Ditemukan 4360 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Lie putra setiawan Sh. Mh vs menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ; Mifta aditia wulandari Dk vs menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi ri (menpan rb);
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 28 Agustus 2013 — PAINO BIN KARTO WIYONO
79 — 14
  • Yk.kenapa ahli tidak setuju sebab didalam teori negara hukum lembaga yudikatifitu tunggal, dulu dikatakan peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung, tetapikarena kehendak dari reformasi/kehendak rakyat didalam ajaran hukumkehendak rakyat, adalah hukum tertinggi lain pasal yang mengatur tentangMahkamah K onsitusi ; Sejak awal ahli mengatakan kewenangan MK bagus sekali tetapi satukewenangan yang tidak setuju kewenangan yaitu menguji Undang Undang,tetapi yang lain silahkan misalnya pemilihan Presiden
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1166 — 1591
  • Ketika era reformasi pada saat itu, ditandai dengan perubahanparadigma dalam menyelenggarakan pemerintahan dari yang bersifatsentralistis lalu UU nomor 11 tahun 1967 paradigmanya ialah kepadasentralitis kKemudian era reformasi masuk pada era desentralisasi karenaitulah UU nomor 11 Tahun 1967 di amandemen untuk mengakomodir prinsipotonomi daerah atau desentralisasi.
Pengadilan PA KAB MALANG
Register : 24-10-2011 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5259/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg
Tanggal 31 Januari 2013 —
109 — 53
  • rupiah)PUTUSAN Nomor : 5259/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg.setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara inimemperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) ;17)Menyatakan Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusandalam perkara ini ;18)Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukumlainnya (uitvoerbar bij voorrad) ;19)Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini ;20)Dalam Peradilan reformasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 15-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 10 Desember 2018 — 1. Nama lengkap :HATIJAH ATTAMIMI, SE alias IJAH 2. Tempat lahir :Fatmite 3. Umur/tanggal lahir :42Tahun / 14 Juni 1976 4. Jenis kelamin :Perempuan 5. Kebangsaan :Indonesia 6. Tempat tinggal :Desa Fatmite Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan :ASN/PNS (Kepala Seksi Verifikasi pada BPKAD
302 — 424
  • PengeluaranHalaman65 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Ambuntuk menyimpannya saja karena masih ada kebutuhan lainyang membutuhkan anggaran yang besar;Saksi melakukan perjalanan dinas dalam rangka KunjunganKerja ke Kecamatan Leksula dari tanggal 05 s/d 09 Oktober2011 dengan besar biaya perjalanan dinas sebesar Rp.4.200.000,00 dan uang perjalanan dinas tersebut sudah saksiterima dan digunakan untuk keperluan perjalanan dinasdimaksud;Saksi melakukan perjalanan dinas dalam rangka Menghadirirapat Reformasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
209 — 519
  • ;serta angka 5, Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Undangundangini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkanpenyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebihbergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraanNegara dengan tetap menaati ramburambu hukum yang berlaku jo Penjelasan IIhuruf A angka 2 Peraturan Menteri Aparatur dan Reformasi
    Dengan hak dankewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakankontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan Negara dengan tetapmenaati ramburambu hukum yang berlaku jo Penjelasan Il huruf A angka 2Peraturan Menteri Aparatur dan Reformasi Birokrasi R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Abubakar Umanahu, S.Pdi
77 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga kita tahu persis di mana adadi dunia ini yang TAP MPRnya berjudi Pemberantasan, harusmengusut pemberantasan korupsi terhadap orang tertentu, hanyaada pada saat masa reformasi;Bahwa sebagaimana penjelasan Ahli Prof. Eddy O.S Hiarej, bahwanorma dalam pasal tindak Korupsi merupakan norma yang kabur,Hal. 262 dari 268 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
128 — 52
  • ., maka perlu dipertimbangkan keadaan yangmemberatkan dan yang meringankanKEADAAN YANG MEMBERATKAN : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dengan program pemerintah yangsedang giat melaksanakan reformasi dibidang pemberantasan tindakpidana korupsi ; Terdakwa sebagai Kepala Desa Tenjojaya tidak memberikan tauladanyang baik bagi warganya.
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
310 — 88
  • tetapidalam penelitian sejarah dimasa modern dimana demokrasi sedikitberkembang, kebebasan berpendapat, berpikir juga berkembang makatidak seperti pada jaman kerajaan dulu penguasa itu dapat sangatotoriter dalam menentukan dan membangun narasi sejarah tapi tetapada suaraSsuara dari masyarakat kaum intelektual tentunya akanmenggugat sejarah yang ditulis untuk legitimasi kekuasaan misalnyajaman orde baru, sejarah yang berkaitan denga G30S PKI narasinyasemua dalangnya adalah PKI tetapi ketika terjadi reformasi
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1253 — 901
  • dokumendokumen juga harus di cekdan tidak serta mert demikian , kalau memang sudah dilakukan maka sudahmelakukan kejahatan suatu pelanggaran untuk menuju syarat formal , karena apajual beli itu harus terang dan tunai, mana tahu yang diperjualbelikan itu tanahsengketa sementara dalam syarat materil tidak boleh ketika dilakukan transaksijual beli tanah terjadi tumpang tindih;Bahwa mengenai surat alas pelepasan hak dijadikan surat permohonan hak atastanah maka kita kembali ke tatanan yuridis sebelum reformasi
    Peraturan MenteriDalam Negeri No.6/1972 kemudian setelah reformasi Peraturan Menteri Agrariakepala BPN No.3 tahun 1999 dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Agraria kepalaBPN No.1 tahun 2010 dan seterusnya di sini dengan tatanan yang demikian ketikaseseorang mengajukan alas hak harus dilihat dulu kronologis kepemilikannyaseperti apa, misalnya ada alasan , alasannya seperti apa silahkan tetapi harus adapembuktian .
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. NANA SUPRIATNA alias AGI bin (alm) MOCHAMAD YUNUS
101 — 52
  • Cecep Rustandi dengan jumlahkursi 12.Fraksi PKS : Masrokhan dengan jumlah kursi 7.Fraksi Golkar : Winarsa Gunawan dengan jumlahkursi6 dan 1 kursi dari PBBFraksi PDI Perjuangan : Achmad Gunawan denganjumlah kursi 4 dan 2 kursi dari PKB dan 1 kursi dariPeloporFraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) :Drs.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
85 — 45
  • Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, Partai Nasional BantengKemerdekaan, Partai Pemuda Indonesia, Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia).
    dalam hal menyangkutpembuatan Undang undang/Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran/ Budgetingbersama Pemerintah Daerah Menetapkan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah Tahun berkenan.Bahwa fraksi fraksi dan komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual,yaitu: ada 3 (tiga) fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, antara lain :vFraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi
    Sus / TPK / 2015 / PN Amb).y Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, Partai Nasional BantengKemerdekaan, Partai Pemuda Indonesia, Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia) Fraksi Islam (Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang).Komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, sebagai berikut : KomisiA membidangi Pemerintahan dan Hukum, Komisi B membidangi Ekonomidan Kesejahteraan, Komisi C membidangi Keuangan dan Pembangunan.Bahwa
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 12-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 12 Juli 2011 —
306 — 112
  • disebutkan dalamamar putusan iniMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, makapidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai advis hukum(legal advice), perlu dikemukakan disini, bahwasekalipun harus diakui, hak penuntutan itu mutlak = adapada Penuntut Umum sesuai dengan asas dominus litis,namun demikian, tidaklah seyogyanya bagi seorang PenuntutUmum yang baik, lebih lebih di era reformasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. EDDY JUNAEDI, M.Pd.
84 — 139
  • Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs.Dedi Kuswandi, dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPPdan 7 kursi dari PBR. Fraksi Gerindra Hanura : Dedi Kurnaedi, jumlah kursi 3 dariGerindra dan 3 dari Hanura.e Bahwa benar Anggota dewan yang ditugaskan diKomisi Ill Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidupyaitu:1. H. Cecep Rustandi (Ketua Komisi). H. Dayat Hidayat (Wakil Ketua Komisi). Abdullah Mafpuri (Sekretaris). Suharto (anggota)2345. Rita Sukendar (anggota)6.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
103 — 66
  • kewenangan saksi selaku Wakil DPRD Kota Tual samadengan anggota lainnya yaitu, Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah,Legislasi dalam hal menyangkut Peraturan Daerah, Anggaran dalam hal inimembahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Bahwa ada 3 (tiga) fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, yaitu : Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).vy Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi
    Sus / TPK / 2015 / PN Amb).bersama Pemerintah Daerah Menetapkan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah Tahun berkenan.Bahwa fraksi fraksi dan komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual,yaitu: ada 3 (tiga) fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, antara lain :vy Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).vy Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, Partai Nasional BantengKemerdekaan
    yang membebani masyarakat dan daerah.Sedangkan Fungsi DPRD, sebagai berikut:vvvvSONvFungsi sebagai Legislasi.Fungsi sebagai Badan Anggaran/ Budget.Fungsi sebagai Pengawasan.Bahwa benar fraksifraksi dan komisikomisi dalam keanggotaan DPRDKota Tual, antara lain :Fraksi pada DPRD Kota Tual periode 2009 s/d 2014 yaitu :Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — Ir.Herliyan Saleh,M.Sc
109 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Bupati Bengkalis dalam melaksanakanpenyusunan RANPERDA harus mengacu pada skala prioritas dalam urusanwajib dan urusan pilihan antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola,pendidikan,kesehatan,penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup danbencana, daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik,kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, namun pada kenyataannyaterdakwa bersamasama dengan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng.
130 — 29
  • negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwatindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — HERRY SUPRIYANTO, SH. MH BIN ASMANUHADI
103 — 18
  • negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwatindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 30-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sak
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
158 — 319
  • Berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Riau, lokasiKoperasi Air Kehidupan berada pada areal Hutan Produksi, olehkarena itu. dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan untuk mendapatkan legalitas terhadap arealyang kami miliki, Sesuai dengan program TORA yang telahdilaksanakan oleh Pemerintah tersebut, kami mengajukanpermohonan telaahan terhadap areal Koperasi kami tersebutsesuai dengan Peta Indikatif alokasi kKawasan hutan untukpenyediaan sumber tanah objek reformasi agraria (Tora), danapabila
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
283 — 161
  • SBImembantu alur perjalanan barang ke kaimana dari pulau jawa.Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi kerusuhan pada saat krisismoneter dan era reformasi tahun 19981999, tempat usaha Terdakwadan PT. SARANA BAHTERA IRJA tidak mengalami kerusakan ataupunpelemparanpelemparan oleh masyarakat dan bahkan dilakukanpenjagaan oleh masyarakat sendiri.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
116 — 35
  • Tetapi itu boleh ada kalau memang di dalam pasalmerumuskan dengan tegas bahwa delik itu terkandung rumusan yangbernama crime by ommision, dia tidak melakuan perbuatan yang harus dialakukan.Bahw Undangundang korupsi secara keseluruhan disusun dalam suasanakebatinan reformasi yang mengutamakan hukum pidana sebagai /ex palionis,lex palionis itu apa? Hukum pidana itu digunakan sebagai sarana balasdendam.