Demikianjuga TERGUGAT VIII menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 13yang menguraikan TERGUGAT VIII telah mengenyampingkan normaUndangUndang Notariat dan jabatan sebagai Notaris & PPAT yang terikatazas procedural dan kehatihatian..

Bahwa Pengesahan Menkumham atas perubahan Anggaran DasarPPLPPT PGRI yang bernomor 1 tertanggal 3 Januari 2018 yangdibuat dihadapan Ario Hardickdo Sarjana Hukum, Notaris di Malang,berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Notariat, Ssecara sah dan telahditerima masuk dalam daftar perkumpulan di Kemenkumham berdasarkanSurat Keputusan Menkumham Nomor AHU 0000001.AH.08 Tahun 2018didasarkan pada pengajuan Akta No. 1 Tanggal 3 Januari 2018 yang dibuatdi hadapan Notaris di Malang, Ario Hardickdo, SH., yang

Menteng /1994 dan juga saksi Abdul Salam selaku orang yang turutmenanda tangani akte jual beli dan saksi Johannes Irwanto Putro sebagaiHalaman 74 dari Halaman 76 Putusan Praperadilan No. 98/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel. an Abdul Wahidmakelar tanah yang turut hadir pada penanda tanganan akte jual beli tersebutmembenarkan telah terjadi jual beli tersebut ;Menimbang, bahwa tentang akta jual beli nomor 103/Menteng /1994 yangtidak ada minutanya sebagaimana surat keterangan HM.Afdal Gajali,SH,menurut Ahli Notariat

Cilincing maupun Notariat, sehingga olehkarenanya eksepsi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi selebihnya yangmenyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai pihak yang berhak untukmengajukan gugatan ganti kerugian dengan alasan Akta Pelepasan Hak No. 96,97 dan 102 tanggal 31 Agustus 2000 Yang dibuat oleh Denty Zacharias Senduk,Notaris di Jakarta berdasarkan Akta Jual Beli No. 130, 131 dan 135 yang dibuatoleh PPAT Kec Cilincing telah disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utaradst

Spcial Notariat , bahwadengan APHT menyatakan Hak Guna Bangunan No. 90/Sukadanau menjadi jaminanperingkat kedua pada PT.

Makaolehkarenaitulah, isi dariaktaotentik itudianggap tidak dapat Hal 31 Putusan Nomor 564/PDT/2019/PT.DKI41.42.43.disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yangoleh pegawai umum itu dicatat sebagai benar, tidaklah demikian halnya; JunctoBerdasarkan pendapat seorang Notaris senior dan mantan pendidik diNotariat Universitas Indonesia bernama Tan Thong Kie dalam bukunyayang berjudul Studi Notariat dan SerbaSerbi Praktek Notaris yangditerbitkan oleh PT Ichtiar Baru Van Hoeve pada

Nomor 2696 K/Pid.SUS/2015dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahunterakhir dengan opini "Minimal wajar dengan pengecualian ;Bersedia menandatangani surat perjanjian secara Notariat ;Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDBKUMKM (LembagaPenyaluran Dana BergulirKoperasi, Usaha Mikro, Kecil danMenengah) kepada KSP/USPKop dan/atau KJKS/UJKSKop adalahpinjaman/ pembiayaan dengan pola executing, di manaresikokegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggungjawab KSP

Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang ;Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya,dengan plafond di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harusdilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahunterakhir dengan opini "Minimal wajar dengan pengecualian ;Bersedia menandatangani surat perjanjian secara Notariat ;Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDBKUMKM (LembagaHal. 75 dari 274 hal. Put.

Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang ;Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya,dengan plafond diatas Rp1.000.000.000,00 harus dilengkapi denganlaporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini"Minimal wajar dengan pengecualian ;Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariat ;Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDBKUMKM (LembagaPenyaluran Dana BergulirKoperasi, Usaha Mikro, Kecil danMenengah) kepada KSP/USPKop dan/atau KJKS

tujuanpenggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2(dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan :a Memperoleh SHU yang positif;b Melaksanakan RAT tepat waktu;Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 orang;Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, denganplafond diatas Rp. 1.000.000.000, harus dilengkapi dengan laporankeuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimalwajar dengan pengecualian; Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariat

Berpengalaman menjalankan usaha terutama terkait dengan tujuan penggunaanpinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhiryang ditunjukkan dengan : a Memperoleh SHU yangpositif; b Melaksanakan RAT tepatWaktu ;4 Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafonddiatas Rp. 1.000.000.000, harus dilengkapi dengan laporan keuangan auditedminimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimal wajar denganpengecualian; Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariat

tujuan penggunaanpinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhiryang ditunjukkan dengan :a Memperoleh SHU yangpositif ;b Melaksanakan RAT tepatwaktu 5Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 orang;4 Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafonddiatas Rp. 1.000.000.000, harus dilengkapi dengan laporan keuangan auditedminimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimal wajar denganpengecualian ;5 Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariat

penggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkandengan :a Memperoleh SHU yangpositif;b Melaksanakan RAT tepatWaktu 3 Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 orang ;4 Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond diatas Rp.1.000.000.000, harus dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahunterakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian;5 Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariat

sebagaimanatersebut didalam Akta Notaris Notaris Noviani Ardjan, SH Nomor 46tanggal 19 Mei 2011 adalah dapat dibatalkan tanpa persetujuan, tanpasepengetahuan dan tanpa hadirnya Penerima Kuasa adalah sah, adalahpendapat yang bertentangan dengan keterangan yang dibuat dan diberikanoleh Dewan Pengawas Notaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yangmenyatakan bahwa pembuatan pembatalan Akta Notaris Nomor 46tanggal 19 Mei 2011 dengan dibuatnya Akta Notaris Nomor 11 tanggal 5Juli 2011 adalah melanggar Etika Notariat

saatproses balik nama dari nama Ni Luh Made Geria alm kepada Tergugat pada Kantor Pertanahan Gianyar (Tergugat Ill) beijalan sebagaimanamestinya tanpa adanya hambatan apapun, yang berarti apabila dalamtransaksi aquo ada halangan tentunya pengalihan hak dari Ni Luh MadeGeria kepada Tergugat akan ditolak oleh Tergugat III dan ternyata prosesbalik nama atas nama Tergugat sudah beijalan dengan baik;Bahwa perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Ni Luh Made Geriaalm dan Tergugat itu dalam hukum notariat

Tergugat VI hanyamencatat apaapa yang dikehendaki oleh Para Pihak setelahpihak penjual dan pembeli sepakat.Bahwa dalam pengetahuan hukum mengenai Notariat perludiinformasikan kepada Penggugat bahwa dalam Pembuatan AktaJual Beli Saham PT.

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Tergugat VIl bukan PIHAKMATERIIL dalam pembuatan AktaAkta tersebut, lagi pula dalampembuatan aktaakta tersebut Tergugat VII tidak mempunyai kewajibanhukum untuk menyelidiki kebenaran materiil dari syarat syarat formalyang telah dipenuhi para pihak untuk membuat aktaakta tersebut;10.Bahwa di samping itu dalam pengetahuan hukum mengenai "Notariat"perlu diinformasikan kepada Penggugat bahwa dalam pembuatan suatuHalaman 89 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015

itumejadi kewenangan hakim untuk meniilai , ada sebagian orangyang tidak menyadari dengan adanya fasilitas telekomunikasiyang semakin canggih saat sekarang ini melakukan suatuungkapan yang mungkin ungkapan itu membuat orang sakit hati, perlu dikatahui juga sekarang ada fenomena misalnya cyberbullying, orang di bully melalui media sosial bahkan sampaikorbannya sampai mati tetapi sekarang kalau itu tidakdipermasalahkan itukan menjadi sesuatu yang bisa merugukanmasyarakat, contoh kasus mahasiswa S2 UGM Notariat

Bahwa berdasarkan amanat pasal 120 KUHAP TERMOHONmelakukan pemeriksaan terhadap Ahli Notariat, ahli Pidana dan AbhliYayasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahlisebagai berikut :a.

pelaksanaan jualbeli diberikan hanya kepada pihak pembeli/pihak penerima kuasa sendiridan tidak terdapat hak substitusi kepada orang lain, in casu, kuasatersebut hanya diberikan dan digunakan untuk kepentingan penerimakuasa/Tergugat dan Tergugat Il, yaitu untuk menanda tangani akta jualbeli kepada penerima kuasa dan balik nama sertifikat ke atas namapenerima kuasa (Arikanti Natakusumah, Muhani Salim, Warda SungkarAlurmei, Pengoperan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian MenurutUUPA, Jakarta, Media Notariat

Tajudin lus,SEmelepaskan saham pada tanggal 20 Nopember 2020 di seluruh PT.Tubagus dan sudah disahkan secara Kumham dan Notariat padatanggal 8 Januari 2021 dan pelepasan saham Terdakwa H. Tajudin lus,SEditerima oleh H. Muhammad Fuadi termasuk juga terkait assetproperty pada jaman perolehan PT dan pada saat itu Terdakwa H.Tajudin lus, SEmenjabat sebagai Direktur sudah diproses balik namake H. Muhammad Fuadi tanpa syarat apapun atau meminta saturupiah pun karena yang Terdakwa H.

Bahwa terdakwa Tadjudin lus menyerahkan dokumen suratpengunduran diri dan pelepasan saham, bukti dokumentasi pelepasansaham tanggal 8 Januari 2021 dan pelepasan AJB terhadap assetasetyang saat perolehan pada saat itu atas nama terdakwa Tadjudin lus,notariat setelah perubahan dan pelepasan saham.

Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.28.29.tercantum dalam Akta Notariat Udin Nasrudin, SH.M.Hum.

., dalam bukunya "Perwakilan Berdasarkan Kehendak" (Yogyakarta:Seksi Notariat FH Universitas Gadjah Mada, 1982), hal 68, persoalanmengenai Pasal 1470 KUHPerdata "apakah kepentingan dari si pemberikuasa, dirugikan karena selbsieintrit itu". Pada halaman 69 ditegaskanHal. 50 dari 97 hal. Put.

SoegondoNotodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, 1982 : 9798); Menimbang, bahwa ..........ccsscccceseees85Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan di atas Majelis Hakimberpendapat menenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Binsar Simanjuntak selaku Notarisyang telah menerbitkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 58 Tahun 2007 haruslah ditarikkedalam para pihak dalam perkara ini menuruthemat Majelis Hakim karena Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

Bahwa terhadap produk Notariat yang dibuat oleh staf seperti itu saksitidak menjawab karena Saksi tahunya setelah ada pemeriksaan di Poldadan setelah saksi telusuri staf saksi tersebut (Dinne Anggita) mengakuikalau tidak mengatakan ke saksi.Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN MIg Bahwa tanggung jawab Nataris kalau terjadi seperti ini saksi menjawabyang dipakai adalah akta no. 40 dan 41 yang lama.

Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariat; 6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDBKUMKM kepada KSP/USPKopdan/atau KJKS/UJKSKop adalah pinjaman/ pembiayaan dengan pola executing,dimana resiko kegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawabKSP/USPKop dan/atau KJKS/UJKSKop*; Sedangkan persyaratan Usaha Mikro dan kecil (UMK) yang dapat diberikan pelayananoleh KSP/USPKop dan/atau KJKS/UJKSKop dalam Pasal 5 sebagai berikut1. Menjalankan usaha produktif; 2.

tujuanpenggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2(dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengana Memperoleh SHU yang positif;b Melaksanakan RAT tepat waktu;3 Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 orang;4 Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, denganplafond diatas Rp. 1.000.000.000, harus dilengkapi dengan laporankeuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimalwajar dengan pengecualian;5 Bersedia menandatangani' surat perjanjian secara notariat