Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali

Buku Pedoman Pelaksanaan Perluasan sawah 20132. Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 21033. Buku Pengelolaan Dana Bantuan Sosial4. Dokumen Usulan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kegiatan PSP T.A2013 ke Rekening Kelompok tani di Kabupaten Bengkayang, Nomor :902/19/ DISTAN / 2013, tanggal 08 April 20135. Dokumen Tanda Terima dana BANSOS Kelompok Tani SEMADAM,tertanggal 20 Maret 20136.

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.V1/16/20134 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20135 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/20136 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.V1/16/20137 508/B/PK/PJK/2015 23 September 2015 PUT.50645/PP/M.VIA/16/2014 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam

SK/Pengelua PenyampaiaKeterangan /Perol MS/Parpol s ran SK SK ehan TMSin Perubahan SuarSK e1 PPPI Hartono Nugi Sardi No. 1532013 1832013 Perubahan SK 943 TMS0656/0 pada masaPrasetyo g/sk/ masa pendaftaranDKPPPPPI/ pendaftaranII/20132 PPRN Sutan Ella PPRN 1792012 /1832013 Ketua DPP 1.004 TMSBustami Marlya, SE No.047 adalah Amelia/A.1/ masa Yani, tidakDPP sesuai denganPPRN/ pendaftaran cxSK KemenkumhaDKPP/ m M.HH17.AHIX/201 11.01 122 Oktober 20123 Partai Iwan Herry 0148 2782012 1832013 Ketum : 927

Extension) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2 PLTGU Blok 2 BelawanPembayaran Tahap ke3 GT 2.2 Kurs Rp 15.350/EUR (per tanggal30 Agustus 2013) Nilai = Rp 35.421.307.564, (Tiga Puluh LimaMilliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh RibuLima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) 1 (Satu) lembar BERITAACARA PEMBAYARAN No. 325.BA/543/ KITSBU/2013 Tentang :Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goodsand Services Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2PLTGU Blok 2 Belawan Tanggal 27 Agustus 20132

Extension) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2 PLTGU Blok 2 BelawanPembayaran Tahap ke3 GT 2.2 Kurs Rp 15.350/EUR (per tanggal30 Agustus 2013) Nilai = Rp 35.421.307.564, (Tiga Puluh LimaMilliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh RibuLima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) 1 (Satu) lembar BERITAACARA PEMBAYARAN No. 325.BA/543/KITSBU/2013 Tentang :Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goodsand Services Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2PLTGU Blok 2 Belawan Tanggal 27 Agustus 20132

ke3 GT 2.2 Kurs Rp 15.350/EUR (per tanggal30 Agustus 2013) Nilai = Rp 35.421.307.564, (Tiga Puluh LimaMilliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu77.38.T1909,77.40.77.41.77.42.77.43.77.44.77.45.77.46.71.47.77.48171Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) 1 (Satu) lembar BERITAACARA PEMBAYARAN No. 325.BA/543/KITSBU/2013 Tentang :Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goodsand Services Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2PLTGU Blok 2 Belawan Tanggal 27 Agustus 20132

khususnya bertentangandengan kewajiban hukum TERMOHON KASASI untuk melaksanakan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam proses penerbitan Obyek Sengketa,termasuk semangat dari UU Penanaman Modal yaitu untuk melindungi investasiyang dilakukan oleh investor di bidang perkebunan.Bahwa amar Putusan PTUN Samarinda adalah sebagai berikut:MENGADILIDALAM EKESEPSIe Menolak Eksepsi TergugatDALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/20132

Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 956/B/PK/PJK/2014 01 Desember 2014 PUT.46884/PP/M.VI/16/20138 957/B/PK/PJK/2014 01 Desember 2014 PUT.46885/PP/M.VI

Pasal 7 Undangundang No. 02 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, menyatakan bahwa:1 Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat PerjanjianBersama yang ditandatangani oleh para pihak;Hal. 59 dari 79 hal.Put.Nomor 429 K/Pdt.SusPHI/20132 Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh parapihak;3 Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat

Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusihak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukanperaturan menteri kKeuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMKnomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuantersebut.

Nomor 2410 K/Pdt/20132.

No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Tidak melakukan pembayaran sepenuhnya/sebagian terhadapPegawai yang berhak menerima dengan cara dipotong 10% sampaidengan 20% padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lainseperti : Kegiatan Biaya Operasional Pengukuran Bidang Tanahsebanyak 75 bidang yang telah dilaksanakan oleh saksi MUHAMMADHELMY FAUZIE S.SIT bin FIRDAUS BARAK, dan Biaya SidangPanitia A yang dilaksanakan oleh saksi JUSUF JAYADI ;.

No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan KegiatanKegiatanPRONA namun tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kuitansi ;e Setelah semua Blanko SPP beserta SPTB ditandatangani olehsaksi H. KASTALANI S.Sos, kemudian Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) danmengajukannya kepada saksi H.

No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara padaPasal 12 yaitu :a. Ayat(1) :Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atasprinsipprinsip sebagai berikut :(a) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengankebutuhan teknis yang disyaratkan ;(6) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah ;b.

Asuransi Videi tanggal 10 Januari 20132)Foto Copy Surat Pencairan klaim jaminan pelaksanaan tanggal 10Januari 20133)Foto Surat Pemberitahuan Pencairan Jaminan dan kekuranganperlengkapan pencairan jaminan tanggal 19 Juni 2013Dikembalikan kepada saksi ERNIYANTI6.

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena

Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskaneksekusi hak tanggungan menggunakan pasal 224HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketuapengadilan negeri (bukan peraturan menteri keuangan RlNo. 938/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agarada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut.

Tali Asin Tahap Porprov XII tahun 20132.

SP.Han / 36/ II / 2013 / ReskrimSejak tanggal 6 Maret 2013 s/d 25 Maret 20132. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2013Sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 4 Mei 20133. Penuntut Umum tanggal 4 April 2013 , No. Print 467/0.3.31 /Ft.1/04/2013Sejak tanggal 4 April 2013 s/d 23 April 20134. Hakim PN. Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;5. KPN Tipikor Smg tanggal 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo.

SP.Han/ 36/ II / 2013 / ReskrimSejak tanggal 6 Maret 2013 s/d 25 Maret 20132. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2013Sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 4 Mei 20133. Penuntut Umum tanggal 4 April 2013 , No. Print 467/0.3.31 /Ft.1/04/2013Sejak tanggal 4 April 2013 s/d 23 April 20134. Hakim PN. Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;5. KPN Tipikor Smg tanggal 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo.

Gedangrejo, Kecamatan Karangmojo, KatTenis :Gunungkidul ;Kelamin Islam ;Kebangsaan Bumh TempatTinggalAgamaPekerjaan Halaman1 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN Wns.Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2013 ;Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh :1 Penyidik sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 20132 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengantanggal 22 Januari 2014 ;3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai

Surat Nomor : 029/DPCPP/Bpp/VIII/2013 tanggal 5 Juli 20132. Surat Nomor : 030/DPCPP/Bpp/VI1 1/2013 tanggal 8 Juli 20133. Surat Nomor : 031/DPCPP/Bpp/VI1 1/2013 tanggal 8 Juli 2013Halaman 9 dari 67. Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDDalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan dari Partai Patriot atas nama : 1. Hj.FITRIATI, 2. HENDRONUGROHO, S.H., M.HUM., dan 3.

SKM.2 (dua) lembar lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor:04.A/POKJA V/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor:04.B/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04.C/POKJAV/PAKET 9/2013Putusan Perkara No. 06/Pid.SusTPK/2015/PN.Pgp Hal. 5 dari hal 1762/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasl Harga Nomor:04.D/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:04.E/POKJAV/PAKET 9/20132

JAKSONDAMANIK,SKM.2 (dua) lembar lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor:04.A/POKJA V/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor:04.B/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04.C/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasl Harga Nomor:04.D/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:04.E/POKJAV/PAKET 9/20132 (dua) lembar Berita Acara Hasil Anwijzing Unit Layanan Pengadaan(ULP) Pokja Pengadaan

JAKSONDAMANIK,SKM.2(dua) lembar lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor:04.A/POKJA V/PAKET 9/20131(satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor:04.B/POKJAV/PAKET 9/20131(satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04.C/POKJAV/PAKET 9/20131(satu) lembar Berita Acara Evaluasl Harga Nomor:04.D/POKJAV/PAKET 9/20131(satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:04.E/POKJAV/PAKET 9/20132 (dua) lembar Berita Acara Hasil Anwijzing Unit Layanan Pengadaan(ULP) Pokja Pengadaan, Konsultasi

No. 23 PK/Pid.Sus/20132 (dua) buah tiket Pesawat atas nama H. Hasan Batek dan 1 (satu)lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 6 Desember 2003,atas nama H. Hasan Batek;Tanda Bukti Kas No. 2006/R/2003, senilai Rp2.750.000,00 (dua jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti DiklatPerpajakan Nasional di Makassar, yang menerima H. M. Gajang, 2(dua) buah tiket Pesawat atas nama H. M.

No. 23 PK/Pid.Sus/20132. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telahmelanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkanpidana sebagaimana telah diancamkan;3.

No. 23 PK/Pid.Sus/20132. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). PermintaanPeninjauan kembali dilakukan atas dasar:a.