No. 68/Pdt/P/2009/PN.PBR tanggal 19 November 2009, namunTermohon Kasasi secara arogansi memaksakan pelaksanaan RUPSLB,maka dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa Termohon Kasasi telahHal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1833 K/Pdt/2010lalai dan tidak mentaati Anggaran Dasar PT.

CitraLestari Semesta Untuk Menyelenggaran Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB);1. Bahwa secara faktual telah teroukti permohonan yang diajukan olehPemohon Kasasi ini adalah permohonan izin pemanggilan terhadappemegang saham PT. Citra Lestari Semesta untuk menyelenggarakanRUPS Tahunan sedangkan RUPS yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi adalah RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Dalam Anggaran Dasar PT.

Judex Facti Tidak Mempertimbangkan RUPSLB dan RUPS LB Il yangdiselengarakan adalah tidak sah dan melanggar ketentuan perundangundangan;Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti, keputusan RUPSLBbaik yang pertama maupun kedua adalah tidak sah, sebab pemanggilanyang dilakukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan hukum yangtelah ditentukan oleh perundangundangan yang berlaku;Berdasarkan ketentuanketentuan yang mengatur tentang hal tersebutdi atas tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang

RUPSLB Pertama dan RUPS Kedua tersebut dilakukan setelahpermohonan (voluntair) ini diajukan Pemohon Kasasi sesuai Reg.No.68/Pdt/P/2009/PN.PBR tanggal 19 November 2009 dan dalam hal iniDireksi tidak berwenang melakukan pemanggilan RUPS sebelum adavonis hakim karena selama ini Termohon Kasasi telah lalai dan tidakmelaksanakan kewajibannya;b.

No. 1833 K/Pdt/2010undangan tersebut di atas, maka seputusan RUPSLB baik pertama maupunkedua adalah tidak sah, sebab dalam penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham tersebut dilakukan secara melawan hukum;Berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dari pelanggaranpelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut di atas, makasemestinya Judex Facti dalam penetapannya mempertimbangkan hal tersebut,tetapi Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang tidakmempertimbangkan maksud permohonan

) PTJasa Alam Sejahtera yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2010dengan tujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan perseroanatau portefel untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modaldisetor pada perseroan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ataumengeluarkan saham simpanan dari 500 lembar saham menjadi1.000 lembar saham adalah sah:Karena pemanggilan RUPSLB telah dilakukan dalam jangka waktuyang cukup yaitu selama 14 hari sesuai dengan

Pasal 82 Ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham lebih dari setengahbagian dari jumlah seluruh saham sesuai dengan Akta PendirianPerseroan Pasal 22 Ayat (1.a) jo.

Pasal 86 Ayat (1) UUPT in casusebanyak 410 saham terdiri saham Pemohon Kasasi I sebanyak 230lembar saham dan Turut Termohon Kasasi I sebanyak 180 lembarsaham, sehingga RUPSLB quorum dan sah mengambil keputusan;Bahwa walaupun Termohon Kasasi pada RUPSLB pada tanggal 27Mei 2010 tidak hadir tetapi RUPSLB tersebut sah dan putusan yangdiambil juga tetap sah karena telah disetujui oleh lebih dari setengahbagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalamAkta Pendirian Perseroan Pasal 22

agenda RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 (vide bukti: T2)diambil secara proporsional oleh para pemegang saham denganperincian sebagai berikut:a Nana Widjaja sebanyak 90 saham;b Suwarno Bambang sebanyak 180 saham;Cc171819Lukman Sucipto sebanyak 230 saham;Bahwa peningkatan saham yang ditawarkan kepada para pemegangsaham oleh RUPSLB tanggal 27 Mei 2010 diberikan jangka waktusampai dengan tanggal 7 Juni 2010 (vide bukti: T2 dan T3c) untukmelakukan pembayaran harga saham yang diambilnya dan apabilasampai batas

pada tanggal 27 Mei 2010 yaitu sampai dengan tanggal 7Juni 2010;Bahwa penerapan Pasal 43 ayat (2) UUPT pada halaman 41 alineakedua Putusan Nomor 262/Pdt/2013/PT.Bdg adalah keliru karenaPasal 43 ayat (2) berbunyi: dalam hal saham yang akan dikeluarkanuntuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinyabelum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahuluadalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlahsaham yang dimilikinya.Bahwa klasifikasi saham yang dikeluarkan pada RUPSLB

asetnya.Bahwa pada tanggal 9 April 2010, PENGGUGAT telah menerima undangan dariTERGUGAT untuk menghadiri Rapat Pengurus Anagota Direksi dan KomisarisPTABM yang diadakan pada tanggal 26 April 2010 di SingapuraBahwa pada saat Rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tanqgal 26 April2010 tersebut Jonathan Henry pimpinan rapat saat itu juga menjabat sebagai ChiefExecutive Officer (CEO) dari Avocet Mining PLC mengusulkan kepadaPENGGUGAT untuk sekaligus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB

RUPSLB tersebut menyetujui untuk menjual 80% saham Avocet Mining PLC diPTABM beserta semua asetnya kepada PT Lebong Tandai sebagai pemegangsaham 20 % di dalam PTABM sebagai PenggugatBahwa pada RUPSLB tanggal 26 April 2010 telah disepakati dan diputuskanbahwa TERGUGAT menjual 80 % sahamnya di PTABM dan 29 asetnya baikyang ada di Indonesia maupun di Asia Tenggara termasuk tambang emas diPenjom, Kesultanan Pahang, Malaysia kepada PT Lebong Tandai senilai USD250.000.000, (dua ratus lima puluh juta dollar

Amerika Serikat) kepadaPenggugatBahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan RUPSLB tanggal 26 April 2010,TERGUGAT juga telah mengajukan Perjanjian Jual Beli ( Sales PurchaseAgreement ) untuk selanjutnya disebut SPA melalui surat TERGUGAT pada1112tanggal 7 Juni 2010 juga kepada Penggugat, yang diserahkan kepadaPENGGUGAT di Ritz Cariton hotel di Jakarta pada tanggal yang sama.

Hal manaberarti TERGUGAT telah bermaksud melaksanakan keputusan RUPSLB 26 April2010 di Singapore.Bahwa TERGUGAT telah melanjutkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 26 April2010 tersebut dan telah mengirimkan Perjanjian Jual Beli ( Sale and PurchaseAgreement) untuk selanjutnya disebut SPA ke Penggugat Hal ini membuktikanbahwa I UGAT bersedia untuk menjual 80 % saham Avocet Mining Plc besertasemua asetnya di Indonesia kepada PENGGUGAT., hal mana juga membuktikanbahwa Pihak TERGUGAT beritikad baik untuk

melaksanakan sepenuhnyaKeputusan RUPSLB PT ABM tangaal 26 April 2010.DASAR HUKUM hak PENGGUGAT atas 80 % saham TERGUGAT di PTABMdan semua aset TERGUGATdi Asia Tenggara yaitu :a Adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untukselanjutnya disebut RUPSLB) PTABM tanggal 26 April 2010 di Singapura.b Bahwa terhadap hasil RUPSLB tersebut, Tergugat telah melaksanakankewajibannya , dengan:* Diberikannya Sale and Purchase Agreement pada tanggal 7Juni 2010 beserta daftar 29 aset yang menunjukkan

Pantoru Mas dan menetapkan syaratsyarat laindalam RUPSLB tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 80ayat (1) UUPT.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanadimaksud Pasal 78 ayat (1) UUPT terdiri dari RUPS tahunan danRUPS lainnya.

Pantoru Mas,merupakan masuk ke dalam kategori RUPS lainnya sebagaimanadiatur Pasal 78 ayat (4) UUPT, sehingga tatacara untukpenyenggaraan RUPSLB atas dasar permintaan pemegang sahamharus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2), (3), (4),(5), (6) dan (7) UUPT.Bahwa senyatanya dalam Permohonan a quo, Pemohon secaralangsung meminta diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untukmelakukan pemanggilan sendiri dan menyelenggarakan RUPSLB PT.Pantoru Mas dengan mendasarkan kepada Pasal 80 ayat (1)

Permohonan Pemohon Mengandung Exceptio Litis Pendetis1.Bahwa Permohonan Pemohon a quo kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang memohon diberikan izin melakukanpemanggilan untuk menyelenggarakan RUPSLB PT.

Pantoru Mas meminta ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk memberikan jijin kepada Pemohon untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Pantoru Mas dst ;Bahwa Permohonan Pemohon untuk diberikan jjin =melakukanpemanggilan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Pantoru Mas maka Pemohonsebagai pemegang saham mewakili 1/10 atau lebih pemegang saham denganhak suara, meminta ijin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Oligo Infrastruktur Indonesia (OII) pada RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah cacat hukum;

Oligo Infrastruktur Indonesia-OII) adalah tetap dan sah secara hukum;

Tidak dipenuhinya permintaan Pemohon untuk penutupan aktivitasPerseroan oleh Termohon 1 ;Halhal tersebut tergambar dari surat menyurat yang nanti akandibuktikan dimuka persidangan ;Disebabkan adanya perselisihan Para Pihak yang tidak menemukankesepakatan atau kejelasan apapun, dengan maksud agar pembubaranTermohon 1 menjadi lebih terukur pelaksanaannya Pemohon akhirnyamelakukan permintaan RUPSLB resmi (Sesuai undang undang) kepadaTermohon 1 untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dengan agendasalah satunya

Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 8 November 2018yang ditujukan kepada Direktur Termohon 1 yaitu Tuan David JohnEade ;b.

Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 28 November 2018yang ditujukan kepada Komisaris Termohon 1 yaitu Tuan BernardHenri Rene Michalot ;Permintaan pemanggilan RUPSLB resmi ini juga tidak mendapatkanrespon dari Termohon 1 sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal79 UU Perseroan Terbatas ;Perimbangan Kepemilikan Saham ;Sebagaimana dijelaskan pada Poin8 sampai poin15 diatas yangmenjelaskan adanya perselisihan Para Pihak, dan merujuk pada faktajumlah saham Pemohon dan Termohon 2 adalah samasama

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atau ;b.

TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayata (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

., Notaris di Jakarta (Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 Bukti PP8);Sekalipun tidak memiliki kuasa untuk mewakili Para Pemohon danmengeluarkan suara dalam rapat, RUPSLB tanggal 18 Maret 2005(RUPSLB tanggal 18 Maret 2005) tetap diselenggarakan dengan dihadirioleh Termohon Il sendiri yang mengaku sebagai kuasa dari ParaPemohon.

(Penebalan kata sengaja dilakukan) (RUPSLB inidiselenggarakan oleh Para Pemohon selaku parapemegang saham PT.

Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II dalam gugatan tersebut)atas kemauan Termohon II sehingga hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005(Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005) tidak dapat didaftarkan padaMenteri Hukum dan HAM; dan (ii) pengadaan RUPSLB sendiri olehTermohon II pada 18 Maret 2005 serta dibukanya akses SISMINBAKUMoleh Tergugat Il sehingga hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 (AktaNomor 16 tanggal 18 Maret 2005) dapat didaftarkan di KementerianHukum dan HAM; merupakan perbuatanperbuatan yang termasuk

Bahwa dengan demikian seolaholan ada 2 (dua) versibadan hukum yaitu versi hasil RUPSLB TPI tanggal 17Maret 2005 dan versi RUPSLB tanggal 18 Maret 2005.Akan tetapi yang diakui sah dalam Putusan BANI tersebutadalah versi Badan Hukum Dengan RUPSLB TPI Tanggal18 Maret 2005 yaitu Pemohon Intervensi yang diakuisebagai pihak dalam Putusan BANI oleh Majelis Arbiterseperti dikutip di atas;. Bahwa bukti bahwa Pemohon Intervensi adalah PT.

: Hotman Paris & Partners;Setelah memeriksa buktibukti, mendengarkan saksisaksi fakta danketerangan ahli, maka Majelis berpendapat bahwa RUPSLB 18Maret 2005 beserta turunannya adalah RUPSLB TPI yang sah danoleh karenanya dapat menjadi dasar pembenar yang kuat bagipelaksanaan tindakan hukum selanjutnya;8.

Sangat jelas dalam perjanjian jual beli yangtermaktub dalam RUPSLB yang dicatatkan dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, SHbernomor: 78, tanggal 11 September 2012, Tergugat akan melakukan pembayaran sahammilik Para Penggugat dari hasil pekerjaan proyek Instalasi Jaringan Data di bandaraSepinggan di Balikpapan dan bandara Ngurah Rai Bali.

Yang semestinya, Para Penggugat menuntut Tergugat agar sahamnyadikembalikan kepada Para Penggugat sebagaimana bunyi RUPSLB yang didalamnyamengatur tentang jual beli saham antara Para Penggugat dengan Tergugat dan saudaraChardin Trinanda, sebagaimana bunyi Berita Acara RUPSLB tanggal 7 September 2012lembar kedua dan seterusnya:wBahwa dalam rapat ini telah diputuskan secara bulat mengenai halhal berikut:A. Menyetujui, pengunduran diri dari dst..............08:B.

Selain itu, pembelian saham Para Penggugat oleh Tergugat dibayarkan dari proyek tiga proyekPT Avia Global Teknologi sebagaimana termaktub pada Berita Acara RUPSLB lembar ketiga dankeempat yang ditungkan dalam Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH bernomor: 78, tanggal 11 September 2012, lembar ke 4,5 dan 6:Dengan cara pembayaran sebagai berikut:1.

EKSEPSIEXCEPTIO PEBRIUM LITIS CONSORTTIUM (kurang pihak);Halaman 36 Putusan No.698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.BarMenimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa ( RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2012 ,pukul 13.00 wib yang sudah dituangkan dalam Akta Notaris NETTY HAERANI BANGUN,SH bernomor 78 tanggal 11 September 2012, penjualan saham PT.

menjualsebnyak 59(lima puluh sembilan) lembar saham dan bukti P3 Penggugat Ill SUGANDAGUNAWAN SUTANTO menjual sebanyak 66(enam puluh enam) lembar saham;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P8 dan T.I , para pihak mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yakni pada tanggal 7 September2012;Menimbang, bahwa pada saat yang sama sesuai dengan bukti P.1.P2.

Altechnindo Nusantara melaluiBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Altechnindo Nusantara, tanggal 15 Desember 2004 (Novum) telahdilikuidasi dimana RUPSLB tanggal 15 Desember 2004 dihadiri danditandatangani sendiri oleh Handrio Nugroho selaku pemegang saham.lV. Bahwa selanjutnya proses likuidasi PT. Altechnindo Nusantara berjalansesuai ketentuan perundangan yang berlaku yaitu :a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

SARI FADJAR, berkehendakuntuk melakukan RUPSLB, sebagaimana hak yang diberikan kepadapemegang saham dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) UU PT. Oleh karena itu,Penggugat dan Tergugat telah diundang oleh ahli waris Nyonya EVELINESOENARSIH untuk melaksanakan RUPSLB.

Sari Fadjar sesuai UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,ke Pengadilan Negeri Surabaya serta kuasa kepada Penggugat Rekonpensi untukmewakili dan membuat keputusan dalam RUPSLB PT.

Sari Fajar diurus administrasiperijinannya dengan benar dan baik, tetapi Penggugat dalam kapasitas selakuahli waris pemegang saham milik almarhum Soenarko Kentjono,justru menolaksaat diundang untuk RUPSLB dan menolak saat pemegang saham yang lainmengajukan Permohonan jin RUPSLB ke Pengadilan Negeri Surabaya.Pada hal, untuk pengurusan administrasi perijinan PT.

Apakah penolakan RUPSLB PT. Sari Fajar bukan berarti penolakanpembagian harta waris berupa saham ? Dalil tentang pembagian deviden adalahmengadaada, karena faktanya Penggugat telah menerima deviden meskipunduduk diam berpangku tangan. Jika benar ada bukti penggelapan deviden, makasiapapun orangnya harus bertanggungjawab secara hukum. Dan dalam hal ini tidak15.16.35pernah ada terjadi. Maka penolakan RUPSLB PT.

Makasikap ngotot Penggugat tidak mau RUPSLB dengan seribu alasan tanpa dasaradalah sama dengan mempermasalahkan dahulu mana antara telur dengan ayam.Pada hal jelas permasalahannya, dengan RUPSLB maka persoalanpersoalan:1). Penyesuaian AD/ART PT. Sari Fajar sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUNo.40 Tahun 2007;2). Pengesahan peralihan saham dari almarhum Soenarko Kentjono kepadaPenggugat dan Para Tergugat;3).

Mangala Sutra dengan RUPSLB yangditandatangni oleh para pemegang saham tanggal 30 Oktober 2012,kemudian dituangkan dalam Akta No. 19 tanggal 30 Oktober 2012 yangdibuat di hadapan Notaris Cuaca Candra Sedana, SH. seharga Rp.2.436.840.000, (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapanratus empat puluh ribu rupiah) tanpa diterjemahan ke dalam bahasaInggris, sehingga pemohon tidak mengerti dan paham apa yang dimaksudisi dalam perjanjian tersebut;Bahwa Pemohon tidak menyetujui untuk menjual asset

;Photo copy Surat perihal Permitaan untuk mengadakan RUPSLB,tertanggal 3 Juni 2017, bukti P.9. ;10. Photo copy tanda bukti pengiriman dokumen dari PT Pos Indonesia(Persero) tertanggal 03 Juni 2017, bukti P.10. ;11. Photo copy surat tanda bukti pengiriman surat dari Pemohon kepada Made Oka Adnyana, tanggal 09 Juni 2017, bukti P.11.

;Photo copy surat bukti dari Pemohon tersebut diatas, telah diberi meterai yangcukup dan diajukan photo copy dari photo copynya, kecuali bukti P.8. dan P.11.telah dicocokkan dengan aslinya ;Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti suratsurattersebut juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing dibawahsumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Saksi : PUTU ASTUTIHUTAGALUNG,SH :Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan untukmengadakan RUPSLB pada PT Bali Villas

,tetapi surat dari Pemohon tersebut tidak ada tanggapan dari semuapemegang saham dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan inike Pengadilan ;Hal 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 363/Padt.P/2017/PN Dps14Bahwa aset dari PI Villas semua telah dijual, namun karenahasilpenjualan tersebut Pemohon tidak tahu, makanya Pemohon mengajukanpermohonan RUPSLB ;Bahwa kalau permasalahan pokok dari Pemohon dengan PT Bali Villasmaupun dengan semua pemegang sahan dari PT Villas, saksi tidak tahu ;Bahwa mengenai

Bali Villasuntuk dilakukan RUPSLB akan tetapi tetap tidak mendapat tanggapan;Hal 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2017/PN Dps23Menimbang bahwa dengan menyimak fakta dari keterangan saksisaksitersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penjualanaset PT.

., (Tergugat III) versi kKedua (vide Bukti P4) yangjelasjelas telah dipalsukan oleh Tergugat dan Tergqugat Ill karena isinyatidak sesuai dengan faktafakta RUPSLB tanggal 25 Maret 2006....(Garis bawah oleh Tergugat sebagai penegasan);3.

Selain itu juga, Tergugat menolak dalil Penggugat yang menuduh Tergugat telahmemasukan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yangdiputuskan dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam Akta No. 12, karenafaktanya pada RUPSLB tanggal 25 Maret 2006, Penggugat hadir dalam rapattersebut dan mengetahui seluruh agenda RUPSLB, serta menyetujui sepenuhnyasegala hasil keputusan dalam RUPSLB tersebut.6.

Bahkan terhadap segala hasil keputusan yang diambil dalam RUPSLB tanggal 25Maret 2006, Penggugat bersamasama dengan Tergugat , dan Ny. Arlina Layinoyang hadir dalam RUPSLB tersebut telah menghadap kepada Pirella Sadrosen, S.H.,Notaris di Riau (in casu Tergugat III) untuk menyatakan keputusankeputusan dalamRUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam Akta Notaris, sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Duri Indah RayaNo. 12.7.

Karena terbuktipelaksanaan RUPSLB tanggal 26 Maret 2006 dan pengalihan saham milikPenggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamanggaran dasar PT DIR maupun UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas.

Duri Indah Raya melakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (selanjutnya disebut RUPSLB) pada tanggal 25 Maret 2006 denganmemanggil selur'uh pemegang saham, dimana agenda RUPSLB adalah untukmemberikan persetujuan dari pemegang saham lainnya atas rencana Penggugatmenjual sahamnya di PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat dan Pengunduran diriPenggugat sebagai Wakil Direktur PT.

BIG BIRD (RUPSLB III) adalah paling sedikit (satu per dua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit (satu perdua) bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS, dan menyatakan bahwa dengan memenuhi kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB III telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat secara

Big Bird (RUPSLB III) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Penetapan Pengadilan diucapkan;

UUPT mengatur Penyelenggaraan RUPSLB dapat dilakukan setiapsaat.Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUPT yang mengatur bahwapenyelenggaran RUPSLB harus didahului dengan penyelenggaraan RUPSTahunan terlebih dahulu.; Bahwa Pasal 78 UUPT, berbunyi, RUPS lainnya atau RUPSLB dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan ; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa Tergugat dan Tergugat Il berhaksewaktuwaktumelaksanakan RUPSLB PT PGAdengan agenda pembubaran

perseroan dan penunjukkan likuidatorsesuaikebutuhan PT PGA, dan tidak ada aturan yang mewajibkan RUPSLBdidahului oleh RUPS Tahunan. ; Bahwa mengingat agenda RUPSLB PT PGA adalah pembubaran perseroandan penunjukkan likuidator dan bukannyapengesahan laporan keuangan,maka tidak ada kewajiban Tergugat dan Tergugat Il menyajikan Laporankeuangan dalam RUPSLB tersebut.

;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka RUPSLB tanpa harusdidahului dengan RUPS Tahunan dan tanpa pembuatan laporankeuanganyang dibuat oleh auditor publik adalah sah dan mengikat. ;Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakankeberatan diadakannyaRUPSLB tanpa didahului RUPS tahunandan pembuatan laporan keuanganperusahaan oleh auditor publik adalah alasan yang mengadaada dan patutuntuk diabaikan.;b.

Rencana Pembubaran PT PGA oleh Tergugat dan Tergugat II dalamforum RUPSLB PT PGA dan permohonan penetapan kuorum RUPSLBdi Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan merupakan perbuatan melawan hukum; Bahwa rencana Tergugat dan Tergugat Il untuk melakukan RUPSLB PTPGA dengan agenda membubarkan perseroan PT PGA adalah merupakanhak dari Tergugat dan Tergugat Il yang diatur oleh undangundang.; Bahwa RUPSLB PT PGA dengan agenda membubarkan perseroan PT PGAtersebut di atas belum dapat dilaksanakan karena tidak

memenuhi kuorumrapat sesuai undangundang yang berlaku, sehingga tidak terbukti Tergugat dan Tergugat Il melakukan perbuatan melawan hukum.; Bahwa sesuai dengan undangundang yang berlaku, agar mencapai kuorumRUPSLB PT PGA, Tergugat dan Tergugat Il harus mengajukanPermohonanPenetapan Kuorum RUPSLB ke Pengadilan Negeri JakartaBaratyang wilayahnya meliputi alamat atau domisili PT PGA.; Bahwa Para Tergugat dan Tergugat Il kemudian mengajukanpermohonanpenetapan RUPSLB dengan agenda Pembubaran PT.

USI) Nomor : 14, tanggal 28 April 2010;----------------------------------- Menyatatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan Tanggal 08 September 2011 dikantor P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.

Dengan tetap dilaksanakannya RUPSLB tersebut dan tanpa adanya pembelaan dariPenggugat selaku Direktur Utama P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.USI ) adalah merupakan suatu tindakan kesewenang wenangan yang dilakukan olehTergugat I dan Tergugat13.

.;14 Bahwa, tindakan yang dilakukan Tergugat I dan II sangat bertentangan denganUndangUndang tentang Perseroan Terbatas, oleh karena Penggugat tidak pernahmenyampaikan pembelaan dirinya dalam RUPSLB dan langsung melakukanPerubahan Susunan Pengurus P.T.

USI Nomor :14, tanggal 28 April 2010.3 Menyatatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (OnrechmatigeMenyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 08September 2011 dikantor P.T. UNIQUENESS SEPATUMASINDONESIA ( P.T.

Pada tanggal 8 September 2011 telah diselenggarakan RUPSLB bertempat diLokasi Perusahaan,, yaitu di JI.

USI) Nomor : 14, tanggal 28 April 2010; e Menyatatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawane Menyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan Tanggal 08 September 2011 dikantorP.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.

Menyatakan Permohonan Penetapan Ijin Penyelenggaraan RUPSLB Termohon Intervensi I s/d Termohon Intervensi IV tidak dapat diterima (Niet Onvanlijke Verklaard) ;3. Menghukum Para Termohon Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.706.000,- (Satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

No. 5 tanggal 4 Agustus 1998 mengenai BeritaAcara RUPSLB Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. GambirTrading Co. yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir denganAkta No. 4 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Risalah RUPSLB PT. GambirTrading Co. yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum danHAM RI Nomor AHU0944600.AH.01.02.Tahun 2015 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

Memberikan ijin kepada Pemohon IV, Deepak Bhagwandas Dodani untukmelakukan dan mengajukan, melaporkan hasil RUPSLB Termohon padaKementerian terkait melalui Pejabat Notaris yang ditunjuk Pemohon atashasil RUPSLB ;Hal 6 dari 153 Penetapan Nomor 993/Padt.P/2018/PN. Jkt. Sel.7.

Dodani telah mengajukansecara tertulis untuk diadakan RUPSLB kepada Termohon/TurutTermohon Intervensi I.6. Bahwa dengan demikian jelas tujuan diadakannya permohonanpenetapan ijin RUPSLB ini adalah untuk mengisi kekosongan Direksi,demi kelangsungan kinerja Termohon/Turut Termohon Intervensi I.Hal 99 dari 153 Penetapan Nomor 993/Pat.P/2018/PN.Jkt. Sel.7.

Bahwa hal ini menunjukan permohonan RUPSLB bukanlah untukmengisi kekosongan Direksi sebagaiman Posita dari ParaPemohon/Para Termohon Intervensi tetapi merupakan upaya pengambilalihan secara paksa (hostile take over) atas kepemilikan perusahaan danmengganti seluruh pengurus termasuk Komisaris perusahaan melaluimekanisme Permohonan Penetapan jin RUPSLB.9.

Ketentuan pasal tersebut di atas mensyaratkan Pemegang Saham yangmeminta penyelenggaraan RUPSLB dapat mengajukan permohonanRUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri, artinya pemegang sahamyang namanya tercatat dalam daftar buku pemegang saham maupunanggaran dasar perusahaanlah yang dapat mengajukan permohonpenetapan ijin penyelenggaran RUPSLB..

Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir Rapat.Daftar Hadir RUPSLB Selanjutnya Fero Zainuddin memintadibuat Contoh / Draf Notulen Rapat Pemegang Saham PT. BinaArdi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina Ardi Abadi;Bahwa untuk penandatanganan Surat Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. BinaArdi Abadi diserahkan Terdakwa Kepada Sadr. IRIANSYAH yaituOrang tua dari Sdr. ANTON BASRONI ANANG untukmemintakan tanda tangan kedua orang tersebut, (Ir.

Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina ArdiAbadi diserahkan Terdakwa / Pembanding Kepada Sdr. IRIANSYAHyaitu Orang tua dari Sdr. ANTON BASRONI ANANG untukHal. 18 dari 26 hal. Put. No. 910 K/Pid/2015memintakan tandatangan kedua orang tersebut, (Ir.

Bina Ardi Abadi dan DaftarHadir RUPSLB PT.

Bina Ardi Abadi Dan DaftarHadir RUPSLB PT. Bina Ardi Abadi tersebut;b. Bahwa untuk penandatanganan Surat : Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina ArdiAbadi diserahkan Terdakwa / Pembanding Kepada Sadr. IRIANSYAHyaitu Orang tua dari Sdr. ANTON BASRONI ANANG untukmemintakan tandatangan kepada Ir. Made Suryadana, BahlilLahadalia;c. Bahwa status Sdr. BAHLIL LAHADALIA dan Sdr. Ir.

S.H., di Bintara Kota Bekasi SuratSurat/Dokumen yang dibawa Fero Zainuddin a quo belum lengkap, danharus dilengkapi dengan : Notulen Rapat Pemegang SahamPT Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB Selanjutnya FeroZainuddin meminta dibuat Contoh / Draf Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT. Bina ArdiAbadi;Bahwa untuk penandatanganan Surat : Notulen Rapat PemegangSaham PT. Bina Ardi Abadi Dan Daftar Hadir RUPSLB PT.

Bahwa PT MGB pada hari Selasa 20 Oktober 2020 telahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnyadisebut sebagai "RUPSLB") yang dtelah dituangkan dalam Akta RUPSLBNo. 04, tanggal 20 Oktober 2020, yang mana keputusan Rapat adalahsebagai berikut:Menjalankan hak Perseroan berdasarkan UndangUndangPerseroan Terbatas, Nomor 40, Tahun 2007, Pasal 37 ayat 1dengan mengembalikan saham milik Nyonya Kiki Sri Puspitasariseluruhnya atau 9 % (sembilan persen) 630 (enamratusHalaman 3 dari 33 Putusan

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 8 (delapan)dan 9 (Sembilan) adalah keliru karena Alasan tersebut diatas tidakjelas dan tidak berdasar karena isi Surat Teguran adalah memintaTergugat mengembalikan saham, seolah olah sudah terjadiWanprestasi dari Tergugat dalam menyetorkan modal, dan sudahmempunyai kekuatan hukum, padahal hanya berdasarkan RUPSLB,dimana RUPSLB tersebut hanya mempertanyakan keabsahankepemilikan saham Tergugat dengan alasan sama sekali belummenyetorkan modal, padahal Akta Autentik

Karena tidak ditunjukkanbukti; serta keabsahan kepemilikan saham diambil melalui voting,maka Tergugat memutuskan WALKOUT dari RUPSLB, sehinggatidak tahu sama sekali risalah RUPS.

Namun dalamkenyataanya RUPSLB tersebut hanya membahas PenggugatRekonvensi dianggap belum meyetorkan modal, dan kepemilikansaham Penggugat Rekonvensi diminta dikembalikan keperusahaan, tanpa menunjukan bukti; Kuasa PenggugatRekonvensi kemudian WalkOut dari RUPSLB dan tidakmengetahul isi notuleh rapat.Bahwa sesungguhnya RUPS tidak berwenang untuk menentukankeabsahan hak kepemilikan saham hanya berdasarkanmayoritas Suara, hanya Pengadilan yang bisa memutuskan.4. Bahwa selaku Pemegang Saham PT.

Menyatakan RUPSLB PT Pernadi Wiraperkasa No. 2tanggal 20 Oktober 2020 adalah perbuatan melawan hukumserta tidak sah, dan batal demi hukum.4. Memohon Penetapan Pengadilan untuk Blokir SertifikatHak Milik Nomor 8325/Tanjung Barat a.n.

BankPerkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga melalui forum Rapat UmumPemegang Saham Luas Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Juni 2011 tanpasepengetahuan dan persetujuan Yayasan Bhakti Yogya ;Bahwa dalam RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011 tersebut Tergugat I dan II sebagaipemrakarsa forum RUPSLB tertanggal 27 Juni 2011, tidak memberitahu dantidak mengundang Turut Tergugat I sebagai salah satu pemegang saham secaraformal pada PT.

Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.TurutTergugat I kemudian menyampaikan kepada pihak Yayasan Bhakti Yogyatindakan Tergugat I dan II yang menyelenggarakan RUPSLB tanggal 27 Juni2011 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Yayasan Bhakti Yogya.

TurutTergugat II hadir melalui kuasanya dalam RUPSLB tetapi tidak mengetahuiagenda RUPSLB yang diprakarsai oleh Tergugat I dan TergugatBahwa berdasarkan Akta Notaris No. 13 : Berita Acara RUPS Luas Biasa yangdibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, SH Notaris diJakarta pada tanggal 15 Agustus 2011, menerangkan bahwa pada tanggal 15Agustus 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Bhakti Yogya JIn.

Senopati No.43 A Jakarta Selatan dilaksanakan RUPSLB yang agendanya antara lainmenetapkan kembali Keputusan Pemegang Saham yang termuat dalam RisalahRUPSLB PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tertanggal 27Juni 2011, dan memberhentikan dengan hormat saudari Lorenzia Julie Santososebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.Dalam Akta tersebut pada dinyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tersebutdiselenggarakan atas permintaan Direksi dari PT.

Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga setelahdinyatakan dicabut kedudukannya sebagai pemegang saham dandikembalikan kepemilikan sahamnya kepada Yayasan Bhakti Yogya berdasarkanPutusan Pengadilan dalam perkara aquo, selanjutnya harus dilakukan pengesahanmelalui mekanisme RUPSLB oleh Turut Tergugat I,Il, dan I .....II, dan III maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan perkara aquo berkekuatanhukum tetap ; Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmengadili dan

Rumah Sakit Haji Jakartauntuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa;Putusan tersebut menguatkan Penetapan yang telah diambil oleh PengadilanNegeri Jakarta Timur setelah mempertimbangkan fakta bahwa permohonanpengajuan ijin RUPSLB telah sesuai dengan Pasal 19 Anggaran Dasa PT RumahSakit Haji Jakarta Jo.

Hal initelah sangat terbukti ketika Pemohon meminta Direksi untukmenyelenggarakan RUPSLB melalui surat tertanggal 1 Agustus 2011,Termohon melalui surat tertanggal 3 Agustus 2011 memberikan tanggapanyang sangat tidak wajar, yakni : "...sahamsaham PT Ridlatama TambangMineral (Termohon) masih 100% menjadi milik kami..."

No.1698 K/Pdt/2012202 Penunjukan Bapak Rachmat Gobel sebagai KomisarisPerseroan;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukRUPSLB;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRUPSLB terhadap para pemegang saham perseroan (Termohon) melalui surattercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidaktermasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;Memberikan ijin

pernah memberikan tanggapan apapun;C Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham (mayoritas) memiliki kepentinganyang wajar untuk meminta diadakannya RUPSLB dengan agenda pergantianDireksi Termohon Kasasi;Hal. 27 dari 49 hal.

No.1698 K/Pdt/2012309ab1011121314Penetapan RUPSLB.