Ditemukan 2143 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member mantur mentek mester meneer mentar mentor
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama
Register : 01-11-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 364/Pdt.G/2017/PA. Mmj
Tanggal 12 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
  • ., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatunkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Pengadilan PA BATANG Perdata Agama
Register : 10-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BATANG Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Btg
Tanggal 15 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 3
  • Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1360/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 28 Nopember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
42 — 15
  • ,C.L.A, Budi Tamba,SH, MasingmasingAdvokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUANHUKUM PARSAORAN yang Terakreditasi sesuai dengan Keputusan Menter!
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama
Register : 29-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA STABAT Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Stb
Tanggal 18 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 4
  • Pasal 8 Peraturan Menter!
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 29-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA BANJARBARU Nomor 463/Pdt.G/2018/PA.Bjb
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
  • Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yangpada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan surat bukti, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorwenn ne ne en nnn anne nnn n nn ne nn = tertanggal O07 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menter
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-07-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Smr
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MEILANY MAGDALENA M, SH
Terdakwa:
Rusman alias Mang bin Tura
13 — 3
  • Industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagimanadimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Knusus penyalur Narkotika dan Menter!
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Plg
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Desmilita.SH
Terdakwa:
AZRIADI AMBRIZON als JON bin AMIR HAMZAH
36 — 4
  • setelan mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan.Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangandengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 danPasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama
Register : 01-08-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 246/Pdt.G/2018/PA. Mmj
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 10
  • ., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatunkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamulju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama
Register : 13-09-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA STABAT Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Stb
Tanggal 1 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
  • Pasal 8 Peraturan Menter!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421/B/PK/PJK/2010
Tanggal 8 Desember 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai utang oleh pihak = yangmemanfaatkannya) ;Tanggal bayar (saat harga perolehan Jasa KenaPajak tersebut dibayar baik sebagian atauseluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya) ;Bahwa dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilaiterutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariluar Daerah Pabean seharusnya dipungut' olehTermohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding pada saat dimulainya pemanfatan yaitusaat yang diketahui terjadi lebih dahulu dariperistiwa peristiwa sebagaimana diatur padaKeputusan Menter
    ah bulanterjadinya/saat terutang Pajak Pertambahan Nilaiatas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean akan Pemohon Peninjauan Kembali semulaTerbandi ng tanggapi sebagai berikut Bahwa pendapat tersebut mendasarkan padaketentuan pasal 4 Keputusan Menter iKeuangan Nomor : 568/ KMK 04/ 2000 tanggal26 Desember 2000 tentang Tata CaraPenghitungan, Pemungutan , Penyetoran ,dan Pelaporan Pajak Pertambahan Ni laiAtas Pemanfaatan Barang Kena Pajak TidakBerwujud dan atau Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-04-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 K/TUN/2011
Tanggal 12 April 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, ; SRI MURYATI, SRI JAYANTI, dkk.
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 103 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997dengan mendasarkan pada Akta Otentik.Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat benar benartelah sesuai prosedur dan yuridis formal sebagaimanaPasal 60 ayat (6) Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3.
    No. 66K/TUN/201111.30dimaksud telah disimpangkan atau tidak dilakukandengan benar oleh para pihak dan tetap diterbitkanAkta Otentik oleh PPAT/Notaris selaku Pejabat Umumjelas bukan kewenangan dan tanggung jawab dariTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimanaPasal 60 ayat (6) Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan' TataUsaha Negara berdasarkan adanya Akta PPAT sebagaimanaPasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-03-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2449 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Maret 2011 — H. AGOES THONI vs KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN, dk
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menter i Keuangan cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 13-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.JS
Tanggal 14 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 2
  • Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 10-08-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Dp
Tanggal 19 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 15
  • Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;14Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-09-2009 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1265 K/Pdt/2009
Tanggal 9 September 2009 — SURJANINGTYAS VS 1. BUDI SUTANTO, DKK
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Menter!Keuangan RI No. Kep271/MK/7/4/1971 tanggal 26 April 1971 telah diserahkanoleh Turut Tergugat kepada Turut TergugatII vide surat No.Kridit/2051/89tanggal 27 Juli 1989. Dengan telah diserahkannya penagihan piutang macettersebut oleh Turut Tergugat! vide surat tanda terima surat penyerahan piutangNegara No.TT372/WPN.04/BG.0103/1989 tanggal 2 Agustus 1989, makasecara hukum Turut Tergugat!
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
857 — 1827
  • ESDM RI.eterangan:Burat iniementerian ESDM RI Minerba (Tergugat Il) disampaikan kepada MenteriPenggugat membuat surat Nomor:072/DIROEA/XI/2020 tanggal 25 November 2020Hengan perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eaya Abadi ke dalam BasisData IUP Aktif Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, ditujukan kepada Menter FridakTanggapan Danepastian HukumAda Penggugat m@mbuat suratNomor:076/DIROEA/X1/2020 ES tanggal 9 Defember 2020 dengan perihal Kebdratan, ditujukepada Menteri ESDM RI.Halaman 22 dari
    Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus OperasiProduksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadapKeputusan Menter ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentangWilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksimelalui Objek Sengketa I;Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor540/175/
    Bahodopi Utara;Bahwa pada 16 Maret 2018, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan BupatiMorowali melalui Surat Nomor 540/30/DJB/2018 Perihal PermintaanNama Anggota Tim Panitia Lelang WIUPK yang berisi permohonan satunama dari masingmasing Pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam Tim Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara;Bahwa tindak lanjut pembentukan Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara,pada tanggal 15 Mei 2018 Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menter
    Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1395 tanggal 18 Maret2015 Perihal Pengelolaan Eks Wilayah KK PT Vale Indonesia Tbk diSulawesi Tenggara;Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut serta menindaklanjuti KeputusanMenteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV KontrakKarya PT Vale Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengusulkan kepada Menter' ESDM untuk menerbitkan KeputusanMenteri yang menetapkan eks Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia(d/n PT INCO) menjadi WIUPK Operasi
    Menter' atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuaikewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayahpertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yangdimohon;(2).
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-01-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MASAMBA Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Msb
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
1.BILLIE ADRIAN, SH.
2.MUHITH NUR, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD HATTA Alias HATTA Bin LUKMAN KASENG
64 — 25
  • 0,1825 gram (kode G 0,46) diberi nomor barang bukti 9008 /2019 / NNF;8. 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik MUHAMMAD HATTA AliasHATTA Bin LUKMAN KASENG yang diberi nomor barang bukti 9009/ 2019 / NNF;Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti9002/2019/NNF, 9003/2019/NNF, 9004/2019/NNF, 9005/2019/NNF,9006/2019/NNF, 9007/2019/NNF, 9008/2019/NNF, dan 9009/2019/NNFkesemuanya Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftarterdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 25-02-2016 — Putus : 15-04-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 57/PDT/2016/PT MKS
Tanggal 15 April 2016 — Pembanding/Penggugat : YUSUF
Terbanding/Tergugat : ZULKARNAIN
Terbanding/Tergugat : PETTA INDARE
Terbanding/Tergugat : MUBINA DAENG LEO BIN KUBA
Terbanding/Tergugat : LUCKY ALYUS
Terbanding/Tergugat : AMINAH ABDULLAH,SH.
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cq.MENTERI DALAM NEGERI,Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,Cq.WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR,Cq.CAMAT KECAMATAN PANAKKUANG SELAKU PPAT
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cq.MENTERI DALAM NEGERI,Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,Cq.WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR,Cq.CAMAT KECAMATAN PANAKKUANG,Cq.LURAH KELURAH TELLO BARU
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cq.MENTERI DALAM NEGERI,Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,Cq.WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR,Cq.CAMAT KECAMATAN MANGGALA SELAKU PPAT
48 — 24
  • MENTER!I DALAM NEGERICq. GUBURNUR KEPALA DAERAH PROPINS!I SULAWESI SELATAN:Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR:Cq. CAMAT KECAMATAN MANGGALA, selakuPPAT, Berkedudukan di jalan Bitowa Raya Nomor: 3 Kota Makassarselanjutnya disebut: TERBANDING VIII semula sebagai:TURUT TERGUGAT V; a Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2006
Tanggal 11 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), Drs. PIETER M. TAMPUBOLON vs UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . = Bahwa Judex Factie secara harfiah hanya terikatpada kesepakatan kerja yang telah dilakukan= antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, tanpamengindahkan Keputusan Menter i Tenaga KerjaNo.02/Men/1993 tentang Kesepakatan Kerja WaktuTertentu; Bahwa Pemohon Kasasi yang bekerja pada Termohon KasasiHal. 7 dari 12 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
144 — 167
  • ESDM RI.eterangan:Burat iniementerian ESDM RI Minerba (Tergugat Il) disampaikan kepada MenteriPenggugat membuat surat Nomor:072/DIROEA/XI/2020 tanggal 25 November 2020Hengan perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eaya Abadi ke dalam BasisData IUP Aktif Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, ditujukan kepada Menter FridakTanggapan Danepastian HukumAda Penggugat m@mbuat suratNomor:076/DIROEA/X1/2020 ES tanggal 9 Defember 2020 dengan perihal Kebdratan, ditujukepada Menteri ESDM RI.Halaman 22 dari
    Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus OperasiProduksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadapKeputusan Menter ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentangWilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksimelalui Objek Sengketa I;Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor540/175/
    Bahodopi Utara;Bahwa pada 16 Maret 2018, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan BupatiMorowali melalui Surat Nomor 540/30/DJB/2018 Perihal PermintaanNama Anggota Tim Panitia Lelang WIUPK yang berisi permohonan satunama dari masingmasing Pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam Tim Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara;Bahwa tindak lanjut pembentukan Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara,pada tanggal 15 Mei 2018 Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menter
    Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1395 tanggal 18 Maret2015 Perihal Pengelolaan Eks Wilayah KK PT Vale Indonesia Tbk diSulawesi Tenggara;Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut serta menindaklanjuti KeputusanMenteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV KontrakKarya PT Vale Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengusulkan kepada Menter' ESDM untuk menerbitkan KeputusanMenteri yang menetapkan eks Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia(d/n PT INCO) menjadi WIUPK Operasi
    Menter' atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuaikewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayahpertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yangdimohon;(2).