalu oleh Kadis Peternakan Kab.
    Batola diperintahkan untukmemberikan informasi Bansos tersebut kepada Camat, KadesTabatan dan Tabatan Baru serta PPL Kec. Kuripan.
    Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab.
    Batola mendapat bantuan sosial dariDinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan yang sayaketahui yang mendapatkan bansos tersebut adalah kelompoktani Kuripan Bersatu di Kec. Kuripan Kab. Batola dan Programdari Bansos Tersebut adalah berupa Kegiatan PenyelamatanKerbau Betina Produksif Tahun 2011. Bahwa saksi tidak tahu darimana Sumber dana bantuan sosialtersebut berasal.
    Marabahan Kab.Batola, tujuaan saki menerima uang dari bansos tersebut yaituuntuk membantu tersangka membeli hewan kerabau sebanyak 2( dua ) ekor untuk kelompok Tani Kuripan Bersatu.
Putus : 13-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1892 K/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — ASMAN S
5635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • laporan pertanggungjawaban pembangunan pasar tradisional diDesa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi tahun 2013;1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasartradisional antara KUD Gumbasa dengan CV Khasana Kreasi Konsultan;1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CVKhasana Kreasi Konsultan;2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;2 lembar surat pelaksanaan program bansos
    revitalisasi pasar tradisionalmelalui koperasi;3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosialrevitalisasi paar tradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);1 lembar fotokopi surat perintah membayar;1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013
    pertanggungjawaban pembangunan pasar tradisional diDesa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasartradisional antara KUD Gumbasa dengan CV Khasana KreasiKonsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CVKhasana Kreasi Konsultan;6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos
    Putusan Nomor : 1892 K/PID.SUS/20158. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosialrevitalisasi paar tradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus
    revitalisasi pasartradisional melalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosialrevitalisasi pasar tradisional melalui koperasi Tahun Anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan
Putus : 12-12-2014 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 12 Desember 2014 — SAFRUDIN L. LAPANJIRA, S., ST
4818
  • Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 520/08.48/Sapras tanggal 22 September 2011 perihal Rekomendasi pencairan dana bansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani Tunas Baru Desa Lambunu Utara untuk pencairan 40% Tahap I sebesar Rp. 76.500.000,-. 54.
    Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 520/08.54/Sapras tanggal 22 September 2011 perihal Rekomendasi pencairan dana bansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani SIDO DADI Desa Lembah Bomban untuk pencairan 40% Tahap I sebesar Rp. 75.000.000,-. 66.
    Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 520/12.11/Sapras tanggal 14 Nopember 2011 perihal Rekomendasi pencairan dana bansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani SIDO DADI Desa Lembah Bomban untuk pencairan 30% Tahap II sebesar Rp. 56.250.000,-. 67.
    Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 520/08.46/Sapras tanggal 22 September 2011 perihal Rekomendasi pencairan dana bansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani MEKAR SARI Desa Wanamukti untuk pencairan 40% Tahap I sebesar Rp. 75.000.000,-. 96.
    Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 520/10.89/Sapras tanggal 17 Nopember 2011 perihal Rekomendasi pencairan dana bansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani Mekar Sari Desa Wanamukti untuk pencairan 30% Tahap II sebesar Rp. 56.250.000,-. 97.
    Anggaran koordinatorlapangan/tim teknis bansos sudah disediakan tersendiri dalam DIPA Tugas PembantuanKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenParigi Moutong Tahun Anggaran 2011 ; Safrudin L.
    Anggaran koordinatorlapangan/tim teknis bansos sudah disediakan tersendiri dalam DIPA Tugas PembantuanKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian DInas Pertanian dan Peternakan KabupatenParigi Moutong Tahun Anggaran 2011 ; Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa, telah menuntungkan terdakwa sebesar Rp.83.887.500, (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratusrupiah) atau setidaktidaknya dapat mermgikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp. 83.887.500, (delapan
    Untuk anggaran koordinator Lapangan/TimTeknis Bansos sudah disediakan tersendiri dalam DIPA Tugas PembantuanKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2011.Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa merupakan KUPT Dinas Pertanian Kecamatan Bolano Lambunuberdasarkan
    Untuk anggaran koordinator Lapangan/Tim Teknis Bansos sudahdisediakan tersendiri dalam DIPA Tugas Pembantuan Kegiatan Prasarana dan SaranaPertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran2011.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas unsursecara melawan hukum, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa SAFRUDIN L.LAPANJIRA, S, ST.;Ad.3.
    Lapanjira Halaman 11678.79.80.81.82.83.84.85.86.87.bansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani Sido Makmur Desa Lembah Bombanuntuk pencairan 40% Tahap I sebesar Rp. 75.000.000,.Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor :520/10.70/Sapras tanggal 15 Nopember 2011 perihal Rekomendasi pencairan danabansos PSP TA. 2011 untuk kelompok tani Sido Makmur Desa Lembah Bombanuntuk pencairan 30% Tahap II sebesar Rp. 56.250.000,.Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Register : 13-12-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 137 /Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 19 Maret 2014 — JAJA DARMAJA Bin CAHRIK
5511
  • kurungan.Membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.133.000.000,(seratus tiga puluh tiga jutarupiah ) apabila tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut paling lama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, makaharta bendanya disita oleh Jaksa atau dipidana penjara selama 6(enam) bulan.Menyatakan Barang Bukti berupa :1 (astu) bundel Copy Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) APBNP TA 2010 ;1 (satu) bundel Copy Panduan Singkat Pelaksanaan Transfer Dana Bansos
    IKA DHAMAYANTI dengan Sdr.JAJA DARMAJA mengenai kesepakatan pemakaian tanah untuk kandang sapikelompok Tani Mandiri Rahayu tanggal 01 Nopember 2010.3 (tiga) lembar Copy Sosialisasi Pelaksanaan APBNP dan Dana Bansos PLATahun 2010 Nasional tanggal 25 Oktober 2010.1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan UPPOAPBNP 2010 Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kelompok TaniMandiri Rahayu, Majalengka 20 Maret 2010.1 (satu) lembar Daftar Kelompok dan Kepemilikan Lahan Kelompok
Register : 08-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 331/PID/2021/PT SBY
Tanggal 19 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : ISDIANTO Als GENDUT ROSOK Bin ISLAN
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RIANTO Bin COKRO KUAT
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUYADI Bin Alm. SUTRISNO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ICHWAN KABALMAY, SH
16448
  • Putusan No. 331/PID/2021/PT.SBYBantuan : Beras (bansos 5 Kg.), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg. sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung, tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanaman bibitpisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran dana sesuai tepatsasaran, tidak
    menjabattidak ada dana hibah sejumlah tersebut ;Anggaran : Penanganan CORONA (C19) kurang lebih Rp.99.927.000,(Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)banyak yang fiktif, adalah tidak benar bukan bulan April 2020 tetapi pada hariRabu, tanggal 19 Mei 2020 dana Covid19 sejumlah Rp.100.626.800, sesuaiRAB Desa Brumbung, TA. 2020 tanggal 14 April 2020, Untuk penyalurananggaran sesuai dengan yang tertera di RAB tersebut dan dapatdipertanggungjawabkan ;Bantuan : Beras (bansos
    5 Kg.), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg. sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung, tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanaman bibitpisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran dana sesuai tepatsasaran, tidak ada unsur monopoli ;Halaman. 8 dari 17 Halaman.