Ditemukan 4374 data
Terbanding/Terdakwa : Ir. SUNARDI Bin ALM. ASRI MUCHTAR
142 — 45
melawanhukumnya perbuatan secara formil (Vide Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 003/ PUUIV/ 2006) sementara unsur lainnya lainnya adalah anasirdelik atau elemen delicta, sehingga interpretasi secara kontektual dengansifat yang kasuistis terhadap Terdakwa in cassu , telah tepat dipertimbangkanPengadilan Tindak PidanaKorupsi pada peradilan Tingkat Pertamaaquo,karenanya dakwaan Subsidair pasal 3 yang tepat dinyatakan terbukti,sedangkan alasan Penuntut Umum dengan membandingkan putusan yangberkualitas preseden
49 — 24
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkandan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009sebagai berikut :Halhal Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat inisedang giatgiatnya memberantas korupsi ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan preseden
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
413 — 389
Perludicatat bahwa tuntutan pembatalan objek sengketa a quo oleh ParaPenggugat akan membawa dampak dan implikasi serius terhadap kondisisosiologis setempat dan preseden hukum di kemudian hari, karena di atasHPL Tergugat II Intervensi 1 tersebut telah berdiri bangunanbangunan milikmasyarakat, yang beritikad baik dan memahami posisi Tergugat II Intervensi1 sebagai pemegang HPL.
404 — 264
celahhukum yang ada pada sistem peradilan Indonesia yang melarangpengadilan untuk menolak suatu perkara dan tidak melarang dilakukannyaupayaupaya hukum lebih lanjut oleh para pihak yang bersengketa untukmelakukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dimana langkahtersebut memerlukan waktu yang lama, sehingga PARA PENGGUGATmencoba untuk tidak membayar utang atau setidaknya menundapembayaran utang tersebut kepada para kreditur untuk suatu jangka waktuyang lama, sehingga hat tersebut dapat menjadi preseden
1040 — 1089
dan imateriiloleh karena harus mengeluarkan biayabiaya, tenaga, dan waktu yangsignifikan untuk mengajukan upaya hukum berupa jawaban maupungugatan rekonpensi ini, dimana seharusnya biayabiaya tersebut tidakperlu diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi apabila TergugatRekonpensi tidak mengajukan gugatan yang menyesatkan dan tanpadasar yang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra baik ABNRyang telah dibangun sejak tahun 1967 sebagai pemberi jasa konsultasihukum, menyesatkan publik, menimbulkan preseden
337 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa jika sekiranya Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkaratidak menerapkan ketentuan hukum, akan tetapi dilaksanakan sesualdengan kehendaknya saja tanopa mengindahkan ketentuan hukum berlaku,maka hal tersebut tentunya akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum di Negara Republik Indonesia, dan seolaholah melegalkan danmembenarkan kekeliruan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS DirektoratJenderal Pajak;2./.Bahwa sebagaimana diketahui berkas perkara penyidikan adalah sebagairumusan
200 — 100
Jikahal ini dibenarkan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi dunia usaha dan investasidi Indonesia; A.2. PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI TELAHMENDISKREDITKAN PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGATREKONVENSI 7.
109 — 72
Tergugat ;Bahwa dalam hal ini Tergugat dan Il sama sekali tidak memahami apayang menjadi inti pokok permasalahan sehingga terkesan asal bunyimenyampaikan argumentasi hukumnya yang berdampak Preseden Burukterhadap penegak hukum yang benarbenar bertindak dan memutusperkara dengan hati nuraninya bagi para pencari keadilan;Bahwa kemudaian harus Tergugat dan II pahami dimana diatur dalampasal 163 HIR disebutkan bahwa Barang siapa yang mengakumempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkanhaknya
55 — 13
foto copy bukan aslinya selengkapnya sebagaimana dalam amar putusanwonn Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkanketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini; wonn Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa; Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merupakan preseden
351 — 236
Nantinya mereka akan membacaberarti kita salah, halhal yang sifatnya delegasi yang hanya dalambentuk peraturan Bupati, ini sekaligus juga menguji yang ada kaitannyadengan hukum tata negara, yang sementara di Pengadilan Tata UsahaNegara itu dalam kajian hukum tata usaha negara atau administrasi, tapiahli berpendapat bahwa ini akan menjadi preseden atau petunjuk untukperadilan lain di dalam hal memutus ketika ada dasar hukum yang tidaksepatutnya untuk memberikan delegasi kepada bawahannya;Bahwa Parameter
230 — 726
Oleh karena itu, menurut ahli, frasa belum ditetapkanmenimbulkan kerancuan penafsiran dari hakim, khususnya yangselama ini bertanggung jawab memeriksa kasuskasus terkaitperselisihnan ketenagakerjaan, sehingga menurut ahli, frasa itu harusdipertegas dengan menggunakan preseden yang sudah ada sajayaitu ketika P4, P4D maupun P4 Pusat (P4P) ada, di mana upahproses itu sSampai putusan yang inkracht van gewijsde;.
383 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 745 PK/Pdt/2017XXXlll/Turut Tergugat (PT Interkon Kebon Jeruk);29.Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali Penggugat dalammengajukan gugatan a quo adalah merupakan preseden buruk terhadapusaha pengembang perumahan (real estate), karena tindakan TermohonPeninjauan Kembali/semula Penggugat dapat melemahkan kepercayaanpublik/masyarakat terhadap jual beli perumahan, khawatir adanya gugatmenggugat atau tuntutmenuntut diantara para Pemegang Sahamdengan Direksi Perseroan yang dapat mengakibatkan
871 — 615
Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan status kata HUGO adalah nama generik;Bahwa gugatan rekonvensi ini sangat beralasan hukum untuk dapatdipertimbangkan yang dapat dijadikan preseden baik dalam penegakanHukum Kekayaan Intelektual terkhusus pada rezim hukum merek;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka melalul gugatanrekonvensi a quo PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada mgjelishakim pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan denganmenyatakan elemen
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
305 — 224
dengan yang lainnya;Bahwa Tergugat II khawatir apabila terhadap 1 (satu) perkara dengansumber dan substansi yang sama serta sebagian besar pihak yangsama pula, namun dalam proses hukumnya diperiksa, diputus, dandiadili oleh beberapa Pengadilan Negeri yang berbeda, akanmenghilangkan esensi dari kepastian hukum dan keadilan itu sendiri,karena akan timbul putusan yang saling tumpang tindih dan/ataubertentangan antara satu dengan yang lainnya untuk substansi perkarayang sama; Hal ini tentu akan menjadi preseden
24 — 11
;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri danperbuatan para terdakwa;Halhal yang memberatkan : Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.175dari.216 Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraOrdinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat menjadi preseden
MICHAEL TANNER
Tergugat:
1.Debby Sintyawati T
2.Sascha Horst Christopher Prinzler
3.Pascal Daniel Dieng
4.Ni Ketut Adi Wahyuni
5.Ni Made Dinda Rahayu
6.Mutrin Intjie Makkah
Turut Tergugat:
1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.adan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Badung
251 — 177
Nampaknya PENGGUGAT memang tidak mengetahui dengan jelas alamatTERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga PENGGUGAT dengan sesuka hatimencantumkan alamat LEGAL ACT & CO yang mungkin saja pernah menjadikuasa hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III diluar perkara gugatan perdata aquo, halhal tersebut tentu merupakan tindakan yang sangat tidak profesional danHalaman 42 dari 156 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Dps.merupakan preseden buruk bagi sistem peradilan di Indonesia yang nantinyamemposisikan
154 — 768 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padalazimnya putusanputusan yang dijatuhkan dalam tingkat bandingakan diikuti sebagai preseden oleh Pengadilan Negeri yang adadilingkungan daerah hukum Pengadilan Tinggi.
42 — 14
Dalam pada itu apabila Terdakwadijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yangburuk dalam pelaksanaan peraturan perudangundangan, yang mengakibatkan tidaktercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dankepastian hukum.Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis danpsikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirianmengenai lamanya pidana penjara
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
152 — 111
VII Perumahan GunungsariIndah surabaya telah menyetujui akan dilakukan pelaksanaan penegakanPerda ke Satuan Polisi PP Kota Surabaya, yang merupakan rangkaianperistiwa hukum dan bersesuaian dengan /egal standing surat pengaduanPenggugat kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruangtanggal 9 Maret 2015 sebagai instansi dan pejabat yang berwenangmelaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya.(3) Preseden buruk untuk penegakan Perda dan penegakan hukumDari Surat Tergugat Nomor 005 / 4438
37 — 10
dinyatakan bersalah makakapadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri danperbuatan terdakwa;Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraOrdinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatanTerdakwa dapat menjadi preseden