Ditemukan 741 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-04-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN BATANG Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN Btg
Tanggal 7 Desember 2015 — MUSBIHIN; EKA HENDRA M, Dkk
8011
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.93/PM K.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskanbahwa :Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen lelang.k.
Register : 11-03-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN BATAM Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.BTM
Tanggal 17 Juni 2014 — H. Andi Tajuddin. SP, SH.MH ; 1. PT. Solomon Global Asia ; 2. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam / BP Kawasan
8656
  • berbeda dengan Perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMkesimpulannya tidak ada yang sama Pokok perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMdengan Perkara a Quo ;Bahwa Tergugat berlindung dibawah Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.163/Pdt/2011/PTR tanggal 1 Februari 2012 Putusan Mahkamah Agung No.1406/Pdt/2012(Web) Putusan PK No.445/Pdt/2013 sama sekali tidak ada korelasinya dengan Gugatanperkara No.44/Pdt.G/2014/PN.BTM ;Bahwa PutusanPutusan yang tersebut diatas khusus menyangkut kewenanganmengadili tentang ke absahan
Register : 20-05-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 230/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 18 Februari 2014 — BOEDIDARMOSETIAWAN; lawan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 2 BANDUNG; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.
6162
  • 2012, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Menempati lahan milik orang lain tanpa izinpemiliknya atau kuasanya dan oleh karenanya dijatuhi pidana dengan pidana34denda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), denda mana telahdibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana diuraikan diatas,Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dapat membuktikan daligugatannya tentang ketidak absahan
Register : 15-06-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 39/PDT/2015/ PT. PTK
Tanggal 6 Juli 2015 — MUHAMMAD HAFIK MELAWAN 1. TJHAI RIO OKTAVIANUS 2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang yang kemudian disubstitusikan kepada : - TUTI KRISTIANA, S.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - HENDAR RASYID NASUTION, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - SALOMO SAING, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais
203123
  • hukum yang dilakukan olehTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sudah benar menurut hukumuntuk memberikan kepastian hukum tentang pokokpokok batas tanahyang telah hilang setelah terbitnya SHM No. 1330/Sedau/1999 telahdicabut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasaitanah SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil posita angka ke 4 ( empat )PENGGUGAT yang menyatakan luas tanah + 5.024 M2 yang telahdimaksukkan dalam SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT sangat meragukan ke absahan
Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 216/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 31 Juli 2017 — HUSNUL HAKIM melawan PT. BANK MEGA, Tbk dkk
4710
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1061PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskanpula bahwa : "Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang. " ; k.
Register : 22-12-2011 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 684/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL
Tanggal 15 Januari 2013 —
3372220
  • Oleh karena itu tidaksah sebagai kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan PengadilanKETIDAK ABSAHAN KEDUA: PADA SURAT KUASA TIDAKMENYEBUTKAN TERGUGAT IV SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATANMohon diperiksa YANG MULIA MAJELIS HAKIM bahwa bunyi dari SuratKuasa PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:Mewakili Pemberi Kuasa untuk membuat, menandatangai, dan mengajukangugatan perdata terhadap PT.
    tidak sah dan mengandungcacat formil dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakangugatan tidak dapat diterima, yang sejalan dengan Putusan MAHKAMAH52AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 57 K/Pdt/1984 yang menyatakan(Bukti T IV7):surat kuasa yang diberikan PENGGUGAT kepada kuasa, yang didalamnyatidak disebutkan pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan suratkuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undangundang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterimaKETIDAK ABSAHAN
Register : 17-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 81/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : LIEM HALIM SIETIAWAN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANKJ MANDIRI TBK
Terbanding/Tergugat III : KEMENTRIAN KEUANGAN R EPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat I : BENEDIKTUS BEKE
6924
  • tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang di jelaskan bahwa : Penjua / pemilk barang bertanggung jawab terhadap GugatanPerdata maupun tntutan Pidana yang timbul akibat tiudakdipenuhinya peraturan perundangundangan dibidang Lelang .Bahwa selain itu Sesuai dengan pasal 16 ayat 3 Peraturan Menterikeuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dijelaskan pula bahwa : Penjual / Pemilik barang bertangung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketiudak absahan
Putus : 10-10-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 PK/Pdt/2013
Tanggal 10 Oktober 2013 — NY. E L L I vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR BANTEN cq. BUPATI SERANG, Dkk
7119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, telah terpenuhi syarat formil pihak yang ditariksebagai Tergugat;Sedangakan mengenai keharusan menarik penjual sebagai Tergugat tidakbersifat mutlak atas alasan dasar dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugatditujukan kepada ketidak absahan SK Mendagri Nomor 550/DJA/1986, olehkarena itu, ditinjau dari urgensi gugatan tidak mutlak penjual sebagai pihak;Bahwa dalam perkara a quo penarikan pihak ketiga dalam hal ini ahli waris H.Djasman sebagai Tergugat tidak lagi dijadikan prinsip
Register : 26-01-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 9-K/PM III-19/AD/I/2018
Tanggal 5 April 2018 — - Oditur Militer - Terdakwa
1338888
  • 2017 menjabatsebagai Pama Kudam XVII/Cen, sampai saat melakukanperbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat LettuCku NRP. 11120027280688.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 173/PVBNomor: Sprin/1859/2016 tanggal 14 Juni 2016 Terdakwamenjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem173/PVB merangkap Paur Verifikasi Ku TK Ill Korem173/PVB NA. 2.13.03 Biak.Bahwa tugas dan tanggung jawab Paur Verifikasi sebagaiberikut menguji kebenaran wabku; memeriksa kelengkapanwabku; dan melaporkan ke absahan
    Bahwa benar tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasisebagai berikut menguji kebenaran Wabku; memeriksakelengkapan wabku; dan melaporkan ke absahan Wabkukepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas danTanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaiberikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untukkeperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN padaSatker layanan dan dalam pelaksanaan sehariharibertanggung kepada Paku.8.
    Bahwa benar tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasisebagai berikut menguji kebenaran Wabku; memeriksakelengkapan wabku; dan melaporkan ke absahan Wabkukepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas danTanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaiberikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untukkeperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN padaSatker layanan dan dalam pelaksanaan sehariharibertanggung kepada Paku.4.
Putus : 12-12-2000 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN MALANG Nomor 192/Pdt.G/2000/PN.Mlg
Tanggal 12 Desember 2000 —
5816
  • ., Notaris di Malang, sesuai (BUKTI P1),(BUKTI P2), (BUKTI P3), dan (BUKTI P7), (BUKTI P8), (BUKTI P9),sedangkan Tergugat tidak dapat membuktiakan ketidak absahan buktibukti tersebut,maka Majelis berpendapat ke 6 (enam) bidangbidang tanah tersebut adalahmerupakan hak dari Penggugat ;Menimbang, bahwa akan tetapi karena selama ini ke 6 (enam) bidang tanahtersebut belum didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Malang,sedangkan Penggugat sendiri belum memperolah Sertifikat Hak Milik tanah
Putus : 31-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2453 K/Pdt./2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — Nyonya EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN, VS Tuan ISHAK ADIPURA, DKK
205217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • milik berdasarkan hak warisan tidakmengenal lampau waktu adalah relevan dengan sistem Hukum AgrariaNasional Indonesia yang menganut sistem stelsel negatif sebagaimanatelah dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 18 September1975 Nomor 459 K/Sip/1975 yang dalam pertimbangannya berpendapat:Mengingat stelsel negatif tentang pendaftaran tanah yang berlaku diIndonesia maka pendaftaran nama seseorang di dalam register bukanlah,berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahan
Register : 04-10-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 13 Juni 2019 — Perdata : - DIANSON Lawan - PT. LIFERE AGRO KAPUAS (PT.LAK)
169257
  • Kesalahan inilahyang mengakibatkan ketidak absahan suatu perusahaan mengerjakan,menggunakan, dan/atau menguasai tanah milik Penggugat denganmaksud untuk usaha perkebunan.
    Kesalahan inilah yangmengakibatkan ketidak absahan suatu. perusahaan mengerjakan,menggunakan, dan/atau menguasai tanah milik Penggugat dengan maksuduntuk usaha perkebunan;11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sejak di tahun 2008 s.d. sekarangtidak taat hukum, membawa akibat Penggugat menjadi dirugikan selama +10 tahun ini. Adapun kerugian yang diderita Penggugatselama itu adalah :a.
Register : 08-02-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 15-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PDT/2017/PT JAP
Tanggal 15 Mei 2017 — Pembanding/Penggugat : Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Bethel Indonesia Pusat Graha Bethel
Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKI Di Tanah Papua
5733
  • IRJA JoPutusan Kasasi No 2732.K/Pdt/2003 tertanggal 14 September 2007 yang mengaitkandalil hak milik dengan ketidak absahan jual beli dari Tergugat , Ill, dan IV atau siapapunkepada Pelawan sebagai mana poin 3, 4 dan poin 6 dari amar Putusan sehinggaadanya perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan haruslah tidak diterima atauditolak seluruhnya;DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA PERLAWAN .Terlawan Penyita memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara perlawanan
Register : 19-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 208/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 24 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : Roy Charles Nainggolan
Terbanding/Penggugat : Lily Helmi Turangan
Turut Terbanding/Tergugat II : PT.Misaya Properondo
123187
  • semulaPenggugat, Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan danputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karenapertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alin sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkaraini;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semulaTergugat di dalam Memori Bandingnya, mempersoalkan tentang kedudukan dariahli waris yang sekarang menggantikan Kedudukan Penggugat sekarangterbanding dan ke absahan
Register : 30-03-2017 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -65/Pdt.G/2017/PN Arm
Tanggal 27 Februari 2019 — -Penggugat -EDI FREDRIK KALUMATA Tergugat -TANOD POLLY,DKK
8533
  • poin 3.PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim menyatakan sahmenuruthukum Surat Pembagian Kaprentahan Nippon tertanggal 1November 1942;Bahwa, Petitum Gugatan dimaksud harus juga ditolak, karena dasarGugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat hukumnya yangharus tercantum didalam Petitum Gugatan, bukan tentangpengesahan Surat Pembagian Kaprentahan Nipon;Dengan dimintakannya Pengesahan Surat Pembagian Keprentah anNipon oleh PENGGUGAT, membuktikan bahwa pada saatmengajukan Gugatan, terdapat ketidak absahan
Putus : 28-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — Ir. HERY PRIANTO MUCHRODJI, M.sc., vs PT DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANA,Dkk
10496 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;17.Bahwa RUPSLB yang diadakan oleh Pemohon tidak berdasarkan AnggaranDasar Perseroan dan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena keputusan yangdiambil dalam RUPS Luar Biasa tersebut adalah dengan suara terbanyaktidak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan,sehingga dengan demikian tidak mengikat keseluruhan pemegang sahamtermasuk Termohon Kasasi ;18.Bahwa ketidak absahan
Putus : 22-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3319 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — KOMANG KARYA, dkk VS PEMERINTAH RI., cq. PEMERINTAH TINGKAT I BLAI cq. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II, BULELENG, dkk
3822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan penjelasan tanahnya diperolehberdasarkan membeli;Berdasarkan hal tersebut adalah sangat jelas yang menjadi pokok masalahdalam perkara ini adalah tentang status hak kepemilikan atas tanahsengketa serta mengenai masalah ke absahan terjadinya jual beli tanahsengketa termasuk suratsurat yang terbit karenanya, yang dikelaim olehTergugatl, sebagai pemegang hak pengelolaan lahan dengan SertifikatHPL Nomor 1/1976, luas 450.000 m?
Register : 26-03-2012 — Putus : 23-10-2012 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Kds
Tanggal 23 Oktober 2012 — Penggugat I : IMAM MALIKI Pengugat II : CHILMIYATI MELAWAN Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, di Jakarta Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Wilayah Jawa Tengah di Semarang Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Kudus, Tergugat II : KPKNL ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Semarang, Tergugat III : H. SUMONO, Tergugat IV :BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUDUS,
18564
  • Bahwa atas dalil ParaPenggugat tersebut akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut: Pasal 1 ayat (20) hanyalah merupakan pengertian dari PemilikBarang, dan tidak ada kaitan nya dengan pelaksanaan lelang eksekusihak tanggungan Pasal 16 (3 ) mengandung arti jika ada tuntutan ganti rugi terhadappelaksanaan lelang karena ketidak absahan barang dan dokumenpersyaratan lelang menjadi tanggung jawab Penjual atau Pemilik Barangsesuai jenis lelang dan pemohon lelang nya, yaitu Penjual untuk lelangeksekusi hak
Register : 19-02-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN PURWODADI Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Pwi
Tanggal 2 Desember 2013 — 1. HARNO Bin PIJO, 77 tahun, laki-laki, Petani, Dsn. Guyangan RT 03 RW 01 Desa Guyangan Kecamatan Godong , Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai................................PENGGUGAT I ; 2. DASIYAH , 73 tahun, perempuan, Petani, Dsn. Guyangan RT 03 RW 01 Desa Guyangan Kecamatan Godong , Kabupaten Grobogan selanjutnya disebut sebagai.................................PENGGUGAT II; 3. HARYONO Bin HARNO, 50 tahun, Laki-laki, Wiraswasta, Dsn. Goleng RT 03 RW 03 Desa Werdoyo Kecamatan Godong , Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai......................PENGGUGAT III ; Untuk selanjutnya mohon PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III selanjutnya memberikan kuasa kepada Advokat HERI SULISTIYONO, SH dan AGUS MANDONO, SH yang beralamat di Jl. Gatot Soebroto No. 131 Ungaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 9/SK.Khusus/2013/PN.Pwi, tanggal 21 Januari 2013, dan selanjutnya digantikan oleh HARDIJANTO DWIPUTRANTO,SH yang beralamat di Jl. Bangunharjo III /8 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi kab. Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2013 dan telah didafatarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 72/SK.Khusus/2013/PN.Pwi, tanggal 21 Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai.................................................PARA PENGGUGAT MELAWAN : 1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Jakarta. Cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Kanwil Semarang. Cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Pasar Godong, beralamat Jl. Ahmad Yani No. 50 Kec. Godong – Purwodadi, Kab. Grobogan selanjutnya memberikan kuasa kepada 1. Adi Purwantoro 2.I Putu S Adiputra 3. Eden Siahaan 4. Novita Tarigan 5. Furgon Maulana Yusuf 6. Donny B Sihombing 7. Aris Subandi 8. Imam Hariadi 9. Bhakti Setyantoro 10. Lilik Sukoco 11. Catur Hadi Pramono masing-masing Karyawan dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagaimana surat kuasa Nomor ; SK-HKM-085 tanggal 18 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 29/SK.Khusus/2013/PN.Pwi, tanggal 31 Maret 2013 selanjutnya disebut sebagai...............................................................TERGUGAT I; 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekalongan, beralamat di Jl. Progo No. 24 Pekalongan atau di Jl. Gajah Mada No. 25 Pekalongan – Propinsi Jawa Tengah selanjutnya memberikan kuasa kepada 1. Risang Hanung Hascaryo,SH 2. Tri Joko Yulianto, SH,MH 3. Eny Susanti, S.Kom 4. Kamidi, SH 5. Erwin I Situmorang,SH 6. Bahrahmat Simamora,SH 7. Asto Budi Imam Santoso, SH 8. Antonius Arie Wibowo,SE 9. Dwi Dedi Kristianto sebagaimana surat kuasa Nomor : SKU- 94/MK.6/2013 tanggal 14 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 51/SK.Khusus/2013/PN.Pwi, tanggal 29 Juli 2013 selanjutnya disebut sebagai.....................................................................TERGUGAT II; 3. P U R W A N T O beralamat di Desa Tlogorejo Rt 04 Rw. 03 Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan selanjutnya disebut sebagai.................................................................TERGUGAT III; 4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 47 Purwodadi, Kabupaten Grobogan selanjutnya memberikan kuasa kepada 1. Budiono, APtnh 2.Sumantri, SSiT 3. Widiharto,SH sebagaimana surat kuasa Nomor : 2/VI.33.15/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 20/SK.Khusus/2013/PN.Pwi, tanggal 19 Februari 2013 selanjutnya disebut sebagai.......................................................TERGUGAT IV;
1367
  • Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang.b.
Register : 28-02-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 97/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 12 April 2018 — Pembanding/Tergugat I : RAUF TIKA Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat II : HJ. HAWA Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat III : ST. HASNA Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat V : MUSLIMIN Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Pembanding/Tergugat VI : ZAINUDDIN Diwakili Oleh : BAKHTIAR D. LA MALLOLONGENG, SH
Terbanding/Penggugat : NY. GRACE FLORENTINA
5922
  • memberikan putusannya, karena : Dasar kepemilikan dan pemegang hak atas tanah oleh PAUL AMPINGadalah tidak berdasar, dimana PAUL AMPING sesuai dengan bukti T 1dan T 2 tidak ada tercantum namanya selaku Penggarap di wilayahKelurahan PAI ( dahulu Kelurahan Bulurokeng) Desa Bontomanai, tetapiHal 16 dari 40 hal No.97/PDT/2018/PT.Mksbukti T1 dan T2 termasuk kesaksian 2 (dua) saksi yang diajukan ParaTergugat/Para Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali,padahal sangat menentukan akan ketidak absahan