Surat Edaran dari Security Administrator tanggal 20 Oktober 2008 tentangRoll Out Intruction for Complex Structured Finance Transaction (CSFT)and Information Handling/Data Privacy;Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat telah dilakukan perundingan bipartit pertama pada tanggal12 Maret 2009 dilanjutkan dengan Bipartit Kedua tanggal 23 April 2009, akantetapi kedua belah pihak tetap pada pendiriannya sehingga tidak tercapaikesepakatan ;Bahwa oleh karena tidak tercapai

Perlengkapan Umroh seperti: Koper (Travel Bag), Mukena danKain Ikhram, Bahan Seragam, Tas Kecil, Buku Panduan Doa danName Tag (Kartu pengenal);Handling Domestik & Internasional;Bus Lokal Full Ac;Bimbingan Manasik;Pembimbing Ibadah dari Tanah Air;po aos foTausiyah di Tanah Suci;10. Air ZamZam;11. Travel Insurance;12. Hotel bintang 4 (empat) yakni: Mekkah Hotel Palestine, danMadinah Hotel Al Mukhtara International. Bahwa cara Manajemen PT.

Joe PenthaWisata sesuai dengan harga Paket Ibadah Umroh Promo Hasanah danPaket Ibadah Umroh Tarbiyah yakni :1.23.4oo MN op ol10.J,12.Tiket Pesawat kelas Ekonomi Domestik & Internasional;Pengurusan Visa;Katering Makanan Khas Indonesia;Perlengkapan Umroh seperti: Koper (Travel Bag), Mukena danKain Ikhram, Bahan Seragam, Tas Kecil, Buku Panduan Doa danName Tag (Kartu pengenal);Handling Domestik & Internasional;Bus Lokal Full Ac;Bimbingan Manasik;Pembimbing Ibadah dari Tanah Air;Tausiyah di Tanah Suci

Handling Domestik & Internasional:;Bus Lokal Full AC;. Bimbingan Manasik;zs> GQ mm. Pembimbing Ibadah dari Tanah Air;Tausiyah di Tanah Suci;j. Air ZamZam;k. Travel Insurance;Il. Hotel bintang 4 (empat) yakn : Mekkah adalah hotel Palestine,dan Madinah adalah Hotel Al Mukhtara International.

, yang disewa (charter) oleh Tergugat II untukpengangkutan pulp Penggugat dari Perawang menuju kePelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;Bahwa di dalam fixture note yang dibuat antara TurutTergugat dan Tergugat I, dengan tegas ditentukankewajiban kewajiban dan atau jaminanjaminan dari Tergugat sebagai pemilik Kapal MV Northstar, diantaranya sebagaiberikut:12) Stowage as per master instruction and to be accordingto normal charge handling.15) The vessel shall be clean, free from debris and oilystains.

No. 218PK/Pdt/2010 dll)Bagian kapal 2.140.968Bagian mill 70.000Departemen buruh 6.050.55010 Biaya keselamatan (tali ikat) 7.500.000Biaya material 20.200.00011 Biaya keselamatan (tali ikat 1.100.250tambahan)Biaya material 6.640.00012 Penggunaan truk sampah 28.099.49013 Penggunaan motor cepat 33.063 .95214 Penggunaan listrik 16.654.87215 Penggunaan alat berat 774.144.00016 Biaya pengawasan gudang 9.600.00017 Biaya kebersihan di gudang 29.315.55018 Biaya penyimpanan 18.216.00019 Biaya handling gudang

34.290.00020 Biaya handling terminal 19.371.576Total 1.799.555.502(Bukti P8);Bahwa berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 68 UndangUndang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, adalah:Seluruh kewajiban atas pembongkaran pulp dari Kapal MVNorthstar, pembuangan minyak Kapal MV Northstar yang tumpahke sungai, jasa penyelam, biaya safety , pemakaian alat alatberat, peralatan peralatan, biaya lembur para pekerja,listrik dan lain lain dan biayabiaya yang timbul adalahtanggungan dari Pihak Tergugat , Tergugat II,

Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke saksiOctaviani Candra Sari secara tunai dan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTOmendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) setiapbulannya ;Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT PerusahaanPelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya1.Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuanantara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biayapengurusan container di

Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuanantara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biayapengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dandokumen Deposit Container /Jaminan senilai Rp 1.000.000,00 20 FeetRp 2.000.000,0040 Feet ;2.

memerintahkan Terdakwa SEPTIANHERVIANTO yang berperan untuk mengkliringkan atau mencairkan danatersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke Octaviani Candra Sarisecara tunai dan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO mendapatkan komisisebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya ;Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT PerusahaanPelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya ;1) Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuanantara lain DTHC (Destination Terminal Handling

Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuanantara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biayapengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dandokumen Deposit Container /Jaminan senilai Rp 1.000.000,00 20 FeetRp 2.000.000,0040 Feet ;2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of lading) kepada staff Impor ;3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yangtelah ditentukan dalam sistem ;4.

Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuanantara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biayapengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dandokumen Deposit Container /Jaminan senilai Rp 1.000.000,00 20 FeetRp 2.000.000,0040 Feet ;2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of lading) kepada staff Impor ;3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yangtelah ditentukan dalam sistem ;Hal. 36 dari 96 hal. Put.

., ;Handling cost Rp50.000.000, ;Biaya pengiriman JakartaSamarinda Rp100.000.000, ;Asuransi JakartaSamarinda Rp33.770.938,37 ;Biaya garansi 1 tahun perawatan spare part dan 3 tahu serviceRp877.000.000. ;Biaya training dokter, perawat, operator dan tehnisiRp95.500.000, ;Biaya training lanjutan Rp150.000.000. ;Biaya perjalanan tim survey Rp50.00.000, ;Biaya perjalanan tim sales Rp75.000.000. ;Biaya marketing dan promosi termasuk presentasiRp125.000.000.

Handling costBiaya pengiriman JakartaSamarindaAsuransi JakartaSamarindaGaransi 1 tahun spare part, 3 tahun serviceBiaya training dokter, perawat, operator dan tehnisiBiaya application tenaga ahli dari luar negeriBiaya perjalanan tim surveyBiaya marketing dan promosi termasuk presentasiFinancing costTotal biayaLaba perusahaanPPNTOTALSELISIHRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpUntuk alat Echocardiography merk Philips tipe Sonos 7500a.Harga beli sebelum PPNRp4.381.302.639,05RpRp16.211.050,32.175.696,185.000.000,308.023.500,3.956.969,40180.000.000,50.000.000,65.732.800,33.770.938,37877.000.000,95.000.000,55.127.601,7550.000.000,125.000.000,868.555

;Handling cost Rp50.000.000, ;Biaya pengiriman JakartaSamarinda Rp100.000.000, ;Asuransi JakartaSamarinda Rp33.770.938,37 ;Biaya garansi 1 tahun perawatan spare part dan 3 tahu serviceRp877.000.000. ;Biaya training dokter, perawat, operator dan tehnisiRp95.500.000, ;Biaya training lanjutan Rp150.000.000. ;Biaya perjalanan tim survey Rp50.00.000, ;Biaya perjalanan tim sales Rp75.000.000. ;Biaya marketing dan promosi termasuk presentasiRp125.000.000.

Handling cost Rp 50.000.000,11. Biaya pengiriman JakartaSamarinda Rp 65.732.800,12. Asuransi JakartaSamarinda Rp 33.770.938,3713. Garansi 1 tahun spare part, 3 tahun service Rp 877.000.000.14. Biaya training dokter, perawat, operator dan tehnisi Rp 95.000.000,15. Biaya application tenaga ahli dari luar negeri Rp 55.127.601,7516. Biaya perjalanan tim survey Rp 50.000.000,17. Biaya marketing dan promosi termasuk presentasi Rp 125.000.000,18. Financing cost Rp 868.555. 125,19.

Karya Lestari;Bahwa kapalkapal yang disewa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dari perusahaan pelayaran tersebut di atas kemudiandisewakan kembali kepada Total E & P Indonesia guna melayani pengangkutandan handling oilfield supplies, bahan bakar dan air, pengangkutan karyawanperusahaan, dan memberikan pelayanan safety stand by operations diHalaman 11 dari 21 halaman.

;Berdasarkan keterangan lisan danKementerian Perindustrian danTerbanding, informasi dalam artikelKompas.com belum valid dan tidakdapat dipertanggungjawabkandengan alasan hingga saat ini belumada kejelasan kapan tarif PPnBMyang baru akan berlaku; 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahmaka Pemohonbenar Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114 dari439 unit (termasuk Barang ImporObyek

Karena kantorDitjen Bea Cukai sudah tutup makaPemohon Banding tidak dapatmelakukan pemasukan danpengiriman data Barang ImporObyek Sengketa pada tanggal 16April 2014 dan oleh karenanya tidakbisamendapatkan nomorpendaftaran PIB dari sistemkomputer Ditjen Bea Cukai padatanggal 16 April 2014; 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahmaka Pemohonbenar Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114

Karya Lestari;Bahwa kapalkapal yang disewa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dari perusahaan pelayaran tersebut di atas kemudiandisewakan kembali kepada Total E & P Indonesie guna melayanipengangkutan dan handling oilfield supplies, bahan bakar danair,pengangkutan karyawan perusahaan, dan memberikan pelayanan safety standby operations di lingkungan kerja perusahaan penyewa (diperuntukan untukoperasional di perairan Sungai Mahakam);Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa

Putusan Nomor 1588/B/PK/PJK/2016Peneliti, Wajib Pajak menjelaskan bahwa alokasi biaya yangdibayarkan Wajib Pajak kepada Chevron Overseas Services Ltd.Merupakan alokasi biaya umum dan administrasi (overhead)berkaitan dengan pengurusan board dan lodging keryawan CPI diSingapura, pengurusan ground handling pesawat di Singapura;Dari penjelasan Wajib Pajak Tersebut, tim peneliti beroendapat bahwaWajib Pajak (CPI) menerima manfaat atas pembayaran/alokasioverhead berupa jasa/services yang diberikan Wajib

disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sebagai pemenuhan permintaan data dandokumen dari Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), Wajib Pajak menjelaskan bahwa alokasibiaya yang dibayarkan Wajib Pajak kepada ChevronOverseas Services Ltd. merupakan alokasi biaya umumdan administrasi (overhead) berkaitan denganpengurusan board dan lodging karyawan CPI diSingapura dalam rangka training, medical treatment,pengurusan keimigrasian karyawan CPI di Singapura,pengurusan ground handling

Penerimaan uang sebesar Rp3.000.000,00;Merupakan biaya handling dari gudang pemuatan Bgr sebanyak191,622 Mt dari Pengangkutan Lintang Karya;2. Penerimaan uang sebesar Rp5.250.788,00;Merupakan biaya handiing dari gudang pemuatan Bgr sebanyak264 Mt dari Pengangkutan Lintang Karya;3. Penerimaan uang sebesar Rp5.608.184,00;Merupakan biaya handiing dari gudang pemuatan Bgr sebanyak282 Mt dari Pengangkutan Lintang Karya;4.

dalamFormulir Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impormenyebutkan: *Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukanbarang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atasnama pemesan (Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang imporantara importir dengan indentor, yang segala pembiayaan impor antara lainpembukaan L/C, Bea, pajak maupun biaya yang berhubungan dengan imporsepenuhnya menjadi beban indentor dan sebagai balas jasa importirmemperoleh komisi (handling

Putusan Nomor 1006/B/PK/Pjk/2017 TanggalKejadianKeterangan 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahmaka Pemohonbenar Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114 dari439 unit (termasuk Barang ImporObyek Sengketa).PemohonDalam hal iniBanding melakukanpembayaran PPnBM Barang ImporObyek Sengketa sebesar 75%sesuai tarif yang berlaku dalam PPNo. 41/2013;PemohonBanding segeramenindaklanjuti pembayaranPPnBM

Karena kantorDitjen Bea Cukai sudah tutup makaPemohon Banding tidak dapatmelakukan pemasukan danpengiriman data Barang ImporObyek Sengketa pada tanggal 16April 2014 dan oleh karenanya tidakbisamendapatkan nomorpendaftaran PIB dari sistemkomputer Ditjen Bea Cukai padatanggal 16 April 2014; 15 dan 16April 2014 Dengan asumsi bahwa informasidalam artikel Kompas.com adalahmaka Pemohonbenar Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114

sekali.Notulen Rapat tanggal 26 Februari 2001 (P15)Tempat : Ruang Rapat PPD LampungPeserta Rapat : Tim Penyelesaian staff PPD dan pimpinanPT ST / PenggugatKesimpulan rapatHutang Penggugat per 28 / 02 / O01 menurut tergugat Rp.2.200.300.000,Penggugat meminta agar memperhitungkan Rp. 60.300.000,sebagai pembayaran yang telah dilakukanHutang hanya diada ada Tergugat, karena 2.000 ton pupuk KCL itudigunakan sendiri oleh Tergugat.Diharuskan Penggugat mengangsur Rp.250.000.000. tanggal27/02/2001Tagihan Penggugat handling

insidenteldiberlakukan mundur,tetapi pengelolaan gudang dilakukan tetap olehTergugat sampaitgl. 12/12/1999 dan PT Bahtera Adiguna sebagaiagenPemasukan pupuk ditangani langsung oleh TurutTergugat MV Yi Ming 7.459.450 kgMV Alam S 6.050.950 kgMV Kos 9.453.050 kgMV Setya Pratama 3.244.400 kgMV Eco Chases 6.663.100 kgMVMLJet 961.550 kgPindahanGudangMerpati 1.900 kgPindahan Gudang 007 30 kgJumlah pupuk masuk ditangani Turut Tergugat 33.834.430 kgJumlah seluruh pupuk tanggung jawab 39.629.630 kgTurutTergugat Bahwa dalam handling

SPA 0019 01/12/1999 sebanyak 1.989.500kgBahwa bagaimana cara manipulasi yang dilakukan, yang jelas dannyata tidak ada kehilangan pupuk yang ditangani olehTururTergugat .367.B.37Bahwa kesusutan adalah sesuatu yang pasti terjadi untuk pupukseperti sama halnya dengan beras, akibat berbagai penanganan(handling) termasuk kekeringan atau kelembaban cuaca, meminjamistilah Tergugat : pupuk zat air.Dari contoh /7.A. 4.a., 1 s/d 8 untuk penimbangan yangdilakukan menunjukan esusutan rata rata diatas 1.272%.

Bahwa pupuk yang disimpan dan kemudian dipindahkan, mengalamikesusutan, akibat:Penimpanan/penimbunanPengangkutanHandling bongkar dan muatKondisi pupuk makin lama disimpan makin keringToleransi susut handling 1 s/d 8 untuk beras oleh BULOG diberi0.5 %& 3,5%Sepantasnya untuk susut pupuk, PT.

Putusan Nomor 1002/B/PK/PJK/2017 TanggalKejadianKeterangan April 2014 benar maka Pemohon Bandingsegera melakukan penangananmendesak (rush handling) untukproses pembayaran pajakkendaraan impor sebanyak 114dari 439 unit (termasuk BarangImpor Obyek Sengketa).

Keterangan isansecara langsung ke kantor dan Kementerian PerindustrianKementerian Perindustrian dan dan Terbanding, informasiTerbanding: dalam artikel Kompas.com, belum valid dan tidak dapatdipertanggungjawabkandengan alasan hingga saat inibelum ada kejelasan kapantarif PPnBM yang baru akanberlaku.15dan16 Dengan asumsi bahwa informasi Untuk dapat melakukanApril 2014 dalam artikel Kompas.com adalah pembayaran pajakbenar maka Pemohon Banding kendaraan impor, segera melakukan penangananmendesak (rush handling

., Ltd atas biayastorage, handling, dan lainlain, dan tagihan atas biaya yang dikeluarkan olehPemohon Banding atas biaya kurir dan dokumen untuk Asian Honda Motor Co.

Piutang Non tradeothers Akun Nomor: 1132999 sebesar US$ 34,841.00;Bahwa transaksitransaksi dari perkiraan ini diantaranya merupakan tagihanmanagement fee kepada Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd atas biayastorage, handling, dan lainlain, yang di catat sebagai pendapatan lainlain(other income);Bahwa pencatatan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut :Dr Piutang Non tradeothers XXXCr Other income XXXBahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas piutang non trade otherssebagai koreksi tambahan

sebagaimana dalam norma Pasal 76 Ayat (3) UndangUndang Administrasi Pemerintahan telah menentukan Pengadilan berwenangmenyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan, dalam hal ketika wargamasyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan dari Pejabatyang menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang merugikan.Sehingga dapat dipahami skema proses upaya administratif yang diatur dalamUndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistem hak upayaadministratif (complain handling

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabat yangmenetapkan Keputusan:Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.SRGMenimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling

UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(citizen friendly) dengan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktifyang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendapatkan jaminanperlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dariimplementasi ajaran negara hukum tanggungjawab (responsibility state);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling

sebagaimana dalam norma Pasal 76 Ayat (3) UndangUndang Administrasi Pemerintahan telah menentukan Pengadilan berwenangmenyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan, dalam hal ketika wargamasyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan dari Pejabatyang menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang merugikan.Sehingga dapat dipahami skema proses upaya administratif yang diatur dalamUndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistem hak upayaadministratif (complain handling

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabat yangmenetapkan Keputusan:Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.SRGMenimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling

UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(citizen friendly) dengan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktifyang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendapatkan jaminanperlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dariimplementasi ajaran negara hukum tanggungjawab (responsibility state);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling

Tentang unsur Dilakukan secara berturutturutsehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut(Vorgezete handling) ;Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikatakansebagai perbuatan berlanjut sebagai tersebut dalam unsurini harus memenuhi syarat bahwa perbuatan tersebut timbuldari satu niat perbuatan tersebut harus sejenis, satumaksud yang sama dan mempunyai hubungan yang sedemikianrupa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksidan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sering mengambilbarangbarang

tower 2 unit (145CZ001/145CZ002) di area smelter8) CLslag cooling tower 2 units (140CZ001/140CZ002) di areasmelter9) Waste Heat Boiler untuk S furnace (150WB001) di area smelter10)Waste Heat Boiler untuk C furnace (150WB002) di area smelter11)Electrostatic Presipitator 2 units (150EP001/150EP002) di areasmelter12)Ship Unloader (210LD001) di area jetty13) Jetty and Wharf conveyor (210CV001/210CV002/210CV003) diarea jetty14) Concentrate Reclaim Conveyor (230CV009/230CV010) di areaRMH (Raw Material Handling

dari 45 Putusan Nomor : 342/Pdt.G/2019/PN.Sda.8) CLslag cooling tower 2 units (140CZ001/140CZ002) di areasmelter9) Waste Heat Boiler untuk S furnace (150WB001) di area smelter10)Waste Heat Boiler untuk C furnace (150WB002) di area smelter11)Electrostatic Presipitator 2 units (150EP001/150EP002) di areasmelter12)Ship Unloader (210LD001) di area jetty13) Jetty and Wharf conveyor (210CV001/210CV002/210CV003) diarea jetty14) Concentrate Reclaim Conveyor (230CV009/230CV010) di areaRMH (Raw Material Handling

Saksi dapat menjelaskan prosesrestrukturisasi yang sempat ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;Herdiansyah.Saksi merupakan karyawan pada PT Astra Sedaya Finance (ACC CabangCirebon) dengan jabatan sebagai ARHO (Account Receivable Handling Officer)yang memiliki tanggung jawab dalam hal penagihan hutang angsuran kepadaPenggugat.