Ditemukan 5367 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Perlawanan terhadap pejabat Fitnah kepada pejabat Arsip negara
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
1.YUDHA ARYANDA, SE. Bin H. BAYAN SAMAD
2.ARDIANSYAH, S.Sos Bin MANSYUR
3.SYAHRIAL, S.Sos Bin ABDUL AZIS
4.H. FATURRAHMAN Bin INDRA
5.EVIYUDIN Bin ARIPIN
100 — 23
  • Penyelesaian kerugian negara perlusegera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atauberkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawainegeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengeola keuangan padakhususnya;Menimbang, bahwa Menurut pendapat Adami Chazawi dalam bukunyaberjudul Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi) halaman 22 dan 23,bahwa tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu (a)tindak pidana korupsi yang dapat merugikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — SANUSI WIRADINATA, MASc, vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) METRO JAYA c.q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS c.q. KASUBDIT IV/CYBER CRIME,
483 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itudalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikansebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secaraadil (due process of law) demi penghormatan terhadap hak asasimanusia, yang antara lain mencakup upaya perlindunganterhadap tindakan sewenangwenang dari pejabat negara,pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untukmembela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidakbersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum;Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-06-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 31 Oktober 2013 — HARAPANDI, SP
59 — 24
  • Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah ;b.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
123 — 24
  • delapan rupiah koma tujuh puluh satu sen); Halaman 156 dari 171 Putusan Nomor : 08/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah Kerugian Negara yaitu sebesar Rp.1.209.356.748,71 (satu milyar dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ributujuh ratus empat puluh delapan rupiah koma tujuh puluh satu sen), berupa kerugian negara yang nyata (actual loss); Menimbang, bahwa sesuai dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 35 (1) Setiap pejabat
    negara danpegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikankewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negaradiwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg
Tanggal 17 Oktober 2013 — Drs. H. TEGUH SIHONO, MS, MM. bin MASRURI ;
55 — 18
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-07-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 246/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 22 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat I : PIETER DAVID PHIE Diwakili Oleh : PIETER DAVID PHIE
Terbanding/Penggugat : NY. MARGARETHA TJANDRA
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULSEL
59 — 30
  • dikembalikanHal. 112 dari 137 hal, Put.No.246/PDT/2017/PT.MKSseperti semula dengan SHM No. 7 Mangkura atas nama Tjoa Soei Hoo aliasHerman Tjoa, adalah perbuatan penguasa yang melanggar hukum adalahmerupakan amar yang seharusnya menjadi kewenangan hakim Pengadilan TUNdan atau hakim Pengadilan Pidana dan bukannya Hakim Pengadilan perdata,sebab amar yang demikian adalah amar yang telah salah alamat oleh karena atasdasar apa judex facti dapat menghukum atau menyatakan turut tergugat 1 danturut tergugat 2 selaku pejabat
    negara (Pejabat Tata Usaha Negara) yangmewakili pemerintah atau yang diistilahkan oleh penggugat sebagai penguasayang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sedangkan turut tergugat 1dan turut tergugat 2 bukanlah badan hukum privat yang dianggap melakukanperbuatan melanggar hukum.Keberatan KeenamBahwa judex factie Majelis Hakim Tingkat pertama dalam amarnya menyatakan"Menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat 1 dan 2 yang mengabaikan seluruhputusan pengadilan yang berkaitan dengan tanah obyek
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Agustus 2016 — Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si
120 — 18
  • Saksi semacam ini dikategorikansebagai testimonium de auditu dan tidak dapat dijadikan sebagai alatbukti;Bahwa ketentuan mengenai tindak pidana korupsi mengalami perubahan/perkembangan, apabila sebelumnya tindak pidana korupsi berdasarkanUUTPK Tahun 1971 hanya menyangkut kKeuangan negara dan pejabatnegara, sedangkan menurut UUTPK No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 perspektif tindak pidanakorupsi melibatkan juga orangorang lain selain pejabat negara/PNS.Halaman 95
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
PANJI PRADANA BIN BAMBANG SUKOCO
141 — 35
  • dalam pengelolaan keuangan negara.Definisi yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan assetNegara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola.Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uangyang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masuk ke kas Negaraatau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara tetapi keluar darikas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawanhukum pejabat
    Negara.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
4053 — 3421
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  • Diskriminasi ini tidak hanyaterjadi di ibukota, namun juga terjadi di berbagai wilayah lain di nusantara,dan ternyata perlakuan diskriminatif tersebut tidak saja menimpa kamirakyat biasa tapi juga pejabat negara sekelas Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendramengalaminya;Saksi dan pelaku perkawinan campur mendukung perjuangan Pemohonberdasarkan kenyataan dan fakta yang dialami dan bukan sekedarinterpretasi hukum atau penerapan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 08-11-2017 — Upload : 14-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2233 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — JOHAR FIRDAUS (T1), SUPARMAN (T2)
785 — 919 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 31 Tahun 1999 adalahpegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Kepegawaian yang dalam Pasal 1 angka 3 menentukanbahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yangmemenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negarasecara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa Penyelenggara Negaraadalah Pejabat
    Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganHal. 142 dari 155 hal.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 21-09-2011 — Putus : 23-06-2009 — Upload : 21-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 41/Pid.B/2009/PN.SKA
Tanggal 23 Juni 2009 — Ir.ABDUL MUTHOLIB bin MOHSIRAT
66 — 18
  • kedudukan telah pulaterpenuhi ;274Tentang Unsur Dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian :Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negarasebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umun Undang UndangNomor; 31 tahaun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk didalam segala bagian kekayaan dan segala hakdankewajiban yang timbul karenaBerada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Pejabat
    Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;Berada dalam, pengurusan dan pertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha MilikDaerah, yayasan, badan hukum dan perusahaanyang menyertakan Modal, atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkanperjanjian dengan Negara;Sedangkan yang dimakksud dengan perekonomian Negara adalahkegidupan perekonomian yang disusun berdasarkan usahabersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandir i berdasarkan kebijakanPemerintah
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 81/PID. SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 20 April 2016 — Stefanus Wodhe, SE
130 — 281
  • Namun dalam Penjelasan Umum atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 disebutkan: Keuangan negara yang dimaksud adalahseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidakdipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah,berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usahamilik negara/obadan usaha
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR
Tanggal 6 Agustus 2014 — ARI ERAINI, SKM binti CHRISTIAN MURNI
55 — 19
  • Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah;b.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 27-09-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 —
151 — 5
  • Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak terdapat pengaruh mengenai komposisikepemilikan saham terkait dengan deposito PT Elnusa yang tidak dapat dicairkan ; Bahwa tidak ada fasilitas negara yang termasuk atau menjadi bagian daripenempatan deposito yang tidak dapat dicairkan ; Bahwa tidak ada referensi dari pejabat negara/ penyelenggara mengenai penempatandeposito PT Elnusa di Bank Mega Jababeka ;Keterangan saksi RICARD LATIEF dibawah sumpah telah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-04-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna
Tanggal 18 April 2016 — H. AWALUDDIN, SH., Sp.N., MH. Bin OK. ABDUL GANI.
96 — 14
  • Aceh Tamiang tersebut;Bahwa penunjukan pembentukan panitia berdasarkan SK Bupati tersebut, menjadikanPanitia sebagai pihak swasta, bukanlah aparatur/pejabat Negara;Bahwa Pembangunan Mesjid tersebut, menurut dan setahu saksi adalah bukanlahproyek;Bahwa terdakwa H. AWALUDDIN, SH, SpN, MH. selaku penanggung jawab tidakada melaporkan kepada saksi selaku Bupati Aceh Tamiang, tentang pelaksanaanPembangunan Mesjid Agung Kab.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. M. MASYHUDI
116 — 25
  • Unsur setiap orang mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadisubyek hukum dari delik / tindak pidana adalah orang atau person, yaitu siapa sajabaik perorangan, swasta maupun Pegawai Negeri termasuk Pejabat Negara yangmemenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannyasebagaimana yang didakwakan.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 September 2016 — Drs. RAFAEL ARHAT
86 — 50
  • pada jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atausecara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh UndangUndang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu, maka kewenanganyang dimaksud dari unsur Pasal 3 tersebut adalah kewenangan yang ada padajabatan atau kedudukan yang dipangku oleh pejabat
    negara ataupun pegawai negeriberdasarkan peraturan perundangundangan;Halaman 129 dari Hal. 155 Putusan Perkara Nomor : 32/PidSus.TPK/2016/PN KpgBahwa yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, dapatditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki suatukekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO lawan 1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN 2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi 3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan 4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
423 — 250
  • Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tindakan adi ninistrasidari Pemerintah/pejabat negara, apabila ada pihakpihak yangmerasa keberatan atas tindakan/kebijakan yang dikeluarkan olehPemerintah, maka dapat dilakukan Upaya Administratil terlebihdahulu kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 75 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yangmenyatakan:"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atauTindakan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 148/PDT/2018/PTBTN
Tanggal 26 Nopember 2018 — Ny. Hj. MALA FATMA HUSIN, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal/alamat terakhir di Jl. Mars I No. 4 Villa Cinere Mas, Cinere, Kecamatan Pisangan, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., Herlinda, S.H., Dody Novizar M, S.H., M.H., R. Hasan Fikrie A., S.H., M.H., Bakas Manyata, S.H., Jerri Simarmata, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Law Office Alamsyah Hanafiah & Partner, Jl. Letjen. R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat Blok C No. 7 Jakarta Pusat, Indonesia 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut PembandingI/ Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I. MELAWAN: 1. Tuan SUSANTO DARMA PUTRA, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Gempol No. 17 Bambu Apus Ceger Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bungaran Sitanggang, S.H., M.H., Sarma Marihotua, S.H., M.H., CLA dan Jeni Limbong Allo, S.H., Advokat & Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara BUNGARAN SITANGGANG, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Palem Lestari Blok H/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/BSA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Penggugat. 2. HAMZAH,warga Negara Indonesia,pekerjaan swasta, beralamat di Kampung Lio Jl. Nurul Ikhwan No. 18 B RT 005 RW 001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendra Puji, S.H., M.H., Nursal, S.H., Afriyati, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Komplek PerkantoranFatmawati Mas Blok 1 No. 118 Jalan RS. Fatmawati No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/WP-R/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II (Turut Terbanding)/Pembanding II semula sebagai Tergugat II. 3. AHLI WARIS H. ABDULLAH A. BONA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pondok Serut RT 003/003 No. 126, Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini awalnya memberi kuasa kepada Sutrisno Wijaya, beralamat di Pondok Serut RT. 003/003 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 5/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, kemudian memberi kuasa kepada Irfan Iskandar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Irfan Iskandar, SH & Rekan, beralamat di Perumahan Duta Bintaro Blok E3 No. 72 RT. 03 RW. 09, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula sebagai Tergugat III. 4. AHLI WARIS JIMAN bin GARIP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Lio RT 001/001 No. 39, Desa Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang, beralamat di Kp. Lio RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 20/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV. 5. AHLI WARIS UNDIN bin DAMIN, warga negara Indonesia, alamat terakhir di Kampung Lio RT 005/001 No. 13, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunalan, beralamat di Jl. Masjid Nurul Ikhwan RT. 005/001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 19/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V. 6. M. DJAMIN,warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Serut RT 001/002, Desa Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dahulu Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI. 7. H. HAPANI/AHLI WARIS H. HAPANI, warga negara Indonesia, swasta, alamat terakhir di Jl. Falah RT 002/003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabenih, S.H., Merlina, S.H. dan Andi Baroar Nasution, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum”LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK NEGERI-SABENIH MANONG (LBH ANE-SM), berkantor di Jalan Mandor Husen RT. 008 RW. 010 No. 189, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagaiTergugat VII. 8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTAMADYA TANGERANG SELATAN, berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh., Saleh Yahya, S.H., M.Kn., Aris Prasetiantoro, S.H., Junus Nicholas Butar Butar, S.H. dan Amrinif, S.H., Pejabat dan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No. 59-61 BSD Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1930/600.7.36.14/XI/2016 tanggal 16 November 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Iz.Insidentil/2016/PN.TNG tanggal 25 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I. 9. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) dahulu PT. PERKEBUNAN XI, berkedudukan di Jl. Sindangsima No. 4 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naning Diah Trisnowati, S.H., Roldiman KS, S.H., Giri Sari Ratu Timur, S.H., Helen Rosdiana Siagian, S.H., Ahmad Huda Dayan Nasution, S.H., Haryatama, S.H., Teguh Megantara Saputra, S.H. dan Dadi Wardiman, S.H., karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII, berkedudukan hukum di Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK/III.2/105/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 67/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 2 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagaiTurut Tergugat II. 10. KEPALA KECAMATAN PONDOK AREN, berkedudukan di Jl. Graha No. 1 Bintaro 15228, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kunen., Pelaksana/Staf PPATS Kecamatan Pondok Aren, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/545-Pem/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 6/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagaiTurut Tergugat III. 11. KEPALA KELURAHAN PONDOK KACANG TIMUR, berkedudukan di Jl. Pondok Raya No. 1, Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masbulloh, S.E., Perangkat Kelurahan Pondok Kacang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 dan Surat Izin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 4/Iz.Insidentil/2017/PN.TNG tanggal 6 Januari 2017selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagaiTurut Tergugat IV.
554 — 71
  • ABSOLUT)Bahwa, gugatan Penggugat telah salah alamat dalam mengajukannyayaitu ke Pengadilan Negeri Tangerang, karena masuk ruang lingkupPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dimana yang menjadi objectum Litisadalah surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara atau pemerintah dalamhal ini adalah Surat dari Kepala kanwil BPN Jawa Barat Nomor: 275201322000 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Seluas 2.444 M2Terletak Di Desa pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren,Kabupaten Tangerang, Atas nama MALA FATMA
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 25 September 2013 — SUPROJO, SE Bin MAT YASIR
46 — 15
  • , akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudahberpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau PerekonomianNegara ;Menimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun yang dipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenae berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat
    negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; e berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara :Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat