Ditemukan 609 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/2017 Tanggal 6 Maret 2017 — RIYANTO VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT., II. SITI SULASIAH HOESOETJIPTOJO KARTAWIDIRIA;
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruan yang nyata.Alasanalasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UndangUndangtentang Mahkamah Agung di atas tidak bersifat kumulatif.
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 PK/Pdt/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 — Dra. DALIFAH SJAMSUDDIN, dk
lawan
ANAK AGUNG RAKA SRIMBEN, dkk
124 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sjamsuarni Sjam, serta Surat Kuasa tertanggal 1 Mei1993 (Bukti PK Novum 2) dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanahtertanggal 11 April 1994 (Vide Bukti T.Ll10) dari Pemohon PeninjauanKembali ;Adanya pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.1.
Putus : 26-08-2014 — Upload : 22-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 — PT. JAYA NUR SUKSES VS 1. RIANA SIMANJUNTAK
322 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
322 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;b Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yangdituntut;d Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e Apabila antara pihakpihak yang sarna mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Putus : 12-06-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 794 PK/Pdt/2008 Tanggal 12 Juni 2009 — Ir. I PUTU SUDIARSA, dk vs Drs. NOERDIN HAJI MUHAMMAD YAKUB, dk
37 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
buktiyang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu ;Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat suratbukti yang bersifat menentukan yang pada waktuperkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dapatdituntut atau lebih dari pada yang dituntut ;Apabila mengenai suatu bagian~ dari tuntutan belumdiputus tanpa pertimbangan sebabsebabnya ;Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu halyang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yangsama atau sama tingkatnya
Putus : 05-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 PK/Pdt/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 — HOSIYAH binti AHMAD, dkk
lawan
ABDULLAH NAWAWI bin AKADIR alias DUL ANGKASA
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila mengenai pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atau dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruhan yang nyataDalam perkara a quo, maka alasan dari permohonan PeninjauanKembali , Il, Ill mengajukan Permohonan Peninjaun Kembali yaitu:1.
Register : 01-04-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 — I. ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI)., II. GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS PRESIDEN RI;
159 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
JudicialReview atau Toetsingsrechts adalah Hak menguji = materiilPerundangundangan untuk menilai apakah peraturanperundangundangan yang tingkatnya di bawah undangundangbertentangan atau tidak dengan undangundang.
Register : 23-06-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor - 35/Pid.B/2015/PN.Byl Tanggal 30 April 2015 — - TATIK WIDIASTUTI binti MOHAMMAD
MASDUKI
56 — 13
56 — 13
Menimbang, bahwa sedangkan untuk sanksi administratif adalahsanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuanundangundang yang bersifat administrasif sebagaimana pembelaan/pledoiPenasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwamelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perijinan danProduksi Minuman Beralkohol;ae Menimbang, bahwa berdasarkan hirarki/tata urutan perundangundangan, sesuai dengan azas /ex superior derogat legi inferior artinyahukum yang urutan atau tingkatnya
Register : 01-08-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bjm Tanggal 8 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 5
26 — 5
di Whats App tersebut seperti orang yang bermesraan danfotofoto mesra Pemohon dengan Orang Ke Tiga; Bahwa pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkanada orang ketiga bernama Orang Ke Tiga, permasalahan bermula di tahun2017, Termohon, Pemohon ,ibu Pemohon paman Pemohon dan Orang KeTiga Samasama melaksanakan umrah, dimana Termohon satu kamardengan ibu Pemohon sedangkan Pemohon satu kamar Paman Pemohon,Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bjm hal 31 dari 50 Halpemohon dan Orang Ke Tiga dan tingkatnya
Putus : 25-11-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 PK/Pdt/2015 Tanggal 25 Nopember 2015 — MARIA GORETI MEO, dkk. VS VERONIKA MOI NALE, dk.
274 — 567 — Berkekuatan Hukum Tetap
274 — 567 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan hukum Pemerintah Republik Indonesia in casu KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Ngada, dengan tugas pokok dan fungsiutama mengelola administrasi pertanahan dipersamakan dengan orangper orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah;Bahwa sebelum berlakunya UUPA pengaturan tentang tanah di wilayahRepublik Indonesia mengacu pada hukum barat sebagaimana tertuangdalam buku kedua KUHP, dimana Negara adalah pemilik (domein) atastanah yang sama tingkatnya/sejajar dengan orang per orang
Register : 20-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — APINDO KABUPATEN BANDUNG DAN KOTA CIMAHI VS GUBERNUR JAWA BARAT;
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 72 P/HUM/Th.2014khususnya para pengusaha yang tergabung dalam APINDO KabupatenBandung dan APINDO Kota Cimahi.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohonmohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonankeberatan dan memutuskan sebagai berikut:1.2.3.4.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan keputusan a quo tidak sah karena bertentangan denganperaturan perundangundangan yang tingkatnya lebih tinggi;Memerintahkan kepada Termohon untuk
Putus : 12-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 PK/Pdt/2013 Tanggal 12 Desember 2013 — GAMAL SUWANTORO, Dkk vs PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Dkk
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendahuluan: setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; terhadap pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya,telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; di dalam putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata;ll. NOVUM:1.
Putus : 14-01-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 PK/Pdt/2014 Tanggal 14 Januari 2015 — PT. PLN (Persero) WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO VS PANGEMANAN NELWAN, DKK
105 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
tujuan pembangunan PLTATONSEA tersebut, maka hal tersebut sekaligus telah membantah danmenggugurkan semua dalildalil dari pihak Penggugat (Pangemanan Nelwan,Hendrik Meinder Nelwan, Jantje Nelwan Korompis) dan pertimbangan hukum &amar putusan dari Judex Facti /Judex Juris dalam putusanputusan tersebut diatas;Alasan Keberatan:Adanya Putusan Pengadilan Yang Saling Bertentangan;(Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Register : 25-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/TUN/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — NURIA VS HENDRAWAN SUBIANA DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BOGOR., II. H. ANWARI;
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) Bandung Nomor 84/G/2012/PTUNBDG tanggal 18 April2013yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnyamemeriksa serta memutus sendiri perkaranya dengan amar menyatakangugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;Adanya Antara PihakPihak Yang Sama Mengenai Suatu Soal YangSama, Atas Dasar Yang Sama Oleh Pengadilan Yang Sama AtauSama Tingkatnya Telah Diberikan Putusan Bertentangan DenganYang Lain
Pengadilan Yang Sama, dalam hal ini perkara diadili di PTUNBandung dan putusan sudah diputus sama tingkatnya, yaituPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan Kasasi NomorHalaman 33 dari 87 halaman. Putusan Nomor 98 PK/TUN/2015333 K/TUN/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dan Putusan KasasiNomor 221 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014; dan5.
Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/Pdt/2017 Tanggal 30 Maret 2017 — HARYO PADMOASMOLO VS ADJIE WIGATIE
55 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain (vide Pasal 67Huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009):1.
Putus : 28-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 PK/Pdt/2014 Tanggal 28 Agustus 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; FARIDA DJAYA, dkk
191 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh Pengadilan Yang Sama Atau Sama Tingkatnya;a. Pasal 67 huruf (e) UU MA juga mensyaratkan bahwa putusan yangsaling bertentangan tersebut dijatunkan oleh pengadilan yang samaatau sama tingkatnya, baik oleh pengadilan yang berada dalamlingkungan peradilan yang sama atau oleh pengadilan yang beradadalam lingkungan peradilan yang berbeda;b.
Register : 30-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2012 Tanggal 7 Januari 2013 — MARTHEN H. TOELLE, S.H., M.H., Kand. Dr VS PIMPINAN UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA;
606 — 445 — Berkekuatan Hukum Tetap
606 — 445 — Berkekuatan Hukum Tetap
/V/2012dengan peraturan perundangundangan yang tingkatnya lebihtinggi.Bahwa terkait dengan Posita nomor 7 PEMOHON (seharusnya positanomor 8, karena pemohon tidak akurat), halaman 4, huruf c,PEMOHON membantah bahwa Rumusan Pasal 25 angka 1Keputusan Rektor No. 168/KEP./REK./V/2012 yakni "mahasiswa wajibmelakukan registrasi (RM) setiap semester untuk mempertahankanstatusnya sebagai mahasiswa UKSW" dipahami sebagai mahasiswamelakukan registrasi selama tri semester.
Register : 18-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — UNIVERSITAS SRIWIJAYA., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
200 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 2 ayat (2) Perma HUM (vide Bukti P11) menegaskanbahwa batu uji dalam proses pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang adalah peraturanperundangundangan yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkandengan objek yang diuji:10. Dalam perkara a quo, Objek Permohonan adalah peraturanmenteri yang ditetapkan oleh menteri yang merupakan pembantuPresiden. Dengan demikian, secara hierarkis, peraturan menteriberada di bawah peraturan presiden, peraturan pemerintah danundangundang;11.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916 K/Pdt/2012 Tanggal 24 September 2013 — PANITIA PEMBANGUNAN SDN PAHANDUT I ,dk ; PARIS DEWEL SIMON,dk
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;b.
Register : 16-04-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PA SITUBONDO Nomor 701/Pdt.G/2020/PA.SIT Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
Maka Pasal 132 KHI,Pasal 73 Ayat (1) UU No. 07 Tahun 1989 merupakan ketentuan khusus untukperceraian, ketentuan lebih tinggi tingkatnya dari ketentuan Pasal 118 ayat (1)juncto Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tig. Pelaksanaan UU No.1Tahun 1974 ttg.
Register : 02-09-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 — IRIGASI SAMOSIR, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT yang diwakili oleh KEPALA STAF ANGKATAN LAUT;
57 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yangdituntut;d apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e apabila antara pihakpihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya