Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 12 Oktober 2017 — drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPHM ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
96 — 183
  • Fakta ini menunjukkan bahwa tidak validatau rusaknya mesin finger print bukanlah alasan ketidakhadiran Penggugat dalamjumlah hari yang sedemikian banyak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelisberpendapat bahwa alasan adanya persoalan mesin finger print yangdikemukakan Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alasan tidakmasuk kerja yang sah sebagaimana Penjelasan Pasal 10 angka 9 huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 23-01-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN PARE PARE Nomor 1/Pdt.G/2013/PN.PAREPARE.
Tanggal 30 Januari 2014 — PULUNG, lawan Hj. MARDIANA
44 — 7
  • Muh.ArmT, SH, M.S7T adalah hanya dan seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kabupaten Enrekang, bukan seorang Advokatsebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 18/2003 tentang Advokat danjuga bukan keluarga (sepupu) dari Penggugat asli (principaal)Sdr. Pulung yang berhak menjadi wakil atau kuasa insidentil didepan persidangan pengadi lan;2.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 11-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
212 — 78
  • 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenegaskan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukumpenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.Selain itu, tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa tata usaha negara a quo juga melangkahi Pasal247 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 04-05-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 3045/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 30 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 83
  • Kemudian pada tahun1998, Penggugat baru mendaftarkan perkawinan tersebut di Amerika(bukan di Indonesia) melalui Kantor Catatan Sipil setempat, setelahsebelumnya dinikahkan ulang menurut prosesi Negara Amerika (bukanmenurut hukum Islam, karena tanpa wali dan saksi) di kantor catatan sipilyang sama di Amerika.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 PK/Pdt/2012
Tanggal 10 September 2013 — CHARLES MIDUK SOMARA vs PT. BANK GANESHA, dkk
156 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerbitan aktaaktakelahiran tersebut telah diterbitkan tanpa dasar hukum dan bertentangan denganketentuan Pasal 42 Jo Pasal 55 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang mengatur mengenai kedudukan anak dan pembuktian asal usul anak karena saat itutidak pernah ada Surat Perkawinan baik dari Gereja ataupun dari Kantor Catatan Sipilyang dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara alm.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
357 — 185
  • Bukti T1 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi);2. Bukti T2 : Fotokop!
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 38/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Taufiq Qurahman, S.Sos.,
Tergugat:
Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
209 — 82
  • (Sesuai denganaslinya);Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (Satu) orang saksi bernamaCATUR TRIASTONO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalampersidangan sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan,yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditujukan kepada
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 03-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 47G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 12 Januari 2012 — M. WATHONI. MB VS Bupati Ogan Komering Ulu Timur
65 — 86
  • hukum diatas bahwa oleh karenaalasan ketidakhadiran Pengugat dapat diterima akal sehat dan sejak tanggal 3 Nopember2011 Penggugat sudah bekerja kembali maka tidak ada alasan hukum untuk tidakmenugaskan Penggugat kembali, apalagi menurut pengakuan Penggugat bahwa PengugatHalaman 59 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUNPLG60akan memasuki masa pensiun pada bulan Oktober 2012 dan sesuai dengan ketentuan Pasal26 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 84/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
107 — 111
  • nnoncncnnsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS dikarenakan Penggugat dihukum pidana karena melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu) Nomor36/PID/2002/PT.BKL tanggal 07 Nopember 2002;Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilYANG
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 40/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
190 — 164
  • Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No:880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum
Register : 29-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAKHMAD IRWAN, SH., MH.
Terdakwa:
JAMES BIN MDIN
69 — 29
  • Salahudin tidak dapatmemasukkan orang menjadi CPNS dan terdakwa juga mengetahui bahwarekrutmen atau pengangkatan orang menjadi CPNS tidak ada dipungutbiaya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahuibahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau rangkaiankebohongan agar saksi Hendraina mau menyerahkan sejumlah uangkepada terdakwa yaitu dengan cara menunjukkan dokumen dan formulirkuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan dari Jakarta dan
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 18-01-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PA BENGKULU Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Bn
Tanggal 31 Juli 2018 —
29 — 21
  • Konpensi,kemudian bila tibatiba anak tersebut harus dipisahkan dengan orang yangselama ini sangat dekat dengannya (Termohon Konpensi) yang dicintai sertadibanggakan, sedangkan apa yang bakal terjadi bila anakanak tersebut yanagselama ini tidak ada masalah, kemudian berpindah dari kebiasaan ataulingkungan yang berbeda hal yang seperti ini belum dapat dipastikan apakahanakanak tersebut pasti terjamin kepentingannya dan lebih terjamin masadepanya, apalagi Penggugat Konpensi selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
156 — 100
  • 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipildinyatakan pada dasarnya jabatan yang diberikaan kepada seorangPegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yangharus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, apabila kemudian seorangPegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkarena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2559/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOVRIKA, S.H., M.H
Terdakwa:
SITI ASIAH
35 — 4
  • Deli Serdang;Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas yang berpakaian sipilyang mengaku bertugas dari Kantor BNN Provinsi Sumatra Utara.Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP SU beserta dengan barangbukti;Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepedamotor bersama dengan adik ipar Terdakwa yang bernama Sri Hardiyanti;Bahwa adapun yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalahberupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah berisikan 7 (tujuh)bungkus plastik bening
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
341 — 203
  • Bahwa apabila melihat kepada batas usia pensiun Penggugat KeputusanBupati Pandeglang Nomor 888/Kep.283Huk/2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2019 dikeluarkan setelah statusPenggugat mencapai batas usia pensiun, namun dalam proses usulpemberhentiannya tidak dapat diproses Pemberhentian dengan hormatsebagai PNS dengan Hak Pensiun, dikarenakan tidak memenuhi syaratyang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2Tahun
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 24-03-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 04/G/2011/PTUN.BJM
Tanggal 22 Agustus 2011 — PROF.DR.IR.H.UDIANSYAH,MS, REKTOR UNLAM BANJARMASIN
141 — 79
  • Keputusan ......Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian DanPengangkatan KetuaKetua Program Studi Magister Pada ProgramPascasarjana Unlam ;Diktum pertama keputusan Tergugat ini : Memberhentikan dengan hormatPegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannyasebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusanDiktum kedua keputusan Tergugat ini : Mengangkat Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 05-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 146-K/PM.I-02/AD/X/2018
Tanggal 28 Januari 2019 — Oditur:
DHINI ARYANTI, SH
Terdakwa:
Joni Herman
43 — 29
  • Putusan Nomor 146K/PM 1I02/AD/X/2018Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Aspol Polres Labuhan Batu Hp.081269111943.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namunbaru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI ADsetelah dilakukan penagkapan target masyarakat sipilyang bernama Sdr. Muhammad Guntur (Saksi3) danSdr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 169/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
1.RUSTAM S.Pd
2.JOHANSAH
Tergugat:
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
626 — 562
  • JKT.pertama Bupati Dompu yaitu bersurat kepada Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal permohonan penetapanformasi untuk Para Penggugat;Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:Tenaga honorer yang bekerja pada instansi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
176 — 91
  • BuktiT6 :BuktiT7 :BuktiT8 :Bukti T9 :Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiSekretaris Jenderal Nomor : 1T/382/M/KP.06.02/2019 halSanggahan/Keberatan atas Keputusan Menteri Riset, Nomor:11466/M/KP/2019 tanggal 22 Maret 2019, (foto kopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum
Register : 22-01-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H
Terdakwa:
HARIYANTO bin UNTUNG alm
92 — 72
  • HeldaRianasari Subekti telah berkalikali dipanggil namun tidak datang dikarenakansudah tidak berada di tempat tinggalnya dan menurut informasi bahwa Ahlipindah ke jawa dan Ahli telah mengundurkan diri menjadi Pegawai Negeri Sipilyang atas keterangan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidakberkeberatan apabila keterangan Ahli tersebut dibacakan;Menimbang, bahwa Pasal 162 Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana menegaskan bahwa apabila saksi yang telah memberikan keterangan ditingkat penyidikan