Ditemukan 4789 data
37 — 5
dengan gugatan rekonvensi, Majelis Hakimakan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam rekonvensi;Menimbang, bahwa baik saksisaksi Pemohon maupun saksisaksi Termohontelah menerangkan bahwa mereka mengetahui adanya perselisihnan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mengetahui sebab terjadinyaperselisinan dan pertengkaran serta mengetahui akibat yang ditimbulkan olehperselisihnan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karenanya sebagiandalildalil permohonan Pemohon dan bantahan Termohon setentang
1.MERIWATY BR TARIGAN
2.ANITA BR KARO
Tergugat:
1.MONDUL KARO KARO
2.WIRA KARO KARO
3.DAUD KARO KARO
4.JOHANES KARO KARO
Turut Tergugat:
KEPALA DESA KAMPUNG BILAH
75 — 11
geschrifte) danmasih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telahmengajukan alat bukti saksi yaitu saksi Fahrudin dan saksi Bustami Lubisyang pada pokoknya menerangkan penguasaan Simon Karokaro atas lahanterperkara sejak tahun 1988 dan ternyata bukti Surat bertanda P.5 telahbersesuaian dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Para Penggugatyaitu keterangan saksi Fahrudin dan saksi Bustami Lubis yang padapokoknya membuktikan setentang
1214 — 632
Kuasa Tergugat II, TergugatIl dan Tergugat IV juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut1 Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Cacat Yuridis,Menimbang, Tergugat Il, Tergugat II dan Tergugat IV dalam eksepsinyamenyatakan bahwa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanyadalam perkara a quo adalah cacat yuridis, karena surat kuasa khusus yang diberikanoleh Penggugat kepada kuasanya dalam perkara a quo bukanlah mengenai gugatanperbuatan melawan hukum, tetapi setentang
113 — 19
peruntukan yang seharusnya dalam hal ini ketelibatkanMuchtaruddin selaku Bendahara Koperasi (berstatus masih DPO) hanya sebatasmemberikan arahan kepada terdakwa sehingga telah menguntungkan diri pribaditerdakwa semata ditotal sebesar Rp. 441.000.000. sebagaimana rincian yang diuraikandi dalam tuntutan pidana Penuntut Umum adalah sama percis sebagaimana yang terterapada Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh;Menimbanng, bahwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan pidana PenuntutUmum, khususnya setentang
(empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau Majelis hanyasependapat dengan Laporan Hasil Audit BPKP tersebut setentang butir a padatahap I dan butir a pada tahap II sebagai kerugian keuangan negara;e Bahwa sedangkan, dalam hal penggunaan dana tahap I dan tahap II selebihnya ataulainnya oleh terdakwa selaku Ketua dan Muchtaruddin selaku Bendahara Koperasimasih ada relevansinya dengan Surat Pernyataan Hibah I dan II untuk tujuanmenambah modal usaha koperasi dengan tidak dirincikan model usaha
108 — 20
No. 173/Pdt.G/2014/PN.Tng56gugatan tersebut, karena itu keberatan Turut Tergugat setentang Para Penggugatdiskualifikasi in person terhadap gugatan tersebut tidaklah beralasan dan karena itukeberatan tersebut harus ditolak ;Ad. 2.
275 — 57
sesuai denganbukti yang ada benar tanah 2 (dua) bidang tersebut adalah milik dari SONGYAN KIM dan SONG YAN LIN yang telah diperjual belikannya kepada PT.CKPM (Ex PG Makmur) yaitu Turut Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan di atas, jugadari buktibukti yang diajukan Para Penggugat baik berupa surat maupun saksiternyata sesuai buktibukti maupun fakta ternyata pihak Para Penggugattersebut tidak mampu membuktikan dalil gugatan sebagaimana ia kemukakantersebut, kecuali setentang
Terbanding/Terdakwa : MOCH. SHAFEIE, BA
77 — 34
pemberitahuanbahwa perkara perdata gugatan nomor: 08/Pdt.G/2007/PN.MPW tanggal25 September 2007 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;61) Surat dari Hermanto Kadir kepada Drs H Agus Salim selaku BupatiPontianak tertanggal 29 September 2007 tentang permohonan pembayaransisa ganti rugi tanah;62) Surat Kuasa dari Hermanto Kadir kepada Drs.H.Agus Salim, MM selakuBupati Pontianak tertanggal 15 Januari 2008 tentang pemberian kuasauntuk memotong Fee;63) Surat perjanjian dari Moch Syafei, BA dengan MHermanto Kadir, SEtentang
154 — 30
Asahan, Propinsi Sumatera Utara Diktum keempat belummengganti rugi tanah terperkara dari Tergugat XXXII s/d Tergugat XXXXVI, makaPenggugat secara hukum tidak berhak atas tanah terperkara ;96+ Bahwa setentang dalil Penggugat atas putusan Pidana Perkara Reg. No.310/Pid.B/PNTB yang menghukum Pidana Sdr.
Terpidana dan saksisaksi diberi uang oleh Penyidik karena itu Kami TuaSihotang telah menyatakan Peninjauan Kembali, sesuai dengan AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor :01/Akta.Pid.PK/2013/PNTBsehingga secara hukum Keputusan Pidana tersebut dan dapat diduga perkaraini adalah konspirasi antara pihak Penggugat dengan oknum Penegak hukum :+ Bahwa setentang dalil Penggugat mengenai peralihan tanah terperkara kepadaTergugat XXXIl s/d Tergugat XXXXVI adalah tidak sah dan tidak dilindungihukum alasan
101 — 12
Bahwa Tergugat dalam mendalilkan setentang objek sengketa telahmembenarkan seluruh harta bersama sebagaimana di jawaban Tergugatdengan tanpa tanggal yang diserahkan pada tanggal 19 Februari 2013 dipersidangan;5. Bahwa dengan Tergugat membenarkan seluruhnya harta bersama tersebutmerupakan pengakuan murni dan sesuai dengan tuntutan Penggugatmerupakan bukti yang sempurna;6.
1.ANIFAIDAH Br PANE
2.HAPSAH PANE
3.ALI AKBAR Br PANE
4.AZIS MUSLIM PANE
5.AHMAD RIDWAN PANE
6.NORMAIDAH Br PANE
7.IRWANSYAH PANE
8.RATNA KUMALA Br. PANE
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
Intervensi:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK
2.H. KAMALUDDIN DALIMUNTHE
111 — 54
Bila faktafakta penting kurang teliti ituberarti tidak cermat;Bahwa setentang dengan pengertian asas kecermatan yangterurai di atas maka semestinya sebelum Tergugat menerbitkanobjek sengketa, Tergugat haruslan meminta penjelasan kepadaPara Penggugat sebagai yang menguasai sebahagian objek tanahyang disebut dalam objek sengketa tentang kebenaran data fisikdari objek sengketa yang akan diterbitkan, atau memintaketerangan pihak lain yang berbatasan langsung/sempadan diatas tanah yang dimohonkan penerbitan
364 — 178
sebagaimana ketentuan aturan perundanganundangan.Menyangkut dengan regulasi sebagaimana dimaksud Penggugat dalam point 16posita gugatan, maka sebagai organisasi yang perduli dengan lingkungan hidupseharusnya juga memberi masukan kepada Tergugat III sera instansi lain ataupihak terkait lainnya untuk mrembahas tentang lingkungan hidup khususnya diAceh Singkil, bukan langsung mengatakan telah terjadi perbuatan melawan hukumoleh Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;Bahwa setentang
194 — 57
Indra Utama Nurmatias, RusdiUsman Datuk Gunung Kayo, Yulia Efendi dan Amrul Datuk Yang Basa,menerangkan bahwa setentang pengangkatan Penggugat menjadi DatukKampung Dalam memang ada pertentangan dengan keturunanTuo Cati yangjuga kemenakan Datuk Kampung dalam di Koto dalam, demikian juga saksi daripihak Tergugat bernama Haryanto, Syahril Syamsudin St Mangkudun yangmenerangkan bahwa benar ada pertentangan pengangkatan Penggugatmenjadi Datuk Kampung Dalam karena keturunan Tuo Cati yang jugakemenakan
H. BADRUZZAMAN ISMAIL, SH, M.Hum
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. H. SAIDAN NAFI, S.H.,M.HUM
199 — 80
Karena hal ini bukanlah sebuah kelalaian atau pengabaiankewajiban hukum sehingga menimbulkan kerugian materiil Penggugat.Padahal tindakan Tergugat merupakan upaya menata kelembagaanMAA agar sesuai dengan aturan hukum, dan menyelamatkan MAA darikehancuran;Halaman 27 dari 70 HalamanPutusan Perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA23.Bahwa setentang Objek Sengketa Bertentangan Dengan AsasasasUmum Pemerintah Yang Baik sebagaimana Penggugat uraikan dalamgugatan, alasan Penggugat sebutkan di atas tidaklah berdasar
44 — 9
yang di deritaoleh Penggugat rekonvensi dan juga kerugian tersebut tidak mampu dibuktikandengan alat bukti maka harus ditolak dan yang berkaitan tuntutan agarTergugat Rekonvensi membayar kerugian immateriil kepada para PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat dalam kopensi dengan cara yangmemohon maaf saja baik melalui media elektornik dan juga media cetaksebagaimana disebutkan di atas oleh karena tuntutan tersebut tidak beralasanhukum maka haruslah dinyatakan ditolak ;Menimbang bahwa juga setentang
Yo Eddy MT
Tergugat:
KPPU RI
357 — 153
KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi administratifterhadap Terlapor Ill yaitu Kelompok Kerja (Pokja), karena tidak melaksanakantender secara cermat, sehingga kepada Pokja hanya bisa diberikan sanksi sesuaiyang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil , yang hal itu bukan kewenangan Majelis Komisi melainkanadalah kewenangan Aparat Pembina Kepegawaian dimana anggota Pokja berdinas,sehingga alasan Pemohon Keberatan dan II setentang
Dr. Drs. SAYID FADHIL, S,H.,M.H.
Tergugat:
DEWAN KAWASAN SABANG (DKS)
Intervensi:
Ir.RAZUARDI, M.T
139 — 63
PenunjukkanTergugat II Intervensisebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang didasarkan ataspertimbangan dari Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan tidak karena faktorteman dekat sebagaimana tuduhan Penggugat;Halaman 35 dari 71 HalamanPutusan Perkara Nomor 6/G/2019/PTUN.BNABahwa masih setentang posita angka 7 gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat II Intervensi pernah ikut seleksi kepala BPKSbersamaan dengan Penggugat adalah tidakbenar;4.
48 — 11
diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tentang Sertifikat No.242, yang terletak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kota Madya BandaAceh, Kecamatan Meuraxa, Desa Lam Ara, seluas 286 M2 dan Sertifikat No.700, yang terletak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kota Madya BandaAceh, Kecamatan Kuta Alam, Desa Peunayong, seluas 95 M2 adalah hartapeninggalan Sabirin Bin Walad, Para Pemohon tidak dapat mengajukan buktilainnya, karenanya dalil permohonan Para Pemohon setentang
123 — 29
pernah menyetujui, melakukan jual beli danmenandatangani perjanjian jual beli sebagaimana Akta Jual beli TanahNomor 17/tujuhbelas/1991 oleh karenanya proses pergantian kepemilikandari penggugat kepada Tergugat telah telah bertentangan denganketentuan hukum Perjanjian ;Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan point 3 yaitusiapakah yang berhak atas tanah sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 12tahun 1975) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimanayang telah dipertimbangkan diatas dan setentang
175 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 520 K/Pid.Sus/2016luas setentang patah tulang iga dada kiri dan kanan akibat traumatumpul.2.
127 — 83
TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.Bahwa jika dicermati subjek maupun objek hukum serta alasanalasan dan materi yang mendasari gugatan perkara a quohakikatnya adalah pengulangan apaapa telah diputus dalamPutusan nomor 409/Pdt.G/2018/PNMdn tanggal 18 Desember 2018yaitu. setentang persoalan terblokirnya rekening pribadi ParaPenggugat yang bermula dari terhutangnya pajak Yayasan TANsebesar Rp. 8.843.775.719 (delapan milyar delapan ratus empatpuluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh
tetapi dari seluruh eksepsi yang Pembanding sampaikan didalam jawaban gugatan perkara a quo, tidak ada satupun di dalamrepliknya Para Penggugat / Para Terbanding membantah ataupunmenanggapi eksepsieksepsi Pembanding tersebut ;Bahwa sedangkan di dalam putusan, Judex a quo telah menolak seluruheksepsieksepsi yang Pembanding sampaikan dalam jawaban gugatan aquo yang tidak ada ditanggapi / dibantah sama sekali oleh Para Terbanding;Bahwa karena itulan hakim dalam memberikan pertimbanganpertimbanganhukum setentang