Bahwa jika Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawanhukum terhadap Tergugat, maka yang menjadi pertanyaan, mengapaPenggugat mengikutsertakan Para Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat XTV,dan jika ini dinyatakan sebagai persyaratan formil, mengapa Ahli WarisAhmad bin Azan bin Anus tidak dilibatkan atau diikutsertakan dalam perkaraa quo, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan dengan menunjuk AkteNo. 61tanggal 11 September 1992.5.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang perbuatan melawanhukum terhadap Tergugat mengenai penghinaan kepada Penggugatdengan cara menyebarkan fitnah sebagaimana posita gugatanPenggugat pada butir 7 hal. 10, termasuk perbaikan dalam gugatantanggal 02 Oktober 2014.2. Bahwa akan tetapi, Penggugat dalam perkara a quomengikutsertakan Turut Tergugat s.d.

Turut Tergugat XTV sebagai pihakyang hanya memenuhi persyaratan formal dalam mengajukan gugatan,sedangkan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat, tentunya tidak ada relevansinyadengan Turut Tergugat s.d. Turut Tergugat XTV serta tidak mempunyaldasar hukum (fundamentum petendi), yang menjelaskan adanyahubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat s.d.

dalildalil Penggugat tidak memenuhi unsurunsur kerugian yang dilakukan oleh Tergugat dari perbuatan melawanhukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah AgungNo. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1986, dalam pertimbangannyaberbunyi:Unsur kerugian dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian, Jikakerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukumHal 56 Putusan No. 554/PDT/2020/PT.DKI9.

Turut Tergugat X dalam Konpensi / Turut Penggugat s.d.Turut Penggugat X dalam Rekonpensi, di mana Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi tidak menjelaskan adanya hubungan hukum antarakedua belah pihak yang menjadi dasar gugatan terhadap perbuatan melawanhukum, maka Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat X dalam Konpensi / TurutPenggugat s.d.

Bahwa tindakan dari TERGUGAT terhadap PENGGUGATdengan membuat dan mengadakan Perjanjian Pelepasan dan PemindahanHak Atas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalamkehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) danpenuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog) merupakan Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatige Daad);32.

Bahwa tindakan dari TERGUGAT II yang sengaja membiarkan siPemberi Kuasa atau PENGGUGAT kepadanya menderita kerugian akibatadanya Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No.01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dariPENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipumuslihat/kebohongan (bedrog) dan TERGUGAT II mengambil kesempatandan keuntungan dari PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatige Daad) yang diamini oleh TURUT TERGUGAT;33.

J.H Nieuwenhuis di atas, dalamkaitannya dengan perkara a quo, maka dapat diambil suatu penalaranhukum sebagai berikut :e Apabila timbul suatu kerugian bagi satu pihak akibat adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, makamenjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawanhukum itulah yang seharusnya memberikan ganti kerugian kepadapihak yang menderita kerugian akibat haknya dilanggar.38.

Menyatakan tindakan dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT denganmembuat dan mengadakan Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan HakAtas Tanah No. 01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalamkehendak dari PENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) danpenuh tipu muslihat/kebohongan (bedrog) merupakan Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatige Daad);7.

Menyatakan tindakan dari TERGUGAT Il yang sengaja membiarkan siPemberi Kuasa atau PENGGUGAT kepadanya menderita kerugian akibatadanya Perjanjian Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah No.01/SP/Legal/V/2015 yang mengandung cacat dalam kehendak dariPENGGUGAT yang mengandung kesesatan (dwaling) dan penuh tipumuslihat/kebohongan (bedrog) dan mengambil kesempatan dankeuntungan dari PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatige Daad);8.

dengan Pasal 1238 KUHPerdata mengatakansiberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengansebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, ialah jika ini menetapkanbahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yangditentukan artinya bahwa Terlawan tidak atau belum boleh melakukanpelelangan sebelum berakhirnya tenggang waktu perjanjian kredit berakhiryakni pada tanggal 22 April 2021, maka dari itu Pelawan mohon kepadaMajelis Hakim menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan

melawanhukum;Halaman 2 dari 7 halamanPerkara Nomor 60/PDT/2020/PT DPS5.Bahwa disamping itu Terlawan juga melanggar Pasal 1243 KUHPerdatayang mengatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena takdipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutangsetelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannnya, tetap melalaikannya,atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapatdiberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannyamaka berdasarkan ketentuan pasal

kedua bidang tanahtersebut akan diibeli oleh pihak lain dalam pelelangan, maka Pelawanmohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim menghukum TurutTerlawan agar pelelangan ditunda supaya Pelawan dapat lebih leluasaberupaya untuk menyelesaikan kewajbannya atau dapat secepatnyamelunasi hutangnya;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pelawan mohon kepada MajelisHakim untuk memutuskan sebagai berikut:1.2sMenerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan hukum Terlawan telah melakukan perbuatan

melawanhukum;.

;Bahwa Tergugat didalam mengajukan permohonan perpanjangan/ perbaruanSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 50 menjadi Sertifikat HGB Nomor 1034 atasnama Wikiadi sebagaimana diatas, jelas telah melakukan perbuatan melawanhukum, karena jelas jelas Tergugat sudah tidak berhak atas tanah tersebut, karenabaik secara phisik maupun yuridis Tergugat bukanlah orang yang berhakmengajukan permohonan hak atas tanah gang tersebut/obyek sengketa, seharusnyaSertifikat HGB Nomor 1034 tetap dengan luas tanah 126 m?

disengketakan adalahberkaitan dengan kewenangan/tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam halmenerbitkan Sertifikat Hak atas Tanah merupakan kewenangan absolute Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga untuk memeriksa perkara yang timbul dariakibat penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah aquo adalah kewenangan absolute dariPengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri;Bahwa setelah mempelajari secara seksama substansi gugatan Penggugatsebagaimana yang tersebut dalam titel gugatan adalah gugatan perbuatan

melawanhukum, yaitu tidak berhak mengajukan permohonan Hak atas Tanah Negara belasHGB Nomor 447 seluas 48 m?

di Jalan Kyai TaminMalang, dengan dalildalil/alasanalasan posita gugatan pada intinya adalah persoalan perbuatan (melawanhukum) quod non, Tergugat i.c Wikiadi, dalam rangka mengajukan permohonanHak atas Tanah Negara aquo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang i.c.Turut Tergugat;Sesuai dalildalil/alasanalasan dalam posita gugatan Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum (quod non) yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangkamengajukan permohonan Hak atas Tanah Negara bekas Hak Guna BangunanNomor

adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, dengan demikian petitum ke 3 juga patut untuk dikabulkan;e Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawanhukum, akibat dari perbuatannya yang telah mengajukan permohoanpenggabungan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah objek sengketadengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 50 dan telah terbit SertifikatHak Guna Bangunan baru yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1034atas nama Wikiadi, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

Cohen) perbuatan melawanhukum adalah perbuatan yang:a. melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum, in casuadalah Penggugat merupakan pemilik dari obyek jaminan yangdijaminkan Tergugat yang masih beritikad baik untuk menyelesaikankewajibannya kepada Tergugat;b. bertentangan dengan kewajiban si pelaku, yang mana dalam hal iniTergugat dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaankeadaan melakukan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat;c. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian

terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT YYKDALAM KONVENSIDALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak secara tegas terhadapseluruh dalildalil dan alasanalasan yang disampaikan oleh PENGGUGATbaik di dalam posita maupun petitum gugatannyanya, kecuali yangsecara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT di dalam Jawabandalam pokok perkara ini.Bahwa tidak benar dan tidak berdasar atas Gugatan Perbuatan

MelawanHukum yang. diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGATsebagaimana dalam perkara ini.

Hal tersebut adalah sebagaitindakan yang jelas dan nyata yang sengaja dilakukan oleh TERGUGATREKONVENSI, dan yang nyata merupakan suatu Perbuatan MelawanHukum yang tentunya telah merugikan kembali Pihak PENGGUGATREKONVENSI, baik secara materiil maupun immateriil.Bahwa akibat perouatan TERGUGAT REKONVENSI yang mengajukangugatan (dalam Konvensi) secara tidak benar dan melanggar ketentuansebagai Penanggung atas pemenuhan fasilitas kredit macet yang diberikankepada Anak PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI

MelawanHukum yang telah dilakukan TERGUGAT REKONVENSI, yang dimuatdalam surat kabar harian ternama di Yogyakarta, selama 3 (tiga) hariberturutturut Sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa lebih lanjut, oleh karena TERGUGAT REKONVENSI sebagaiPenanggung atas Hutang dengan nomor rekening : 3335002111 atasnama Debitur YOSAFAT K.

untuk memperoleh Hak Guna Usaha,karena dasar penerbitan kKedua dokumen ini yaitu Surat Menteri KehutananNomor .422/Menhutll/KUH/2011 tanggal 30 Juni 2011 telah dibatalkanoleh Menteri Kehutanan melalui Surat Nomor S.288/MenhutVII/KUH/2013tanggal 6 Maret 2013;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II yang menggunakan dokumendokumen yang tidak berkekuatan hukum atau tidak sah merupakanperbuatan yang tidak patut dan melanggar norma hukum yang berlaku danperbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan

melawanhukum (oncrechtmatige daad) karena telah mengelabui para aparatur/pejabat terkait dalam proses pemberian alas hak atas objek sengketa milikPenggugat dengan dokumen yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukumtersebut, dan tentunya telah pula mendatangkan kerugian bagi Penggugatyang tidak dapat mengurus alas hak atas objek gugatan yang diperolehPenggugat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Apalagi sejak Tahun 1998 hingga saat ini Penggugat tidak pernah berhentidan terputus

Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan danPerkebunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1580/KwllV/1997tanggal 22 September 1997; Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur Nomor 04/Prj/ILP/BPN/ATIM/1998 tanggal 23 Mei 1998: Berita Acara Tata Batas tanggal 19 Juli 1999 beserta lampirannya, dan; Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor $.288/MenhutVII/KUH/2013 tanggal 6 Maret 2013:Adalah sah dan berkekuatan hukum;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II merupakan perbuatan

melawanhukum yang telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril bagidiri Penggugat.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel): Bahwa membaca posita gugatan Penggugat tentang perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II sangat tidak jelasatau kabur karena tidak ada kausalitas antara perbuatan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il adalah berurusan denganpemerintah bukan dengan Penggugat, sehingga secara hukum tidak adahubungan sama sekali dengan Penggugat, bagaimana Penggugatmenuduh Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum,Bahwa

dan Tergugat Il telah melakukan Perbuatan MelawanHukum kepada para Penggugat;Menyatakan para Penggugat adalah pihak yang berhak atas lahan seluas +2.450 hektar yang berlokasi di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas,Kabupaten Tulang Bawang;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengeluarkan lahan seluas +2.450 hektar yang berlokasi di Kampung Teladas, Kecamatan Dente Teladas,Kabupaten Tulang Bawang, dari areal HGU Nomor: 09/2005 tertanggal 21Juli 2005 atas nama PT.

No. 2681 K/Pdt/20112.3.2.4.2.5.2.6.Bahwa pada butir 11 dan 12 dalam surat gugatan, para PenggugatKonvensi kembali mendalilkan bahwa Surat Keputusan yaituSertipikat Hak Guna Usaha No.09/2005 tanggal 21 Juli 2005 yangdikeluarkan oleh Tergugat Konvensi 2 bertentangan denganperaturan perundangundangan;Jadi:Apabila ada pihak yang keberatan terhadap perbuatan melawanhukum oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang mengelu arkanKeputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual danfinal, maka

Bahwadalam posita surat gugatan butir5 halaman 4, dasar gugatandari para Penggugat Konvensi adalah PT INDOLAMPUNG BUANAMAKMUR TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWANHUKUM karena mengambil alih lahan milik para PenggugatKonvensi, namun para Penggugat Konvensi tibatiba tanpa dasarmengajukan tuntutan terhadap badan hukum terpisah lain bernamaPT Garuda Pancaarta (Tergugat Konvensi 1), karena paraPenggugat Konvensi mendalilkan PT Garuda Pancaarta adalah100% sama dengan PT Indolampung Buana Makmur;Untuk jelasnya

Selain itu terobukti juga bahwa gugatan para Penggugat Konvensiadalah kabur dan tidak jelas, karena para Penggugat Konvensi telahmengacaubalaukan pihak yang berperkara dalam perkara ini;Yaitu:Dalam Posita PARA PENGGUGAT KONVENSI MENDALILKAN PTINDOLAMPUNG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWANHUKUM, NAMUN TIBATIBA DALAM PETITUM MENGAJUKANTUNTUTAN KEPADA PT GARUDA PANCAARTA YANG TIDAKADA HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN PTINDOLAMPUNG BUANA MAKMUR.3.5.

Menyatakan para Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan MelawanHukum;3.

Menyatakan pihak TERGUGAT telah melakukan Perbuatan MelawanHukum,4.

Hal tersebutdirasakan oleh Penggugat sebagai suatu perbuatan melawanhukum yang merugikan dirinya.

30Menimbang, bahwa seringkali dalam suatu) gugatan tidak bisamembedakan antara posita Wanprestasi dengan posita perbuatan melawanhukum. Umumnya wanprestasi dipandang sebagai bagian dari perbuatanmelawan hukum (genus spesifik).

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepadaPenggugat sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh jutaRupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;ll. DALAM REKONPENSI Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;lil.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepadaPenggugat sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh jutaRupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;ll. DALAM REKONPENSIe Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;Ill. DALAM KONPENS!

perbuatanyang melawan hukum ;Menimbang, bahwa demikian pula tindakan pencegahan dan penahananterhadap Terbanding maupun larangan beredar bukubuku karanganTerbanding tersebut yang dilakukan oleh Pembanding tersebut, selain untukmengamankan kebijakan pemerintahan saat itu, juga atas dasar hasil kajiandan pemeriksaan dari suatu tim yang sengaja dibentuk oleh pemerintah saat itu,sehingga tindakan pencegahan, penahanan maupun larangan beredar bukubuku karangan Terbanding tidak dapat dinilai sebagai perbuatan

melawanhukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Pembanding yangmelakukan pencegahan agar Terbanding tidak meninggalkan wilayah hukumnegara Republik Indonesia, melakukan penahanan terhadap Terbanding danmelarang peredaran bukubuku berjudul Prima Dusta dan Prima Duka karanganTerbanding merupakan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan,karenanya telah sesuai dengan hak dan kewenangan yang diberikan undangundang, maka perbuatan Pembanding tersebut bukan perbuatan melawanhukum ataupun abuse

Inter SportsMarketing (PT.ISM) dengan Federation International De FootballAssociation (FIFA) tanggal 5 Mei 2011 adalah sah;Menyatakan bahwa Penggugat adalah satusatunya Penerima Lisensidari Federation International De Football Association (FIFA) untukmedia rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil diseluruh Wilayah Republik Indonesia;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di arealkomersial yaitu di Dunkin Donuts di

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di arealHalaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 897K/Padt.SusHKI/2018komersial yaitu di Dunkin Donuts di Jalan By Pass Ngurah RaiJimbaran Badung Bali, tanpa izin dari Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);6.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) MA RI Nomor 571/PK/PDT/2008yang menyatakan: Bahwa dalildalil gugatan Penggugatmenggabungkan dalildalil wanprestasi dan dalil perbuatan melawanhukum, dengan petitum hanya menuntut agar Tergugat dinyatakanmelakukan perbuatan melawan hukum bahwa seharusnya gugatandinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan wanprestasi atasHalaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1561 K/Pdt2016perjanjian dengan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapatdisatukan dalam satu gugatan;3.

Kasasi tersebut jelas suatu kesalahan normatif dalam maksuddan tujuan serta dasar dari pembuatan dan pengajuan gugatan yangdiajukan Termohon Kasasi, yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti;Secara yuridis suatu Putusan dalam Peradilan Pidana adalah jelasberkaitan dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum ataubersifat melawan hukum (Wederrechtelijkke) atas perbuatan tersebut,tentunya secara perdata maksud dan tujuan serta dasar gugatan yangdiajukan Termohon Kasasi adalah juga tentang Perbuatan

MelawanHukum (Onrechtsmatige daad), selain Cidera Janji (Wanprestasi);Oleh karena dasar gugatan yang diajukan Termohon Kasasi didasarkanatas Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan Perbuatan MelawanHukum, maka sesuai hukum Gugatan yang diajukan Termohon Kasasimengadung Cacat Hukum dan bertentangan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI, antara lain:a.

Nomor 1875 K/PDT/1984 tanggal 27 April 1984 yang menyatakan"Cara penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan melawanhukum tidak dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harusdiselesaikan secara tersendiri dalam pemeriksaannya dengan putusanyang tersendiri pula".b.

Bintara) saja selaku penanggung jawabpengoperasian kapal ketika kapal diketahui melakukan perbuatan melawanhukum di Tempat Kejadian Perkara.

dicaplok oleh Kamaruddin tanpa sepengetahuan/izin dari Penggugatselaku satusatunya ahli waris yang berhak atas tanah dan rumahsengketa tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwaKamaruddin dan Kadaryatin telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu merampas hak orang lain tanpa izin dari Pemiliknya(1365 BW, onrecht matigedaad);Bahwa oleh karena itu Penggugat datang dan berulang kali memintakepada saudara tirinya, yang bernama Kamaruddin dan Kadaryatinagar tanah dan rumah harta bawaan ayah kan

Kadaryatin, jelas merupakan surat keterangan yang isinya tidakbenar;Bahwa perbuatan Tergugat Ill dan IV yang telah menjalankantugasnya tidak sebagaimana mestinya, lalai menjalankankewajiban/tugasnya, tidak menilai suratsurat yang diajukan olehTergugat dan II secara wajar, jelas merupakan perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad);Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa:Hal. 5 dari 20 Hal.

Menyatakan TergugatTergugat telah melalukan perbuatan melawanhukum;Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan sah dan berharga;Menghukum TergugatTergugat untuk membayar kerugian materialdan moril sebesar Rp1.399.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilanpuluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat;5.

, dan Tergugatdalam Rekonvensi juga menyatakan Kamaruddin dan Kadaryatin telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang menyatakanKamaruddin dan Kadaryatin telah melakukan perbuatan melawanhukum, dan selanjutnya menginginkan tanah terperkara denganmengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa dasar hukum yangsempurna dan cacat hukum, jelas menunjukan perbuatan Tergugatdalam Rekonvensi dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawanhukum;Bahwa dalil Tergugat dalam Rekonvensi

akan tetapi tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugatIV tidak pernah mengindahkan segala teguran dan permintaanpenggugat tersebut, bahkan tergugat I, tergugat II, tergugat HI dantergugat IV tetap bertahan dan tidak bersedia pindah sertamenyerahkan tanah/bangunan terperkara kepada penggugat hinggasaat gugatan ini diajukan ;Bahwa tindakan/perbuatan tergugat I, tergugat II, tergugat II dantergugat IV yang tanpa hak menguasai tanah/bangunan yangmerupakan milik penggugat tersebut merupakan perbuatan

melawanhukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan penggugat,karena akibat peristiwa tersebut penggugat tidak bisa menempati danmenguasai tanah/bangunan terperkara serta tidak dapat mengambilmanfaat ekonomis atas tanah/bangunan terperkara yang telahpenggugat beli dengan itikad baik dan sesuai dengan ketetentuanhukum yang berlaku ;Bahwa adapun kerugian materil dan imateril yang penggugat alamiakibat perbuatan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IVadalah sebesar Rp.525.000.000,

melawanhukum, perlulah dipertimbangkan bahwa dalam suatu perbuatan melawan hukumyang timbul dan tindakan Para Tergugat diartikan bukanlah sematamata perbuatanHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 57/PDT.G/2014/PN.SdaPara Tergugat bertentangan dengan Peraturan/ketentuan Undangundang tetapimasih diperlukan adanya suatu syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :a Bahwa dengan perbuatan tersebut kepentingan Penggugat terancam ;b Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yangdilanggar;c Bahwa tidak

melawanhukum yang telang dilakukan Para Tergugat yang membawa kerugian bagi diriPenggugat, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalildalil gugatannyasebaliknya Para Tergugat telah tidak berhasil membuktikan kebenaran sangkalannya.Menimbang, bahwa maka kini akan dipertimbangkan satu persatu PetitumPenggugat yang relewan dengan pokok perkara ini sebagai berikut :e Bahwa petitum no.!

melawanhukum, dan besarnya ganti kerugian harus dinilai menurut kedudukan dankemampuan kedua belah pihak, serta menurut keadaan, oleh karena itulahtuntutan ganti kerugian Penggugat terhadap Para Tergugat secara khususdiperhitungkan :aKerugian Materiil menempati tanah dan bangunan sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena dalam buktiT10 dan T12 dalam somasinya tersebut Penggugat meminta gantirugi menuntut uang sewa sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) maka patut dan

MelawanHukum (onrechmatige daad) dan sangat merugikan Para Penggugat.Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian pada diriPara Penggugat, sehingga beralasan secara hukum Para Penggugat mengajukangugatan ini.6 Bahwa pelaksanaan penjualan dimuka umum / lelang atas nama Penggugat II,berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor: 3659/KR0001, Perihal: Pemberitahuan Proses Lelang Hak Tanggungan, tertanggal OBAgustus 2012 secara hukum tidak dapat dilaksanakan karena

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berkenan menerima, memeriksadan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:PRIMAIR:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat.2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sertifikat sebidang tanahpekarangan berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat HakMilik No. 02315, dengan luas 349 meter persegi, atas nama Penggugat II.3 Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige daad

Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum :1 Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah tentang perbuatan melawanhukum (onrecnmetigedeet atau unlawfuf), termaksud untuk menangguhkanlelang hak tanggungan atas jaminan hutang dimaksud ;2 Bahwa mestinya menurut hukum (acara) seharusnya Penggugat mengajukanperlawanan atau kalau perlu "derden verzef jika benar akan dilaksanakannya lelang haktanggungan dimaksud, bukan dengan mengajukan gugatan biasa ;3 Bahwa faktanya eksekusi terhadap jaminan sama sekali belum

Gugatan Obscuur Libel ;1 Bahwa sebagaimana disebut dalarn titel gugatan : Gugatan Perbuatan MelawanHukum, yang dipertegas kembali dalam posita maupun petitum gugatannya.

melawanhukum dan merugikan Penggugat, juga tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukumsama sekali, dapat dijelaskan sebagai berikut :e bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengandisepakatinya dan ditandatanganinya Perjanjian Kredit antara kedua belah pihak,merupakan perikatan perdata yang bersifat obigatio civilis, yang pelaksanaannyadapat dituntut direalisasi menurut hukum.

Bahwa Tergugat Il yang bernama Arunee Oliva Depary,SHNotaris diBatam yang beralamat di Penuin JIn Pembanguan No.08 Komplek RukoOzon Windsor Batam dengan sengaja melakukan perbuatan melawanhukum dengan membuat akte pengikatan Jual Beli antara Huang Shuzongdengan Nyonya Mery Vediana tanpa mengecek terlebih dahulu kompetensiHuang Shuzong sebaga warga Negara Singapore ( Orang Asing ) apadiperbolehkan oleh UndangUndang menjual rumah milik PT.lgata JayaPerdania.Perusahaan Nasional bukan Perusahaan PMA.SedangkanPenggugat

BahwaTergugat V yang bernama Hanugrah SH.Notaris di Batam yangberalamat JIn Imam Bonjol Komplek Wijaya Kusuma Blok H No.9 NagoyaLama Batam.Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukumdengan jabatannya selaku Notaris membuat Pengikatan Jual Beli Blok DNo.97 Perumahan Citra Batam Sertifikat HGB No.3802 a/n PT.lgata JayaPerdania bukan atas nama Meiry Verdiana,dengan demikianterbuktiperbuatan Notaris Hamugtah.SH telah melakukan perbuatan melawanhukum.7.

Bahwa Tergugat VI yang bernama Yudhi Wibhisana.SH yang mengakusebagai Kurator PT.lgata Jaya Perdania yang beralamat Jin Ciasem IVNo.24 Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah melakukan perbuatan melawanhukum dengan semenamena menjual beberapa Unit rumah di Perumahanmilik PT.lgata Jaya Perdania untuk memperkaya diri sendiri dengan alasanPT.lgata Jaya Perdania dalam Pailit dengan cara merekayasa gugatan Pailitke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

,SpN, Notaris di Jakarta adalah Perbuatan MelawanHukum dan Cacat Hukum;Dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat IIadalah gugatan yang kabur dan tidak berdasar hukum. Karenanyagugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakn tidak diterima;2.

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT :Penggugat dalam gugatannya, dengan objek Perbuatan MelawanHukum atas kepemilikan rumah di Citra Batam Blok D No.97 yangdikuasai oleh Tergugat V adalah salah alamat, karena sejak PT.IGATAJAYA PERDANIA dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan PengadilanNiaga Jakarta Pusat No.15/PAILIT/2012/PN.NIAGA = JKT.PST,tertanggal 19 April 2012 dan Putusan Peninjauan Kembali MARINo.161 PK/Pdt.Sus/2012 jo No.15/PAILIT/2012/PN.NIAGA JKT.PST,tertanggal 28 November 2012, maka semua asset

Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harusbertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orangyang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilantelah diterima oleh yang bersangkutan denganmembubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik olehpetugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orangyang dipanggil tidak menandatangani maka petugasharus mencatat alasannya;Sehingga surat panggilan polisi tersebut adalah tidak sahdan cacat hukum dan merupakan perbuatan melawanhukum;5.

Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harusbertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orangyang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilantelah diterima oleh yang bersangkutan denganmembubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik olehpetugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orangyang dipanggil tidak menandatangani maka petugasharus mencatat alasannya;Sehingga Surat Panggilan Polisi tersebut adalah tidak sahdan cacat hukum dan merupakan perbuatan melawanhukum;Halaman 5 dari 12 hal

Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harusbertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orangyang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilantelah diterima oleh yang bersangkutan denganmembubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik olehpetugas maupun orang yang dipanggil dan apabila orangyang dipanggil tidak menandatangani maka petugasharus mencatat alasannya;Sehingga surat panggilan polisi tersebut adalah tidak sahdan cacat hukum dan merupakan perbuatan melawanhukum;7.

Melawanhukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakansuatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu Perbuatan MelawanHukum apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut :a.

MelawanHukum, sebagai berikut :a.

melawanhukum serta menyatakan seluruh permintaan pemblokiran yang dilakukanHalaman 8 dari 31 Putusan Nomor 209/PDT/2019/PT.BDGoleh TERGUGAT terhadap Tanah Objek Sengketa tidak berkekuatanhukum dan tidak mengikat ;Bahwa karena perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan MelawanHukum, maka dengan demikian tindakan TERGUGAT Il untuk tidakmemproses permohonan perpanjangan atau pendaftaran tanah yangdilakukan oleh PENGGUGAT atas Tanah Objek Sengketa sebagaimanaditerangkan dalam SHGB 1285 1293 tidak dapat

Kereta ApiIndonesia yang disewanya sehingga terbit SHGB No. 1225 an.SULTAN Bin ALI FARIS yang kemudian dipecahpecah menjadi 9(sembilan) SHGB No. 1285 s.d 1293;Bahwa setelah habis masa berlakunya HGB tersebut, ataspermintaan blokir Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonpensitidak diperpanjang lagi ;Bahwa oleh karena sumber masalah adalah Perbuatan MelawanHukum SULTAN Bin ALI FARIS yang telah mensertifikatkan tanahTerbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi yang disewanyapada tahun 1984, maka seharusnya

Pecenongan City Hotel mendirikanbangunan diatas tanah tersebut adalah Perbuatan MelawanHukum ;4. Memerintahkan Pembanding/Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi PT. Pecenongan City Hotel untuk membongkarseluruh bangunan yang ada diatas tanah tersebut dalam jangkawaktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap,apabila tidak dilaksanakan maka PT.

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;3. Menyatakan bahwa akta jual beli dan transaksi jual beli Sertifikat HakMilik Nomor 701/Desa Gudang Kahuripan atas nama Drs. ElvinBlucher Sinaga yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat Ildinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;4.

dibenarkan oleh karenaJudex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa terbukti obyek jual beli antara Penggugat selaku pembelidengan Tergugat selaku penjual atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor701 adalah tanah yang pernah disengketakan oleh Tergugat dengan pihaklain di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut telah disembunyikan olehTergugat selaku penjual oleh karena itu jual beli tersebut cacat hukum danbatal demi hukum;Bahwa Tergugat terbukti telan melakukan perbuatan

melawanhukum yang merugikan Penggugat, sehingga Tergugat harus dihukummembayar ganti rugi sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat danHalaman 5 dari 7 hal.

denganditandatanginya perjanjian perdamaian;Gugatan Penggugat kabur dan/atau tidak jelas (exceptio obscuur libel)karena antara posita dan petitum tidak jelas dan/atau tidak salingmendukung;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagaiberikut:1Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan

melawanhukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materiil sebesarRp17.787.400,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empatratus rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian immateriilsebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;Halaman 3 dari 8 hal.

PemohonKasasi meminta agar: Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasidahulu Pembanding/Penggugat/T ergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 162/PDT/2016/PTBTN tanggal 31 Januari 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri TangerangNomor 751/Pdt.G/2015/PN Tng tanggal 16 Agustus 2016 yang dimohonkanbanding;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan

melawanhukum;Membatalkan perjanjian sepihak yang dibuat oleh Para Tergugat;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepadaPenggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan olehPengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini;Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas tiaptiap hari keterlambatan isiputusan;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

yang Penggugat tandatangani pada tanggal 2 Februari 2009, maka secara hukum Akta PemberianHak Tanggungan batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan;Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengembalikan sertifikat dan sertifikatdiserahkan kepada Tergugat II berdasarkan penyerahan Akta PemberianHak Tanggungan yang tidak pernah Penggugat tanda tangani pada tanggal10 Juni 2010, dengan demikian perbuatan Tergugat , Il dan Ill jelasmerupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan

melawanhukum maka dalam hal ini Penggugat telah sangat dirugikan, untuk itusecara hukum Tergugat dan Il berkewajiban mengembalikan SertifikatNomor 1009/Desa Kemili, tanggal 28 Agustus 2009 kepada Penggugat;Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan itikad tidak baik Tergugat danIl untuk mengalihkan dan memakai sertifikat milik Penggugat kepada pihaklain, untuk menjamin gugatan ini mohon terlebin dahulu Pengadilan NegeriTakengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan SitaJaminan terhadap

Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;4. Menghukum Tergugat dan Il mengembalikan Sertifikat Nomor 1009/DesaKemili atas tanggal 28 Agustus 2009 atas nama Penggugat dalam keadaanbaik dan tidak terikat kepada pihak manapun;Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun adaperlawanan, banding dan kasasi;7.

Putusan Nomor 3178 K/Pdt/2015 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan perbuatan Tergugat hingga terbitnya Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 557/APHT/2010 merupakan perbuatan melawanhukum; Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1009 atas nama M. Yuni, Sm.Hk.