Ditemukan 817 data
9 — 0
perkawinanapabila salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dantelah bertekat untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwaperkawinan tersebut telah pecah dan tidak perlu dipertahankan lagi, karenamempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa adalah merupakan usahayang siasia, bahkan patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebihbesar daripada maslahatnya, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskandari pada menarik kemashlahatan, sebagaimana kaedah Fiqih menyatakan :hood
17 — 4
Kaidah Fiqh dalam kitab AlAsybah wan Nadhair hal 63 :hood JaypotglawleoJIi,Artinya : Menghindar' kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambilmanfaat.Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
9 — 2
menerus sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untukmembentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'ansurat Ar Rum ayat (21) :GARw @6MHA rQOW BeVows0eO+Om CIysooAOTS@OsHI) YZ ALQO> Boo TMMHKA~aAIAyeod 6/ Ap 10114 RO @ 3MURGARS OOF Nera@X* OLQRNO SOWAOL00000 GCOOO@OOS 25206r00c)*QOROABM HOOD
43 — 22
Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fighiyahdalam buku Ushulul Fighi alaa Minhaji Ahlil Hadist juz 1 halaman 31:hood! ul> le prio swlasll sy.Artinya:Menolak mafsadat (vang membahayakan/merusak) lebih didahulukandari pada mengambil maslahat (kebaikan)Menimbang, bahwa Firman Allah swt.
11 — 6
diatas;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan diberikannyadispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untukmewujudkan hifdzun nasii (menjaga keturunan) yang merupakan salah satudiantara dhardriyyatulkhams yang harus dipelihara dan dijaga dalam syariat,upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon dariperbuatan zina;Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dariqaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbuy)i :hood
10 — 2
Kaidah Fiqh dalam kitab AlAsybah wan Nadhair hal 63 :hood JaypotglawleoJil,Artinya : Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambilmanfaat.Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
39 — 12
;Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri keduaPemohon dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak,menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari padamenarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :hood! ale ule prtio rwleol 1Artinya : Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari padamenarik maslahat Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas Majelis menilaiPemohon mampu menjamin keperluan hidup isteriister!
41 — 21
:hood! ul> ole op rxH0o rwleolls 35yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakandari pada mendapatkan maslahat (manfaat);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa untukmelakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidakakan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo.
14 — 1
ArRum, Pasal 1Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa oleh karena itu ikatan perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan telah retak, sehingga apabila haltersebut tetap dipertahankan justru akan menimbulkan mafsadat yang jauhlebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebihdiutamakan dari pada mengambil maslahatnya, hal ini sesuai dengan qoidahushul yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi;hood
14 — 3
Kaidah Fiqh dalam kitab AlAsybah wan Nadhair hal 63 :hood JaypotglawleoJil,Artinya : Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambilmanfaat.Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
14 — 9
Pasal 7 ayat (1)dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1976 maka telah terdapat alasan bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon denganmemberikan dispensasi kepada anak ADI SETIAWAN bin SATIMIN untukmenikah dengan seorang perempuan bernama UNI CAHRIA binti TUKIMAN;Mengingat goidah ushul yang berbunyi :hood!
15 — 12
ikatan perkawinanantara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil gugatannya danternyata dalildalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam surat anNisa ayat 130menyebutkan :+4Aes GILYORO a2 OOM HOOD
14 — 2
, Pasal 1Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa oleh karena itu. ikatan perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan telah retak, sehingga apabila haltersebut tetap dipertahankan justru akan menimbulkan mafsadat yang jauhlebin besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebihdiutamakan dari pada mengambil maslahatnya, hal ini sesuai dengan qoidahushul yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi;hood
12 — 2
., yang diriwayatkan oleh lbnu Majah,Daraquthni dan Imam Malik bin Anas :Artinya : Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) salingmenimbulkan kemudharatan (dalam Islam); Kaidah Fighiyyah yang berbunyi :hood! ul> le parte swlesll sy.Hal 11 dari 14 Put.
16 — 3
sangat dimarahi Allah swt, oleh sebab itu sedapat mungkin dihindariuntuk mewujudkan~ tujuan perkawinan~ dimaksud, akan tetaplmempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisisebagaimana tersebut di atas dimana sebagai suami dan isteri tidak lagimenjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masingmasing secara utuhdan seimbang, bahkan keduanya telah pisah rumah, Majelis Hakimberpendapat akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripadamaslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fighiyah :hood
18 — 8
juga untuk menghindari akibatyang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calonsuami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anakPemohon;Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegahdengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama JuwitaMokoginta agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Haruwan Pobela.Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fighiyah dalam bukuUshulul Fighi alaa Minhaji Ahlil Hadist juz 1 halaman 31:hood
35 — 4
dengan tujuanmembentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yangberbunyi : Perkawnan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, maveddah, dan rahmah, serta firman Allah SWT. dalam AIQuran surat ArRuum (30) : 21 yang berbunyi : berbunyi:B7B @O29RA erQOW BOKVNowsoOO+ Ona LY SO0AVTS@OsH0L) YARRO> ASO TIMMHKAaAINYy oO 6AM 10+ Va RD @3MORGALDO OF NeraO@Q* OLR Ff CONL0OO00 GOOO@OODS 59250G6GV00QORO4AERI HOOD
12 — 2
Termohontersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWTdalam AlQuran surat AlBagoroh ayat 229 yang berbunyi:Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagidengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapatdengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz halaman83 yang berbunyi;Mr oy eri pecypl dey ariterycle WacksNile gy al ple lcbny ty gli predl Cyery hood
25 — 19
5) >Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depanpersidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai denganTergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, makadalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukumIslam sebagaimana yang termuat dalam kitab A/ Iqna Juz II halaman 133sebagai berikut :dalle wolil ale gle hood arg Jl at) prs ru!
12 — 7
Halini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku UshululFight alaa Minhaji Ahlil Hadist juz 1 halaman 31:hood! ul> le prio swlasll 55.Artinya:Menolak mafsadat (vang membahayakan/merusak) lebih didahulukandari pada mengambil maslahat (kebaikan)Menimbang, bahwa Firman Allah swt.