Bank Ratu sebagai Direktur berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ; Bahwa keputusan RUPSLB di atas adalah sah dan mengikat menuruthukum. Keputusan itu tidak dapat dibatalkan tanpa melalui mekanismeyang diatur dalam Undangundang karena Rapat Umum PemegangHal. 7 dari 15 hal. Put.

Bank Ratu yang diangkatberdasarkan RUPSLB PT. Bank Ratu tanggal 21 Pebruari 2000 ;Bahwa Judex factie harusnya mempertimbangkan dan membahas secaraseksama makna dalam isi dan maksud surat Bank Indonesia di atasdengan tidak mengambil begitu saja pertimbangan hukum P4P dan P4DDKI dalam perkara aquo.

Bank Ratu, namun tidakada kalimat yang menyatakan serta merta yang bersangkutan bukan lagiDireksi dan kalimat yang menyatakan hasil RUPSLB PT. Bank Ratutanggal 21 Pebruari 2000 "batal" ;Bahwa fakta hukum PT. Bank Ratu telah dinyatakan sebagai Bank BekuKegiatan Usaha (BBKU) dan penyerahan kepada Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) sesuai surat Bank Indonesia No. 2/25/KEP.DGS/2000 tanggal 20 Oktober 2000, sedangkan surat Bank Indonesiayang memberitahukan Sdr.

Bank Ratu atau RUPSLB lebih lanjut yangmenyatakan bahwa Sdr.

Pasal 39 ayat (1) ayat (2) ;Bahwa dari fakta hukum di atas, jelas RUPSLB telah menugaskan Sar.Hengky Hendratmoko sebagai Direktur dan PT. Bank Ratu tidak pernahmelakukan RUPS untuk memberhentikan Sdr. Hengky Hendratmokosebagai Direktur dan sebaliknya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak pernahmengajukan pengunduran dirinya, maka menurut hukum kedudukan Sadr.Hengky Hendratmoko masih sebagai salah satu Direksi PT.

kepada Pengadilan NegeriPalangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015dan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016 yang diwaarmerking oleh Notaris Tatang Suryana, Sarjana Hukum;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat;Menyatakan batal Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham(RUPSLB

) PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan Akta Nomor 04, tanggal4 Agustus 2015, dan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 08,tanggal 4 Agustus 2015, yang semuanya dibuat oleh dan di hadapanAgustri Paruna, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya;Menyatakan batal dan tidak berlaku semua Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati yang dilakukan olehTergugat;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

DalamRekonvensi/Pembanding untuk sebagian;Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2015dan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 April 2016 yang diwaarmerking oleh Notaris Tatang Suryana, Sarjana Hukum;Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat DalamRekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) terhadap dan membawa kerugian kepada PenggugatDalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding;Menyatakan batal Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham(RUPSLB

) PT Kurnia Alam Sejati berdasarkan Akta Nomor 04, tanggal4 Agustus 2015 dan jual beli saham berdasarkan Akta Nomor 08, tanggal4 Agustus 2015 yang semuanya dibuat oleh dan di hadapan AgustriParuna, Sarjana Hukum, Notaris di Palangka Raya;Menyatakan batal dan tidak berlaku semua Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RUPSLB) PT Kurnia Alam Sejati yang dilakukan olehHalaman 7 dari 13 hal.

Tim. telah mengundang Penggugat dalamHal 5 Putusan Nomor 390/PDT/2019/PT.DKIacara RUPSLB PT KWINTO VIRATUS akan tetapi Penggugat melakukanpenolakan secara tertulis; bahwa adapun tindakan Penggugat dengan menggugat Tergugat 1,II danIll jelas adalah tindakan untuk mengalinkan permasalahan, dimanaPenggugat sendiri tahu secara langsung adanya Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Timur tersebut; bahwa terkait dengan hal tersebut jelas Penggugat mengertipembahasan permasalahan dalam gugatan tersebut seharusnya

ada didalam forum RUPSLB PT KWINTO VIRATUS sesuai Penetapan aquo.Sehingga Pengadilan Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkaraperdata aquo.

Bahwa pengalihan permasalahanyang dimaksud adalah agar tidak terjadinya RUPSLB yang telahditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui PenetapannyaNo.04/PDT.RUPS/2015/PN.Jkt.Tim., dan sudah seharusnyapermasalahan tersebut dibahas dalam RUPSLB tersebut. BahwaHal 7 Putusan Nomor 390/PDT/2019/PT.DKIadapun Tergugat ditetapkan selaku penyelenggaranya dan Penggugatsendiri tahu dan telah menerima undangan RUPSLB PT Kwinto Viratusaquo;10.

Demikian pula di dalam Pasal 111 dari UndangUndangNo.40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas ditegaskan, bahwa yangmengangkat dan memberhentikan Komisaris adalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) ;Bahwa hal yang sarna dalam pertimbangan hukum Pengadilan Judex Factietelah mengangkat kembali Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama,padahal Termohon Kasasi tersebut telah diberhentikan dalam Rapatpemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 16 Januari 2006

Daya Mulia.Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 1 UndangUndang No.40 Tahun 2007,Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris.

DayaMulia adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) vide Pasal 92 ayat 6UndangUndang No.1 Tahun 1995 jo. Pasal 106 UndangUndang No.40Tahun 2007 (Lex Specialist Derogat Lex Generalis).

Pasal 106 ayat 4UndangUndang No. 40/2007 telah dilakukan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB)) di mana Termohon Kasasi tidak hadiruntuk membela diri vide Pasal 92 ayat 5 UndangUndang No. 1/1995 jo.Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007. Semua keputusan yangdiambil oleh RUPSLB sudah dibicarakan dalam forum rapat.Maka diputuskanlah dalam RUPS tersebut Termohon Kasasi tetapdiberhentikan untuk seterusnya.

Jika ada pihakpihak yangmerasa kepentingannya telah dilanggar dalam posisi kedudukannya selakuKomisaris, Direksi maupun pemegang Saham Perseroan, maka hal itudapat ditempuh melalui satu bentuk penyelesaian intern perseroan denganmengadakan Rapat Umum pemegang Saham (RUPs) maupun RapatUmum Luar Biasa Pemegang saham (RUPsLB).Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) maupun dalamRapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) baik itu yangdiadakan oleh pemegang saham Mayoritas maupun pemegang sahamHal

Bank Pembangunan DaerahLampung yang memasuki masa pensiun diberi uang pesangon sebanyak 39 (tigapuluh sembilan) kali gaji terakhir sebagaimana termuat dalam Halaman 24 Point 4Risalah RUPSLB Nomor 11 Tahun 2011Tanggal 11 April 2011, atas hal tersebutmaka Pemegang Saham memberikan persetujuan terhadap Direksi yang pensiundiberikan uang penghargaan/pesangon sebesar 30 (tiga puluh) kali sebagaimanatermuat dalam halaman 29 Risalah RUPSLB Nomor 11 Tahun 2011Tanggal 11April 2011;Bahwa dengan adanya masa

Bank Lampung dalam mengambil keputusandalam RUPSLB Th. 2011 berdasarkan Agenda RUPSLB atau bahan rapatyang telah diberikan sebelum rapat;Bahwa bahan rapat atau agenda RUPSLB Tahun 2011 telah dibuat dalambentuk tulisan atau makalah atau buku dengan agenda pokok yaitu:1 PEMBUKAAN.2 LAPORAN REALISASI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMLUAR BIASA TAHUN 2010.USULANUSULAN4 PENUTUP.OwBahwa sebelum RUPSLB Tahun 2011 tersebut dilaksanakan pada tanggal 11April 2011, PT.

Bank Lampung, dan dalam mengirim suratpanggilan/undangan tersebut, dilampirkan jugabahan rapat atau Agenda RUPSLB Th. 2011 dalam bentuk tulisan/makalah/buku;Bahwa dalam pelaksanaan RUPSLB Tahun 2011 tersebut, selain memberikanAgenda RUPSLB Th. 2011 yang dibuat dalam bentuk tulisan/makalah/bukukepada Para Pemegang Saham juga dibuat dan ditampilkan/ditayangkan dalamlayar lebar yang dapat dilihat oleh para pemegang saham PT. Bank Lampung;Bahwa Agenda RUPSLB PT.

Bank Lampung.Bahwa gugatan Para Penggugat angka 10 halaman 25, intinya mengharuskan Tergugatdalam memberikan uang pesangon wajib untuk didasarkan pada keputusan RUPSLB.Padahal dalam RUPSLB Tahun 2011 tidak ada keputusan tentang pembayaran uangpesangon kepada Pegawai PT. Bank Lampung dan merupakan kesalahan yang fatalapabila pembayaran Pesangon berdasarkan RUPSLB Tahun 2011 karena tidak adakeputusan tentang pembayaran uang pesangon kepada Pegawai PT.

Bank PembangunanDaerah Lampung Nomor 63/Dit/SDM/VI/2011 tertanggal 30 Juni 2011, bukan berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Sp.i.Bahwa, sebelum mengajukan perkara a quo, PARA PENGGUGATpernah mengajukan Permohonan Penetapan Ijin RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Riung Bandung PermaiHal 15 dari 37 halaman putusan PT. Bandung No. 290/PDT/2019/PT.BDGdi Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Bandung, sebagaimanaPENETAPAN Nomor : 324/PDT/P/2017/PN.BDG, tertanggal 1Agustus 2017 Jo.

Riung Bandung Permai kepemilikan saham ParaPemohon RUPSLB tidak tercantum sama sekali.Bahwa dengan demikian Para Pemohon yang mengajukanpermohonan penetapan izin RUPSLB pada perseroan tersebutsecara hukum bukan pemegang saham oleh karena itupermohonan yang diajukan tidak berdasarkan hukum, olehkarenanya harus ditolak.Oleh karena itu, PENGGUGAT Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII danPENGGUGAT XIII tidak memiliki kewenangan hukum/kedudukanhukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan dalam

Riung Bandung Permai kepemilikan saham ParaPemohon RUPSLB tidak tercantum sama sekali.Bahwa dengan demikian Para Pemohon yang mengajukanpermohonan penetapan izin RUPSLB pada perseroan tersebutsecara hukum bukan pemegang saham oleh karenaitupermohonan yang diajukan tidak berdasarkan hukum, olehkarenanya harus ditolak.Untuk itu, PARA PENGGUGAT tidak berhak mengetahui dan tidak perluada pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan dari Perseroankepada PARA PENGGUGAT.Bahwa, Jawaban atas dalil Gugatan

Riung Bandung Permai kepemilikan saham ParaPemohon RUPSLB tidak tercantum sama sekali.Bahwa dengan demikian Para Pemohon yang mengajukanpermohonan penetapan izin RUPSLB pada perseroan tersebutsecara hukum bukan pemegang saham oleh karenaituHal 28 dari 37 halaman putusan PT.

Riung Bandung Permai kepemilikan saham ParaPemohon RUPSLB tidak tercantum sama sekali.Bahwa dengan demikian Para Pemohon yang mengajukanpermohonan penetapan izin RUPSLB pada perseroan tersebutsecara hukum bukan pemegang saham oleh karenaitupermohonan yang diajukan tidak berdasarkan hukum, olehkarenanya harus ditolak.16.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.menjalankan Operasional dan pengeluaran kantor lainnya selama 9(sembilan) huian terhitung sejak adanya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selain itu juga kerugian nonmateriil yaitu pihak PT.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.ratus juta rupiah) dengan rincian sewa kantor, membayar gajiManagemen, menjalankan Operasional dan pengeluaran kantor lainnyaselama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak adanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selainitu juga kerugian non materiel yaitu pihak PT.

ERIK LUKIMAN selaku Komisaris.Bahwa benar saksi pernah mengikuti RUPSLB (Rapat Umum Pemegangsaham Luar Biasa) PT.

Bahwa benar terdakwa tidak menyetujui atas perubahan Susunan Direksidan Dewan Komisaris didalam pelaksanaan RUPSLB karena tidak adakesepakatan perihal saham dan namanama yang diusulkan didalamrapat, tidak sesuai dengan yang terdakwa ajukan, sehingga terdakwa tidakmenyetujui dengan perubahan nama Direksi dan dewan komisaris.

Bahwa benar, dasar / alasan terdakwa mengatakan RUPSLB tidak syahkarena tidak ada bukti dan tidak ada penyetoran modal dasar dari keduaHal.18 dari 28 hal. Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.pemegang saham SATRIYA AGUS GUNAWAN dan ERIK LUKIMAN,sehingga menurut terdakwa cacat administrasi dan oleh karena itulahalasan terdakwa memegang dan tidak memberikan dokumen perusahanPT.

USI) Nomor : 14, tanggal 28 April 2010;----------------------------------- Menyatatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan Tanggal 08 September 2011 dikantor P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.

Dengan tetap dilaksanakannya RUPSLB tersebut dan tanpa adanya pembelaan dariPenggugat selaku Direktur Utama P.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.USI ) adalah merupakan suatu tindakan kesewenang wenangan yang dilakukan olehTergugat I dan Tergugat13.

.;14 Bahwa, tindakan yang dilakukan Tergugat I dan II sangat bertentangan denganUndangUndang tentang Perseroan Terbatas, oleh karena Penggugat tidak pernahmenyampaikan pembelaan dirinya dalam RUPSLB dan langsung melakukanPerubahan Susunan Pengurus P.T.

USI Nomor :14, tanggal 28 April 2010.3 Menyatatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (OnrechmatigeMenyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 08September 2011 dikantor P.T. UNIQUENESS SEPATUMASINDONESIA ( P.T.

Pada tanggal 8 September 2011 telah diselenggarakan RUPSLB bertempat diLokasi Perusahaan,, yaitu di JI.

USI) Nomor : 14, tanggal 28 April 2010; e Menyatatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawane Menyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan Tanggal 08 September 2011 dikantorP.T. UNIQUENESS SEPATUMAS INDONESIA ( P.T.

pindah tangan karena warisan atau dari sebabsebab lain menjadikepunyaaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersamasama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau sebagaikuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hakpemegang saham dengan ketentuan diatas seharusnya Para Ahli waristersebut menunjuk salah seorang wakilnya atau kuasanya untuk mewakili86,42% saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz, mewakilisebagai pemilik saham maupun sebagai peserta RUPS+RUPSLB

; ataukehilangan 86,42% hak suara saham diRUPS+RUPSLB PT SACNUSANTARA /TERGUGAT III:Bahwa tetapi sejak Rudy Max Gustav Schulz wafat antara para ahli waristidak pernah akur, sehingga sejak pewaris wafat tanggal 19 Mei 1997mengakibatkan Para Ahli Waris tidak dapat menunjuk seorang wakilnyamewakili pemegang saham 86,42% atas nama Rudy Max Gustav Schulzdan Ny Mauli Regina Schulz Siahaan tersebut dalam perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA atau mewakili dalam RUPSdimaksud ; sehingga demi hukum suara

saham sah tersisa hanya 13,58%di perseroan PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III ;Bahwa, dengan tidak sahnya suara saham sebesar 86,42% di perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA sejak pewaris wafat tanggal 19Mlei 1997 sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2012, maka demihukum tidak mungkin dalam kurun waktu 19 Mei 1997 sampai dengan hariini ada RUPS atau RUPSLB TERGUGAT : III/PT SAC NUSANTARA yangsah dapat mengikat perseroan dan perseroan terhadap pihak luar ;sehingga dengan demikian semua RUPS+RUPSLB

Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 10 Januari 2017 yangkemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatNomor 22 tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat dihadapan MadsariMuslim, SH, M.Kn Notaris di Blora, adalah perbuatan melawan hukum;3.

Menyatakan (RUPSLB) tertanggal 10 Januari 2017 yang kemudiandituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22tanggal 24 Januari 2017, yang dibuat dinadapan Madsari Muslim, SH,M.Kn Notaris di Blora, serta setiap dan seluruh rapat pemegang sahamtermasuk perubahan anggaran dasar PT Asmoro Jati Subur, dalambentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 10 Januari2017 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;4.

Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla., tanggal 14 Desember2017 dengan amar sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi danTergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuksebagian;Menyatakan Perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensidan Tergugat Il Konvensi/Penggugat Il Rekonvensi dalampenyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Menyatakan Perbuatan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Ilsemula Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi II/PenggugatRekonvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Para Pembanding dalampenyelenggaraan Rapat U mum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah Perbuatan Melawan Hukum.4.

Gebe IndustryNickel), bukan ditanggung dan dibayar oleh Tergugat, sebagaimana yangdiakuinya; Bahwa oleh karena pengiriman sudah selesai dilakukan, Tergugatmengusulkan kepada Penggugat agar supaya melakukan RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa) atas PT.

Perkasa Tiga Bintang, danminta agar Ssupaya Tergugat ditempatkan sebagai Komisaris Utama danTurut Tergugat yang nota bene adalah karyawan kepercayaannya,ditempatkan juga sebagai Direktur, akan tetapi RUPSLB dan penempatanTergugat tersebut sebagai direksi, sematamata hanya sebagai formalitas(purapura), yang dibuat dihadapan Notaris INDRA GUNAWAN, S.H.,M.Kn., di Rukan Sunter Permai JI. Danau Sunter Utara Blok.

A No. 6,Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Sela Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Jkt.PstJakarta Utara 14350, sesuai Berita Acara RUPSLB No. 23, tgl 22 April2015, berikut seluruh aktaakta turutannya, sehingga susunan direksi sbb :Direktur Utama : Rudi Candra (pemilik 6.000 saham = Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah);Direktur : Tubagus Riko Riswanda (pemilik 7.500 saham =Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Komisaris Utama: Erans Salim Kalalo; Komisaris : Ny.

Penggugat, sebesar 595.348 USD (lima ratus sembilanpuluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan dolar Amerika), ditambahbunga 6% per tahun, terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dibayarlunas seluruhnya, ditambah kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000.000, (dua triliyun rupiah);Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Biji Nikel (Ore) tertanggal 24 Oktober2014, dan surat Perjanjian Kontrak Bersama, tertanggal 5 Januari 2015,adalah sah menurut hukum dan mengikat; Menyatakan Akta Berita Acara RUPSLB

yang memeriksa dan mengadili perkara a guo untuk"menyatakanlaporan polisi Tergugat di Polres Konawe, Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkanalasan sewa menyewa, bukan merupakan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan";Selain itu, dalam petitum pada poin 6 halaman 9 sampai dengan halaman 10Gugatannya, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa danHalaman 12 dari 52 halaman Putusan Sela Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pstmengadili perkara a quo untuk "menyatakan Akta Berita Acara RUPSLB

ARIGANDA yangbertindak dalam RUPSLB ini sebagai Ketua Rapat;e TERGUGAT Il;e TERGUGAT III, selaku pribadi dan selaku Presiden Komisaris PT.ARIGANDA;e TERGUGAT V; selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA;e TERGUGAT VI, selaku pribadi dan selaku Komisaris PT. ARIGANDA;e TERGUGAT VII; TERGUGAT VIII, selaku pribadi dan selaku Direktur PT.

ARIGANDA.e TERGUGAT IX; Halaman 4 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI10.11.RUPSLB tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuanPENGGUGAT telah mengambil keputusan berupa perubahan direksi dansusunan pemegang saham di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) yangmengakibatkan peralinan kepemilikan 64 (enam puluh empat) lembar sahamAlmarhum Ken Arifin di PT.

ARIGANDA (TERGUGAT IV)Bahwa RUPSLB TERGUGAT IV pada tanggal 7 November 2016 yangdihadiri oleh: TERGUGAT I, selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA yangbertindak dalam RUPSLB ini sebagai Ketua Rapat; TERGUGAT II;e TERGUGAT Ill, selaku pribadi dan selaku Presiden Komisaris PT.ARIGANDA;Halaman 6 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI14.15.e TERGUGAT V; selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA;e TERGUGAT VI, selaku pribadi dan selaku Komisaris PT.

aktaakta yang disampaikan TERGUGAT dalam RUPSLB.

Karenanyasecara yuridis RUPSLB tanggal 7 November 2016 dilaksanakan dengan caracara melawan hukum yang mengakibatkan RUPSLB tidak sah dan batal demihukum;Bahwa tindakan jualbeli 64 (enam puluh empat) lembar saham AlmarhumKen Arifin di dalam perseroan PT.

Tanggal 30 April2015 Oleh Pemohon Kasasi Dan Turut Termohon Kasasi Dan KeliruDalam Penerapan Hukum.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat banding telah mengabaikan faktaperistiwa yang menjadi penyebab diadakannya RUPSLB tanggal 30 April2015 adalah sebagai berikut:1.

Bahwa terdapat hal yang melatar belakangi diadakannya RUPSLB olehDewan Komisaris PT. Fortune Forest pada tanggal 30 April 2015 yangpada waktu itu di duduki oleh Tn. Shen Wei sebagai Komisaris Utama(Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi) dan Tn.

Fortune Forest Pasal 9 ayat (4) maka pelaksanaan RUPS/RUPSLB telah sesuai dengan mekanisme yang ada Atas hal tersebutPemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat IIl dan Turut TermohonKasasi/Turut Terbanding/Tergugat II telah melakukan penerapan aturanperseroan berdasarkan pada ketentuanketentuan Pasal tersebut di atas.Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat Pertamadan diambil alih oleh Judex Facti pada tingkat banding yaitu mengenaiperubahan jajaran direktur maupun komisaris adalah merubah

Fortune Forest adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat serta sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, sebab pelaksanaan RUPSLB aquotelah memenuhi quorum 50+1 karena ini merupakan perubahansusunan Komisaris dan Direksi bukan perubahan atas Anggaran DasarPT. Fortune Forest yang mensyaratkan pemenuhan quorum 2/3.Pemenuhan atas quorum %0+1 berasal dari kKepemilikan saham dalamPT.

Fortune Forest adalah 46 % milik Para Penggugat (Para TermohonKasasi) dan 54 % milik Tergugat II (Turut Termohon Kasasi/TurutTerbanding) dan Tergugat III (Pemohon Kasasi I/Pembanding ) dengandemikian RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam perkara a quomempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat.Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas peletakan sita ternadap aset PT.Fortune Forest sebagaimana tercantum dalam putusan aquo, yangdilakukan oleh Judex Facti pada tingkat pertama adalah tindakan yangkeliru dalam

Bhakti Wira Satria Perkasa,termasuk juga Ahli Waris dan Pelaksana Wasiat dari Ibu Lily Husni untukdapat terselenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(selanjutnya disebut RUPSLB).

Undangan RUPSLB tertanggal 30 Mei2014 untuk dilakukan RUPSLB pada tanggal 20 Juni 2014 dengan agendapembahasan permasalahan Perseroan yang sudah tidak ada kegiatan lagi,persetujuan atas likuidasi Perseroan, persetujuan atas pembagian asetHalaman 4 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN BtmPerseroan, dan halhal lain. Undangan tersebut disampaikan melalui surattercatat yang telah dicantumkan secara lengkap tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat.

Dengan demikian pemanggilan RUPSLB ini memenuhiketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 mengenai tata carapemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;11. Bahwa pada saat tanggal 20 Juni 2014 dimana terselenggaranyaRUPSLB PT.

kehadiran dari RUPSLB Kedua tersebut adalah50% (lima puluh persen) dari jumlah saham perseroan, maka juga tidakmemenuhi ketentuan minimum jumlah kuorum kehadiran RUPS yangditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) maupun Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007.

dariIbu Lily Husni untuk hadir di dalam RUPSLB Kedua yang diselenggarakan padatanggal 16 Juli 2014, yang disampaikan dengan Surat Undangan Tercatattertanggal 1 Juli 2014.

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Tergugat melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dan dalam salah satu agendarapat tersebut adalah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Penggugat.Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak diberitahu terlebin dahulukepada Penggugat.

Bahwa sebelum adanya RUPSLB, Penggugat pernah / telahmemberitahukan kepada Tergugat (Pimpinan Tertinggi) bahwa Penggugattelah memasuki usia pensiun berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT. Nitori Furniture Indonesia yang tertuang pada BAB X pasal 38 ayat (9)yaitu pekerja yang telah mencapai usia 55 tahun bagi lakilaki dan 45tahun bagi wanita dapat dipensiunkan dengan mempedomani UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.

Akan tetapiTergugat tidak mengindahkan hal tersebut, dan lebih memilihmemberhentikan Penggugat melalui RUPSLB dengan memberikan uangpenghargaan sebesar 1 (satu) bulan upah. Akan tetapi Penggugatmenolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan UndangUndang No. 13Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan;Halaman 3Putusan Perkara PHI No. 218/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn.

Dahlianibukan pekerja/ouruh sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (3) UU No./3Tahun 2003 tetapi sebagai pengusaha sebagaimana dimaksud pada pasal1 angka (5) UU No.13 Tahun 2003.Bahwa oleh karena Sdr.Dahliani saat diberhentikan melalui RUPSLB padatanggal 15 Juni 2015 bukan sebagai pekerja/buruh, maka tidak berhak atasuang pesangonBahwa Sadr.

NitoriFurniture Indonesia selama 20 tahun dan 5 bulan terhitung sejaktanggal 18 Januari 1995 (vide bukti P3) sampai dengan tanggal 15Juni 2015 (vide bukti T5) dengan jabatan terakhir sebagai DirekturAdministrasi dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 31.000.000,setiap bulannya (vide bukti P1 identik T6);Bahwa benar melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Fotokopi Surat dari Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan KesejahteraanSosial Jawa Timur tertanggal 20 Desember 2019 Nomor094/YYS.BK3S.JT/XII.02/2019 perihal Tanggapan Hasil Keputusan RUPSLB, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P5;6. Fotokopi Print Out Chatting Whatsapp dari Tergugat kepada Bapak DionSudiono terus di forward kepada Penggugat, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P6;7.

Fotokopi Surat dari Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan KesejahteraanSosial Jawa Timur tertanggal 28 November 2019 Nomor072/YYS.BK3S.JT/Xi.02/2019 perihal Mohon Penjelasan RUPSLB Tahun2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7;8.

Fotokopi Surat Nomor 402/DIR/BPRSBMI/11/2019 tertanggal 26Nopember 2019 perihal Undangan RUPSLB Tahun 2019, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T4;5. Fotokopi Rundown/Mata Acara Rapat Pemegang Umum Saham LuarBiasa Tahun 2019 PT BPR Syariah Bakti Makmur IndahSidoarjo Surabaya7 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T5;6.

itu yang pastinya berbeda, kalauRUPS Tahunan itu wajib dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tutuptahun dari Ssuatu perseroan kalau RUPSLB diselenggarakan atas inisiatifsalah satu dari 2 (dua) pihak yang pertama inisiatif satu per sepuluh dari totalpemegang saham dan yang kedua atau Dewan Komisaris jadi misalkan salahsatu dari ini memiliki inisiatif melakukan RUPSLB maka yang berinisiatif tadimengajukan pada Direksi untuk membuat surat tercatat dan baru kemudiandisini akan memproses dari

Jadi kalau yang bersangkutan sudah diundang danmendapatkan dan dia tidak hadir maka dilanjutkan; Bahwa alasan suatu perusahaan melakukan RUPS adalah bermacammacam karena di Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 sendiri itu dia tidakmenjelaskan secara detail RUPSLB itu harus apa karena di situ cumadijelaskan bahwa mata acara itu harus ditentukan terlebin dahulu perkara diaterlepas mata acaranya itu isinya apa yang jelas isinya pasti ada kepentinganperseroan jadi misalkan perubahan domisili berarti yang

;

O1/NotK/V/2014tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris LIEZSAVITRI MATURIDI, S.H.64) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat No.1101CHDIRIV/DCG/2016 tanggal11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat danditandatangani oleh Sdr. HARYO BIMO ARIANTO.65) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Mr.

NAMYOON JU, sehingga akhirnya pada tanggal 28 Februari 2014 dibuatlan BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang seolaholahtelah terjadi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di KantorPerseroan yang beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 16, Jl.Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pukul 12.00 wib.dengan dipimpin oleh Presiden Direktur PT. DCG Indonesia saksi Mr. ROH JAECHUNG dan dihadiri oleh Mr. BRENT G.

UtrAlmarhumah YANNIE menandatangani Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut di Kota Casablanca sebelum tanggal 28Februari 2014 tersebut.Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),tertanggal 28 Februari 2014 tersebut kemudian diaktakan pada Notaris LIEZSAVITRI MATURIDI, S.H., sehingga terbitlah Akta No. 02 tanggal 26 Maret 2014tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan akta itu telah dipergunakan oleh Mr.BRENT G WOO selaku Presiden Direktur PT.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DCG Indonesiatanggal 28 Februari 2014, saksi Mr.

Utr64.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat No.1101CHDIRIV/DCG/2016 tanggal11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat danditandatangani oleh Sdr. HARYO BIMO ARIANTO.65.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) oleh Mr. ROH JAE CHUNG.66.1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.1425 tertanggal 17 Mei 2016 dibuatdihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.

Bank PembangunanDaerah Maluku.1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa(RUPSLB) Nomor 01/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 30April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan,Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan PengawasanDewan Komisaris PT. Bank Pemb. Daerah Maluku.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan DaerahMaluku Tahun 2013.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 03/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT. BankPembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus KepadaKaryawan PT. Bank Pemb.

Bank Pembangunan Daerah Maluku danMaluku Utara.1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 29 April 2015 tentangPenetapan Pengangkatan Direktur Utama PI. BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 05/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentangPengangkatan Direktur Umum PT.

BankPembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenetapanPemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus KepadaKaryawan PT. Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013 ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 06/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang PenyerahanKewenangan Kepada Dewan Komiaris PI.

Bank Pembangunan Daerah Malukudan Maluku Utara ;1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 29 April 2015 tentangPenetapan Pengangkatan Direktur Utama PIT. BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 05/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentangPengangkatan Direktur Umum PT.

HITAKARA, TERMASUK MENGENAIHASIL RUPSLB SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AKTANO.01 TANGGAL 2 OKTOBER 2017.DALAM POKOK PERKARA;F.

HITAKARA BELUM MAMPUMENGEMBALIKAN PINJAMAN KEPADA TERGUGAT 3, MAKADISELENGGARAKANLAH RUPSLB SEHUBUNGAN PIUTANGTERGUGAT 3 UNTUK DIKONVERSI MENJADI SAHAM. HASILNYADALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER 2017 DIPUTUSKAN AGARSEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3 DIKONVERSI MENJADI SAHAM DITERGUGAT 1. ADAPUN HUTANG YANG DIKONVERSI ADALAHPOKOK PINJAMAN DAN BUKAN BUNGA PINJAMAN.. KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO.

KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO. PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.kami menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam Gugatannyayang pada intinya menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017adalah tidak sah.

Bahwa pada faktanya, RUPSLB tanggal 2 Oktober2007 adalah RUPS yang sah dan mengikat secara hukum dimanapelaksanaan RUPSLB tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuanhukum dan perundangan yang berlaku.78.

PENGGUGAT TIDAK MENDERITAKERUGIAN APAPUN KARENA KEPUTUSAN RUPSLB AKTA NO.01TANGGAL 2 OKTOBER 2017 TERSEBUT.

:epihak pertama akan menerima pinjaman dana sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dari pihak kedua sebagaibiaya pengurusan Regulated Agent dan biaya operasional:;e pihak pertama akan menjual sahamsaham perseroan milik pihakpertama sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar sahamkepada pihak kedua dengan cara akuisisi, dengan harga sebesarRp. 2.000.000.000, dua milyar rupiah);e penjualan sahan dan akuisisi ini dilaksanakan secara bersamaandengan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB

Bahwa didalam pasal 3 perjanjian kerjsama nomor 03 disebutkanperjanjian kerjasama Nomor 03 harus segera dilaksanakan perubahankepengurusannya paling lambat pada tanggal 13 Maret 2017 dan setelahseluruh tahapan proses dan administrasi RUPSLB/RUPS dilaksanakan,maka pinjaman dana dalam bentuk Pinjaman Modal, biaya praOperasional sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sertaakuisisi dan jualbeli saham sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar) akandisediakan dan diserahkan oleh pihak kedua kepada

pihak pertama (dalamini akan diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT) paling lambatHalaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 711/Pdt.G/2017/PN JKT.SELdalam waktu 7 (tujuh) hari setelah RUPSLB/RUPS dan jual beli sahamdilaksanakan;9.