Ditemukan 4333 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-06-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO.
58 — 37
58 — 37
menerima uang dengan bon dari PDAU ,laludiserahkan pada orang lain, terdakwa bertambah kekayaannyaterdakwaBahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai aturan .Bahwa ada yang dirugikan dengan perbuatan terdakwayaituPDAU Kota Salatiga;Bahwa bon yang dilakukan terdakwa tidak sesuai denganrencana anggaran dan belanja;Bahwa perbuatan terdakwa secara formal melawan hukum tidakhanya dengan undangundang tetapi juga tidak sesuai dengankepatutan.Bahwa dalam praktek peradilan di negara kita , hukum tidakmenganut azas preseden
Putus : 10-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 PK/Pdt/2011 Tanggal 10 Nopember 2011 — PT. BUMI MERAPI ENERGI, dkk vs PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (Persero), Tbk,
255 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
255 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila tindakan Tergugat 1 yang dibantu oleh Tergugat 2serta difasilitasi oleh Tergugat 3 ini dibenarkan, maka dikhawatirkanmenjadi suatu) preseden buruk terhadap iklim investasi diIndonesia. Adanya permasalahan kesewenangwenangan danmelawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintan Daerah (dalamhal ini termasuk Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) akanmenyebabkan keengganan investor untuk berinvestasi di daerahdaerah Indonesia.
Register : 30-08-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 21 Februari 2018 — PT. PARNA RAYA : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
238 — 182
238 — 182
Bahkan hal inidapat menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Indonesiakarena TEGUGAT dapat setiap saat dengan sewenangwenangmengalihnkan alokasi dan pemanfaatan gas bumi dari satu pihakkepada pihak lain.Halaman 23 dari 286 halaman, Putusan Nomor : 181/G/2017/PTUNJKT7.4isTergugat melanggar asas kepastian hukum karena secara sepihaktelah memutuskan menghentikan alokasi Gas Bumi untuk Penggugattanopa pernah memberikan teguran kepada Penggugat, denganalasan Penggugat tidak memenuhi Keputusan tentang
Putus : 19-12-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 25 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm Tanggal 19 Desember 2016 —
40 — 6
40 — 6
dinyatakan bersalah makakapadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri danperbuatan terdakwa;Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatanTerdakwa dapat menjadi preseden
Putus : 20-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Tanggal 20 Februari 2012 — DJOKO SOEGIARTO TJANDRA
2373 — 3616 — Berkekuatan Hukum Tetap
2373 — 3616 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Ambroce Bierce, preseden itu hanya dapatberguna ketika menunjukkan bahwa suatu kasus diputuskan berdasarkanprinsipprinsip tertentu dan sama sekali tidak mengikat ketika141bertentangan dengan prinsipprinsip itu. (htto.
Putus : 19-12-2016 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 26 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 19 Desember 2016 —
50 — 10
50 — 10
bersalah makakapadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri danperbuatan terdakwa;Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan' sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatanTerdakwa dapat menjadi preseden
Putus : 19-12-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 26 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 19 Desember 2016 — YULIANTO KUSUMA NUGROHO,S.Km.,M.Kes Bin WARLI.
171 — 150
171 — 150
dinyatakan bersalah makakapadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikanhalhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri danperbuatan terdakwa;Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karenadipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatanTerdakwa dapat menjadi preseden
Register : 17-12-2015 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Amb Tanggal 13 Juni 2016 — 1. Nama lengkap : JISMI REUBUN, S.AP
2. Tempat lahir : Tamedan.
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 02 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jln Santri Desa tamedan Kecamatan Dullah Utara
Kota Tual
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tual
TerdakwaditahandalamRumah Tahanan Negaraoleh:
1. Penyidik: tidak ditahan.
2. Penuntut Umumsejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
4. Perpanjangan KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Maret 2016sampai dengan tanggal 14 April 2016;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambonsejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
98 — 49
98 — 49
Dapat memberikan preseden buruk bagi citra Pegawai Negeri Sipil. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat KotaTual, Peraturan perundangundangan yang dilanggar atau tidak dipatuhioleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual adalah :1.
Register : 02-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : HARNIAH, ST., BINTI H ALWI ALM
135 — 51
Terbanding/Terdakwa : HARNIAH, ST., BINTI H ALWI ALM
135 — 51
HalHalaman 203 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT BJMtersebut dapat menjadi preseden buruk dan memunculkanketidakpastian hukum. Belum lagi jika kejaksaan melakukanperhitungan nilai kerugian negara sendiri, dalam persidangan buktitersebut diragukan karena bukan hasil audit BPK. BerlandaskanSEMA No.4 tahun 2016, hanya BPK sebagai satusatunyalembaga yang berwenang mendeclare kerugian keuangannegara.
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
517 — 379 — Berkekuatan Hukum Tetap
517 — 379 — Berkekuatan Hukum Tetap
danperjanjianperjanjian yang menjadi dasar Penerbitan SuratHutang yaitu Perjanjian Penerbitan Surat Hutang (/ndenture)dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (UnderwritingAgreement) berikut seluruh dokumen jaminan adalah tidaksah dan tidak dapat dilaksanakan; dan (iv) Penggugat barumendalilkan ketidakabsahan seluruh dokumentersebutsetelah APPC, Penggugat dan Tergugat XIII cidera janjidalam melakukan pembayaran hutangnya;Jika Gugatan Perdata ini dikabulkan, putusan pengadilantersebut akan merupakan suatu preseden
Register : 10-06-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 79/Pid.B/2014/PN-Lsm Tanggal 3 Maret 2015 — Ishaq Abdullah bin Abdullah
93 — 30
93 — 30
DasniYuzar sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miyar rupiah) dan sisanya untukpembangunan perumahan dan akhirnya terbengkalai, kesimpulan Tim dariinvestigasi bahwa, Tim tidak lagi mencari tempat usaha debitur, kerena dapatdilihat dari perusahaan yang diserahkan kepada Bank untuk mendapat kreditadalah perubahan pengurus perusahaan tersebut sama dengan tanggalpermohonan kredit dan beberapa obyek usaha yang dikunjungi padaumumnya fiktif/topengan, sehingga Tim tidak mengunjungi lagi untukmenghindari preseden
Register : 28-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 11/PID.TPK/2022/PT SMR Tanggal 21 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Iswan Noor, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ADRIANI anak dari AMAS Alm
132 — 27
Terbanding/Terdakwa : ADRIANI anak dari AMAS Alm
132 — 27
ke 1 KUHP. Namun, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam dakwaan primair telah terbukti yang alasan-alasannya diuraikan dan dikemukakan sebagaimana terlampir dalam memori bandingnya;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, karena terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak membuat efek jera bagi terdakwa yang berpotensi menjadi preseden
Register : 28-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK Tanggal 11 Januari 2018 — HASANUDDIN AGANI, S.E;
80 — 52
80 — 52
Bahwa perbuatan terdakwa yangdemikian selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan sangattercela dan mencerminkan preseden buruk terhadap lembagalegislatifkhususnya DPRD Kabupaten Barito Selatan selain itu tentunya merugikankeuangan negara dan tidak terlayaninya kepentingan masyarakat denganbaik, sehingga dengan demikian pidana penjara yang akan dijatuhkandibawah ini dinilai sesuai kKesalahan dan rasa keadilan;Menimbang, bahwa~ disamping pertimbangan halhal yangmemberatkan tersebut diatas,
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009 Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
339 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika Gugatan Perdata ini dikabulkan, putusan pengadilantersebut akan merupakan suatu preseden sangat buruk yangmemberikan dukungan kepada debitur untuk menghindariHal. 119 dari274 halaman Put.
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 30 Maret 2016 — Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc
84 — 35
84 — 35
tersebut dengan alasansegera berakhirnya tahun anggaran 2014 oleh karena kebijakan yang diambil olehTerdakwa telah menyalahi tugas dan tanggungjawab serta wewenang Terdakwaselaku Pengguna Anggaran yang bertentangan dengan undangundang tentangkeuangan negara, undangundang tentang perbendaharaan negara, peraturanpemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan presiden tentangpengadaan barang/jasa milik pemerintah dan tindakan Terdakwa tersebut tidak dapatdibenarkan oleh karena akan menjadi preseden
Register : 28-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 21/PID.TPK/2017/PT PLK Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : ZULKIFLI MOODUTO, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HASANUDDIN AGANI, SE Diwakili Oleh : INDRIYANTO, SH., MH
117 — 44
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HASANUDDIN AGANI, SE Diwakili Oleh : INDRIYANTO, SH., MH
117 — 44
Bahwa perbuatan terdakwa yangdemikian selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan sangattercela dan mencerminkan preseden buruk terhadap lembaga legislatifkhususnya DPRD Kabupaten Barito Selatan selain itu tentunya merugikankeuangan negara dan tidak terlayaninya kepentingan masyarakat denganbaik, sehingga dengan demikian pidana penjara yang akan dijatuhkandibawah ini dinilai sesuai kesalahan dan rasa keadilan;Menimbang, bahwa disamping pertimbangan halhal yangmemberatkan tersebut diatas,
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 30 Maret 2016 — SYAHRUDDIN MILE, ST
74 — 27
74 — 27
berikutnya oleh Pemerintah Kota Ternate dan oleh karena itu tindakanTerdakwa tersebut telah menyalahi tugas dan tanggungjawab serta wewenangTerdakwa selaku PPK yang bertentangan dengan undangundang tentang keuangannegara, undangundang tentang perbendaharaan negara, peraturan pemerintahtentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan presiden tentang pengadaan241barang/jasa milik pemerintah dan yang lebih penting lagi bahwa perbuatan Terdakwatersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena akan menjadi preseden
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Tanggal 3 September 2020 —
490 — 263
490 — 263
SOP itu internal, hanya untuk pegawai saja bukanperatutan perundangundangan;Bahwa contoh preseden penerapan Pasal 49 ayat 2 (b) UU Perbankansebagaimana termuat dalam Putusan No. 129/PID.B/2013/PN.LSMdengan Terdakwa Effendi Baharrudin;Dalam perkara ini Terdakwa didakwa karena tetap memberikan kreditpada pengaju kredit meskipun ada persyaratan persyaratan pengajuankredit yang masih belum dapat dipenuhi dengan memberikanpersyaratanpersyaratan tertentu seperti menyerahkan jaminantambahan berupa aktiva
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
320 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
320 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2587 K/Pdt/2016merupakan preseden tidak baik terhadap seluruh pencatatanHPL yang dapat berakibat hilangnya seluruh aset Barang MilikNegara/Daerah yang bersertifikat HPL dan menimbulkanketidakpastian hukum;Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyatapertimbangan Judex Facti yang mendasarkan pencatatan asetdengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun2014 adalah berlaku surut (retroactive) sehingga Judex Factisalah menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30ayat (1) UU
Putus : 12-10-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1885 K/PID.SUS/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum
139 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalammeneliti pertimbanganpertimbangannya dengan melihat dan memahamiaturanaturan lain yang telah ada, bagaimana implikasi hadirnya ketentuanundangundang tersebut terhadap perkara a quo bukan hanya mengaminipertimbangan Judex Facti tingkat pertama sedemikian rupa;Bahwa apa yang telah Judex Facti tingkat pertama maupun tingkatbanding terhadap penghukuman berdasarkan unsur penyalahgunaankewenangan sangatlah tidak adil dan tidak berdasarkan hukum, sehinggapatut dianulir oleh Judex Juris karena akan menjadi preseden