Ditemukan 2143 data
11 — 7
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatunkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
12 — 3
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
42 — 15
,C.L.A, Budi Tamba,SH, MasingmasingAdvokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUANHUKUM PARSAORAN yang Terakreditasi sesuai dengan Keputusan Menter!
14 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!
12 — 3
Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yangpada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan surat bukti, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorwenn ne ne en nnn anne nnn n nn ne nn = tertanggal O07 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menter
MEILANY MAGDALENA M, SH
Terdakwa:
Rusman alias Mang bin Tura
13 — 3
Industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagimanadimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Knusus penyalur Narkotika dan Menter!
Desmilita.SH
Terdakwa:
AZRIADI AMBRIZON als JON bin AMIR HAMZAH
36 — 4
setelan mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan.Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangandengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 danPasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
36 — 10
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatunkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamulju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
8 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai utang oleh pihak = yangmemanfaatkannya) ;Tanggal bayar (saat harga perolehan Jasa KenaPajak tersebut dibayar baik sebagian atauseluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya) ;Bahwa dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilaiterutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariluar Daerah Pabean seharusnya dipungut' olehTermohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding pada saat dimulainya pemanfatan yaitusaat yang diketahui terjadi lebih dahulu dariperistiwa peristiwa sebagaimana diatur padaKeputusan Menter
ah bulanterjadinya/saat terutang Pajak Pertambahan Nilaiatas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean akan Pemohon Peninjauan Kembali semulaTerbandi ng tanggapi sebagai berikut Bahwa pendapat tersebut mendasarkan padaketentuan pasal 4 Keputusan Menter iKeuangan Nomor : 568/ KMK 04/ 2000 tanggal26 Desember 2000 tentang Tata CaraPenghitungan, Pemungutan , Penyetoran ,dan Pelaporan Pajak Pertambahan Ni laiAtas Pemanfaatan Barang Kena Pajak TidakBerwujud dan atau Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 103 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997dengan mendasarkan pada Akta Otentik.Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat benar benartelah sesuai prosedur dan yuridis formal sebagaimanaPasal 60 ayat (6) Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3.
No. 66K/TUN/201111.30dimaksud telah disimpangkan atau tidak dilakukandengan benar oleh para pihak dan tetap diterbitkanAkta Otentik oleh PPAT/Notaris selaku Pejabat Umumjelas bukan kewenangan dan tanggung jawab dariTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimanaPasal 60 ayat (6) Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan' TataUsaha Negara berdasarkan adanya Akta PPAT sebagaimanaPasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menter i Keuangan cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.
21 — 2
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
14 — 15
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;14Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Menter!Keuangan RI No. Kep271/MK/7/4/1971 tanggal 26 April 1971 telah diserahkanoleh Turut Tergugat kepada Turut TergugatII vide surat No.Kridit/2051/89tanggal 27 Juli 1989. Dengan telah diserahkannya penagihan piutang macettersebut oleh Turut Tergugat! vide surat tanda terima surat penyerahan piutangNegara No.TT372/WPN.04/BG.0103/1989 tanggal 2 Agustus 1989, makasecara hukum Turut Tergugat!
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
857 — 1827
ESDM RI.eterangan:Burat iniementerian ESDM RI Minerba (Tergugat Il) disampaikan kepada MenteriPenggugat membuat surat Nomor:072/DIROEA/XI/2020 tanggal 25 November 2020Hengan perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eaya Abadi ke dalam BasisData IUP Aktif Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, ditujukan kepada Menter FridakTanggapan Danepastian HukumAda Penggugat m@mbuat suratNomor:076/DIROEA/X1/2020 ES tanggal 9 Defember 2020 dengan perihal Kebdratan, ditujukepada Menteri ESDM RI.Halaman 22 dari
Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus OperasiProduksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadapKeputusan Menter ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentangWilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksimelalui Objek Sengketa I;Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor540/175/
Bahodopi Utara;Bahwa pada 16 Maret 2018, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan BupatiMorowali melalui Surat Nomor 540/30/DJB/2018 Perihal PermintaanNama Anggota Tim Panitia Lelang WIUPK yang berisi permohonan satunama dari masingmasing Pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam Tim Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara;Bahwa tindak lanjut pembentukan Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara,pada tanggal 15 Mei 2018 Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menter
Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1395 tanggal 18 Maret2015 Perihal Pengelolaan Eks Wilayah KK PT Vale Indonesia Tbk diSulawesi Tenggara;Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut serta menindaklanjuti KeputusanMenteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV KontrakKarya PT Vale Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengusulkan kepada Menter' ESDM untuk menerbitkan KeputusanMenteri yang menetapkan eks Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia(d/n PT INCO) menjadi WIUPK Operasi
Menter' atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuaikewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayahpertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yangdimohon;(2).
1.BILLIE ADRIAN, SH.
2.MUHITH NUR, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD HATTA Alias HATTA Bin LUKMAN KASENG
64 — 25
0,1825 gram (kode G 0,46) diberi nomor barang bukti 9008 /2019 / NNF;8. 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik MUHAMMAD HATTA AliasHATTA Bin LUKMAN KASENG yang diberi nomor barang bukti 9009/ 2019 / NNF;Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti9002/2019/NNF, 9003/2019/NNF, 9004/2019/NNF, 9005/2019/NNF,9006/2019/NNF, 9007/2019/NNF, 9008/2019/NNF, dan 9009/2019/NNFkesemuanya Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftarterdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter
Terbanding/Tergugat : ZULKARNAIN
Terbanding/Tergugat : PETTA INDARE
Terbanding/Tergugat : MUBINA DAENG LEO BIN KUBA
Terbanding/Tergugat : LUCKY ALYUS
Terbanding/Tergugat : AMINAH ABDULLAH,SH.
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cq.MENTERI DALAM NEGERI,Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,Cq.WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR,Cq.CAMAT KECAMATAN PANAKKUANG SELAKU PPAT
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cq.MENTERI DALAM NEGERI,Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,Cq.WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR,Cq.CAMAT KECAMATAN PANAKKUANG,Cq.LURAH KELURAH TELLO BARU
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cq.MENTERI DALAM NEGERI,Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,Cq.WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR,Cq.CAMAT KECAMATAN MANGGALA SELAKU PPAT
48 — 24
MENTER!I DALAM NEGERICq. GUBURNUR KEPALA DAERAH PROPINS!I SULAWESI SELATAN:Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR:Cq. CAMAT KECAMATAN MANGGALA, selakuPPAT, Berkedudukan di jalan Bitowa Raya Nomor: 3 Kota Makassarselanjutnya disebut: TERBANDING VIII semula sebagai:TURUT TERGUGAT V; a Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca :1.
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
. = Bahwa Judex Factie secara harfiah hanya terikatpada kesepakatan kerja yang telah dilakukan= antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, tanpamengindahkan Keputusan Menter i Tenaga KerjaNo.02/Men/1993 tentang Kesepakatan Kerja WaktuTertentu; Bahwa Pemohon Kasasi yang bekerja pada Termohon KasasiHal. 7 dari 12 hal. Put.
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
144 — 167
ESDM RI.eterangan:Burat iniementerian ESDM RI Minerba (Tergugat Il) disampaikan kepada MenteriPenggugat membuat surat Nomor:072/DIROEA/XI/2020 tanggal 25 November 2020Hengan perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eaya Abadi ke dalam BasisData IUP Aktif Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, ditujukan kepada Menter FridakTanggapan Danepastian HukumAda Penggugat m@mbuat suratNomor:076/DIROEA/X1/2020 ES tanggal 9 Defember 2020 dengan perihal Kebdratan, ditujukepada Menteri ESDM RI.Halaman 22 dari
Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus OperasiProduksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadapKeputusan Menter ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentangWilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksimelalui Objek Sengketa I;Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor540/175/
Bahodopi Utara;Bahwa pada 16 Maret 2018, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan BupatiMorowali melalui Surat Nomor 540/30/DJB/2018 Perihal PermintaanNama Anggota Tim Panitia Lelang WIUPK yang berisi permohonan satunama dari masingmasing Pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam Tim Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara;Bahwa tindak lanjut pembentukan Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara,pada tanggal 15 Mei 2018 Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menter
Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1395 tanggal 18 Maret2015 Perihal Pengelolaan Eks Wilayah KK PT Vale Indonesia Tbk diSulawesi Tenggara;Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut serta menindaklanjuti KeputusanMenteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV KontrakKarya PT Vale Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengusulkan kepada Menter' ESDM untuk menerbitkan KeputusanMenteri yang menetapkan eks Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia(d/n PT INCO) menjadi WIUPK Operasi
Menter' atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuaikewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayahpertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yangdimohon;(2).