Ditemukan 23750 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-02-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PA SANGATTA Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Sgta Tanggal 19 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
17 — 9
17 — 9
Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telahmenyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksudpasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 31/Pdt.P/2020/PA SgtaHalaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidahUshul Figh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128yang berbunyi sebagai berikut :arbadl beic acl ale ploYl 8 paiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 25-10-2011 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 28-12-2011
Putusan PA SLEMAN Nomor 137/Pdt.P/2011/PA.Smn Tanggal 1 Nopember 2011 — Pemohon
39 — 1
39 — 1
rsile Ls joArtinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari padamenarik kemashlahatan; Kitab AlMuhazzab Juz II: 210 sebagai berikut: aoiol, galsVb gle> oY LijU yo Jolall clSi jgr9.a0 225 059759Artinya: Mengawini wanita hamil kareena = zina itudibolehkan,karena kehamilannya itu tidak dapatdihubungkan kepada siapapun juga, sehingga adanyahamil itu sama dengan tidak hamil;Kaidag Fighiyah sebagai berikut :arboolh bgico arc, le elo VI 9,03Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim)terhadap rakyatnya
Register : 07-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA Pulau Punjung Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Plj Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
43 — 21
43 — 21
perlu mengeluarkan Penetapan dispensasikawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1angka 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) KompilasiHukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fighiyah sebagaimana tercantumdalam kitab Asybah wa anNazair, Jilid , hal. 121 yang diambil alin menjadipendapat Hakim yang artiya: Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 12-03-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PA SANGATTA Nomor 88/Pdt.P/2020/PA.Sgta Tanggal 7 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
34 — 10
34 — 10
suaminyatidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanadimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telahmenyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksudpasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidahUshul Figh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128yang berbunyi sebagai berikut :arbaoh bois acl We pLYl 9 paiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 22-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 475/Pdt.P/2021/PA.Sub Tanggal 29 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
17 — 5
17 — 5
kepada anak kandungPemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yanglebih mengandung maslahat bagi mereka serta bagi janin yang masih dalamkandungan calon istri anak kandung Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo juga perlumengetengahkan kaidah fikin dalam kitab A/Asybah wa anNadzair, halaman128, yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Hakim yang berbunyisebagai berikut:arbacs bois uc JI Je pLYl 9 paiArtinya: Kebijakan imam/pemimpin terhadap rakyatnya
Register : 04-03-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PA TUBAN Nomor 39/Pdt.P/2013/PA.Tbn Tanggal 10 April 2013 — Pemohon
10 — 3
10 — 3
Lo pShihoArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapatdikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Islam yang bersangkutan.;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
Register : 26-11-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PA TUBAN Nomor 271/Pdt.P/2014/PA.Tbn Tanggal 18 Desember 2014 — Pemohon
8 — 3
8 — 3
;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapatahli figin dalam Kitab AlAsyobah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :ELnNXpU+ EurY EvIRU ani BYi ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanyadapat dikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
Register : 19-01-2015 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan PA TUBAN Nomor 29/Pdt.P/2015/PA.Tbn Tanggal 25 Februari 2015 — Pemohon
42 — 6
42 — 6
;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapatahli figin dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :arbacsJk bois ac Jl We pl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanyadapat dikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
Register : 28-01-2014 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 18-03-2014
Putusan PA TUBAN Nomor 24/Pdt.P/2014/PA.Tbn Tanggal 6 Maret 2014 — Pemohon
8 — 3
8 — 3
;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alin pendapatahli figin dalam Kitab AlAsyoah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :3ELnNXpU+ EurY EvIRU ani BYi ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanyadapat dikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
Register : 16-06-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PA TUBAN Nomor 138/Pdt.P/2014/PA.Tbn Tanggal 7 Agustus 2014 — Pemohon
5 — 4
5 — 4
;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifiqih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :ELnXpU+ EurY EvIRU7enl bYi ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapatdikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
Register : 06-05-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 29-06-2014
Putusan PA TUBAN Nomor 109/Pdt.P/2014/PA.Tbn Tanggal 5 Juni 2014 — Pemohon
13 — 6
13 — 6
;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapatahli figin dalam Kitab AlAsyobah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :ELnNXpU+ EurY EvIRU ani BYi ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum olehkarenanya dapat dikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
Register : 18-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA PASURUAN Nomor 0615/Pdt.P/2020/PA.Pas Tanggal 3 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 2
16 — 2
poMenolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi HukumIslam (KHI) bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan denganpria yang menghamilinya, maka kehamilan anak para Pemohon tersebut tidakmenjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan antara anak paraPemohon dengan calon suaminya;Menimbang, bahwa
Register : 05-03-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA Pulau Punjung Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Plj Tanggal 24 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
23 — 15
23 — 15
anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1angka 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan AtasHal 15 dari 17 Penetapan No.16/Pdt.P/2020/PA.PIjUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) KompilasiHukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fighiyah sebagaimana tercantumdalam kitab Asybah wa anNazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alin menjadipendapat Hakim yang artiya: Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 21-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn Tanggal 30 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:35 5 jelArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:vlliead) he Fe V5) suldall 2Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Jaleall L sis Ade 4M le slo) La hiiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Hal. 9 dari 13 hal Pen 118/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn. bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 125/12/I/1994 tanggal 06 Januari1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara TembesiKabupaten Batang Hari Propinsi Jambi, adalah
Register : 26-07-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn Tanggal 3 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
13 — 9
aArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:daha Lge Xe 5 Gk ALY jusArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 09071/008/III/2015 tanggal 12Maret 2015 yang dikeluarkan Kantor
Register : 05-01-2015 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA TUBAN Nomor 6/Pdt.P/2015/PA.Tbn Tanggal 11 Februari 2015 — Pemohon
46 — 12
46 — 12
;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapatahli figin dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :arbacshk bois ac Jl Le pl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan. ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanyadapat dikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
Register : 25-03-2013 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PA TUBAN Nomor 50/Pdt.P/2013/PA.Tbn Tanggal 1 Mei 2013 — Pemohon
8 — 5
8 — 5
Lo pShihoArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapatdikabulkan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Islam yang bersangkutan.;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
Register : 23-04-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 26-11-2013
Putusan PA TUBAN Nomor 68/Pdt.P/2013/PA.Tbn Tanggal 22 Mei 2013 — Pemohon
7 — 4
7 — 4
;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifiqih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :sVosolna igloo sal ,< Flin IVolo dheArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapatdikabulkan.
Register : 07-09-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 26-12-2011
Putusan PA PONTIANAK Nomor 186/Pdt.P/2011/PA.Ptk Tanggal 27 September 2011 — Pemohon
19 — 0
19 — 0
Nasir Usman, lahir diPontianak tanggal 10 April 1988; Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan yangberlaku 7 lastWArtinya Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan";Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas,maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patutdikabulkan; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1990, Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat NikahKecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak
Register : 05-02-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 22-05-2018
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn Tanggal 22 Februari 2018 — Pemohon:
Sartun Binti Toimin
13 — 3
Sartun Binti Toimin
13 — 3
selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair Ii alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:JI 5501Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlashl ls yo J3l awlaall 55Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
:asliall bots afc $l le playil 2afasArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn halaman 9 dari 13 bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/IV/1987 tanggal 25 April 1987 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanDagangan, Kabupaten Madiun berikut Akta Cerai Nomor1005/AC/2017/PA/Kab.Mn tanggal 05 September 2017 yang dikeluarkanoleh Panitera Pengadilan