Ditemukan 741 data
80 — 11
Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.93/PM K.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskanbahwa :Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen lelang.k.
86 — 56
berbeda dengan Perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMkesimpulannya tidak ada yang sama Pokok perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMdengan Perkara a Quo ;Bahwa Tergugat berlindung dibawah Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.163/Pdt/2011/PTR tanggal 1 Februari 2012 Putusan Mahkamah Agung No.1406/Pdt/2012(Web) Putusan PK No.445/Pdt/2013 sama sekali tidak ada korelasinya dengan Gugatanperkara No.44/Pdt.G/2014/PN.BTM ;Bahwa PutusanPutusan yang tersebut diatas khusus menyangkut kewenanganmengadili tentang ke absahan
61 — 62
2012, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Menempati lahan milik orang lain tanpa izinpemiliknya atau kuasanya dan oleh karenanya dijatuhi pidana dengan pidana34denda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), denda mana telahdibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana diuraikan diatas,Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dapat membuktikan daligugatannya tentang ketidak absahan
203 — 123
hukum yang dilakukan olehTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sudah benar menurut hukumuntuk memberikan kepastian hukum tentang pokokpokok batas tanahyang telah hilang setelah terbitnya SHM No. 1330/Sedau/1999 telahdicabut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasaitanah SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil posita angka ke 4 ( empat )PENGGUGAT yang menyatakan luas tanah + 5.024 M2 yang telahdimaksukkan dalam SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT sangat meragukan ke absahan
47 — 10
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1061PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskanpula bahwa : "Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang. " ; k.
337 — 2220
Oleh karena itu tidaksah sebagai kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan PengadilanKETIDAK ABSAHAN KEDUA: PADA SURAT KUASA TIDAKMENYEBUTKAN TERGUGAT IV SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATANMohon diperiksa YANG MULIA MAJELIS HAKIM bahwa bunyi dari SuratKuasa PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:Mewakili Pemberi Kuasa untuk membuat, menandatangai, dan mengajukangugatan perdata terhadap PT.
tidak sah dan mengandungcacat formil dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakangugatan tidak dapat diterima, yang sejalan dengan Putusan MAHKAMAH52AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 57 K/Pdt/1984 yang menyatakan(Bukti T IV7):surat kuasa yang diberikan PENGGUGAT kepada kuasa, yang didalamnyatidak disebutkan pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan suratkuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undangundang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterimaKETIDAK ABSAHAN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANKJ MANDIRI TBK
Terbanding/Tergugat III : KEMENTRIAN KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat I : BENEDIKTUS BEKE
69 — 24
tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang di jelaskan bahwa : Penjua / pemilk barang bertanggung jawab terhadap GugatanPerdata maupun tntutan Pidana yang timbul akibat tiudakdipenuhinya peraturan perundangundangan dibidang Lelang .Bahwa selain itu Sesuai dengan pasal 16 ayat 3 Peraturan Menterikeuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dijelaskan pula bahwa : Penjual / Pemilik barang bertangung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketiudak absahan
71 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, telah terpenuhi syarat formil pihak yang ditariksebagai Tergugat;Sedangakan mengenai keharusan menarik penjual sebagai Tergugat tidakbersifat mutlak atas alasan dasar dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugatditujukan kepada ketidak absahan SK Mendagri Nomor 550/DJA/1986, olehkarena itu, ditinjau dari urgensi gugatan tidak mutlak penjual sebagai pihak;Bahwa dalam perkara a quo penarikan pihak ketiga dalam hal ini ahli waris H.Djasman sebagai Tergugat tidak lagi dijadikan prinsip
1338 — 888
2017 menjabatsebagai Pama Kudam XVII/Cen, sampai saat melakukanperbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat LettuCku NRP. 11120027280688.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 173/PVBNomor: Sprin/1859/2016 tanggal 14 Juni 2016 Terdakwamenjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem173/PVB merangkap Paur Verifikasi Ku TK Ill Korem173/PVB NA. 2.13.03 Biak.Bahwa tugas dan tanggung jawab Paur Verifikasi sebagaiberikut menguji kebenaran wabku; memeriksa kelengkapanwabku; dan melaporkan ke absahan
Bahwa benar tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasisebagai berikut menguji kebenaran Wabku; memeriksakelengkapan wabku; dan melaporkan ke absahan Wabkukepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas danTanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaiberikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untukkeperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN padaSatker layanan dan dalam pelaksanaan sehariharibertanggung kepada Paku.8.
Bahwa benar tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasisebagai berikut menguji kebenaran Wabku; memeriksakelengkapan wabku; dan melaporkan ke absahan Wabkukepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas danTanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaiberikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untukkeperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN padaSatker layanan dan dalam pelaksanaan sehariharibertanggung kepada Paku.4.
58 — 16
., Notaris di Malang, sesuai (BUKTI P1),(BUKTI P2), (BUKTI P3), dan (BUKTI P7), (BUKTI P8), (BUKTI P9),sedangkan Tergugat tidak dapat membuktiakan ketidak absahan buktibukti tersebut,maka Majelis berpendapat ke 6 (enam) bidangbidang tanah tersebut adalahmerupakan hak dari Penggugat ;Menimbang, bahwa akan tetapi karena selama ini ke 6 (enam) bidang tanahtersebut belum didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Malang,sedangkan Penggugat sendiri belum memperolah Sertifikat Hak Milik tanah
205 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
milik berdasarkan hak warisan tidakmengenal lampau waktu adalah relevan dengan sistem Hukum AgrariaNasional Indonesia yang menganut sistem stelsel negatif sebagaimanatelah dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 18 September1975 Nomor 459 K/Sip/1975 yang dalam pertimbangannya berpendapat:Mengingat stelsel negatif tentang pendaftaran tanah yang berlaku diIndonesia maka pendaftaran nama seseorang di dalam register bukanlah,berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahan
169 — 257
Kesalahan inilahyang mengakibatkan ketidak absahan suatu perusahaan mengerjakan,menggunakan, dan/atau menguasai tanah milik Penggugat denganmaksud untuk usaha perkebunan.
Kesalahan inilah yangmengakibatkan ketidak absahan suatu. perusahaan mengerjakan,menggunakan, dan/atau menguasai tanah milik Penggugat dengan maksuduntuk usaha perkebunan;11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sejak di tahun 2008 s.d. sekarangtidak taat hukum, membawa akibat Penggugat menjadi dirugikan selama +10 tahun ini. Adapun kerugian yang diderita Penggugatselama itu adalah :a.
Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKI Di Tanah Papua
57 — 33
IRJA JoPutusan Kasasi No 2732.K/Pdt/2003 tertanggal 14 September 2007 yang mengaitkandalil hak milik dengan ketidak absahan jual beli dari Tergugat , Ill, dan IV atau siapapunkepada Pelawan sebagai mana poin 3, 4 dan poin 6 dari amar Putusan sehinggaadanya perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan haruslah tidak diterima atauditolak seluruhnya;DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA PERLAWAN .Terlawan Penyita memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara perlawanan
Terbanding/Penggugat : Lily Helmi Turangan
Turut Terbanding/Tergugat II : PT.Misaya Properondo
123 — 187
semulaPenggugat, Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan danputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karenapertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alin sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkaraini;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semulaTergugat di dalam Memori Bandingnya, mempersoalkan tentang kedudukan dariahli waris yang sekarang menggantikan Kedudukan Penggugat sekarangterbanding dan ke absahan
85 — 33
poin 3.PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim menyatakan sahmenuruthukum Surat Pembagian Kaprentahan Nippon tertanggal 1November 1942;Bahwa, Petitum Gugatan dimaksud harus juga ditolak, karena dasarGugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat hukumnya yangharus tercantum didalam Petitum Gugatan, bukan tentangpengesahan Surat Pembagian Kaprentahan Nipon;Dengan dimintakannya Pengesahan Surat Pembagian Keprentah anNipon oleh PENGGUGAT, membuktikan bahwa pada saatmengajukan Gugatan, terdapat ketidak absahan
104 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;17.Bahwa RUPSLB yang diadakan oleh Pemohon tidak berdasarkan AnggaranDasar Perseroan dan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena keputusan yangdiambil dalam RUPS Luar Biasa tersebut adalah dengan suara terbanyaktidak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan,sehingga dengan demikian tidak mengikat keseluruhan pemegang sahamtermasuk Termohon Kasasi ;18.Bahwa ketidak absahan
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan penjelasan tanahnya diperolehberdasarkan membeli;Berdasarkan hal tersebut adalah sangat jelas yang menjadi pokok masalahdalam perkara ini adalah tentang status hak kepemilikan atas tanahsengketa serta mengenai masalah ke absahan terjadinya jual beli tanahsengketa termasuk suratsurat yang terbit karenanya, yang dikelaim olehTergugatl, sebagai pemegang hak pengelolaan lahan dengan SertifikatHPL Nomor 1/1976, luas 450.000 m?
185 — 64
Bahwa atas dalil ParaPenggugat tersebut akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut: Pasal 1 ayat (20) hanyalah merupakan pengertian dari PemilikBarang, dan tidak ada kaitan nya dengan pelaksanaan lelang eksekusihak tanggungan Pasal 16 (3 ) mengandung arti jika ada tuntutan ganti rugi terhadappelaksanaan lelang karena ketidak absahan barang dan dokumenpersyaratan lelang menjadi tanggung jawab Penjual atau Pemilik Barangsesuai jenis lelang dan pemohon lelang nya, yaitu Penjual untuk lelangeksekusi hak
136 — 7
Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang.b.
Pembanding/Tergugat II : HJ. HAWA Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat III : ST. HASNA Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat V : MUSLIMIN Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat VI : ZAINUDDIN Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Terbanding/Penggugat : NY. GRACE FLORENTINA
59 — 22
memberikan putusannya, karena : Dasar kepemilikan dan pemegang hak atas tanah oleh PAUL AMPINGadalah tidak berdasar, dimana PAUL AMPING sesuai dengan bukti T 1dan T 2 tidak ada tercantum namanya selaku Penggarap di wilayahKelurahan PAI ( dahulu Kelurahan Bulurokeng) Desa Bontomanai, tetapiHal 16 dari 40 hal No.97/PDT/2018/PT.Mksbukti T1 dan T2 termasuk kesaksian 2 (dua) saksi yang diajukan ParaTergugat/Para Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali,padahal sangat menentukan akan ketidak absahan