Bahwa setelah masa kontrak habis, Penggugat memilihuntuk mengikuti Tergugat tinggal di Surabaya dengankost di Daerah Waru Sidoarjo, tapi betapaterkejutnya Penggugat terhadap' perangai Tergugat,Tergugat sama sekali tidak menghargai Penggugat,baik sebagai istri maupun sebagai manusia, Ucapandan perilaku Tergugat kasar, tidak bertangung jawabdan sewenang wenang, bahkan untuk kost dan wmakansetiap hari harus Penggugat yang nanggung, Danketika hal tersebut dipertanyakan kepada Tergugat,maka Tergugat marah

terikat kontrak bekerja diMalang untuk sisa waktu 4 (empat) bulan,sementara Tergugat harus bekerja di Surabaya,setelah masa kontrak habis, Penggugat memilihuntukmengikuti Tergugat di Surabaya dirumah Kostselama bulan, sudah baik (Ba'daddukhul) namunbelum dikarunaiai anak ; Bahwa kemudian terjadi pertengkaran di antaraPenggugat dan Tergugat karena Tergugat samasekali tidak menghargai Penggugat, baik sebagaiistri maupun sebagai manusia, Ucapan danperilaku Tergugat kasar, tidak bertangung jawabdan sewenang

anak, kemudian terjadi perpisahan karenaTergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarangselama 2 bulan ;Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugattidak pernah kelihatan saling mengunjungi atauberhubungan lagi;Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karenadiantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran, karena Tergugat sama sekali tidakmenghargai Penggugat, baik sebagai istri maupun sebagaimanusia, Ucapan dan perilaku Tergugat kasar, tidakbertangung jawab dan sewenang

anak, kemudian terjadiperpisahan karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang selama 2 bulan ;Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat danTergugat tidak pernah kelihatan salingmengunjungi atau berhubungan lagi;Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebutkarena diantara Penggugat dan Tergugat terjadiperselisihan dan pertengkaran, karena Tergugatsama sekali tidak menghargai Penggugat, baiksebagai istri maupun sebagai manusia, Ucapan danperilaku Tergugat kasar, tidak bertangung jawabdan sewenang

tetapi tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriyang sah ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan padadalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 10April 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat samasekali tidak menghargai Penggugat, baik sebagai istri maupunsebagai manusia, Ucapan dan perilaku Tergugat' kasar, tidakbertangung jawab dan sewenang

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; DALAM POKOK SENGKETA:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Berita Acara Nomor : 20/BA/KPU-LBT/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan sewenang-wenang

Yohanes Kupangpada tanggal 3 dan 4 Maret 2011 serta dengan adanyapemeriksaan kesehatan lanjutan maka akan menggugurkanhasil pemeriksaan kesehatan terhadap kedua orang tersebutyang telah disampaikan kepada KPUD Lembata tertanggal 20Pebruari 201 g eee sees cee eensBahwa, Tergugat secara sewenang wenang dan penyalahgunaanwewenang telah menolak permohonan Direktur RSUD Prof. Dr.W. Z.

Tergugat Tidak Mengeluarkan Keputusan Yang BertentanganDengan Peraturan Perundang Undangan, MenyalahgunakanWewenang Dan Bertindak Sewenang Wenang ; .

Bahwa TERGUGAT tidak menyalahgunakan wewenang untukkepentingan lain ( deurtonoment depovouir), maupun bertindak sewenang wenang (willekeur)dalam mengeluarkan keputusan dengan telah mengacu' kepadaseluruh peraturan dan kewenangan yang diberikan kepadaTERGUGAT, dalam menentukan penetapan pasangan calonterpilih, lebih lanjut dalil penggugat mendalilkan tindakansewenang wenang tergugat dengan menolak permohonan dariDirektur RSUD Prof. Dr.

Dalil kepentinganumum dalam butir b harus diabaikan dalam hal ada tindakan55sewenang wenang dan/atau penyalahgunaan Bahve .wewenang; Adalah ironis andaikata dalil kepentingan umum digunakanuntuk menghalalkan tindakan sewenang wenang dan/ataupenyalahgunaan wewenang.

Pengingkaran terhadap hak tersebutMeni mbang .merupakan tindakan sewenang wenang dan berpeluang penyalahgunaanwewenang (vide berita acara persidangan tanggal 18 April2011); Menimbang, bahwa atas keberatan yang disampaikan olehPenggugat tersebut Direktur RSUD Prof. Dr.

1. Dalam Konpensi :
2. Dalam Eksepsi :

• Menolak eksepsi dari para Tergugat seluruhnya;

1. Dalam Provisi :

• Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

1. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 yang sewenang-wenang melakukan Eksekusi/Penyegelan terhadap Objek sengketa merupakan

Perbuatan Melawan Hukum, sehingga merugikan Penggugat;

agama Islam, Pekerjaan swasta, tempattinggal di XXXX Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah ayah kandung Penggugat Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat danTergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di XXXX, KotaGresik; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karenaTergugat berprilaku sewenang

Pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah ibu kandung Penggugat Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugathidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di XXXX, Kota Gresik; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena Tergugatberprilaku Sewenang

Tergugat berprilaku sewenang wenang dalam memutuskan masalah rumahtangga tanpa terlebih dahulu memintah pertimbangan kepada Penggugat.b.

wenang danpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat.Rangkaian tindakan yang merupakan tindakan sewenang wenangdan penyalahgunaan wewenang tersebut berdasarkan fakta dibawah iniBahwa, secara sistematis tindakan Tergugat untukmenyingkirkan Penggugat sebagai calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Lembata sejak dilakukanPemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan CalonKepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten LembataTahun 2011 2016 ;Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan

Yohanes Kupangpada tanggal 3 dan 4 Maret 2011 serta dengan adanyapemeriksaan kesehatan lanjutan maka akan menggugurkanhasil pemeriksaan kesehatan terhadap kedua orang tersebutyang telah disampaikan kepada KPUD Lembata tertanggal 20Pebruari 2011 ;Bahwa, Tergugat secara sewenang wenang danpenyalahgunaan wewenang telahmenolak......menolak permohonan Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z.

Bahwa, Tergugat secara sewenang wenang dan menyalahgunakankewenangan menolak permohonan dari Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z.

Tergugat Tidak Mengeluarkan Keputusan Yang BertentanganDengan Peraturan Perundang Undangan, MenyalahgunakanWewenang Dan Bertindak Sewenang Wenang ; 1.

Bahwa = TERGUGAT tidak menyalahgunakan wewenang untukkepentingan lain ( deurtonoment depovouir), maupun bertindak sewenang wenang (willekeur)dalam mengeluarkan keputusan dengan telah mengacu kepadaseluruh peraturan dan kewenangan yang diberikan kepadaTERGUGAT, dalam menentukan penetapan pasangan calonterpilih, lebih lanjut dalil penggugat Prantl din tindakansewenang wenang tergugat dengan menolak permohonan dariDirektur RSUD Prof. Dr.

mendapatkan cacat fisik,tidak pernah melawan hukum dan tidak pernah dijatuhihukuman pidana, tidak pernah menghambat maupunmerugikan instansi yang telah Para Penggugat Pimpin,sehingga tidak ada alasan yang mengakibatkan Penggugatpantas untuk diberhentikan ; Bahwa dengan cara yang bertentangan dengan peraturanperundang undangan dan melanggar Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Asas Bertindak Cermat,Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan atau Kewajaran,hal mana Pertama : Tergugat dengan sewenang

wenang,melalui Surat Keputusan No. 887/22/KEP/BKD.DIKLAT/201 1Tanggal 27 Januari 2011, memberhentikan H.MARWANFANSURI,S.Sos.MM ;dari jabatannya selaku Camat Sekayu Kabupaten MusiBanyuasin sedangkan Penggugat sendiri masih memenuhisyarat administratif untuk dapat terus menjalankanjabatannya, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 PP Nomor100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural, yang telah diubahdengan PP Nomor 13 Tahun 2002 ; Kedua :Tergugat dengan sewenang wenang

dengan Asas Keadilan atauKewajaran dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.Dimana apabila Tergugat memang seorang yang taat hukumdan asas, maka seharusnya Tergugat menelaah kembalidasar pertimbangan tersebut ; Bahwa Linda arasTer gaia de hat bak i Put abgak Nos0&e 2001/ PYwNgPLG menghilangkan jabatan Penggugat selaku Camat Sekayudan Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin, Eselon III.a,menjadi Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten MusiBanyuasin, juga menunjukkan sebagai salah satu tindakanyang sewenang

sepertiyang ditentukan peraturan perundang undangan, belumwaktunya untuk dipindahtugaskan, dan juga telahmelaksanakan segala tugas dan kewajiban yangdiamanatkan kepadanya, tenaga dan pikiran Penggugatjuga masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayahkecamatan Sekayu dan Kecamatan Lais Kabupaten MusiBanyuasin 3; Penggugat juga berpikir bahwa apabila Tergugat dapatmelakukan kesewenang wenangan terhadap dirinya, makaTergugat dapat mengulangi lagi perbuatannya terhadaporang lain, yakni tindakan yang sewenang

Tugas danKewajibannya sebagai Camat Sekayu danCamat = Lais sehingga yang bersangkutantidak memberikan contoh atau tauladanyang baik bagi lingkungan kerjanya danmelanggar kode etik sebagai PegawaiNegeri Sipil yang harus menjalankanjabatan yang diemban kepadanya denganpenuh rasa tanggungjawab dan loyalitaskepada pimpinan, serta melanggar SumpahJabatan Pegawai Negeri Sipil ;Untuk itu Tergugat (Bupati Musi Banyuasin) mohonkepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugatdikarenakan Tergugat tidak sewenang

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Penggugat dengan sewenang-wenang telah memberhentikan Penggugat sebagai direktur utama PT. Merak Putra Bahari; 2.

Dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup lalanh buktipermulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai denganbunyi pasal 1 butir 14 KUHAP Pasal ini menentukan bahwaperintah penangkapan tidak dapat di lakukan dengan sewenang wenangtetapi di tujukan kepada mereka yang betul betulmelakukan tindak pidana.Halaman 10 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN LlgBicara soal pasal 17 KUHAP. Maka pasal ini tidak lepas dariketentuan pasal 1 butir 14 KUHAP.

Halini untuk menghindari adanya tindakan sewenang wenang olehpenyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yangcukup itu.FEungsi bukti permualaan yang cukup.Terkait dengan kedua pasal ini, Chandra M. Hamzah dalambukunya PENJELASAN HUKUM TENTANG BUKTIPERMULAAN CUKUP Menjelaskan bahwa pada dasarnya, fungsibukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas dua buahkategori yaitu merupakan persyaratan untuk :Halaman 11 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Llg1. Melakukan penyidikan.2.

Melakukan penangkapan tidak sewenang wenang.Dariuraian di atas sudah bisa di pastikan upaya paksa atau lebihdi kenal dengan penangkapan atau tindakkan kepolisian sudahsewenang wenang karena penangkapan tidak sesuai denganS.O.P. penangkapan pasal 1 angka 14, pasal 17,21, dan pasal 184KUHAP.

Dan penangkapan tidak di dasarkan dengan buktipermulaan yang cukup itu merupakan tindakan yang sewenang wenang dari penyidik.Perintah penangkapan tidak dapat di lakukan dengan sewenang wenang, tetapi di tujukan kepada mereka yang betul betulmelakukan tindak pidana, kewajiban POLRI dalam melakukanpenangkapan adalah untuk tidak melakukan sewenang wenangterhadap terduga/tersangka.M.

Selain itu penting untuk diperhatikan bahwa alasan Untuk Kepentingan penyelidikan danpenyidikan Jangan sampai diselewengkan untuk maksud lain diHalaman 13 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Llgluar kepentingan penyelidikan dan penyidikan (hal. 159 ) apa lagipesanan suatu Perusahaan atau saudagar ada epek Jerah.Namun berdsarkan uraian di atas penangkapan SUKRI BIN M.SOLEH. sudah bisa di kategorikan tindakkan yang sewenang wenang..

ditanda tangani olehhakim ketua sidang dan panitera Bahwa, apabila dalam persidangan ini Termohon tidak dapat membuktikantentang Pemohon pernah menjadi saksi, memberi dibawah sumpah didalamSuatu persidangan, adanya penetapan ketua majelis hakim bahwa, keteranganPemohon diduga palsu dan berita acara yang dibuat oleh panitera sidangtentang keterangan yang mana yang diduga palsu dan ditanda tangani olehketua majelis hakim dan panitera, sebagai dasar Termohon memproses makajelasnya Termohon telah dengan sewenang

wenang tanpa 2 alat bukti yangsah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.Bahwa dengan demikian maka tindakan Termohon menerima Laporan PolisiNomor : LP/B/38/II/2017/SPKT tanggal 01 Februari 2017 yang dilaporkan olehRudi Tanoni selanjutnya menetapkan dan memanggil Pemohon untuk diperiksasebagai Tersangka adalah perbuatan sewenang wenang dan tidak sah,bahkan mengabaikan Hukum Acara Pidana.Bahwa, Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalahmerupakan tindakan penyidik yang Sewenang wenang,

Bahwa pada poin 10 Permohonan Pemohon pada intinya penyidikan yangdilakukan sewenang wenang karena Pemohon belum dipanggil diperiksasebagai saksi, alasan tersebut harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterimakarena pemohon telah didengarkan keterangannnya sebagai saksi tanggal 9Maret 2017 sehingga tidak benar kalau Pemohon belum dipanggil sebagaisaksi..

tangani oleh hakim ketua sidang dan panitera Bahwa, apabila dalam persidangan ini Termohon tidak dapat membuktikantentang Pemohon pernah menjadi saksi, memberi dibawah sumpah didalamSuatu persidangan, adanya penetapan ketua majelis hakim bahwa, keteranganPemohon diduga palsu dan berita acara yang dibuat oleh panitera sidangtentang keterangan yang mana yang diduga palsu dan ditanda tangani oleh16ketua majelis hakim dan panitera, sebagai dasar Termohon memproses makajelasnya Termohon telah dengan sewenang

wenang tanpa 2 alat bukti yangsah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.Bahwa dengan demikian maka tindakan Termohon menerima Laporan PolisiNomor : LP/B/38/II/2017/SPKT tanggal 01 Februari 2017 yang dilaporkan olehRudi Tanoni selanjutnya menetapkan dan memanggil Pemohon untuk diperiksasebagai Tersangka adalah perbuatan sewenang wenang dan tidak sah,bahkan mengabaikan Hukum Acara Pidana, sehingga Penetapan Pemohonsebagai Tersangka oleh Termohon adalah merupakan tindakan penyidik yangsewenang wenang

Bahwa dalam mengambil keputusan untukmenetapkan peserta didik naik kelas atautinggal kelas Tergugat selaku Kepala Sekolahbertindak sewenang wenang, tidak obyektifserta berlaku tidak adil (diskriminatif )terhadap peserta didik yang lain. Bahkanketika didesak oleh Penggugat untuk membukasecara transparan daftar nilai dari pesertadidik yang lain baik yang naik kelas maupuntinggal kelas. Tergugat justru menyatakanakan menetapkan anak Penggugat naik ke kelasVIII.

Sebagaicontoh anak yang memakai rok atau celanakepanjangan akan langsung dipotong rok ataucelananya dan lebih sering menyerahkantanggung jawabnya kepada satpam sekolah.Dalam menegakkan disiplin dan tata tertibsekolah sedangkan satpam sekolah seringbertindak arogan dan sewenang wenang terhadapanak didik sehingga tidak menciptakan suasana18proses belajar yang menyenangkan (kondusif)serta membuat anak didik trauma dan akhirnyamenjadi anak yang bermasalah dan tidak maubersekolah lagi.

Kendal,, telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sewenang wenang sertapada waktu mengeluarkan keputusan tersebutsetelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidaksampai pada pengambilan keputusan tersebut(sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 obutir a, bUndang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004); 16.

Tapanuli Tengah seluas 49.200M (empat puluh sembilan koma dua ratus meter persegi) dengan batas sebelah Utara dengan Sungai Kecil ukuran + 320 m, sebelah Timur dengan tanah Ndaha ukuran + 175 m, sebelah Selatan dengan Sungai Kecil ukuran + 295 m, dan sebelah Barat dengan tanah Azis Simatupang ukuran + 145 m adalah milik Penggugat ;- Menyatakan menurut Hukum perbuatan sewenang-wenang atas tanah para Penggugat yang dilakukan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;- Menghukum Para

HutabaratSebelah Timur dengan : Kebun Kontar SimanungkalitSebelah Selatan dengan : Kebun Markain HutagalungSebelah Barat dengan : Kebun Muda Pandiangan,Adalah sah dan berkekuatan Hukum milik para Penggugat ;- Menyatakan menurut Hukum perbuatan sewenang-wenang atas tanah para Penggugat yang dilakukan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak di tanah perkara untuk mengembalikan tanah kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan

Bahwa setelah Penggugat13.14.melaksanakan kewajibanpengangsuran UWIO sebanyak 13(tiga belas) bulan, Tergugatmenerbitkan GAMBAR PENETAPANLOKASI No. 24030008 tanggal 08Januari 2004 yang diterimaPenggugat pada tanggal 23 Mei2005 yang mana Gambar tersebutberbeda dengan Formulir HasilUkur No.01/AT.2/Wil. 11/1/2004tanggal 12 Januari 2004 sehinggasangat merugikan kepentinganPenggugat karena adanya tindakanpengalihan yang sewenang wenangyang dilakukan Tergugat tanpaadanya pemberitahuan terlebihdahulu terhadap

Bahwa oleh karena Tergugat telahmenerbitkan objek sengketaa quo tersebut diatas jelas jelasbertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlakudan sewenang wenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 53 ayat 2huruf a dan b Undang Undang Nomor5 Tahun 1986 yang telah dirubahdengan Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 serta bertentanganpula dengan Azas azas UmumPemerintahan Yang Baik khususnyaAzas Kecermatan dan AzasKepastian Hukum ; sehinggaberalasan menurut hukum = SuratKeputusan objek sengketa a quodinyatakan

Penggugat untuk =membayar seluruh biayaperkara ini ;atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohonkeputusan seadil adilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa selain mengajukan Eksepsi,Tergugat juga mengajukan Jawaban tertanggal O1 Pebruari 2006yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikutPENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM ATAS TANAH YANGDIALOKASIKAN KEPADA TERGUGAT I INTERVENSI25(DISKUALIFICATOIRE EXCEPTIE) .Penggugat disatu sisi mendalilkan seolah olah Tergugat telahmelakukan tindakan sewenang

Robinson Bakara sebagai sekretaris pengawas mengupayakandengan berbagai cara termasuk mempengaruhi pengawas lainnyamenyudutkan mempersalahkan Raja PS Janter Aruan dengan mengatakanmelanggar peraturan peraturan CU Cinta Mulia sewenang wenang dan tidakmenghargai kebersamaan pengurus. Bapak ibu yang terjadi adalah adalahbahwa 4 orang pengurus dari 7 orang pengurus yaitu sdr.

Robinson Bakara sebagai sekretaris pengawas mengupayakandengan berbagai cara termasuk mempengaruhi pengawaslainnyamenyudutkan mempersalahkan Raja PS Janter Aruan dengan mengatakanmelanggar peraturan peraturan CU Cinta Mulia sewenang wenang dantidak menghargai kebersamaan pengurus. Bapak ibu yang terjadi adalahadalah bahwa 4 orang pengurus dari 7 orang pengurus yaitu sdr.

RobinsonBakara sebagai sekretaris pengawas mengupayakan dengan berbagaicara termasuk mempengaruhi pengawaslainnya menyudutkanmempersalahkan Raja PS Janter Aruan dengan mengatakan melanggarperaturan peraturan CU Cinta Mulia sewenang wenang dan tidakmenghargai kebersamaan pengurus. Bapak ibu yang terjadi adalah adalahbahwa 4 orang pengurus dari 7 orang pengurus yaitu sdr.

Bahwa pemaknaan Mininal Dua alat Bukti sesuai Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU12/2014 adalah merupakanperwujudan asas due process of /aw untuk melindungi Hak hak AsasiManusia dalam proses peradilan pidana agar terpenuhi asas lex certaSertaasas lex stricta agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang wenang penyelidik dan penyidik.Bahwa Pemohon ditangkap oleh Penyidik Polres Sumba Timur dari rumahmilik Tersangka yang terletak di RI. 08 RW. 04 Desa Patawang,Kecamatan

Pasal 43 KUHAP yang berbunyi : Peyitaan Surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurutundang undang sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapatdilakukan atas persetujuaan mereka atau atas Ijin Khusus KetuaPengadilan Negeri setempat, kecuali undang undang menentukanlain,10.Bahwa berhubung proses Penyelidikan dan Penyidikan termasukdidalamnya adalah Penetapan Tersangka dan Penangkapandan PenyitaanSurat yang telah dilakukan secara tidak sah atau sewenang wenang olehPenyidik

Tergugat;Bahwa dalam rangka menanggapi dan atau menyikapi atas SuratPeringatan yang dimaksud pada angka (11), Penggugtat dengandilandasi Iktikad baik guna menyelesaikan kewajiban hutangnya padaTergugat, berupaya melakukan komunikasi agar sekiranya tetap terbukapintu musyawarah dengan pihak Tergugat, termasuk tetapi tidak terbatasdengan meminta segala dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kreditin casu, dan yang tidak juga kunjung diberikan oleh Pihak Tergugat;Bahwa dalam menyikapi semua tindakan sewenang

/W03/2019, dan nomor 394/MO/W03/2019 yang kesemuanyatertanggal Surabaya, 16 September 2019, dengan perihal PemberitahuanPelaksanaan Lelang Agunan oleh Tergugat sebagaimana telah ParaPenggugat uraikan pada angka (5);Bahwa Tergugat dalam mengajukan Lelang eksekusi hak tanggungandengan dalil Pasal 6 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah sebagaiman disebut dalam Surat PemberitahuanPelaksanaan Lelang yang dimaksud dalam angka (14) aquo, adalah suatuperbuatan yang ceroboh dan sewenang

bahwaTergugat bermaksud untuk menguasai dan atau membeli obyek jaminanuntuk kepentingan dirinya sendiri dengan harga yang jauh dibawah pasarHalaman 11 Putusan Perkara nomor 172/PDT/2021/PT SBY17.18.yang berlaku di area obyek jaminan berada, juga sangat jauh dengan nilaihak tanggungan yang diletakkan pada masing masing obyek jaminan,mengingat penetapan harga limit obyek jaminan pada pengumunan lelangyang Para Penggugat dapatkan melalui akses website www.lelang.go.idtelah ditetapkan secara sepihak dan sewenang

dari kKeadaan yang sulitdan tidak menguntungkan pihak Para Penggugat selaku Debitur / nasabahyang selama ini telah menunjukkan Iktikad baiknya dalam upaya upayanya menyelesaikan kewajiban hutangnya pada Tergugat;Bahwa mengingat keadaan yang sangat tidak menguntungkan danmengancam kepentingan hukum Para Penggugat atas obyek jaminan,serta mencegah tindakan hukum yang lebih jauh dari Pihak Tergugat untukmengalihkan hak kepemilikan dan atau hak keperdataan lainnya atasobyek jaminan secara sepihak dan sewenang

Negara dan LelangHalaman 13 Putusan Perkara nomor 172/PDT/2021/PT SBY3)4)5)(KPKNL) Surabaya atas obyek jaminan incasu tanpa melalui fiat(pengesahan) Pengadilan Negeri setempat telah menyalahi aturanPasal 224 HIR, sebagaimana juga pernah diputuskan olehMahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MahkamahAgung No. 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986;Bahwa penetapan harga limit yang jauh dibawah harga pasarbahkan tidak akan dapat mencukupi sisa hutang yang telahditetapbkan secara sepihak dan sewenang

lebihdahulu dengan Pemohon Kasasi dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku yangmenyetujui ;Bahwa seharusnya Termohon Kasasi memberikan kesempatan/konfirmasi lebihdahulu dengan Pemohon Kasasi selaku pihak yang mengelola sampai denganTahun 2012 ;Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi adalah cacathukum ;Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya keliru dan tidak cermatdalam memeriksa sengketa ;Bahwa Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objeksengketa adalah sewenang

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa cacat hukum karena SuratKeputusan tersebut dikeluarkan sewenang wenang dengan tanpa memperhatikankepentingan Pemohon Kasasi yang sudah melaksanakan kewajiban kewajibansebagaimana dalam perjanjian dan membayar royality setiap tahunnya ;15. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Termohon Kasasi menyimpang dariprosedur yang harus diterapkan dengan memberikan kepada yang tidak berhakToya Tabah dan permandian Kerbau kepada Yayasan Krama Pura ;16.

yang sering berbuat sewenang wenangdikampung dan meresahkan warga kampungHal 5 dari 68 hal Putusan Nomor 169K/PM.

Kasiyono (Saksi2)Orangnya sering berbuat sewenang wenang danTedakwa1 ingin Sdr Kasiyono (Saksi2) jera dantidak berbuat sewenang wenang terhadap orang laindan Tedakwa1 ingin mengetahui siapa orang yangberada diberlakang Sdr Kasiyono (Saksi2).Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016sekira pukul 20.00 Wib Sdr Nawali menghubungiTedakwa1 melalui HP membicarakan masalah SdrKasiyono (Saksi2) yang sering berbuat sewenangwenang dikampung dan meresahkan warga kampungBulukandang kemudian Sdr.

Nawali dengan hargasebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapanratus ribu) rupiah) dan Sdr WNawalimenyampaikan kepada Terdakwa1 jika Saksi2Orangnya sering berbuat sewenang wenang dikampungnya sehingga Terdakwa1 mempunyaikeinginan agar Saksi2 jera dan tidak berbuatsewenang wenang terhadap orang lain danHal 46 dari 68 hal Putusan Nomor 169K/PM.

III12/AD/IX/2018Terdakwa1 juga ingin mengetahui siapa orangyang berada dibelakang Saksi2.Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib SdrNawali menghubungi Terdakwa1 melalui HPmembicarakan masalah Saksi2 yang seringberbuat sewenang wenang dikampung danmeresahkan warga kampung Bulukandangkemudian Sdr.

Bahwa benar' pada hari Selasa tanggal 4Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib SdrNawali menghubungi Terdakwa1 melalui HPmembicarakan masalah Saksi2 yang seringberbuat sewenang wenang dikampung danmeresahkan warga kampung BulukandangHal 55 dari 68 hal Putusan Nomor 169K/PM. III12/AD/IX/2018kemudian Sdr.

./ Penggugat) diberhentikan sementara sebagaiPejabat Pembantu) = Dekan I Fakultas Hukum dan StafPengajar (Dosen Kopertis XI) di lingkungan Universitas17 Agustus 1945 samarinda sejak tanggal O1 Pebruari 2011sampai masalah tersebut selesai adalah menunjukkan sikapyang sewenang wenang, karena hal yang diduga dilakukanoleh Pengugat tidak dapat dibuktikan secara yuridisfaktual yaitu) dengan tidak adanya proses hukum terhadapdiri Penggugat berarti de facto tidak ada ditemukankebenaran materiil =;Bahwa

A/ KP/ SK / 2003.........Larangan sewenang wenang menggunakan~ kekuasaan dalamjabatan sebagai pegawai negeri sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 421 ayat (2) Kitab Undang UndangHukum Pidana De me mercer ere r ere r ese e msec measUndang undang RI.

juga telahmenyimpang daripada Asas asas Umum Pemerintahan YangBaik , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)huruf b UU No. 51 Tahun 2009, yang mengisyaratkan ; Adanya asas proses persiapan atau. pembentukankeputusan yang cermat, fair play, laranganmenyalahi procedure (detournement de procedure) ; Adanya asas pertimbangan terhadap semua kepentinganyang tersangkut suatu keputusan ; Asas isi keputusan, yaitu : Asas kepastian hukum;larangan menyalahi prosedur; asas kecermatanmateriil dan larangan sewenang

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkanHalaman 27 dari 53 hal Putusan No.13/G/2011/PTUN SMD28bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berupasurat pemberhentian sementara, sedangkan sementaraPenggugat beranggapan belum adanya proses hukum terhadapdiri Penggugat, sehingga Tergugat sebagai Rektor dianggaptelah sewenang wenang memberhentikan sementara Penggugatdari jabatannya sebagai pejabat Pembantu Dekan IFakultas Hukum dan Staf Pengajar di lingkunganUniversitas 17 Agustus1945

Samarinda, kemudian Penggugat juga mendalilkan padahalaman 8 paragraf 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwaperbuatan Tergugat telah sewenang wenang menggunakankekuasaannya dalam jabatannya sebagai Pegawai NegeriSipil sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 421 KUHP(Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dan Tergugat jugatelah dilaporkan oleh Penggugat atas perbuatan sewenangwenang 421 ke Kepolisian Resort Kota Samarinda ;Berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugattersebut, maka sudah jelas