Ditemukan 5561 data
185 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.1V/16/20133 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.V1/16/20134 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20135 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/20136 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.V1/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim MahkamahAgung Republik Indonesia dalam putusanputusan tersebutdi atas menyatakan
73 — 23
Aan untuk membeli sabusabudengan menggunakan mobil kendaraan Xenia warna birumuda.Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor : 109K/PM J04/AD/VI/20132) Bahwa benar kemudian setelah Narkotika jenis sabusabu didapatkan secara bergantian Saksi3, Terdakwa danSdri.
174 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan barang bukti berupa : NO JENIS BARANG BUKTI JUMLAH/SATUAN1 2 3 1. 1(satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup 1 bendel(BLH) Tahun Anggaran 20132. 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup 1 bendel(BLH) Tahun Anggaran 20133. 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) 1 bendelTahun Anggaran 20134. 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) 1 bendelTahun Anggaran 20135. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 1 bendelNomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran
Terbanding/Penggugat : YULFITA
40 — 33
Bahwa Perkawinan antara) PENGGUGAT DANTERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan Pejabat Kantor CatatanSipil Kotamadya Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor176/KOD/1999, tertanggal 29 Maret 1999, telan putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Bekasi Nomor : 377/Pdt.G/2013/ PN.Bks, tertanggal18 Desember 20132. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi ......dan seterusnya ......
171 — 56
yangmenjadi agunan/ jaminan konsumen/ Irsan Bakti Harahap/ PTBank Mandiri (Persero) TokAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 106/PMK.06/20132
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pengadilan Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20134 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20135 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20136 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.V1I/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara
104 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 437 PK/Pdt/20132. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atastanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 163 atasnama Drs. Subroto maupun Sertifikat Hak MilikNomor 290, Sertifikat Hak Milik Nomor 354 danSertifikat Hak Milik Nomor 298 atas nama Ir. SantosoSugiarto (Tergugat 1);3.
32 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1796 K/PID.SUS/20132. Untuk tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.347.700.000,00.
80 — 43
Pulo Wonokromo No 48 Surabaya1 Kapuskodalopsdam V/Brw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21Januari 2013 sampai dengan 09 Pebruari 2013 berdasarkan Keputusan PenahananSementara Nomor : Kep/101/I/2013 tanggal 21 Januari 20132 Kemudian diperpanjang sesuai :Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) harisejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai 11 Maret 2013 berdasarkan Surat KeputusanPerpanjangan Penahanan Nomor : Kep/55/II/2013 tanggal 20 Pebruari
32 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No, 334 K /Pid.Sus/ 20132) Jumlah pajak atas bagian tanggung yang roboh sepanjang 111,2 m yangtelah dipotong KPKNe PPN = Rp.15.443.553,72e PPn psl 22 = Rp.3.088.710,74 +Jumlah =Rp. 18.532.264,463) Kerugian keuangan negara (butir 1 butir 2) = Rp. 151.3846.826,50Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTkK)kegiatan Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan BadanBadanSungai untuk pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai Rappoa KabupatenBantaeng Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan
89 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2313 K/Pid.Sus/20132. Pemeriksaan Jaminan Mutu sesuai tertuang dalam berita acaranomor: 100/PAN/PHO/PJJBM/12/2009 tanggal 21 Desember 2009;3.
219 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Hum,dan diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy Meutia Firdaus ; 100.1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Buku AdministrasiPenyidikan Kanwil DJP Jakarta Timur; 101.1 (satu) lembar Print Out Data hand phone merek: Blackberry, tipe:9900, Imei : 358567045209794, PIN: 28578D86, berupa percakapanSMS dengan Pajak Eko D (+681938446059) time stamp : 5/13/20132:02:06 AM (Device Time) dan 5/14/2013 2:13:12 AM (Device Time).Diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy Meutia Firdaus ; 102. 1 (satu) bundel dokumen
S.H., M.Hum,dan diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy Meutia Firdaus; 100.1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Buku AdministrasiPenyidikan Kanwil DJP Jakarta Timur; 101. 1 (satu) lembar Print Out Data hand phone merek: Blackberry, tipe:9900, Imei : 358567045209794, Pin: 28578D86, berupa percakapanSMS dengan Pajak Eko D (+681938446059) time stamp : 5/13/20132:02:06 AM (Device Time) dan 5/14/2013 2:13:12 AM (Device Time). Hal. 71 dari 17 hal. Put.
S.H., M.Hum, dan diparaf pada 31 Mei 2013 oleh Desy MeutiaFirdaus; 100.1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Buku AdministrasiPenyidikan Kanwil DJP Jakarta Timur; 101.1 (satu) lembar Print Out Data hand phone merek: Blackberry, tipe:9900, Imei : 358567045209794, Pin: 28578D86, berupapercakapan SMS dengan Pajak Eko D (+681938446059) timestamp : 5/13/2013 2:02:06 AM (Device Time) dan 5/14/20132:13:12 AM (Device Time).
80 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1157 K/Pdt/20132 Bahwa, Prof. Mr.B. Ter Haar Bzn, dalam karangan ilmiahnya berjudul"Pengaruh Lampau Waktu Terhadap Hubunganhubungan Hukum Dalam Hukum Adat"dimuat dalam Indisch Tijdchrift van het Recht deel 144 hal. 71116 dan dalam bukunya"Beginselen en Stelsel Van het Adatrecht" Penerbit J.B.
132 — 60
Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapusjiantra TNIselaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/02/lI/2013 tanggal 22Pebruari 20132 Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat MiliterTinggi II Jakarta Nomor : Dak/13/III/2013 tanggal 8 Maret 2013.3: Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepadaTerdakwa dan para Saksi.4.
737 — 668 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2342 K/Pdt/20132.
60 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggi norma kepatutan, kepantasan, ataupunkewajaran, yang juga disinggung dalam Surat Dirjen Peternakan termaksud dalamhal pemungutan honorarium oleh Terdakwa dapatlah dijadikan alasan untukmembenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur melawanhukumnya menjadi hapus.e Bahwa norma (kewajaran) tersebut dapat disimpulkan dari halhal sebagaiberikut:1 Pengobatan dan pengebirian sapisapi yang akan diekspordibebankan pada eksportir sendiri.Hal 57 dari 67 hal Put.No.1829 K/Pid.Sus/20132
51 — 6
Penyidik , sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 20132. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013.3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013.4. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013 ;5.
73 — 62
LULUK 034084/PNO1/1/2014 1512014 108.000.000 96.993.871DWIY ANTI WAIDATULJumiah 874.507.637 Bahwa total kredit fiktif yang diajukan oleh Terdakwa , Terdakwa Ilbersamasama dengan saksi LULUQ FRIDA ISHAK sebagaimanatabel diatas merupakan sebagian dari 98 (Sembilan puluh delapan)berkas kredit fiktif sebagai berikut : NO NAMA YANG NAMA DEBITUR NOMOR PuJJ TGL PJJ REALISASI SALDODATANG SAAT FIKTIF KREDIT KREDIT KREDIT POKOKPERJANJIANKREDIT1 AGUNG MAHMUDI 033954/PNO1/12 12122013 135.000.000 118.755.976/20132
99 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 14 P/HUM/20132 ALASAN PERMOHONAN.ALASAN TEORITIS.IKata Keputusan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan TamanWisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Sekitarnya secarateori adalah termasuk dalam produk hukum yang bersifat mengatur atauPeraturan atau regelling, sebagai berikut :1Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) menurut Prof.
130 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1166 K/Pid.Sus/20132.