Ditemukan 439 data
JHONY LUKITO
Termohon:
Kapolda Metro Jaya Cq Ditreskrimum Polda Metro Jaya
91 — 58
PEMOHONtidak setuju dan keluar meninggalkan rapat, ternyata rapattersebut tetap dilaksanakan tanpa kehadiran PEMOHON,dengan alasan telah terpenuhi korum 70%, dan dikatakandalam akta tersebut bahwa PEMOHON Mengusulkan agarterlebih dahulu dipelajari laporan keuangan Perseroan daritahun 2012 sampai dengan sekarang;Permohonan PEMOHON dalam rapat tidak diperhatikansehingga PEMOHON dengan inisiatif sendiri melakukanAUDIT pada tanggal 8 Mei 2012, pada Kantor AkuntanPublik Drs.lmam Syafei dan Rekan terhadap
Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang diwakili oleh: H.Hutomo Mandala Putra,S.H. (Ketua Umum)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Beringin Karya (Berkarya) Diwakili oleh : Mayjen (Purn) TNI Muchdi Purwoprandjono
1006 — 1619
Ahli berpendapat bukan itu soal kunci dalam hukum, ada persoalanapakah hukum tercukupi yang dpat dilinat dari korum rapatnya, apaunsurunsur yang melakukan rapat itu sah?
forum pengambilankeputusan korum sah atau tidak, kalau pesertanya memenuhi syarat,forum rapat memenuhi syarat, pengambilan keputusan memenuhi syaratmaka sah perihal virtual ini jalan keluar dan itu sudah diterima dalamkehidupan hukum kita sejak saat itu; Bahwa menurut Ahli tindakan administrasi itu dasarnya adalah legalitas,dan prinsip kehatihatian, dokumendomumen yang diajukan mesti validdan cukup tidak boleh ada keraguan terhadap semua ini, ada verifikasigunanya untuk menemukan kenyataan dan fakta
1.Hi. Latif Hatala
3.Abdillah Hatala
Tergugat:
Saniri Negeri Batumerah
Intervensi:
1.NURDIN NURLETTE
2.RABEATINNUR NURLETTE
311 — 707
penyerahan dokumen Mata Rumah Parentah yaitu 22Mei 2019, dan waktu pelaksanaan musyawarah adat yang membahasMata Rumah Parentah (vide bukti T8), kemudian tanggal 22 Mei 2019telah dilaksanakan Musyawarah Adat yang dihadiri Saniri NegeriBatumerah, Para Kepala Mata Rumah/Dati dan Tim Penyusun RapernegMata Rumah Parentah dan Petunjuk Teknis Penetapan KepalaPemerintah Negeri Batumerah yang menyepakati penundaanpelaksanaan musyawarah sampai 25 Mei 2019 karena kehadiran pesertadari unsur saniri tidak memenuhi korum
1.LUTVI TRI CAHYANTO, S.H.
2.TISNA P. WIJAYA, SH
3.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
AHMAD ROFII
140 — 60
Asmuni pergi ke PD BPR PK Arahan Kidul.Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor : 165/Pid.Sus/2020/PN.ldmKami mengambil sejumlah dana pencairan kredit dari rekening PD BPRPK Sukra di BJB KC Indramayu terlebih dahulu.Bahwa sebelum dilakukan pencairan kredit atas pengajuan 38 Debituryang mengajukan pinjaman di PD BPR LPK Sukra memang dilakukanRapat Komite secara sirkulir namun hasil rapat komite tersebut tidakdibuatkan atau dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat komite danhanya dituangkan dalam korum kredit
117 — 49
Jumlah (korum) dalam Rapat Paripurna Anggota DPRD KotaSurabaya tertanggal 6 Nopember 2013 ;Adalah dalildalil yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku ;e Bahwa benar telah terbentuk Panitia Pemilinan dengan struktursebagai berikut :Ketua : Eddi Budi Prabowo (Partai Golkar)Wakil Ketua =: Fatkhur Rohman (PKS)Sekretaris : Ir. Sudirdjo (Fraksi Apkindo / dari PAN)Anggota : M.
Doktor Dokter Ida Bagus Gede Fajar Manuaba
Tergugat:
1.Dokter Ida Ayu Ratih Wulansari Manuaba
2.Dokter Ida Ayu Chandranita Manuaba Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Magister Manajemen
3.Dokter Ida Bagus Surya Manuaba
4.Hajjah Sri Subekti
Turut Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
194 — 126
ManuabatT; Penutup.Bahwa undangan rapat yang ditujukan kepada Penggugat sudahdilakukan paling lama 7 hari sebelum rapat dimulai, yaitu dilakukan padatanggal 9 Januari 2017 dan rapat dilakukan pada tanggal 19 Januari2017, sehingga telah sesuai dengan pasal 10 angka 2 Akta PendirianYayasan Keluarga Manuaba No. 02 tanggal 5 Maret 2015;Bahwa untuk undangan rapat tanggal 19 Januari 2017 kepadaPenggugat sudah ada tanda terimanya;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan RapatPembina telah korum
1225 — 537
Kedaung Industrial, Ltd.Bahwa sebelum perkara a quo telah ada permohonan yangdiajukan oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri JakartaBarat untuk pemberian izin melakukan pemanggilan danpenyelenggaraan serta korum kehadiran dan pengambilankeputusan untuk RUPSLB Perseroan.Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri JakartaBarat telah memberikan penetapan berdasarkan penetapan No.54/PDt.P/PN.Jkt.Brt tanggal 01 Juli 2016 yang isinya sebagaiberikut:Halaman 43 dari 114 Penetapan Nomor 500/Pat.P
135 — 55
Bahwa benar tujuan para Terdakwa keluar markas denganmembawa senjata dan munisi menuju ke Kompi B di Polman adalahuntuk membantu perkuatan Kompi B yang menurut informasi akandiserang oleh Polres Polman karena anggota Kompi B sedangmelaksanakan tugas keluar negeri yaitu di Daffur Libanon dan yangtinggal hanya sebagian anggota korum dan ibuibu persit saja.33.
288 — 262
Ketentuan korum seperti yang ditentukan dalam Pasal10 anggaran dasar (vide Bukti TI dan TH: 9) PT SBTI juga telah sesuai sepertiyang ditentukan dalam Pasal 86 ayat 1 UUPT, yang menyatakan bahwa :RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan5jumlah kuorum yang lebih besar.DD Bahwa mengenai pernyataan Penggugat pada angka 13 d.
86 — 26
pendapatmengenai keahlian saksi dibidang NotulenRapat dan Kenotariatan;Bahwa Neraca laporan Keuangan Perseroanditanda tangani oleh Direksi dan Komisaris,kecuali Tbk harus Akuntan Independen;Bahwa yang bertanggung jawab Neraca Rugi& Laba adalah Direksi yang punya kewajiban 6bulan tutup buku ada rapat tahunan tentangjalannya PerusahaanBahwa dalam Perusahaan untuk penunjukanAkuntan Publik harus melalui prosedur RUPSyang berlaku sesuai UndangUndang perseroan(pasal 91 UURI No.40 tahun 2007) antara lainterpenuhi korum
181 — 106
Pengurangan Modal Ditempatkandan Disetor dan (f) Status Perseroan Tertutup menjadiPerseroan Terbuka atau sebaliknya;e Perubahan anggaran dasar selain yang disebut diatas, cukupdiberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan mulaiberlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaanpemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut olehMenteri.Menimbang, bahwa Pembatalan terhadap perubahan anggarandasar baik yang memerlukan persetujuan maupun yang diberitahukan, dapatdilakukan melalui mekanisme RUPS dengan korum
83 — 48
RUPS Luar Biasa tanggal 16 Mei2013, tersebut telah memenuhi korum dan telah mengambil keputusansecara sah berdasarkan suara mayoritas para pemegang saham. Hasilkeputusan RUPS tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 29, tanggal 16Mei 2013, dibuat di hadapan Syaifudin, S.H., Notaris di Batam.Keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam AnggaranDasar Perseroan (vide Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. BangunMegah Semesta Nomor 13, tanggal 19 Oktober 2007) jo.
70 — 18
sebagai berikut : Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangandalam berita acara benar semua; Bahwa awalnya terdakwa bermaksud untuk mengajukan proposalbantuan ke Dinas Koperasi, untuk pedagang kaki lima (PKL); Bahwa sebelum Proposal K5 di Acc, terdakwa mendapatkan undangandari Kepala Dinas untuk menghadiri rapat di kecamatan tentang adanyabantuan sosial dari Dinas Koperasi; Bahwa dalam rapat tersebut mereka menyarankan untuk membentukkepengurusan baru Koperasi Tani Bonda, dalam korum
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
1.Yopi Handoyo
2.Ahmadi
3.Waldi Tarigan
4.Marzuki Pagan
5.Rikardo Sitinjak
6.Rudi Gunawan Perangin Angin
7.Rinaldi
8.Irwan Frengki Tumangger
9.Rizal Setiawan Ginting
177 — 372
Para Terdakwa saat ini sedang dalam tugas di kesatuansebagai Korum Yonif 125/Smb oleh karenanya kehadiran dantenaga para Terdakwa di Yonif 125/Smb.3. Yonif 125/Smb sebagai kesatuan tempur yang berada di bawahBrigif 7/RR harus selalu dalam kesiapsiaagaan dan mobilitastinggi untuk mendukung tugastugas yang diperintahkan olehKodam I/BB maupun Brigif 7/RR.2.
70 — 37
Nomor:16Tahun 2001, telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan.Adalah sangattidak mungkin dan jelas bertentangan dengan Pasal 18,19 dan 20 UndangUndang Nomor: 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor:28 tahun 2004, Pasalpasal dimaksud antara lain mengaturtentang Perubahan Anggaran dasar Yayasan, perubahan mana hanya bisadilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina yayasan bukan orang laindi luar Pembina Yayasan.Demikian juga mengenai keabsahan pengambilankeputusan, korum
277 — 177
proseduryang berlaku pasal 25 ayat (1 ) Anggaran Dasar PT GusungDuta Tamisa, dan ketentuan pasal 88 ayat (1) UndangUndang No. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatasdengan cara mengirimkan undangan rapat melalui Pos KilatTercatat dan Pengumuman di Koran Lombok Pos, yangdihadiri oleh Para Pemegang Saham berjumlah 1.974 suaradari 100% suara berjumlah : 2.828 suara, dimana syaratKuorum untuk perubahan Anggaran Dasar PT Gusung DutaTamisa adalah 2/3 x 2.828 suara = 1.885 suara, dengandemikian berarti Korum
240 — 250
2015;Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Disnaker Kota Cilegon menerima suratdari IISIA;Bahwa dengan adanya upah sektor tahun 2015 menjadi dasar pembahasanupah sektor tahun 2016 dan tahun 2017;Bahwa pada tahun 2014 Depeko telah membahas UMSK tahun 2015 namununtuk 2017 telah disepakati pengelompokan sektor dan pada tahun 2016tidak ada asosiasi perusahaan;Bahwa antara Depeko dan Apindo telah disepakati pengelompokan sektorpada tahun 2014;Bahwa pada saat rapat tanggal 1 Desember 2016 dan dinyatakan korum
51 — 12
Kerinci Periode 20042009ebanyak 30 orang.Bahwa tugas anggota Panitia musyawarah (Panmus) yaitu menyusun pedomanrencana kerja Dewan dan tidak pernah membahas APBD dan APBP.Bahwa Terdakwa pernah diminta Ketua DPRD untuk menghadiri rapat Panggar,hanya untuk memenuhi korum saja dan terdakwa tidak paham dan tidakmenguasai dan Terdakwa ikut rapat panggar 3 kali dan tidak ada absen untukTerdakwa.Bahwa dalam rapat panggar tidak ada membahas uang pinjaman Pemda TK IlKerinci pada pihak ketiga.Bahwa dalam rapat
SELIYANI
Tergugat:
1.ARIYANTO
2.CHANDRA DEWI KARTIKA SARI
3.RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn
Turut Tergugat:
PT. FOSS ALAM NUSANTARA
260 — 145
Penggugat tidak setuju sama sekali dengan isiNotulen yang diberikan Tergugat karena isinya menyalahi aturan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat menunggu Surat UndanganRapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang kedua dariTergugat I, karena Penggugat menilai RUPSLB pada tanggal 8 Juli 2021yang di adakan pada Wisma Menumbing, Kabupaten Bangka Barat tidakterlaksana dan tidak mencapai Korum dalam agenda RUPSLB;12.
Pembanding/Tergugat II : NY. INDAH PAPAN Diwakili Oleh : YELLY OKTAFIANTY, SH.,MKn
Pembanding/Tergugat III : NY. MIRAWATI PAPAN Diwakili Oleh : YELLY OKTAFIANTY, SH.,MKn
Pembanding/Tergugat IV : NY. SIAULLY PAPAN Diwakili Oleh : YELLY OKTAFIANTY, SH.,MKn
Pembanding/Tergugat V : TN. GUNARKO PAPAN Diwakili Oleh : YELLY OKTAFIANTY, SH.,MKn
Pembanding/Tergugat VI : Ny. NULLY CHUSNUL Diwakili Oleh : YELLY OKTAFIANTY, SH.,MKn
Terbanding/Penggugat : BAHASILI PAPAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Tn. THOMAS WANTASEN
Terbanding/Turut Tergugat II : Nn. WIWIARTY JULIA PAPAN
Terbanding/Turut Tergugat III : SUKAWATY SUMADI, S.H., NOTARIS PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. KERTAS BEKASI TEGUH
162 — 73
suratkeberatan terhadap penyelengaraan RUPSLB tanggal 13 November 2018(vide BUKTI P5), dan telah meninggalkan tempat penyelenggaraanRUPSLB sebelum adanya RUPSLB tersebut;42.Bahwa dalil "RUPSLB dapat beralan karena Terbanding I/ Penggugathanyalah pemegang 16.63% saham dalam perseroan, dan dikutipnya pasal87 Ayat (1) dan (2) UU No. 40/2007 maka hasil rapat sudah disetujuimayoritas pemegang saham yaitu 83.37% sehingga sudah disetujul 1/2bagian jumlah suara yang dikeluarkan, sehingga hasil putusan telahmemenuhi korum