Ditemukan 4400 data
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
454 — 1713
Gambaran yang telah kami uraikan dalam Nota Pembelaan ini justrumemberikan hal yang sebaliknya yaitu Terdakwa sampai denganTerdakwa VIII justru mempunyai etikad baik dan penuh tanggungjawabmenjalankan amanat dari leluhurnya.3. Dengan diajukannya Terdakwa dimuka persidangan sekarang ini, tidaksaja telah menjadi derita dan nestapa bagi Terdakwa sampai denganTerdakwa Villyang telah mendapatkan sanksi sosial yang amat dahsyatdalam kehidupan masyarakat, akan tetapi menjadi bencana bag!
186 — 151
Kerugian ImateriilDengan tidak adanya etikad baik pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat, sudah sepatutnya Tergugatl, dinyatakan telahHalaman 21 dari 230 Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT MDNmelakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan KesultananDeliin casu Penggugat terpengaruh aktifitasnya seharihari karena terbebanidengan permasalahan a quo, di dalam keluarga sultan sendirimempengaruhi keharmonisan hubungan antar saudara keturunan sultanDeli.
127 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa para Penggugat sangat berkepentingan dengan gugatan iniditambah kekhawatiran akan etikad tidak baik dari Tergugat, terutamadalam usahanya untuk menghindarkan diri dari tuntutan para Penggugatdan kewajiban mempertanggung jawabkan kerugian para Penggugat, makasangat beralasan apabila para Penggugat mohon supaya PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenanmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas asetaset Tergugatberupa:a.
202 — 230
melakukan tindakpidana;Bahwa apabila perintah itu berimplikasi kepada tindak pidana korupsi menurutpendapat Ahli dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan, Kebijakan itudiperbolehkan(diskresi) bahkan dalam Undangundang AdministrasiPemerintahan Kewenangan tidak bisa dipidanakan;Bahwa berdasarkan UndangUndang Administrasi PemerintahanUUNo. 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 24 disebutkanDiskresi itu ada syaratnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan undangundang, dan harus ada etikad
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
149 — 38
Hal ini saksi lakukan, setidaknya kalaudakwaan itu benar, maka sudah ada etikad baik saksi untuk pengembaliankerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwamengatakan tidak ada keberatan, melainkan hanya klarifikasi saja yakni bahwakalau Ferry Sukmana benarbenar memeriksa berkas permohonan dariHalaman 123 dari 239 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2018/PN PlIkkelompok Rantau Sepan, maka itu belum lengkap karena riwayat tanah tidakada buktinya, disamping itu
53 — 18
Uang Sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dimintakan/diserahkanKepada Saudara Yupsem A Djohan,SP MDan terhadap penggunaan dana tahap Ketiga tidak ada dibuatkan LaporanBahwa dari Jumlah Uang sebesar Rp. 500.000.000, tersebut pada saatpenyidikan dengan Etikad baik Sdr Marius selaku Ketua Kelompok TaniHarapan itah batatak mengembalikan uang yang dititipbkan kepada Sdr ElisaKurniawan sebesar Rp. 239.000.000,Dan Sdr Yupsem A Djohan,SP mengembalikan uang yang telahditerimanya dari Sdr Marius dan Syukur
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.BAYU UTOMO ,SH
6.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
266 — 54
Hal ini terdakwa lakukan, setidaknya kalaudakwaan itu. benar, maka sudah ada etikad baik terdakwa untukpengembalian kerugian keuangan negara; Bahwa terdakwa dalam hal ini tidak merasa bersalah karena yang bekerja timdan yang memalsukan adalah orang lain;Menimbang, bahwa selain Surat bukti sebagaimana tersebut diatasPenuntut Umum dalam persidangan ini telah memperlihatkan/mengajukanbarang bukti berupa;1. 1 (Satu) bundel gambar ukur nomor : 2116/2014/tahun An.
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
343 — 55
Jadi menurut ahli jangan dulu dilihat PMHtindak pidananya melainkan lihat dulu domain perbuatannya itu;Bahwa antara hukum perdata dan hukum pidana, yang diduluankanadalah hukum perdata karena hukum pidana itu terakhir;Bahwa dalam hukum pidana istilah etikad baik itu tidak ada, yang adayaitu istilan mensrea yang artinya adalah niat jahat, yang dalam hukumpidana itu ada unsur kesengajaan dan hukum pidana itu lebih terukur daripada hukum perdata.
58 — 19
Uang Sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dimintakan/diserahkanKepada Saudara Yupsem A Djohan,SP MHalaman 174 dari 226 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PN Plk.Dan terhadap penggunaan dana tahap Ketiga tidak ada dibuatkan LaporanBahwa dari Jumlah Uang sebesar Rp. 500.000.000, tersebut pada saatpenyidikan dengan Etikad baik Sdr Marius selaku Ketua Kelompok TaniHarapan itah batatak mengembalikan uang yang dititipbkan kepada Sdr ElisaKurniawan sebesar Rp. 239.000.000,Dan Sdr Yupsem A Djohan,SP mengembalikan
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
140 — 86
Bahwa dalildalil dalam Gugatan tersebut, pada intinya danhakekatnya oleh Pihak Tergugat Il sudah dilakukan dandilaksanakan sesuai dengan Dasar Hukum yang benar, dan sudahsesuai dengan proses hukum yang semestinya sesuai aturanhukum yang sah dan sudah dilakukan dengan etikad baik.2.
Bahwa dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum padaPengadilan Negeri Denpasar dengan Regiter No. 195/Pdt.G/2021/PN Dpstertanggal 17 Pebruari 2021 yang sebagai Para Penggugat oleh Ida AyuNyoman Sri Laksmi, Dkk tersebut, patut diduga memang dengan sengajadan melawan hukum dan dengan berdasarkan niat dan etikad buruk (terkwander trouw) dan sudah Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum danTelahMelepaskan Haknya artinya Sudah tidak mempunyai LegalStanding (Legitima Persona in Standi Judicio) agi dengan
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
177 — 73
.:1 Cakranegara, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.Bahwa Tergugat Rekonpensi telah nyaTIllnyata tidak memenuhikewajiban hukum dan telah dengan sengaja dan dengan etikad tidak baikmengklaim dengan melawan hukum tanah Milik Penggugat Rekonpensiyaitu dengan modus operandi membeli tanah dari orang yang tidak berhakdengan demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum(onrecht matigedaad) sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karenanyawajar kalau kepadanya dihukum untuk membayar ganti kerugian.Bahwa
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
225 — 149
Wira Karya Sakti sebagaimana (Bukti P 7 dan P 8).Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana di atas jelas dan terangmenunjukkan etikad tidak baik Pembanding/ Tergugat yangtidak terbantahkan telah mengetahui bahwaareal/lahanTerbanding/ Penggugat tidak termasuk pencadangan HTI nya,namun tetap berusaha melakukan perbuatan aktif meyakinkandan memberi pemahaman bahwa areal/Lahan Terbanding/Penggugat termasuk pencadangan yang ternyata kemudian hariterbukti tidak termasuk dan tidak pernah dicadangkan olehMenhut
WiraKarya Sakti sebagaimana (Bukti P 7 dan P 8).Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana di atas jelas dan terang menunjukkan etikad tidakbaik Pembanding/ Tergugat yang tidak terbantahkan telah mengetahui bahwaareal/lahan Terbanding/ Penggugat tidak termasuk pencadangan HTI nya, namun tetapberusaha melakukan perbuatan aktif meyakinkan dan memberi pemahaman bahwaareal/Lahan Terbanding/ Penggugat termasuk pencadangan yang ternyata kemudian hariHal 470 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMB18.19.20.terbukti
426 — 301
tidak boleh apapun kontraknya ada teori namanya teoriekuivalensi, kKecuali memang dia masukkan dari awal itu memang tidakekuivalen misalnya hibah sama sekali tidak ada ekuivalennya jadi kalau tidakseperti itu dia larinya nanti dalam hukum kontrak disebut teori asumsi resikokita buat kontrak kita ambil resiko kontraknya tetapi asumsi resiko pun adabatasbatasnya asumsi resiko yang kita lakukan dipersyaratkan tidak bolehmelanggar ketertiban umum, tidak boleh melanggar kesusilaan, tidak bolehmelanggar etikad
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
316 — 46
Jadi menurut ahli jangan dulu dilihat PMHtindak pidananya melainkan lihat dulu domain perbuatannya itu;Bahwa antara hukum perdata dan hukum pidana, yang diduluankanadalah hukum perdata karena hukum pidana itu terakhir;Bahwa dalam hukum pidana istilah etikad baik itu tidak ada, yang adayaitu istilan mensrea yang artinya adalah niat jahat, yang dalam hukumpidana itu ada unsur kesengajaan dan hukum pidana itu lebih terukur daripada hukum perdata.
73 — 101
baik macam, jenis ataupunjumlah dan sudah terkirim ke kelompok tani.Bahwa, saksi saat pembuatan bibit ubi kayu sambung saksimengecek ke lapangan tempatnya saksi lupa, tetapi saksitidak mengecek secara langsung mengenai pendistribusiannyake kelompok tani.Bahwa, memang tidak ada didalam kontrak atau suratperjanjian, tidak ada klausul supaya PT.Diporejo SaranaUtama memberikan pekerjaan kepada rekanan lain ataumenyerahkan kepada kelompok tani untuk membuat bibit ubikayu sambung sendiri.Bahwa, demi etikad
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
461 — 1403
berdasarkan klausa yang halal artinya yang dibuat tidakbertentangan dengan undangundang ketertiban umum dan kesusilaanApabila suatu perjanjian tersebut telah memenuhi syarat tersebut dikatakansah menurut hokum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya: Bahwa Kekuatan mengikat suatu perjanjian.aopabila mengacu pada pasal 1320KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sahberlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya dan parapihak wajib melakukan dengan etikad
266 — 103
PTSadini Arianda, sebelumnya terdakwa menolak karena didalam pembelianStrata title tidak ada jaminan tetapi karena terdakwa mempunyai etikad baikdan keterbangunnya Strata Title tersebut jadi 8 SHGB yang diberikan kepadaBank BJB bukan jaminan uang muka , makanya setelah ditanah tersebutdibangun pondasi lalu terdakwa minta agar sertifikat yang telah terdakwaberikan ke Bank BJB diambil kembali ;Bahwa terdakwa memberikan jaminannya kepada PT Bank BJB padatanggal.13 Pebruari 2013 , terdakwa memberikan
249 — 403
NamunPenggugat Diana Binti Kaniong tidak ada etikad baik untuk membayarHalaman 62 dari 828 him. Putusan 118/Pdt.G/2020/PA. Jnputang dari almarhnum Pewaris Drs. H. Jabbar Tanro,MM.MBA.
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
453 — 311
BekasiBahagia Investama;Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebutmenurut pendapat Majelis didasari dan etikad yang tidak baik, dimanaTerdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinyasendiri dan menguntungkan orang lain dan menimbulkan kerugian bagiorang lain yaitu PT.
1.Jarot Supriadi
2.James Kantono
Tergugat:
1.Darmi Sumiati
2.Shannedy Ong
3.Rita Wahjudi selaku ahli waris almarhum Rudy Rene De C Van C
4.Novia Setiawan
5.Dr.F.X.Marseno
6.Maria Wongso
7.Hj.Saraswati Purnomo
8.Liong Tiong Goan
9.Andi Candra
10.Khoe Mie Siang
11.Dra.Lina Haryanti Latif
12.Ruby Citraningrum Anderson
13.Harjono Djamaludin
14.Roby Lasmana
15.Ny.Zainab Aryani FT
16.Dr.Muhammad Feisal Tamin, SSEP
17.Hantoro Purnomo
18.Keti Salim
19.Djusmawati
20.Jenny Wiriyanto
21.Tjhin Setiadi Sutanto
22.Sutarto Budi
23.Walid Hidayat
24.Roy Christianto
25.Surjandy Sadeli
26.Grace Jolen
27.Sri Ismiyati
28.Caroline
29.Ang Andri Pribadi
30.Fanny Kumalasari
31.Wibowo
32.Dra. Januaty Sadeli
33.Surja Hartono
34.Meryana Hartono
35.Suryadi Hartono
36.Djojo Hartono
37.Oeij Hui Pek
38.Diana Mangesti
39.Muhardiyanti
40.Lisda Sungkono
41.Drg Prih Amiranti
42.Felicia
Turut Tergugat:
1.Irene Kurnia
2.Yuliawati Sadeli, SE, MM
3.Weny Isawati
4.Evy L Tanu
5.Rudi S Komajaya
6.Janti Komajaya
7.Steffi Narpati,
8.Steven Narpati
9.Agustinus Santoso
10.Joan Ai Lee Rombouts dan Angela Lestari
11.Hanny Yuliany
12.Julianty Njo dan Soesilawaty Njo, SE
13.Geri Azriel Siddik
14.Tania Rahayu
15.Ridwan Halim dan Sonis
16.Kang Theresia Yuanita
17.Christin
18.Indamayanti
19.Meria
20.Junardi Sarmili
21.Alexander Satryo Wibowo,
22.Dr.H.Firdaoes Saleh
23.PT. Citra Mandiri Permai
24.PT. Tonsco International
25.PT. Total Bangun Persada Tbk
26.PT. Total Persada Development
27.PT. Graha Pariwisata Sukses
28.Ambo Enre, Sh
988 — 388
tersebut,tetapi Hak dan Kewajiban sebelum ada Putusan Pengadilan yangberkuatan Hukum tetap dilaksanakan, pembatalan perjanjianHalaman 1702 dari 1729 Putusan Perdata Gugatan Nomor 330/Pdt.G/2019/PN Dpstersebut tidak berlaku lagi setelah ada Putusan Pengadilan yangsudah mempunyai kekuatan Hukum tetap; Bahwa menunjuk pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjianyang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang danmengikat bagi para pihak dan ayat (2) setiap perjaniian para pihakharus melalukan dengan etikad
Ketika berbicara mengenaipersetujuan masuk kedalam ranah suatu perjanjian, kalau kitamerujuk kembali instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 14 tahun1982, disana ada tentang larangan penggunaan Kuasa mutlakdalam suatu perjanjian, itu hanya dalam ketentuan hanya mengaturtentang pemindahan Hak atas tanah, namun secara prinsip kalaukita linat bahwa kuasa mutlak itu sudah melanggar prinsipprinsipdari kuasa artinya dalam kuasa itu adalah suatu persetujuan yangdilandasi oleh etikad baik, dalam Kuasa Mutlak