Ditemukan 4978 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluwarsa kadaluarsa kedaluarsa
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Perijinan
Register : 02-12-2011 — Putus : 15-12-2011 — Upload : 28-02-2012
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 24/G/2011/PTUN - BL
Tanggal 15 Desember 2011 — PENGGUGAT : PT. Hasil Karya Kita Bersama Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG Tergugat II :KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROV LAMPUNGI
138 — 53
  • Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasioanal No. 8 Tahun 2009 tentang TataNaskah dinas dan Tata Kearsipan diLingkungan badanPertanahan Nasional Republik Indonesia besertaLampirannya yang pada intinya antara lain bahwa suatukeputusan tersebut harus memuat kebijakan yangbersifat menetapkan/ tidak bersifat mengatur dandisusun sesuai tata mnaskah yang telah ditentukan =;Hal 83 dari 91 hal Putusan No :24/G/2011/PTUN BL4.Dimaksud Gugatan Penggugat harus ditolak karenagugatan telah diajukan lampau waktu atau kadaluwarsa
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-11-2015 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 195/Pdt.G/2015/PN.Kpg
Tanggal 31 Agustus 2016 — Alexander Johanis Manongga, dkk Melawan PT Semen Kupang, dkk
121 — 64
  • Oleh karena itu, jika dinubungkan antara materi Pasal1967 KUHPerdata dengan lamanya penguasaan tanah oleh Tergugat yaitulebih dari 30 tahun lamanya, maka tuntutan Para Penggugat telah gugurkarena kadaluwarsa (Putusan MA RI No. 147 K/Sip/1955, Putusan MA RINo. 707 K/Sip/1972, Putusan MA RI No. 408 K/Sip/1973).3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (plurium itisconsortium) sebab tidak mengikutsertkan PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-08-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 20/Pra.Per/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Agustus 2015 — LIM, MARIA VIANNY LIMAN melawan KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA CS
58 — 15
  • Tapijika jenis tindak pidananya sebagai delik aduan dalam peraturan perundangundnagan pidana tersebut, maka hanya orang yang dirugikan saja yang dapatmelakukan pengaduan kepada penyidik ;Bahwa untuk tindak pidana pemalsuan masa kadaluwarsa bukan dihitungpada saat perbuatan pemalsuan dilakukan, tetapi dihitung mulai dari seharisejak kapanpun barang yang dipalsu itu digunakan dan atau diketahuipenggunaannya ;73Bahwa penerima kuasa berhak melaporkan tindak pidana tersebut karena tindakpidana pemalsuan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 167/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
1.SUMIATUN Binti SUKARDI
2.MOH. THOHA Bin TOHIR
3.NURYATI Binti TOHIR
4.TIAMAH Binti TOHIR
Tergugat:
1.KEPALA DESA SUGIHWARAS
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
Intervensi:
1.BAMBANG INDROKOYO IR
2.SULAIMAN AFANDI
3.UNTUNG
107 — 65
  • Gugatan Penggugat adalah KadaluwarSa; Bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa sejak adalaporan Para Penggugat ke POLDA Jatim pada tanggal 11 Juli 2017 dan telahdigelar perkara oleh POLRES Tuban pada tanggal 4 Desember 2017. Olehkarenanya gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari;Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi eksepsisebagai berikut : 2222222 nn nnn nnn n nnn ne nnn e eee1.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Pencurian
Register : 10-12-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1496/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.
Tanggal 24 Maret 2015 — 1.FABIAN EFFENDI Bin EFFENDI 2.JUNAIDI MARUAPEY
140 — 54
  • Palyja totalkeseluruhannya adalah sekitar Rp.2.021.578.385,00 dalam waktu 14 (empatbelas) bulan;Bahwa Terdakwa Fabian Effendi Bin Effendi pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa punya usaha pengolahan air dengan nama PD.Doa Bersama dan usaha itu ada izinnya tetapi sudah kadaluwarsa sejak Tahun2007, dan Terdakwa sudah berupaya untuk memperpanjang melalui Biro Jasatetapi oleh Biro Jasa tidak diurus.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 359/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 3 September 2018 — Pembanding/Penggugat : DJAELANI, CS
Terbanding/Tergugat : ROSYID ACHMAD BIN SARMADA
86 — 72
  • XCIX (99) adalah Kadaluwarsa, karena :a. Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa sekitar tahun 1959menyerahkan girik C 141 untuk dipecah ke Kantor Kelurahan, dandari peristiwa dimaksudlah Para Penggugat menyatakan telahHal. 115 Putusan No. 359/Pdt/2018/PT.DKI.dilanggar haknya yakni mulai dari pemecahan girik namun tidaksesual dengan permintaan Para Penggugat, penjualan fiktif tanpasepengatahuan Para Penggugat, hingga penerbitan sertifikat tanpasepengatahuan Para Penggugat.
    XCIX (99) (NoLegal Relation), Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel),Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona), dan LampauWaktu (Kadaluwarsa).DALAM PROVISIMenolak Permohonan Provisi Para Penggugat.Hal. 119 Putusan No. 359/Pdt/2018/PT.DKI.DALAM POKOK PERKARA(1) Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalih dan dalil yangdikemukakan Tergugat XCVII (97) s.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 08-09-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 8 September 2016 — KEEN, Inc VS ARIF,DK
863 — 484 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa (Lewat Waktu)1. Bahwa Tergugat adalah pendaftar merek dan logo Keen dan Keen Kidsyang beritikad baik sebagaimana tersebut di bawah ini;a. Keen Kids dengan Nomor IDM000152638, kelas barang 18 (tas,dompet, koper, dll) yang diajukan sejak tanggal 24 Februari 2004 danterdaftar pada tanggal 2 Desember 2008;b.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 211/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 14 Maret 2017 — 1. COKORDA GEDE NARA JENANA; 2. COKORDA GEDE NARA KRISNANDA sebagai: PARA PEMBANDING L a w a n: 1. KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING sebagai TERBANDING I 2. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, QQ, KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai: TERBANDING II ; 3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebagai: TERBANDING III; 4. GUBERNUR BALI sebagai: TURUT TERBANDING I; 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR sebagai:TURUT TERBANDING II
81 — 47
  • Putusan MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972,Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatugugatan menjadi kadaluwarsa dalam 30 tahun (Ps.835 BW):4. Putusan PT Surabaya, 24 Nopember 1952, denganselama 24 tahun tidak mengajukan gugatan kePengadilan Negeri tentang barang warisan dariibunya, Penggugat yang kemudian mengajukangugatannya dianggap telah melepaskan haknya;5.
    Exceptio Peremptoir yaitueksepsi yan berisikan sangkalan, yang dapat menyingkirkangugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan;Sangkalan tersebut karena, pertama gugatan sudah kadaluwarsa(vide Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUH Perdata) yang dapat dilihatdalam putusan MA No. 707 K/Sip/1972, kedua peristiwa hukumyang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan(exception doli mali dan exception metus), ketiga objek gugatanbukan kepunyaan penggugat, melainkan tergugat atau orang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 02-02-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Plk
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
Riswantono Yoseph Lautt,SH
Tergugat:
1.H. Ahmad Alias H. Amat
2.H. Gazali Rahman
3.Mohammad Nafis
4.Moh. Pardi Alias Sarmo
5.Marsudi
6.Edi Gunawan
7.Samhari
8.Rohim
9.Masniah
10.Nor Holis
11.Prianti
12.Haryono
13.Noorliana
14.Rita Andini Irawati
15.Milla T. Dohong
16.Wilingli
17.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
Turut Tergugat:
1.Sarbani
2.Sugianto
3.Kepala DinasDinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Tehnis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
47 — 8
  • ALAS HAK PENGGUGAT SUDAH KADALUWARSA (LEWAT WAKTU).Bahwa Penggugat secara hukum berdasarkan pasal 1967BW/KUHPerdata ,sudah tidak berhak lagi mengajukan gugatan untukmeneguhkan haknya atas tanah obyek sengketa karena sudahmelewati waktu 30 tahun atau hak Penggugat atas tanah obyeksengketa hapus karena kadaluwarsa ,yang dihitung atau terhitung daritahun 1976 yaitu tahun yang tertera di Surat Keterangan alas hakpenggugat yaitu Tahun 1976 sampai dengan sekarang ini diajukannyaatau didaftarnya Gugatan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 5 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
333 — 386
  • TIDAK MUNGKINTergugat II Intervensi dalam melakukan kegiatan usahanya, tidak memilikilegalitas hukum.Karena terbukti Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 hari(Gugatan Kadaluwarsa), adalah layak bagi Majelis Hakim yang memeriksadan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard).GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (EXCEPTIOOBSCUUR LIBEL).A.1.Obyek Gugatan Tidak Jelas.Penggugat di dalam butir 10 huruf a halaman 7 dan halaman
    Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari(kadaluwarsa) sesuai dengan ketentuan pasal 55 UndangUndangPeratun 2n0 non nn nn nn non nnn nnn non nnn nnn nnn none nn nnn nnnnnnnsc. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak rinci dan oleh karenanyagugatan penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yangkabur (obscuur libel) =" ==" d.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 190/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUSIATI
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
136 — 191
  • Terhadap fakta ini, ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata secara tegasmenyebutkan bahwa suatu gugatan perdata menjadi kadaluwarsa dalamkurun waktu 30 tahun dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI, diantaranya menyatakan :1) Yurisprudensi Putusan MARI No. 210 K/Sip/1955 Tanggal 10Januari 1957, dengan dipertimbangkan hukum bahwa : Gugatan tidakdapat diterima oleh karena para Penggugat dengan mendiamkanpersoalan sampai 25(dua puluh lima) tahun harus dianggapmenghilangkan haknya/Rechts Verwerking;
    selama 20 tahun atau lebih secara berturutturut olehyang bersangkutan dapat mengajukan permohonanpensertipikatan sesuai dengan pasal 61 ayat (1) sampaiayat (5) Permenag/KBPN No. 3 tahun 1997 melaluipendaftaran secara Sistematik atau pasal 76 ayat (2) danayat (3) Permenag/KBPN No. 3 tahun 1997 melaluipendaftaran secara sporadik, sehingga sesuai dasarhukum tersebut Terbanding III berhak untuk mengajukanpermohonan pendaftaran tanah terperkara;Bahwa benar suatu gugatan perdata (hak keperdataan)menjadi kadaluwarsa
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-01-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/Pdt/G/2015/PN.Bdg.,.
Tanggal 5 Oktober 2015 — Nyonya EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN LAWAN Tuan ISHAK ADIPURA, DKK
93 — 46
  • keterangan saksisaksiyang bersesuaian tersebut di atas dan hasil pemeriksaan setempat, nyata tanahtersebut sejak tahun 1965 sampai sekarang telah digarap oleh para penggarapdari pihak Tergugat tanpa ada keberatan dari pihak lain dimanahasilgarapannya disetorkan kepada Tergugat dan tanah tersebut sampai saat initetap dikuasai oleh Tergugat;Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 200/K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 menyebutkan bahwa gugatan Penggugatdinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 29-04-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN PADANG Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 19 Juli 2017 — SYAFLIS SUTAN MARAJO melawan DRS. H. ALI AMRAN NUH BAGINDO MALIN, Dkk
120 — 16
  • bersifat mengelakkan (declinatoir exceptie) seperti tidakberkuasanya hakim (onbevoegdheids competentie), perkaranya sudah diputus(exceptie van gewijsde zaak), Penggugat tidak mempunyai kedudukan / kwalitassebagai Penggugat (disqwalificatoir exceptie); Sedangkan yang dimaksud denganeksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukummateril, seperti eksepsi yang bersifat menunda yaitu gugatan belum waktunyadiajukan atau prematur (dilatoire exceptie) seperti perkaranya sudah kadaluwarsa
Pengadilan PN KUDUS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-02-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 07/Pdt.G/2014/PN Kds
Tanggal 9 Desember 2014 — -YOYON SUMANTRI - LIEP BOWO SUHARJONO, Dkk
173 — 25
  • Sehingga dengan demikian gugatanPenggugat sangat membingungkan dan oleh karenanya haruslahdinyatakan sebagai obscuur libel (tidak jelas / kabur).Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah kadaluwarsa, hal ininyata dari faktafakta sbb :o Sejak proses permohonan hak atas tanah obyek sengketadimohonkan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, atastanah obyek sengketa telah terlebin dahulu diumumkan di HarianUmum WAWASAN Edisi tanggal 14 Juli 1995, dengan maksudmemberikan kesempatan kepada
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 16-11-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 18 Mei 2016 — BARISAN ANAK DAYAK KALIMANTAN TIMUR; melawan 1. BUPATI KUTAI KARTANEGARA; 2. PT. SINAR KUMALA NAGA (T. II INTERVENSI);
224 — 177
  • Sinar Kumala Naga No 540/013/IUP OP/MB PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 0130P tanggal 14 Juli 2009.Halaman 27 dari 105 Halaman, Putusan Nomor : 30/G/2015/PTUNSMD .....Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat A quo sudah masukkategori melampaui waktu 90 hari (kadaluwarsa), hal mana sesuaidengan ketentuan sebagaimana diatur pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 Jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 (Vide SuratEdaran Mahkamah Agung RI.
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum
Register : 09-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN MAGELANG Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mgg
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.SANDRA LILIANA SARI, SH
2.SUHARNO, SH.
3.AKSA DIAN AGUNG, SH
Terdakwa:
DEWI MEILINA binti DJAMALUDIN
158 — 51

    • Print out rekening BCA No Rekening 1221200671 atas nama Dewi Meilina dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019. tetap terlampir didalam berkas
    • Kartu Debit BCA nomor Kartu 5260 5120 0193 1706 tanggal kadaluwarsa 01/23, dikembalikan kepada Terdakwa DEWI MEILINA.
    1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 01-11-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 94/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 19 Maret 2014 — H. Supriadi Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
42 — 14
  • Putusan Nomor: 94/G/2013/PTUN.Mks.3.tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sudah jelassudah merupakan sengketa kepemilikan; MENGENAI GUGATAN LEWAT WAKTU/KADALUWARSA :Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa sehingga harus dinyatakantidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut: a.
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-04-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BATAM Nomor 167/Pdt.G/2014/PN. BTM
Tanggal 22 April 2015 — ANDRIAN SUHARTONO; PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA CENTRAL MULIA
72 — 33
  • Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat KadaluarsBahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkangugatan Penggugat kadaluwarsa". Adapun alasanlasan penolakannya, sebagaiberikut:1 Bahwa gugatan ganti kerugian yang diajukan dalam perkara a quo didasarkanpada adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-01-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 9 Juli 2015 — Penggugat:
H. USMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
153 — 66
  • Tentang Gugatan Kadaluwarsa;a.Bahwa sebagaimana Penggugat sebutkan tenggang waktuPengajuan Gugatan yang tercantum dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undangnomor 51 tahun 2009 menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktuSembilan Puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atauPutusan Nomor : 14/G/2015/PTUN.Sby. halaman 26 dari 115 halamandiumumkannya
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Khusus PHI
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tahun 2003
361 — 306
  • Tentang : Ketenagakerjaan
  • keterlambatanpembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalampembayaran upah.(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hakhak lainnya dari pekerja/ouruh merupakan utangyang didahulukan pembayarannya.Pasal 96Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungankerja menjadi kadaluwarsa