Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan denganHAK PENGELOLAAN kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam ;b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk :1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;De Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya ;3.

Btm.menyebutkan semua aset Otorita Batam Daerah Industri Pulau Batamdialihkan menjadi aset Badan Penguusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam ;b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pada Pasal 4 ayat (1)menyebutkan Hak Penggelolaan atas tanah yang menjadi kewenanganOtorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaanatas tanah yang menjadi kKewenangan Pemerintah Kota Batam yang beradadi Kawasan Perdagangan

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam untuk :1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya ;3. Menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria ;4.

Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan ;Lebih lanjut juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian PemberianHak Atas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di daerah Industri Pulau Batam memutuskan:Pertama : memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh

Fotocopy Bukti pelunasan Pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO),diberi tanda bukti P3 ;4. Fotocopy Gambar Penetapan Lokasi (PL) atas nama PT. Wira Nata Tamtama,diberi tanda bukti P4 ;5. Fotocopy jin Prinsip (IP) No.37/IP/KA/I/2016, diberi tanda bukti P5 ;6. Fotocopy Fatwa Planologi, diberi tanda bukti P6 ;7.

Plamo Karya,tanggal 14 Desember 2006, dikeluarkan oleh Direktur PengelolaanLahan, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; diberitandaFotocopy dari fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan, tanggal 27 May 2010, atas nama wajib pajak DollyNovie Rumuat; diberi tandaFotocopy dari fotocopy Surat, Soehendro Gautama, S.H.

,M.Hum.Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 27 May 2010, yang dialamatkankepada Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam, perihalPermohonan izin Peralihan Hak atas Tanah; diberi tandaFotocopy dari fotocopy Faktur Tagihan Biaya Administrasi PeralihanNo. 2893/FBAP/PL/5/2010 tanggal 27 Juni 2010, atas nama DirekturPengelolaan Lahan Ka.Sub.Dit.

paraahil waris yang sah dari Pakki Hadji, padahal faktanya antara Pakki Hadjidengan orang tua para Terlawan in casu Andi Pakki atau Petta Pakki atau HajiPakki merupakan orang yang berbeda seria tidak ada huoungan kekeluargaandengan Pakki Hadj;Bahwa adapun dasarkepemilikanpara terdalwan atas obyek sengketa a quo vide alatbukti surat yang di ajukan dipersidangan yang diberi tanda berupa, bukti surat P1(simana Boetaja/ Tanae tahun 1941) atas nama Pakki, kemudian bukit surat P2(Undangan Sekretaris Otorita

September 2013 jo.Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 226/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 8Mei 2013, telah terbukti tanah yang dimohonkan ekseskusi oleh Terlawan diatas adalah milik dari Terlawan, maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjutsebagaimana didalilkan pelawan adalah bahwa dasar kepemilikan ParaTerlawan atas obyek sengketa a quo vide alat bukti yang diajukan dipersidangan yang diberi tanda berupa : Bukti P.1 (Simana Boataja/Tanae tahun1941) atas nama Pakki, bukti P.2 (Undangan Sekretariat Otorita

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan denganHAK PENGELOLAAN kepada Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam ;b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya ;3.

Penggugat telah melanjutkan proses pengecekan pajakuntuk di Validasi oleh Dispenda, akan di lanjutkan proses (IPH) jinHalaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2019/PN Btm.Peralihan Hak di Kantor Otorita Batam (OB),Tergugat pada saat akanmelakukan Pengajuan Ijin Peralihan Hak di Kantor Otorita Batam, Salahsatu abang kandungnya selaku ahli waris PANDI DIDI RAHADI bernamaJOHARMAN menumui TERGUGAT sekaligus memblokir Sertifikat No :9660 atas nama PANDI DIDI RAHADI,di ketahui yang bernama

SUPARMAN/suami saksi setelah mengalami masaobservasi 2 ( dua ) hari dirumah sakit umum Tanjungpinang dantelah melakukan City scan diRumah sakit Umum Provinsikepulauan Riau dan dokter menyatakan bahwa saudaraSUPARMAN/suami saksi mengalami pembekuan darah di otakdan tengkorak kepala juga mengalami retak dan harus dilakukanoperasi, untuk menindak lanjuti keadaan tersebut pihak Rumahsakit umum daerah Tanjungpinang langsung membuat rujukan kesalah satu Rumah sakit yang ada di daerah Batam yaitu RumahSakit Otorita

Batam untuk melakukan operasi terhadap saudaraSUPARMAN/ suami saksi, kemudian selama 12 ( dua belas ) harisaksi menjalani rawat inap di Rumah Sakit Otorita Batam dankembali ke Tanjungpinang tanggal 22 Mei 2014 saudaraSUPARMAN/suami saksi masih menjalani rawat jalan, sedangkansaksi sendiri mengalami luka ringan ( robek pada bibir bagiankanan atas ),sementara kedua kendaraan mengalami kerusakanringan.Bahwa benar Saksi membenarkan Sketsa Gambar yangdiperlihatkan oleh Polisi atau Penyidik Pembantu saat

tanda P8;Fotocopy Rekening Koran BII atas nama Yayasan Visi Kudus Indonesia tertanggal 28Nopember 2008, diberi tanda P9;Fotocopy Rekening Koran BII atas nama Yayasan Visi Kudus Indonesia tertanggal 27Februari 2009, diberi tanda P10;Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Uang Tunai Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) oleh HAJARUDIN HARAHAP, Pangkat Brigadir Kepala, Jabatan AnggotaPolisi Unit III SatReskrim Polresta Barelang, tertanggal 20 September 2010, diberitanda P11;Fotocopy Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita

No.1625/F/VII/2008, tertangal 23 Juli2008, diberi tanda P12;Fotocopy Surat Keputusan Ketua Otorita Batam, Nomor:0027/KPTS/KDL$/XI/2008,tertanggal 27 Nopember 2008, diberi tanda P13;Fotocopy Surat Perjanjian Pengalokasian, Pengunaan dan Pengurusan Tanah AtasBagianBagian Tertentu dari pada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan17Daerah Industri Pulau Batam, Nomor :0031/SPJ/KDL$/XI/2008, tertanggal 27Nopember 2008, diberi tanda P14;15.

Nomor 3428 K/Pdt/2015dari pengajuan permohonan lahan ke Otorita Batam pada tanggal 18 Maret2003 dan atas permohonan Penggugat tersebut, Otorita Batam telahmengalokasikan lahan seluas lebih kurang 7.700 m? (tujuh ribu tujuh ratusmeter persegi) yang terletak di Kavling Pelopor Batu Aji, WilayahPengembangan Tanjung Uncang, Kota Batam;Bahwa kemudian pada bulan Maret 2010 Pembina Yayasan PendidikanKartika H. Amaluddin Nasution telah meninggal dunia dan semenjakmeninggalnya H.

Jual Beli (PPJB) Nomor :0428/PPJB/BBP/BCP/II/2013, yang mana pada pasal 1 ayat (3),menyebutkan :Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.SusBPSK/2020/PN BtmMasa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) pada SertifikatTanah dan Bangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN KotaBatam ke atas nama Pihak Kedua nantinya, disesuaikan denganjJangka waktu berakhirnya masa pengalokasian lahan oleh BadanOtorita Batam (BOB) kepada Pihak Pertama sebagaiman tersebutpada Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita

Bahwa Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK KotaBatam yang merupakan pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saatini bernama Badan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya padapersidangan Keterangan Ahli telan menjelaskan bahwa secaraketentuanperundang undangan bahwa yang berkewajibanmembayarperpanjangan UWTO adalah orang perorangan atauBadan Hukum yang menjadi pemegang hak terakhir.

Fotokopi Surat Bukti Kavling Penataan Lokasi Batuaji Lama, KecamatanBatam Barat, Nomor, yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, tertanggal 20 Juni 2000, tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena tidak ada pada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda T.1;2.

Fotokopi Surat Bukti Kavling Penataan Lokasi Batuaji Lama, KecamatanBatam Barat, Nomor, yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, tertanggal 20 Juni 2000, tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena tidak ada pada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda T.2;3.

Fotokopi Surat Bukti Kavling Penataan Lokasi Batuaji Lama, KecamatanBatam Barat, Nomor, yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam, tertanggal 20 Juni 2000, tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena tidak ada pada Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda T.3;Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Termohon juga mengajukanbukti saksi, sebagai berikut :Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

gugatan sebelum dijualbelikan, dan akhirnya berubahstatus hukumnya menjadi tanah Bersertifikat Hak Milik, semula adalah tanahberstatus hak tanah adat garapan perorangan, atas nama: Ibu Maria Koranodengan suaminya Derek WoriasiKorano, yang telah terlepas dari tanah adatumum secara komunal, yang mana penguasaannya tidak lagi berada padaotorita Kepala Suku besar yang membawahi 5 (lima) marga besar di kampungNunsiari Dawai, karena tanah adat garapan perorangan tersebut telah diakui hakgarapannya oleh otorita

tempat usahanya diPutusan Nomor 32/PDT/2018/PT JAP Halaman 6 dari 14 Halaman20.21.22.23.Kampung NunsiariDawai tersebut; (Bukti: P 6, copy dan leges Surat KeteranganKematian);Bahwa sejak saat itulah Tergugat bernama: Agus Woriasi, Pekerjaan: TokohMasyarakat, dengan mengklaim diri dan mengangkat dirinya sendiri menjadikepala suku dengan mengaku bahwa dirinya diangkat berdasarkanpenunjukkan dirinya menjadi kepala suku oleh Bupati Kabupaten kepulauanYapen, yang sesungguhnya menurut hukum adat dan fakta otorita

Menyatakan sebidang tanah Milik Adat Sawah Girik C No.1689 Persil 74 S-II Seluas : + 42.480 M2 yang terletak di Kp.Tapak Serang Desa Lenggahjaya Kec.Cabangbungin Kab.Bekasi, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Pengairan ( Perum Otorita Jatiluhur /POJ )
Sebelah Timur : Tanah Sawah Dita/Dempet
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pr.Imah

Cacat Menurut Hukum oleh karenanya tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Milik Adat
Peninggalan/Warisan dari Almarhumah Gerong Binti Gongsin yaitu :
Tanah Milik Adat Sawah Girik C No.1689 Persil 74 S-II Seluas : + 42.480 M2 yang terletak di Kp.Tapak Serang Desa Lenggahjaya Kec.Cabangbungin Kab.Bekasi, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Pengairan ( Perum Otorita

Cabangbungin Kab.Bekasi, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Pengairan ( Perum Otorita Jatiluhur /POJ )
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Dita/Dempet
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pr.Imah/Harun
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H Pardi
Untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong

Otorita Batam dan menjalaniOperasi pemasangan pen di kaki kanan Terdakwa.3.

Otorita Batam dan menjalaniOperasi pemasangan pen di kaki kananTerdakwa.2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan' padatanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwaberdinas di Kodim 0315/Bintan, Terdakwamengajukan corp raport izin berobat kerumah sakit Putri Hijau Medan untukmelepas pen yang ada di kaki kananTerdakwa, kemudian Terdakwa diberi ijinoleh Dandim 0315/Bintan sejak tanggal 22Oktober sampai dengan Terdakwa selesaimelaksanakan operasi sesuai Surat ljinJalan Nomor : SlJ/120/X/2010 tanggal 20Oktober

Otorita Batam dan menjalaniOperasi pemasangan pen di kaki kananTerdakwa.Bahwa benar Terdakwa menerangkan' padatanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwaberdinas di Kodim 0315/Bintan, Terdakwamengajukan corp raport izin berobat kerumah sakit Putri Hijau Medan untukmelepas pen yang ada di kaki kananTerdakwa, kemudian Terdakwa diberi ijinoleh Dandim 0315/Bintan sejak tanggal 22Oktober sampai dengan Terdakwa selesaimelaksanakan operasi sesuai Surat ljinJalan Nomor : SlJ/120/X/2010 tanggal 20Oktober 2010

tertulis.Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT.BDGBahwa tanah yang berlokasi di Jalan Bougenville Raya RT 01 RW 11Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat di sepanjangDaerah Aliran Sungai Jatilunur merupakan aset Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat yang diserah kelolakan kepadaPerusahaan Umum Jasa Tirta Il berdasarkan Keputusan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlahdan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/Milik Negara Yang Dikelola OlehPerusahaan Umum (Perum) Otorita

sehingga tidak memilikihak atas bangunan yang berdiri diatasnya;Bahwa tanah yang berlokasi di Jalan Bougenville Raya RT 01 RW 11Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat di sepanjang DaerahAliran Sungai Jatilunur merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat yang dioperasikan kepada Perum Jasa Tirta IIberdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:39/KPTS/1994 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan/Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum (Perum)Otorita

Sesuai SuratPemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1994 No SPPT. 0010 215/94dan kemudian telah dibayar oleh Tergugat , Tergugat Il di BRI Unit BekasiTimur ;11.Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat SeksiJaringan Induk Tarum Barat Il dengan Surat No. 701/AIR/063/SITB. 11/1992Hal. 17 dari 33 hal. Put.

No. 1544 K/Pdt/2008tanggal 10 Maret 1992 perihal hasil pengukuran tanah milik pengairan, yangditujukan kepada Kepala Divisi Air Barat di Bekasi telah melaporkan :Bahwa tanah yang dimaksud sdr Arga Bin Tabeng salah seorang ahli warisTergugat , adalah tanah yang tidak termasuk milik Departemen PekerjaanUmum/Pengairan ;12.Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur dalam Surat Pernyataan Nomor.01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 telah menyatakan :Bahwa tanah C No. 215 Persil 10 luas 2.678 Ha dalam pembebasan

Sesuai SuratPemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1994 No SPPT. 0010 215/94dan kemudian telah dibayar oleh Tergugat , Tergugat Il di BRI Unit BekasiTimur ;10.Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat SeksiJaringan Induk Tarum Barat Il dengan Surat No. 701/AIR/063/SITB.11/1992tanggal 10 Maret 1992 perihal hasil pengukuran tanah milik pengairan, yangHal. 20 dari 33 hal. Put.

No. 1544 K/Pdt/200811ditujukan kepada Kepala Divisi Air Barat di Bekasi telah melaporkan :Bahwa tanah yang dimaksud sdr Arga Bin Tabeng salah seorang ahli warisTergugat , adalah tanah yang tidak termasuk milik Departemen PekerjaanUmum/Pengairan ;.Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur dalam Surat Pernyataan Nomor.01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 telah menyatakan :Bahwa tanah C No. 215 Persil 10 luas 2.678 Ha dalam pembebasan tanahtahun 1959 tidak termasuk dalam ganti rugi genangan untuk itu

Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kali dirubah,terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 (Keppres)Pasal 6 ayat (2) Keppres menyebutkan :a) selurunh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam;b) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan :Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2018/PN BtmPertama : memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletakdi Pulau Batam termasuk areal tanah digugusan Pulau JandaBerhias, Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau Kasem KabupatenKepulauan Riau Propinsi Riau;CG.

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialinkan menjadi aset Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yangtelah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, Ssesuai denganPeraturan Perundangundangan;d.

Igata Jaya Perdania (Dalam Pailit) yang telah dilakukanpengikatan jual beli antara Debitor dengan kreditur secara sah, maka atasdasar itu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmengeluarkan Penetapan melalui Hakim Pengawas Nomor : 0O7HP15/PAILIT/2012/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 8 Juli 2014, tentang prosesperalinan hak atas nama para Kreditur yang telah memperoleh Ijin PeralihanHak (IPH) dari Badan Pengusahaan Batam (Otorita Batam) untukmelakukan peralinan hak secara sempurna

IGATA JAYA PERDANIA (Pihak PertamaPenjual), kepada CHAN HENG THYE, warga Negara Singapore, Swastabertempat tinggal di 4 Namly Hill, Singapore 267268, pemegang identitasCard (I/C) nomor S 0617473F (Pihak Kedua/Pembeli); FAKTUR TAGIHAN BIAYA ADMINSTRASI PERALIHAN kepada CHAN HENGTHYE, Nomar 942/FBAP/PL/VI/2001. tertanggal 18 Juni 2001: GAMBAR PENETAPAN LOKASI dari Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam kepada CHAN HENG THYE:Bahwa pada Tanggal 20 Februari Tahun 2008, dengan kewenangansebagaimana

IGATA JAYA PERDANIA(Pihak Pertama/ Penjual), kepada CHAN HENG THYE, warga NegaraSingapore, Swasta bertempat tinggal di 4 Namly Hill, Singapore 267268,pemegang lIdentitas Card (I/C) nomor S 0617473F (Pihak Kedua/Pembelli); FAKTUR TAGIHAN BIAYA ADMINSTRASI PERALIHAN kepada CHANHENG THYE, Nomor 942/FBAP/PL/V1/2001, tertanggal 18 Juni 2001; GAMBAR PENETAPAN LOKASI dari Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam kepada CHAN HENG THYE; Akta Perikatan Jual Beli Bangunan Nomor 36 Terlanggal 20 februari2008

Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi dari Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam kepada Chan Heng Thye, yang diberi5. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli Bangunan No. 36 tertanggal 20 Februari2008 antara Chan Heng Thye dan PT. Peduli Kasih Bangsa yang dibuatdihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Tuti RachmawatiLake SH, Vere) CU LEC elms cars sees cme aoe sere axes as sere come sors eee aoe seme eames ae aon se T.I 5;6.

Pembangunan Batam, di atas kertasKop Perusahaan dan Cap Stempel;Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Kuasa dari Tergugat Ill padatanggal 21 April 2009, untuk mengurus semua dokumen tanah/alokasitanah atas lokasi tanah milik Pemberi Kuasa yang terletak di PerumahanLucky View pada Kantor Otorita Batam sesuai dengan Penetapan Lokasi(PL) Nomor BTA/PL/438/85, tanggal 24 Desember 1985 atas nama PT.Pembangunan Batam;Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Kuasa dari Tergugat III denganNomor 09/PT.PB/SK/XI/2009,

Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksanaan Otorita BatamNomor 464/BKAP/KA/XII/1 986, tanggal 31 Desember 1985;2. Gambar Penetapan Lokasi tahun 1990, Nomor Lokasi TanahBTA.PL/438/85;3. Faktur UWTO Nomor 4651/F/Asum/BHP/XII/88, tanggal 24111988;4. Ketentuan Perencanaan Bangunan Nomor 352/FP/DITREN/XII/1989;5. Patwa Planologi Nomor 352/FP/DITREN/XII/1989, tanggal 1 Desember1989;6. Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 50/SKEP/KA/IMB/IV/1990, tanggal 19 April 1990;7.

Pembangunan Batam telahmemperoleh alokasi lahan dari Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam seluas 19.982 m* (sembilan belas ribu sembilan ratusdelapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Baloi, Pulau Batam,setempat dikenal dengan Komplek Lucky View, dengan peruntukanPerumahan, sebagaimana ternyata dalam:1. Faktur Nomor 465/F/Asum/BHP/XII/85, tanggal 24 Desember 1985;2. Surat Alokasi Nomor SPLP/424/Ren/XII/1985, tanggal 24 Desember1985;3.

Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam (SKEP) Nomor 464/SKEP/KA/XII/1986,tanggal 31 Desember 1985;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah seorang yangmengakuaku sebagai kuasa/wakil dari PT. Pembangunan Batam(PT.

Pembangunan Batam denganSurat Permohonan Nomor 008/PTPB/IV/2009, tanggal 01 April 2009perihal Permohonan Penerbitan PL Pengganti Perumahan Lucky View;Bahwa menurut Badan Otorita Batam 40 Gambar PL Pengganti telahditerbikan dan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi;Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas untuk mewakiliPT.

cap stempel Koperasi Maju Bersama (MBS); Bahwa kemudian isi kwitansi yang berbeda dengan kenyataannyatersebut saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawabmengenai tanggal kwitansi yang berbeda dengan tanggal penyerahanuang, dan mengenai jumlah uang, Terdakwa menjawab bahwa uangsejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akandipergunakan untuk cek fisik; Bahwa ketika saksi menanyakan mengapa tidak dirinci saja biayanya,Terdakwa menjawab bahwa itu adalah urusan Perum Otorita

Terdakwa dan di cap stempel Koperasi Maju Bersama (MBS);Bahwa kemudian isi kwitansi yang berbeda dengan kenyataannyatersebut saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawabmengenai tanggal kwitansi yang berbeda dengan tanggal penyerahanuang, dan mengenai jumlah uang, Terdakwa menjawab bahwa uangsejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan dipergunakanuntuk cek fisik;Bahwa ketika saksi menanyakan mengapa tidak dirinci saja biayanya,Terdakwa menjawab bahwa itu adalah urusan Perum Otorita

Foto copy Bukti tanda terima surat dari Otorita Jasa Keuangan (OJk);(Bukti P. A6)d. Foto copy Laporan Polisi (STPL); (Bukti P. A7)e. Foto copy Buku Nikah; (Bukti P. A8)f. Foto copy Akta Lahir; (Bukti P. A9)g. Foto copy Surat Keterangan Rt. 02 Rw. V yang menyatakan MuhammadSaekhon masih hidup; (Bukti P. A10)h. Foto copy Surat Keterangan Rt. 03 Rw. V yang menyatakan bahwaNooryani Osman tidak pernah tinggal di lingkungan Rt. 03 Rw. V; (Bukti P.A11)i.