Ditemukan 4988 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tlk Tanggal 5 April 2021 — Pemohon:
HENDRA AP.,M.Si
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
115 — 74
HENDRA AP.,M.Si
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
115 — 74
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipilyang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bangun Sinaga, S.H., M.H. danRizki Junianda Putra, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Law FirmBangun Sinaga, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Meranti Nomor48 F, Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru28292, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Selasatanggal 30 Maret 2021 dengan
Register : 10-04-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 1927/Pdt.G/2019/PA.Sby Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 2
30 — 2
SbyMenimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpengahasilan bersih setalah dipotong tanggungan kredit sebesarRp.14.632.879,00 (empat belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapanratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka sebagaimana Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (2) Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yangmenyebutkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang bercerai sepertigagajinya diberikan kepada bekas istrinya yaitu sebesar Rp.4.500.000,00 (empatjuta
Upload : 04-09-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP Drs. EDY RAYA, M.Si
65 — 35
65 — 35
Kerugian Keuangan Negara 118.070.000 4.750.000 122.820.000 Perbuatan para Terdakva diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa ll LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai bendahara Pengeluaran berdasarkan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — CAKRA BETA MANDRAGUNA vs PROF META, dk
48 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saya telah bertanya ke sana kemari tapitidak ada orang yang tahu tentang tempat melapor Pegawai Negeri Sipilyang melawan hukum;Maksud PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 100 butir (b), Olehkarena presiden wajib memberikan penghargaan bagi orang berprestasimaka pegawai negeri bawahan presiden wajib melaksanakan tugas kantor.Yang berarti bahwa Tergugat sebagai pegawai Unhas wajib melaksanakansistim penghargaan bagi orang yang berprestasi.
Register : 29-01-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 13-K/PMT-II/AD/I /2019 Tanggal 13 Februari 2019 — Puji Santoso, S.I.P., Letkol Kav
516 — 120
516 — 120
Bahwa Saksi11 merupakan anggota LembagaSwadaya Masyarakat PMIl (Pergerakan MahasiswaIslam Indonesia) yang berdiri sejak tahun 1960 danbergerak dibidang sosial keagamaan sertakemasyarakatan seperti membantu pendampinganterhadap masyarakat kurang mampu = gunamendapatkan kesejahteraan baik dalam masalahhukum, keagamaan maupun halrial lainnya sertamengkritisi kebijakankebijakan pemerintah dan sipilyang tidak berpinak kepada masyarakat.3.
Putus : 22-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 33/PID.SUS/2013/PN.KPG Tanggal 22 Nopember 2013 — YASINTA ABUK, S.Ag.
82 — 48
82 — 48
Selain itu, Terdakwa adalah pegawai negeri sipilyang bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah SDKLafaikfera berdasarkan keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820/24/KEP/2007 tanggal 17Nopember 2007 dan juga sebagai Penanggungjawab Tim Managemen BOS di SDKLafaikfera.
Putus : 12-10-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SINGKEL Nomor 56/Pid.B/2011/PN-SKL Tanggal 12 Oktober 2011 — JAMINUDDIN BERUTU BIN JAKFAR BERUTU Dkk.
198 — 35
198 — 35
H.Sairun S.Ag Bin Budi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berstatus Guru yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakatdan anakanak didiknya.Halaman 55 dari 59 HalamanMengingat akan ketentuan Pasal 160 Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 56 KUHP jo Pasal 170 ayat (1)KUHP, Pasal 191 KUHAP dan Ketentuan Peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan perkara ini.MENGADILI.1 Menyatakan Terdakwa I.
Register : 16-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0555/Pdt.G/2020/PA.Tbh Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 23
44 — 23
., dan permohonan ceraiyang diajukan oleh suami kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon sengaja meninggalkantempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon, Pengadilan Agama Tembilahansecara absolut dan relatif berewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya,sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 K/PID.SUS/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 — Drs. RAMLI BAHAR bin BAHARUDDIN
76 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang rangkapjabatan yang berlaku adalah PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang PegawaiNegeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap; Bahwa Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1997 menyebutkan:Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap;Sedangkan Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 1997 tersebutmenyebutkan:Dikecualikan dari ketentuan pelarangan untuk menduduki jabatanrangkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipilyang diangkat dan ditugaskan
Register : 30-01-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Kln Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
Sapto Wahyono
Tergugat:
1.Mulyati atau Nyonya Cipta Mulyono
2.Siti Uminarni
53 — 5
Sapto Wahyono
Tergugat:
1.Mulyati atau Nyonya Cipta Mulyono
2.Siti Uminarni
53 — 5
belikantersebut yaitu tidak ada catatan dan bersih dari blokir;Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2018/PN KinMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Majelisberkesimpulan bahwa Bukti Surat P1 tidak diketahui secara pasti apakah 'HIBAH"atau "WAKAF" serta tidak diketahui kapan bukti surat P1 tersebut dibuat danditandatangani karena bukti surat P1 tersebut tidak memiliki tanggal, bulan dantahun padahal yang membuat surat tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
ELCE KONDORURA, S.Kom
Tergugat:
BUPATI TELUK WONDAMA
119 — 62
ELCE KONDORURA, S.Kom
Tergugat:
BUPATI TELUK WONDAMA
119 — 62
S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. olehkarena itu masingmasing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;Halaman 54 dari 72 Putusan No. 10/G/2019/PTUN.JPRMenimbang, bahwa terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkankepada Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30Oktober 2019, dengan agenda pemeriksaan saksi Pengggat, Penggugat telahmengajukan 2 orang saksi bernama SERI PAGA DAN SEMUEL AYAMISEBA,saksisaksi mana yang diajukan tersebut adalah merupakan semulaPegawailNegeri Sipilyang
Register : 21-12-2015 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 7085/Pdt.G/2015/PA.KAB.MLG Tanggal 9 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 14
18 — 14
tentangpemberian ijin melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Sriyamioleh Bupati Malang, maka terbukti secara administratif bahwa Penggugat telahmemenuhi ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Junto PP 45 tahun1990;Menimbang begitu pula Tergugat yang berstatus sebagai PegawalNegeri Sipil berlaku ketentuan PP 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 (ayat 2) Junto PP 45 tahun 1990tentang perubahan atas PP 10 1983 yang berbunyi: Bagi Pegawai Negeri sipilyang
Register : 21-01-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 01/G/2015/PTUN.Yk Tanggal 27 Mei 2015 — Yundarningsih. SN, Spd, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
M E L A W A N
Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
380 — 269
380 — 269
Tahun 2004, TentangPerubahan atas UU No: 5 Tahun 1986 juncto UU No: 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UU No: 5 Tahun 1986;Halaman 3 dari 92 halaman putusan No. 01/G/2015/PTUNYk2 Bahwa yang termuat dalam Diktum ke I mengenai jabatan PENGGUGAT.Karena PENGGUGAT sampai dengan diterimanya Surat Keputusan KepalaKantor Regional I Badan Kepegawaian Negara belum pernah mengajukankelengkapan berkas sebagai persyaratan pengajuanpensiun,; 3 Bahwa Penggugat (Yundarningsih SN, S.Pd) adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-02-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA Bb Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 23
43 — 23
59Artinya : Kebiasaan itu adalah hukum yang dibenarkan*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d P.23 dan keteranganyang disampaikan oleh Penggugat dan bahwa selama menjalani kehidupanrumah tangga nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat jumlah rataratanyaadalah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan uangsejumlah itu digunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugatbeserta dua orang anak Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 29/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
Siti Hawa
Tergugat:
Walikota Lhokseumawe
138 — 148
Siti Hawa
Tergugat:
Walikota Lhokseumawe
138 — 148
Bahwa objek sengketa a quo ditetapkan dan berlaku pada tanggal 28Desemberi 2018 dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal)7 April 2012telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :a) Bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!
Register : 24-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5579/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 13
31 — 13
45 Tahun 1990 dinyatakan:Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi Apabila perceraian terjadi ataskehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajidb meneyerahkansebagaian gajinya untuk kehidupan bekas istrinya dan anak anaknya;Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi "Pembagian gaji sebgaimana dimaksuddalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yangbersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anakatau anakanaknya;Pasal 8 ayat (7) yang berbunyi Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-11-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 86/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 29 April 2015 — AHMAD HATIB, SH VS REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
88 — 72
88 — 72
Pengertian.Dalam keputusan ini dimaksud dengan : 1 Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang gajinya dibebankan dengan pada anggaranpendapatan dan Belanja Negara dan bekerja padaDepartemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan LembagaKepresidenan, Kantor Negara Koordinator, KantorMenteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia.Lembaga Pemerintah NonDepartemen, KesekretariatanLembaga Tinggi/Tinggi Negara, Badan NarkotikaNasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpinoleh Pejabat
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:
1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H;
2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
M E L A W A N:
Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON;
Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada:
1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.;
NIP : 19650405 199403 1 010
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.;
NIP : 19840923 201001 1 011;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon
Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;
3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.;
NIP : 19790523 201001 2 014;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon
Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;
4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.;
NIP : 19811107 200701 2 012 ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon
Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;
5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.;
NIP : 19901115 201903 1 016;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon
Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;
6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.;
NIP : 19950525 201903 1 012;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon
Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon,
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
389 — 139
389 — 139
Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan copynya Surat KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PemberdayaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 9/G/2021/PTUN.ABN Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Drs. Hamis Mahu
Tergugat:
Bupati Buru selatan
294 — 314
Drs. Hamis Mahu
Tergugat:
Bupati Buru selatan
294 — 314
ketentuanperaturan perundangundangan sebagai Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerahdan/atau Bupati Buru Selatan;Berisi Tindakan HukumBahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usahanegara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi oranglain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati BuruSelatan telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimanaPenggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-03-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 50
112 — 50
wajib memperoleh suratizin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat ;Menimbang, bahwa di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olmayat (1) menjelaskan bahwa : Ketentuan ini berlaku bagi setiap PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang