2010 Tanggal 12 MEI 2010 adalah batal demi hukum;12.Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan sekali dengan pertimbanganhukum Majelis Arbiter BPSK Kabupaten Bandung, pada halaman 4 alinea 4dan halaman 10 alinea 6 yang bunyinya bahwa dari point di atas makaPenggugat belum dapat dikatakan sebagai kredit macet karena disebutkredit macet apabila debitur sudah tidak membayar lagi kreditnya ataukewajibannya sama sekali kepada Tergugat selama 21 bulan seperti yangdiatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI

Surat edaran Bank Indonesia (SEBI)Halaman 5 dari 40 Putusan No.97/PDT.G/2015/PN.PtiNo. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukanoleh pihak Bank antara lain restrukturisasi hal ini di lakukan dengan maksud/ dalam rangka membantu nasabah / Penggugat agar dapat menyelesaikankewajibannya.

Surat edaranBank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lainrestrukturisasi hal ini di lakukan dengan maksud / dalam rangka membantuHalaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 368/Pdt/2019/PT SMGnasabah / Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya.Restrukturisasi tersebut dialakukan dengan jalan :a. Penjadwalan kembali ( Rescheduling )b. Persyaratan kembali (Reconditioning)c.

halaman Penetapan Nomor 735/Pdt.G/2018PN DpsPENGGUGAT pinjam sebagaimana dalam perjanjian kredit nomor 08477 /BD /KRD /XII / 2015 ;bahwa TERGUGAT bertindak sebagai pemberi pinjaman dan telahmengetahui terjadi kredit macet tanpa melakukan perhitungan yang cermat danteliti termasuk upaya penyelematan sebagimana dalam ketentuan BankIndonesia No 31 /150 /Kep / Dir tertanggal 12111998 juncto KeputusanDireksi bank Indonesia ( BI ) No 26 /22.Kep / Dir tanggal 2951993 JunctoSurat Edaran Bank Indonesia (SEBI

DireksiBI No. 27/162/Kep/Dir dan SEBI No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 729 K/Pdt.Sus/2010pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Pemberian Kredit(PPKPB) angka 450 tentang perjanjian kredit dinyatakan : Setiap kredityang disetujui dan disepakati Pemohon Kredit wajib dituangkan dalamPerjanjian Kredit ( akad kredit) secara tertulis, dengan demikianpemberian kredit oleh Bank wajib dilakukan akad kredit.

kegiatan penyelenggara negaraharus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuin casuPeraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBV2010tanggal 29 Desember 2010 selanjutnya disebut PBI Fit and ProperTest (vide Bukti T2) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI)Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 selanjutnya disebut SEBI

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugatdan Tergugat bernana , slahir pada tanggalES 201) dan Sebi pada tanga!2018, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiapbulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah menikah dengankenaikan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah tersebut di atas setiaptahunnya;5.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lainrestrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatanperkreditan dengan maksud/dalam rangka membantu nasabah/Penggugatagar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dilakukandengan jalan :a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuatjadwal pembayaran dan waktu pembayaranb.

Surat Keputusan DireksiBank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo Surat Edaran BankIndonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upayayang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi. Hal inidilakukan dengan maksud/ dalam rangka membantu Nasabah /Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya menstrukturisasitersebut dilakukan dengan jalan : nn a. Penjadwalan kembali (Rescheduling). b. Persyaratan kembali (Reconditioning). c.

Suratkeputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo.Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasihal ini di lakukan dengan maksud / dalam rangka membantu nasabah / Penggugatagar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dialakukandengan jalan Penjadwalan kembali (Rescheduling.), Persyaratan kembali(Reconditioning ), Penataan kembali (Restrukturing.)

PN.Mjldalam bidang ekonomi, Surat Edaran bank Indonesia (SEBI), dansebagainya;d. Bahwa dalam perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalianuang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagianhasil, sedangkan dalam perjanjian pinjammeminjam hanya berupabunga saja, dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan;e. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akankemampuan debitur untuk melunasi kredit diformulasikan dalambentuk jaminan baik materiil maupun immateriil.

Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No.26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan olehpihak Bank antara lain restrukturisasi hal ini di lakukan dengan maksud /dalam rangka membantu nasabah / Penggugat agar dapat menyelesaikankewajibannya. Restrukturisasi tersebut dialakukan dengan jalan :c. Penjadwalan kembali ( rescheduling )d. Persyaratan kembali ( Reconditioning )e.

Nomor 215 atas nama Sebi bin Kemon.9. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat selaku Pemiliktanah dengan SHGB No. /7/Bojong Menteng telah melakukankewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiaptahunnya kepada Tergugat VII, sejak tanah tersebut dimiliki Penggugathingga sekarang (bukti P9) ;10.Bahwa berdasarkan buktibukti otentik yang Penggugat sampaikan di atas,maka :10.1.

beiph pih5k ysng berperkpr ti dk mengjuk5n sesustu isgi dn Ppdppkhirny, mereks mohon putuspn ;N TANG PERT I MBJN GAN H UKUMEKSEPSI TERGTJGATITENTANG KWALIPIKASI PARA PENGGUGATMenimb5ng, bphw Tergugptl mempermpsplshkpn tentpng ketidpk ikut sertppnnys semusShli Wsr+S Kering dpn RirnSh bnti Mid5nBhwp Penggupt menyebutkpn sispssipps yang menjpdi Shli wpris Kering dpn Rimph bintiMidn, ypitu Oming bin Kering sebpgpi pnk Pertqms d9n Imih bhiti Kering sebpgi pn5kkedupBhw keturin Orning bn Kering d,;1h sebi

mengadili sendiri perkara a quo denganmemutus untuk mengabulkan gugatan dan tuntutan Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya demi hukum;KetujuhBahwa selain itu, Termohon Kasasi selaku Bank Penerbit Kartu KreditCitibank Visa juga diwajibkan untuk memberikan informasi tertulisdan/atau menyampaikan lembar tagihan (billing statement) kepadaPemohon Kasasi selaku Pemegang Kartu Kredit sebagaimanadimaksud dalam Pasat 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PBI Nomor7/52/PBI/2005 juncto angka romawi angka 3 huruf b SEBI

Sesarnya;Tanggal;Besarnya;Besarnya;020 5Nominal;Ayat (3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajibdisampaikan kembali secara tertulis kepada Pemegang Kartu apabilaterjadi perubahan atas informasi tersebut.Ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasitertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan informasi dalamlembar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganSurat Edaran Bank Indonesia.Angka romawi angka 3 huruf b SEBI Nomor 7/60/DASP

Pdt/201656.57.pelunasan pajak bea materai dokumen billing yang diterbitkan olehTermohon Kasasi merupakan perintah undangundang jugapenerbitan dokumen billing statement kartu kredit merupakan perintahundangundang sehingga pembebanan dan pengenaan biayapembayaran pajak bea materai lunas dalam Perjanjian Kartu Kreditdilakukan oleh Termohon Kasasi V secara tidak sah danbertentangan dengan atau melanggar Pasal 20 ayat (2), ayat (3) danayat (4) PBI Nomor 7/52/PBI/2005 juncto angka romawi angka 3 hurufb SEBI

Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PBI Nomor7/52/PBI/2005 juncto angka romawi angka 3 huruf b SEBI Nomor7/60/DASP/2005 juncto Pasal 49 Undang Undang Perbankan dan halitu juga bertentangan dengan atau melanggar Putusan MA Nomor 3565K/Pdt/1990 tanggal 29 Juli 1993; dan Putusan MA Nomor 1077K/Pdt/1989 tanggal 16 Juni 1994; dan Putusan MA Nomor 4000K/Pdt/1989 tanggal 15 Januari 1994; dan Putusan MA Nomor 196K/AG/1994 tanggal 15 November 1995, sehingga putusan Judex FactiPengadilan Tinggi harus

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN TIDAK BERDASAR HUKUM1Bahwa dalildalil dalam Replik PENGGUGAT huruf B angka 13 padahalaman 23 pada intinya telah mendalilkan ....TERGUGAT tidakmenyelesaikan masalah dengan bermusyverah terlebih dahulu sesuaiakad pembiayaan, bertentangan dengan Alquran, SEBI No. 26/4/BPPPtanggal 29 Mei 1993 dan FATWA DSN MUI... merupakan dalil yangpenuh dengan fitnah belaka, dengan penafsiran yang keliru terhadapakad, ayatayat Alquran, fatwa serta ketentuan hukum lainnya,sehingga patut

Bahwa dalil dalam Replik PENGGUGAT yang padaintinyamenyatakan ...PENGGUGAT berhak untuk dilakukan restrukturisasiatas pembiayaannya sebagaimana diatur SEBI no. 26/4/BPPP tanggal29 Mei 1993 adalah dalil yang tidak benar dan salah dalammenerapkan dasar hukum.Bahwa sebagai Bank Umum Syariah, TERGUGAT dalammelakukan penyelamatan pembiayaan/restrukturisasi salah satulandasan hukumnya mengacu pada PBI No: 13/9/PBV/2011 tentangPerubahan atas Peraturan Bank Indonesia No : 10/18/PBV2008tentang Restrukturisasi

Setidaktidaknyanilai kerugian tersebut dikompensasikan dengan sisa hutang kreditPenggugat dan selebinnya diserahkan secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat dan Il;11.Atau Subsider, menghukum Tergugat selaku Kreditur untuk terlebih dahulumelakukan restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat yang belumpernah diberikan kebijakan restrukturisasi dengan beberapa alternatif sesuaiPeraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 1 ayat 26 junctoBab VI Pasal 52 serta SEBI yang berlaku, antara

Suratkeputusan direksi Bank IndonesiaNo. 26/22,KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo.Surat edaran Bank Indonesia( SEBI ) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lainrestrukturisasi hal ini di lakukan dengan maksud / dalam rangkamembantu nasabah / Penggugat agar dapat menyelesaikankewajibannya, Restrukturisasi tersebut dialakukan denganB. Persyaratan kembali( Reconditioning );C.

Nomor 1131 K/Pdt/2015383820 serta Aplikasi Investasi Produk Reksadana (P21) tanggal 03 Mei 2005 berlakudalam masa berlakunya Perjanjian Sub Agen tersebut;Bahwa atas maraknya penjualan produk Reksadana melalui bankbank, maka BankIndonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/19/DPNPtanggal 14 Juni 2005 yang pada pokoknya mengatur bahwa Bank hanya dapatmelakukan aktifitas sebagai Agen Penjual Reksa Dana melalui pegawai Bank yangtelah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Reksa

Kasasi I merupakan kewajibanperseroan tersebut karena telah melakukan pelanggaranpelanggaran;2 Bahwa perjanjian kerja sama sub agen penjualan produk Reksadana danDiscretionary Fund Turut Termohon Kasasi I. yang pernah dibuat antaraPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dilakukan hanya dalam waktu (satu) tahun yaitu pada periode 22 Desember 2004 sampai 22 Desember 2005,yang mana perjanjian kerja sama tersebut tidak diperpanjang oleh PemohonKasasi oleh karena adanya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI

penyerahan kuasa tersebut adalah untukpembayaran material bangunan yang dipasok untuk Proyek Ruko yangdikerjakan oleh Turut Tergugat tersebut.Pada posita angka (8), Bahwa Pembatalan/Pemblokiran atas 11 (Ssebelas)lembar Cek/Bilyet Giro yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat IImengeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) adalah perbuatan melawanhukum. dalil Penggugat ini jelas posita yang keliru, Ketentuan mengenaipembatalan bilyet giro tercantum pada angka 7 Surat Edaran Bank Indonesia(SEBI