., (Tergugat III) versi kKedua (vide Bukti P4) yangjelasjelas telah dipalsukan oleh Tergugat dan Tergqugat Ill karena isinyatidak sesuai dengan faktafakta RUPSLB tanggal 25 Maret 2006....(Garis bawah oleh Tergugat sebagai penegasan);3.

Selain itu juga, Tergugat menolak dalil Penggugat yang menuduh Tergugat telahmemasukan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yangdiputuskan dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam Akta No. 12, karenafaktanya pada RUPSLB tanggal 25 Maret 2006, Penggugat hadir dalam rapattersebut dan mengetahui seluruh agenda RUPSLB, serta menyetujui sepenuhnyasegala hasil keputusan dalam RUPSLB tersebut.6.

Bahkan terhadap segala hasil keputusan yang diambil dalam RUPSLB tanggal 25Maret 2006, Penggugat bersamasama dengan Tergugat , dan Ny. Arlina Layinoyang hadir dalam RUPSLB tersebut telah menghadap kepada Pirella Sadrosen, S.H.,Notaris di Riau (in casu Tergugat III) untuk menyatakan keputusankeputusan dalamRUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam Akta Notaris, sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Duri Indah RayaNo. 12.7.

Karena terbuktipelaksanaan RUPSLB tanggal 26 Maret 2006 dan pengalihan saham milikPenggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamanggaran dasar PT DIR maupun UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas.

Duri Indah Raya melakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (selanjutnya disebut RUPSLB) pada tanggal 25 Maret 2006 denganmemanggil selur'uh pemegang saham, dimana agenda RUPSLB adalah untukmemberikan persetujuan dari pemegang saham lainnya atas rencana Penggugatmenjual sahamnya di PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat dan Pengunduran diriPenggugat sebagai Wakil Direktur PT.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.menjalankan Operasional dan pengeluaran kantor lainnya selama 9(sembilan) huian terhitung sejak adanya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selain itu juga kerugian nonmateriil yaitu pihak PT.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.ratus juta rupiah) dengan rincian sewa kantor, membayar gajiManagemen, menjalankan Operasional dan pengeluaran kantor lainnyaselama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak adanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selainitu juga kerugian non materiel yaitu pihak PT.

ERIK LUKIMAN selaku Komisaris.Bahwa benar saksi pernah mengikuti RUPSLB (Rapat Umum Pemegangsaham Luar Biasa) PT.

Bahwa benar terdakwa tidak menyetujui atas perubahan Susunan Direksidan Dewan Komisaris didalam pelaksanaan RUPSLB karena tidak adakesepakatan perihal saham dan namanama yang diusulkan didalamrapat, tidak sesuai dengan yang terdakwa ajukan, sehingga terdakwa tidakmenyetujui dengan perubahan nama Direksi dan dewan komisaris.

Bahwa benar, dasar / alasan terdakwa mengatakan RUPSLB tidak syahkarena tidak ada bukti dan tidak ada penyetoran modal dasar dari keduaHal.18 dari 28 hal. Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.pemegang saham SATRIYA AGUS GUNAWAN dan ERIK LUKIMAN,sehingga menurut terdakwa cacat administrasi dan oleh karena itulahalasan terdakwa memegang dan tidak memberikan dokumen perusahanPT.

., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum

tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB

Tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang merespons SuratNomor 61 dengan mengirimkan Surat Nomor:179/KOM/X1/2014 tertanggal 01 Desember 2014Perihal: Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT.Jobroindo Makmur (Surat Nomor 179) dan Surat Nomor:177/DIR/X1/2014 tertanggal 01 Desember 2014 Perihal: Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT. Jobroindo Makmur(Surat Nomor 177) yang pada intinya kedua surat tersebut meminta Penggugat (yang pada waktu itu berkedudukansebagai Direktur Utama PT.

SURAT NOMOR 7 DIBUAT OLEH TERGUGAT II TELAHSESUAI DENGAN PASAL 106 UU PT SEHUBUNGAN DENGAN RUPSLB TERKAIT PEMBERHENTIAN SEMENTARAPENGGUGAT SELAKU DIREKTUR UTAMA.1.

Berdasarkan agenda RUPS LB yang diagendakan adalahmendengarkan pembelaan diri dari Penggugat telahsesuai dengan isi Pasal 106 ayat (5) UU PT, sehingga tidaktepat dan harus dikesampingkan dalil angka 13 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa agenda RUPSLB tersebut adalah akalakalan saja..

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan danmembuktikan dalilnya serta tidak ada satupun Pasal dalamUU PT dan Anggaran Dasar yang dilanggar oleh Tergugat IIHalaman 56 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIVil.dalam penyelenggaran RUPSLB maka sudah sewajarnyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquomenyatakan bahwa RUPSLB tertanggal 30 April 2015 adalahRUPSLB yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUPT oleh karenanya Akta Nomor 17 tertanggal 30 April 2015adalah akta

X1/2014 tertanggal27 Nopember 2014 perihal : Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT.JOBROINDO MAKMUR adalah tidak sah, batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Surat No.06/SPT/JOB/10/4/2015 tertanggal 10 April2015 Perihal : Pemberitahuan Pemberhentian Sementara, yangdibuat oleh TERGUGAT II adalah tidak sah, batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Surat No.07/SPT/JOB/16/4/2015 tertanggal 16 April2015 Perihal : UNDANGAN RUPSLB PT.JOBROINDO MAKMUR,yang dibuat oleh TERGUGAT II adalah

Demikian pula di dalam Pasal 111 dari UndangUndangNo.40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas ditegaskan, bahwa yangmengangkat dan memberhentikan Komisaris adalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) ;Bahwa hal yang sarna dalam pertimbangan hukum Pengadilan Judex Factietelah mengangkat kembali Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama,padahal Termohon Kasasi tersebut telah diberhentikan dalam Rapatpemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 16 Januari 2006

Daya Mulia.Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 1 UndangUndang No.40 Tahun 2007,Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris.

DayaMulia adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) vide Pasal 92 ayat 6UndangUndang No.1 Tahun 1995 jo. Pasal 106 UndangUndang No.40Tahun 2007 (Lex Specialist Derogat Lex Generalis).

Pasal 106 ayat 4UndangUndang No. 40/2007 telah dilakukan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB)) di mana Termohon Kasasi tidak hadiruntuk membela diri vide Pasal 92 ayat 5 UndangUndang No. 1/1995 jo.Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007. Semua keputusan yangdiambil oleh RUPSLB sudah dibicarakan dalam forum rapat.Maka diputuskanlah dalam RUPS tersebut Termohon Kasasi tetapdiberhentikan untuk seterusnya.

Jika ada pihakpihak yangmerasa kepentingannya telah dilanggar dalam posisi kedudukannya selakuKomisaris, Direksi maupun pemegang Saham Perseroan, maka hal itudapat ditempuh melalui satu bentuk penyelesaian intern perseroan denganmengadakan Rapat Umum pemegang Saham (RUPs) maupun RapatUmum Luar Biasa Pemegang saham (RUPsLB).Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) maupun dalamRapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) baik itu yangdiadakan oleh pemegang saham Mayoritas maupun pemegang sahamHal

Rasico Industry, termasuk pada RUPSLB pada bulan Oktober 2007;Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dibuatkan akta notaris, yaitu AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Nomor 3 tanggal 25Oktober 2007 dan akta pernyataan tersebut digunakan oleh RoedyPanggabean untuk mengajukan permohonan kredit atas nama PT.Rasico Industry kepada PT.

Rasico Industry telah memperoleh persetujuanpemegang saham mayoritas dalam RUPSLB;Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapatdibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

,Notaris di Bengkulu.3. 153 tanggal 29 Januari 2016tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT.Vikri AbadiGroup Pemberhentian YosepFaizal dalam jabatannya sebagaihalaman 1 dari 67 putusan nomor 10/Pid.SusTPK/2018/PT BGLDirektur V Perseroan, DeniYohanes,SH., Notaris di Bengkulu.4. 04 tanggal 01 Maret 2016 AktaPernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PerseroanTerbatas PT.Vikri Abadi Grouppersetujuaan mengangkat pengurusatau

Vikri Abadi Group kepada Yosep Faizal,Deni Yohanes,SH, Notaris di Bengkulu.1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris nomor : 153 tanggal 29Januari 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

VikriAbadi Group nomor: 33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group nomor:33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

Bahwa PT MGB pada hari Selasa 20 Oktober 2020 telahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnyadisebut sebagai "RUPSLB") yang dtelah dituangkan dalam Akta RUPSLBNo. 04, tanggal 20 Oktober 2020, yang mana keputusan Rapat adalahsebagai berikut:Menjalankan hak Perseroan berdasarkan UndangUndangPerseroan Terbatas, Nomor 40, Tahun 2007, Pasal 37 ayat 1dengan mengembalikan saham milik Nyonya Kiki Sri Puspitasariseluruhnya atau 9 % (sembilan persen) 630 (enamratusHalaman 3 dari 33 Putusan

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 8 (delapan)dan 9 (Sembilan) adalah keliru karena Alasan tersebut diatas tidakjelas dan tidak berdasar karena isi Surat Teguran adalah memintaTergugat mengembalikan saham, seolah olah sudah terjadiWanprestasi dari Tergugat dalam menyetorkan modal, dan sudahmempunyai kekuatan hukum, padahal hanya berdasarkan RUPSLB,dimana RUPSLB tersebut hanya mempertanyakan keabsahankepemilikan saham Tergugat dengan alasan sama sekali belummenyetorkan modal, padahal Akta Autentik

Karena tidak ditunjukkanbukti; serta keabsahan kepemilikan saham diambil melalui voting,maka Tergugat memutuskan WALKOUT dari RUPSLB, sehinggatidak tahu sama sekali risalah RUPS.

Namun dalamkenyataanya RUPSLB tersebut hanya membahas PenggugatRekonvensi dianggap belum meyetorkan modal, dan kepemilikansaham Penggugat Rekonvensi diminta dikembalikan keperusahaan, tanpa menunjukan bukti; Kuasa PenggugatRekonvensi kemudian WalkOut dari RUPSLB dan tidakmengetahul isi notuleh rapat.Bahwa sesungguhnya RUPS tidak berwenang untuk menentukankeabsahan hak kepemilikan saham hanya berdasarkanmayoritas Suara, hanya Pengadilan yang bisa memutuskan.4. Bahwa selaku Pemegang Saham PT.

Menyatakan RUPSLB PT Pernadi Wiraperkasa No. 2tanggal 20 Oktober 2020 adalah perbuatan melawan hukumserta tidak sah, dan batal demi hukum.4. Memohon Penetapan Pengadilan untuk Blokir SertifikatHak Milik Nomor 8325/Tanjung Barat a.n.

Golden Lobstertersebut ;Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang dilakukan sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Tergugat II dan Turut Tergugat Rekonvensi adalahmerupakan wujud perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat dan IIRekonvensi yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi,karena ternyata dengan hasil RUPSLB dimaksud, para Penggugat Rekonvensitelan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik untukkepentingan lobster dan ikan hias ;Bahwa sebagai akibat tindakan

Bahwa dari bukti yang diajukan oleh para Penggugatberupa P27, P28, P29, P30, P31, P32, serta P35 dan P36 berupapenyelesaian kewajiban Tergugat dan Tergugat II kepada turut Tergugat Vdan Tergugat VI. dan dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III berupaBukti Surat T.III6, yang diperhitungkan sebagai modal yang ditempatkandi Perseroan oleh para Penggugat, hingga tanggal pelaksanaan RUPSLBtanggal 25 September 2007 dan RUPSLB tanggal 08 Oktober 2007sebagaimana Risalah RUPSLB PT.

Golden Lobster No. 8 tanggal 25September 2007 dan RUPSLB No. 9 tanggal 08 Oktober 2007, belummemenuhi sepenuhnya sebagaimana isi Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007,sehingga belum dikatakan sebagai Pemegang Saham sebagaimanaditentukan bagi para Penggugat sesuai isi Pasal 4 dari Akta No. 3 tanggal22 Juni 2007, karenanya menurut Majelis Hakim, RUPSLB tersebut tidakdapat dinyatakan sah karena tidak dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat IIsebagai Pemegang Saham Mayoritas sehingga Akta Pernyataan KeputusanRapat

Golden Lobster secarahukum juga tidak sah karenanya RUPSLB PT.

Golden Lobster dengan Akta pendiriannya berupa Akta No. 3tanggal 22 Juni 2007 dan RUPSLB dari PT.

Adapun surat tersebut disambung surat tanggal 5 Februari2016 perihal Ralat pengundang RUPS Tahunan 2011 sd 2014dan RUPSLB PT.Modular Alkesindo.

Modular Alkesindo (sahammayoritas) dengan menyelenggarakan RUPSLB PT.

Modular Alkesindo yang akan diadakan pada tanggal18 April 2016, tanpa mengindahkan adanya Surat Undangan RUPSTahunan dan RUPSLB tanggal 5 April 2016 yang dikirimkan olehPENGGUGAT ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, TERGUGAT Il danTERGUGAT Ill tidak datang menghadiri RUPS Tahuan dan RUPSLB yangdilaksanakan oleh PENGGUGAT.

No.467/ Pdt/2017/PT.DKI33.Pelaksanaan RUPSLB tersebut melanggar ketentuanketentuan yangtertuang baik Anggaran Dasar Perseroan maupun UU Perseroan TerbatasNo 40 Tahun 2007 ;Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan oleh PARA TERGUGAT tersebuttidak sah, cacat hukum dan melawan hukum.

TERBANDING Il, TERBANDING IIl dan TERBANDING IV TELAHMENYELENGGARAKAN RUPSLB YANG TIDAK SAH DANMELAWAN HUKUM (RUPSLB yang diselenggarakan olehPEMEGANG SAHAM HARUS MENDAPAT PENETAPAN DARIPENGADILAN1) Bahwa dipersidangan TERBUKTI berdasarkan Bukti P14, P16 dan P23, TERBANDING V mengatasnamakan TERBANDING Il telahmenyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. ModularAlkesindo secara TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM.Halaman 97 dari 100 halaman Put.

Bank Pembangunan DaerahLampung yang memasuki masa pensiun diberi uang pesangon sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) kali gaji terakhir sebagaimana termuat dalam Halaman 24 Point 4Risalah RUPSLB Nomor 11 Tahun 2011Tanggal 11 April 2011, atas hal tersebutmaka Pemegang Saham memberikan persetujuan terhadap Direksi yang pensiundiberikan uang penghargaan/pesangon sebesar 30 (tiga puluh) kali sebagaimanatermuat dalam halaman 29 Risalah RUPSLB Nomor 11 Tahun 2011Tanggal 11April 2011;Bahwa dengan adanya masa

Bank Lampung dalam mengambil keputusandalam RUPSLB Th. 2011 berdasarkan Agenda RUPSLB atau bahan rapatyang telah diberikan sebelum rapat;Bahwa bahan rapat atau agenda RUPSLB Tahun 2011 telah dibuat dalambentuk tulisan atau makalah atau buku dengan agenda pokok yaitu:1 PEMBUKAAN.2 LAPORAN REALISASI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMLUAR BIASA TAHUN 2010.USULANUSULAN4 PENUTUP.OwBahwa sebelum RUPSLB Tahun 2011 tersebut dilaksanakan pada tanggal 11April 2011, PT.

Bank Lampung, dan dalam mengirim suratpanggilan/undangan tersebut, dilampirkan jugabahan rapat atau Agenda RUPSLB Th. 2011 dalam bentuk tulisan/makalah/buku;Bahwa dalam pelaksanaan RUPSLB Tahun 2011 tersebut, selain memberikanAgenda RUPSLB Th. 2011 yang dibuat dalam bentuk tulisan/makalah/bukukepada Para Pemegang Saham juga dibuat dan ditampilkan/ditayangkan dalamlayar lebar yang dapat dilihat oleh para pemegang saham PT. Bank Lampung;Bahwa Agenda RUPSLB PT.

Bank Lampung.Bahwa gugatan Para Penggugat angka 10 halaman 25, intinya mengharuskan Tergugatdalam memberikan uang pesangon wajib untuk didasarkan pada keputusan RUPSLB.Padahal dalam RUPSLB Tahun 2011 tidak ada keputusan tentang pembayaran uangpesangon kepada Pegawai PT. Bank Lampung dan merupakan kesalahan yang fatalapabila pembayaran Pesangon berdasarkan RUPSLB Tahun 2011 karena tidak adakeputusan tentang pembayaran uang pesangon kepada Pegawai PT.

Bank PembangunanDaerah Lampung Nomor 63/Dit/SDM/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011, bukan berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Fotokopi Surat dari Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan KesejahteraanSosial Jawa Timur tertanggal 20 Desember 2019 Nomor094/YYS.BK3S.JT/XII.02/2019 perihal Tanggapan Hasil Keputusan RUPSLB, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P5;6. Fotokopi Print Out Chatting Whatsapp dari Tergugat kepada Bapak DionSudiono terus di forward kepada Penggugat, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P6;7.

Fotokopi Surat dari Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan KesejahteraanSosial Jawa Timur tertanggal 28 November 2019 Nomor072/YYS.BK3S.JT/Xi.02/2019 perihal Mohon Penjelasan RUPSLB Tahun2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7;8.

Fotokopi Surat Nomor 402/DIR/BPRSBMI/11/2019 tertanggal 26Nopember 2019 perihal Undangan RUPSLB Tahun 2019, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T4;5. Fotokopi Rundown/Mata Acara Rapat Pemegang Umum Saham LuarBiasa Tahun 2019 PT BPR Syariah Bakti Makmur IndahSidoarjo Surabaya7 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T5;6.

itu yang pastinya berbeda, kalauRUPS Tahunan itu wajib dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tutuptahun dari Ssuatu perseroan kalau RUPSLB diselenggarakan atas inisiatifsalah satu dari 2 (dua) pihak yang pertama inisiatif satu per sepuluh dari totalpemegang saham dan yang kedua atau Dewan Komisaris jadi misalkan salahsatu dari ini memiliki inisiatif melakukan RUPSLB maka yang berinisiatif tadimengajukan pada Direksi untuk membuat surat tercatat dan baru kemudiandisini akan memproses dari

Jadi kalau yang bersangkutan sudah diundang danmendapatkan dan dia tidak hadir maka dilanjutkan; Bahwa alasan suatu perusahaan melakukan RUPS adalah bermacammacam karena di Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 sendiri itu dia tidakmenjelaskan secara detail RUPSLB itu harus apa karena di situ cumadijelaskan bahwa mata acara itu harus ditentukan terlebin dahulu perkara diaterlepas mata acaranya itu isinya apa yang jelas isinya pasti ada kepentinganperseroan jadi misalkan perubahan domisili berarti yang

GLORY GEMILANG JAYAMAKMUR namun karena Dewan Direksi tidak memberikan tanggapanmaka berdasarkan kewenangan Dewan Komisaris untuk dapatmelaksanakan RUPSLB termasuk di dalamnya guna merubah susunanDireksi dan Komisaris.

Sebagai contoh, apabilaperseroan ingin mengubah susunan direksi maupun dewan komisaris,mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan,dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT, direksi memiliki fungsi danwewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris.

Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah ditempuh sebagaimanamestinya, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan kapan sajaketika kepentingan perseroan membutuhkannya.

Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS). Dalam hal direksitidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), maka:a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan kembali kepada dewan komisaris; ataub.

Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) diajukan oleh pemegang saham kepada dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat UmumPemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diterima.Hal yang demikian telah dilakukan

RE Martadinata, Jakarta Utara;

kepada Pengadilan NegeriPalangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015dan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016 yang diwaarmerking oleh Notaris Tatang Suryana, Sarjana Hukum;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat;Menyatakan batal Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham(RUPSLB

) PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan Akta Nomor 04, tanggal4 Agustus 2015, dan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 08,tanggal 4 Agustus 2015, yang semuanya dibuat oleh dan di hadapanAgustri Paruna, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya;Menyatakan batal dan tidak berlaku semua Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati yang dilakukan olehTergugat;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

DalamRekonvensi/Pembanding untuk sebagian;Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015dan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016 yang diwaarmerking oleh Notaris Tatang Suryana, Sarjana Hukum;Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat DalamRekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) terhadap dan membawa kerugian kepada PenggugatDalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding;Menyatakan batal Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham(RUPSLB

) PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan Akta Nomor 04, tanggal4 Agustus 2015 dan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 08, tanggal4 Agustus 2015 yang semuanya dibuat oleh dan di hadapan AgustriParuna, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya;Menyatakan batal dan tidak berlaku semua Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati yang dilakukan olehHalaman 7 dari 13 hal.

ARIGANDA yangbertindak dalam RUPSLB ini sebagai Ketua Rapat;e TERGUGAT Il;e TERGUGAT III, selaku pribadi dan selaku Presiden Komisaris PT.ARIGANDA;e TERGUGAT V; selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA;e TERGUGAT VI, selaku pribadi dan selaku Komisaris PT. ARIGANDA;e TERGUGAT VII; TERGUGAT VIII, selaku pribadi dan selaku Direktur PT.

ARIGANDA.e TERGUGAT IX; Halaman 4 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI10.11.RUPSLB tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuanPENGGUGAT telah mengambil keputusan berupa perubahan direksi dansusunan pemegang saham di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) yangmengakibatkan peralinan kepemilikan 64 (enam puluh empat) lembar sahamAlmarhum Ken Arifin di PT.

ARIGANDA (TERGUGAT IV)Bahwa RUPSLB TERGUGAT IV pada tanggal 7 November 2016 yangdihadiri oleh: TERGUGAT I, selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA yangbertindak dalam RUPSLB ini sebagai Ketua Rapat; TERGUGAT II;e TERGUGAT Ill, selaku pribadi dan selaku Presiden Komisaris PT.ARIGANDA;Halaman 6 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI14.15.e TERGUGAT V; selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA;e TERGUGAT VI, selaku pribadi dan selaku Komisaris PT.

aktaakta yang disampaikan TERGUGAT dalam RUPSLB.

Karenanyasecara yuridis RUPSLB tanggal 7 November 2016 dilaksanakan dengan caracara melawan hukum yang mengakibatkan RUPSLB tidak sah dan batal demihukum;Bahwa tindakan jualbeli 64 (enam puluh empat) lembar saham AlmarhumKen Arifin di dalam perseroan PT.

Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19Mei 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH, Notaris diJakarta,menyetujui Penawaran Umum Terbatas (PUT ) dan memberi kuasakepada Direksi untuk merubah pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasarPerseroan dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No.

AHU.AH.01.10.12967 tanggal 26 #Meifis Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 28 Juni 2008yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Nomor 114, tanggal 28 Juni 2008, yang dibuat olehFathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, menyetujui untuk melaksanakanpenjualan atas asetaset perkebilnan kelapa sawit yang berlokasi di daerahPercut, Kecamatan Sei Tuan, Sumatera Utara;Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTg.

Perseroan tanggal 19 Mei 2008yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19 Mei 2008,yang dibuat dihadapan Fatinah Helmi, SH, Notaris di Jakarta; dan karenanyabertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam menjalankan seluruhlindakan tindakan PerSerodn0nssnnanenannsHal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PST4.

TERGUGAT VI adalah Para DirekturPerseroan yang diangkat antara lain berdasarkan keputusan RUPSLBPerseroan tanggal 19 Mei 2008 yang termaktub dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanNomor 39, tanggal 19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH,Notaris di Jakarta; dan ikut di dalam menjalankan seluruh tindakantindakanperseroan;5. Bahwa pada tahun 2007, TERGUGAT s.d.

Membekukan seluruh kewenangan Board Of DirectorsPerseroantermasuk di dalam kewenangan untuk menandatangani kontrak,16Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTmenyelengarakan RUPS/RUPSLB; dan menggunakan keuanganad eT a al6. Memerintahkan TERGUGAT s.d.

Tim. telah mengundang Penggugat dalamHal 5 Putusan Nomor 390/PDT/2019/PT.DKIacara RUPSLB PT KWINTO VIRATUS akan tetapi Penggugat melakukanpenolakan secara tertulis; bahwa adapun tindakan Penggugat dengan menggugat Tergugat 1,II danIll jelas adalah tindakan untuk mengalinkan permasalahan, dimanaPenggugat sendiri tahu secara langsung adanya Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Timur tersebut; bahwa terkait dengan hal tersebut jelas Penggugat mengertipembahasan permasalahan dalam gugatan tersebut seharusnya

ada didalam forum RUPSLB PT KWINTO VIRATUS sesuai Penetapan aquo.Sehingga Pengadilan Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkaraperdata aquo.

Bahwa pengalihan permasalahanyang dimaksud adalah agar tidak terjadinya RUPSLB yang telahditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui PenetapannyaNo.04/PDT.RUPS/2015/PN.Jkt.Tim., dan sudah seharusnyapermasalahan tersebut dibahas dalam RUPSLB tersebut. BahwaHal 7 Putusan Nomor 390/PDT/2019/PT.DKIadapun Tergugat ditetapkan selaku penyelenggaranya dan Penggugatsendiri tahu dan telah menerima undangan RUPSLB PT Kwinto Viratusaquo;10.

;

O1/NotK/V/2014tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris LIEZSAVITRI MATURIDI, S.H.64) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat No.1101CHDIRIV/DCG/2016 tanggal11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat danditandatangani oleh Sdr. HARYO BIMO ARIANTO.65) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Mr.

NAMYOON JU, sehingga akhirnya pada tanggal 28 Februari 2014 dibuatlan BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang seolaholahtelah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di KantorPerseroan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 16, Jl.Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pukul 12.00 wib.dengan dipimpin oleh Presiden Direktur PT. DCG Indonesia saksi Mr. ROH JAECHUNG dan dihadiri oleh Mr. BRENT G.

UtrAlmarhumah YANNIE menandatangani Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut di Kota Casablanca sebelum tanggal 28Februari 2014 tersebut.Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),tertanggal 28 Februari 2014 tersebut kemudian diaktakan pada Notaris LIEZSAVITRI MATURIDI, S.H., sehingga terbitlah Akta No. 02 tanggal 26 Maret 2014tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan akta itu telah dipergunakan oleh Mr.BRENT G WOO selaku Presiden Direktur PT.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DCG Indonesiatanggal 28 Februari 2014, saksi Mr.

Utr64.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat No.1101CHDIRIV/DCG/2016 tanggal11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat danditandatangani oleh Sdr. HARYO BIMO ARIANTO.65.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Mr. ROH JAE CHUNG.66.1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.1425 tertanggal 17 Mei 2016 dibuatdihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.

:epihak pertama akan menerima pinjaman dana sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dari pihak kedua sebagaibiaya pengurusan Regulated Agent dan biaya operasional:;e pihak pertama akan menjual sahamsaham perseroan milik pihakpertama sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar sahamkepada pihak kedua dengan cara akuisisi, dengan harga sebesarRp. 2.000.000.000, dua milyar rupiah);e penjualan sahan dan akuisisi ini dilaksanakan secara bersamaandengan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB

Bahwa didalam pasal 3 perjanjian kerjsama nomor 03 disebutkanperjanjian kerjasama Nomor 03 harus segera dilaksanakan perubahankepengurusannya paling lambat pada tanggal 13 Maret 2017 dan setelahseluruh tahapan proses dan administrasi RUPSLB/RUPS dilaksanakan,maka pinjaman dana dalam bentuk Pinjaman Modal, biaya praOperasional sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sertaakuisisi dan jualbeli saham sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar) akandisediakan dan diserahkan oleh pihak kedua kepada

pihak pertama (dalamini akan diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT) paling lambatHalaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 711/Pdt.G/2017/PN JKT.SELdalam waktu 7 (tujuh) hari setelah RUPSLB/RUPS dan jual beli sahamdilaksanakan;9.