Saksi DIRAM RAMUDJL lahir di Banyumas, tanggal 02031951, jenis kelaminlakilaki, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Desa Kotayasa RT. 001 /RW. 001 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;BahwaPemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kelahiran Terlambatuntuk anaknya sendiri yaitu EFI YUNITA HARTI karena Pemohon terlambat untukmembuat Akta Kelahiran tersebut, karena Pemohon khilaf sehingga sampai saat inianak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran;Bahwa nama suami Pemohon bernama

SaksiT AR S UD, lahir di Banyumas, tanggal 27031958, jenis kelaminlakilaki, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di DesaKotayasa RT. 004 /RW.004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kelahiran Terlambatuntuk anaknya sendiri yaitu EFI YUNITA HARTI karena Pemohon terlambat untukmembuat Akta Kelahiran tersebut, karena Pemohon khilaf sehingga sampai saat inianak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran;Bahwa nama suami Pemohon bernama

Padahal sebagai seorang isteri Penggugatbutuh perhatian dan kasih sayang dari Tergugat apalagi antara Penggugatdengan Tergugat hanya 2 (dua) hari dalam seminggu bertemu karenapekerjaan Tergugat yang jauh;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 November 2018,yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat minta maaf padaPenggugat dengan mengatakan selama ini telah khilaf.

Penggugat punmenjawab, kalau khilaf tidak mungkin berkalikali , Tergugat jawab, kalautidak bisa diperbaiki, harus bagaiamana lagi . Kemudian Tergugatmeminta bukti setoran motor Tergugat dan semua berkasberkas pentingTergugat. Dengan perkataan dan sikap Tergugat yang demikianPenggugat berkesimpulan Tergugat sudah tidak mau lagi denganPenggugat. Akibatnya setelah kejadian itu) Tergugat menyerahkanPenggugat ke orang tua Tergugat.

,S.H.) sebagai subjek hukum yang tidak bertanggung jawab terhadapjalannya dan pengurusan CV Mekar Sejahtera;9.2 Khilaf dan keliru di dalam menerapkan hukum tentang keadaansenyatanya yang dipertimbangkan tentang keberadaan PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat (1 Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) didalam penilaian secara factual yang dihubungkan dengan bukti TK/PR1a, TK/PR1b dan TK/PRic, merupakan suatu kelengkapanadministrasi tentang penyerahan modal Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat kepada Perusahaan

Badan Hukum CV Mekar Sejahtera, yangberupa bangunan berikut kelengkapannya dalam hal ini kontrakpembelian tenaga listriknya dan kelengkapan yang lainlainnya, dengandemikian tidak dapat secara hukum dinyatakan bertindak mewakiliperusahaan CV Mekar Sejahtera di dalam pengurusan jalannyaoperational perusahaan;9..3 Khilaf dan keliru di dalam menerapkan hukum tentang hubungan hukumantara majikan dan karyawannya, di dalam hal ini sangat jelas terlihatbahwa yang menjadi majikan dan/atau Direktur adalah

Putu DediSaputra, bukan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I WayanJaman Saputra, S.E., S.H.), sehingga yang melakukan pengangkatankaryawan adalah juga Direktur Putu Dedi Saputra (vide pertimbanganhukum terbaca pada halaman 8 tentang ad 3, dan halaman 10 alinea ke2 mulai baris ke 12 dari atas);9.4 Khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum tentang ketentuan Pasal 1butir/angka 24 KUHAP dihubungkan dengan Penjelasan Umum KUHAPpada angka 3 huruf d, dimana dapat disimpulkan bahwa semua orangberhak dan

berkewajiban sebagai Pelapor, akan tetapi haruslah tepat danbernar serta bertanggung jawab agar tidak terjadi kesalahan tentangorang yang dilaporkan maupun tentang hukumnya;9..5 Khilaf dan keliru menerapkan Hukum Pembuktian yaitu: Bahwaterjadinya/diketahuinya peristiwa pencurian listrik adalah pada tanggal 27Januari 2007 dan 13 Juli 2007, sedangkan Pemohon PeninjauanKembali /Penggugat (1 Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) telah diangkatsebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri

,S.H.) sama sekali tidak diperkenankan untuk berusaha/berbisnis/mengurus perusahaan CV Mekar Sejahtera;9..6 Khilaf dan keliru di dalam menerapkan hukum ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dimana sebagai akibat laporan yang salah tentang orangnyayang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (PTPLN),mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ( WayanJaman Saputra, S.E., S.H.), yang dilaporkan sebagai pelaku pencurianlistrik, telah dipanggil sebagai saksi dan kemudian ditingkatkan sebagaiTersangka

Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugatbersedia menerima Penggugat apa adanya walaupun Penggugat pernahberselingkuh;Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikanreplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar Penggugat pernah berselingkuh dan melakukan hubunganlayaknya suami istri dengan lakilaki lain karena khilaf dan tergoda; Bahwa benar Tergugat telah memaafkan kesalahan Penggugat tersebut,tetapi Tergugat masih sering mengungkitungkit

perselisihan dan pertengkaran; Bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istripada tanggal 16 Februari 2020, yaitu setelan Penggugat mengajukangugatannya ke Pengadilan Agama Depok; Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugatbersedia menerima Penggugat apa adanya walaupun Penggugat pernahberselingkuh;Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat menyatakan bahwa benarPenggugat pernah berselingkuh dan melakukan hubungan layaknya suami istridengan lakilaki lain karena khilaf

Saksi SARNA, lahir di Banyumas, tanggal 01011935, jenis kelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan buruh, Desa Pekaja RT. 002 /RW. 001 KecamatanKalibagor Kabupaten Banyumas.Bahwa Pemohon sedang mengajukan Permohonan Penetapan Akta KelahiranTerlambat untuk dirinya sendiri yaitu ALWI MBUDI UTARI;Bahwa Pemohon terlambat untuk membuat Akta Kelahiran tersebut, karena orangtua Pemohon khilaf sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai aktakelahiran;Bahwa nama orang tua Pemohon bernama NARSUN WINARTO

SaksiR A DIM, lahir di Banyumas, tanggal 31011966, jenis kelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Desa Pekaja RT. 003 /RW. 002Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;Bahwa Pemohon sedang mengajukan Permohonan Penetapan Akta KelahiranTerlambat untuk dirinya sendiri yaitu ALWI MBUDI UTARI;Bahwa Pemohon terlambat untuk membuat Akta Kelahiran tersebut, karena orangtua Pemohon khilaf sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai aktakelahiran;Bahwa nama orang tua Pemohon bernama

Nomor 1485 K/PID.SUS/2016melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 106Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perbuatan TerdakwaharusS memenuhi unsurunsur yang terkandung dalam Pasal tersebut, yaknisetiap pejabat yang melakukan kelalaiannya dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut jelas merupakanpetimbangan hukum yang keliru dan sangat khilaf

karena dalam perkara iniTerdakwa telah didakwa dan dituntut berdasarkan Pasal 106 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Dakwaan Ketiga; Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat khilaf danmerupakan pertimbangan hukum yang salah secara hukum, dikarenakanTerdakwa/ Pemohon Kasasi dalam perkara mi telah didakwa oleh PenuntutUmum melanggar Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan

Perusakan Hutansebagaimana Dakwaan Ketiga, yakni melakukan tindak pidanakelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 huruf h, bukan melakukan tindak pidana penipuan seperti yangdiatur dalam Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atasadalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat khilaf

KAMI sebagai Terdakwa/PemohonKasasi seluruh pertimbanganpertinbangan hukum Majelis Hakim dalamputusan tanggal 28 September 2015 Nomor 404/PID.SUS/2015/PN.Gpr,yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan PutusanNomo 633/ PID/2015/PT.SBY lebih lanjut yang telah menilai danmempertimbangkan unsurunsur Pasal 28 huruf h UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dankeliru serta sangat khilaf

Tentang Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem .Bahwa terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Pada PengadilanNegeri Semarang, tersebut Pertimobangan Judex Facti tidak secara utuhmempertimbangkan alatalat Bukti serta saksisaksi dari Pemohon Kasasi/Termohon asal.Bahwa Judex Facti telah khilaf dalam pertimbangan Putusan dalamperkara aquo karena Judex Facti tidak menerapkan asas Audi et alteram partemHal.12 dari 24 hal.

Put.No. 578 K/Pdt.Sus/2011Niaga berpendapat Pihak Termohon tidak mempunyai iktikad baik untukmenyelesaikan utangnya.Adalah pertimbangan hukum yang sangat khilaf, sebab berdasarkan Bukti T 1.2 yang jelasjelas bertanggal 26 Pebruari 2009 adanya pembayaran daribulan Agustus 2008 sampai dengan Januari 2009 dan Bukti T2 bertanggal 21Desember 2009 adanya Penjelasan dan keterangan pengakuan dari Pemohonasal/ Termohon Kasasi sendiri bahwasanya untuk kepentingan penyelesaiankredit Pihak Termohon asal/Pemohon

sampai denganDesember 2009 yang sudah diterimanya dengan lancar dan klausul yangmenerangkan barang jaminan dapat diambil setelahn adanya pengakuanPemohon asal/Termohon Kasasi akan adanya pembayaran secara lancar olehTermohon asal /Pemohon Kasasi, dengan demikian Pertimbangan Judex Factimenjadi terlihat khilafnya.Demikian pula pertimbangan yang menyatakan "Hal tersebut adalah merupakanpermasalahan tersendiri yang tidak ada relevansinya dengan PermohonanPailit, adalah menjadi pertimbangan hukum yang khilaf

JUDEX FACTI TELAH KHILAF DALAM PENERAPAN HUKUMTENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT HARUSDIKABULKAN APABILA TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN YANGTERBUKTISECARA SEDERHANABahwa pertimbangan Judex Facti telah khilaf dalam menilai fakta ataukeadaan terbukti secara sederhana untuk persyaratan dinyatakan pailitsebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) UU No.37 Th.2004 tentang kepailitandan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dengan hanyamenyatakan dalam pertimbangannya halaman 38 alinea 5 : Menimbang, bahwaPasal

XX umur 11 tahun;Bahwa, kemudian ketenttaman rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juni tahun 2016 karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalahTermohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cintadengan perempuan lain yang bernama XX yang beralamatkan diWonogiri, bahkan ketika Pemohon minta maaf karena hal tersebutTermohon tidak mau memaafkan Pemohon dan Termohon malah mintauntuk diceraikan;Bahwa, perselisihan dan

;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohondan Termohon sejak Juni 2016 terjadi perselisinan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalincinta dengan perempuan lain yang bernama Siti yang beralamatkan diWonogiri, bahkan ketika Pemohon minta maaf karena hal tersebut Termohontidak mau memaafkan Pemohon dan Termohon malah minta untuk diceraikan,dan sebagai akibatnya dan selama itu mereka sudah tidak pernah salingmengunjungi.

Saksi ARIF ISNANDAR, lahir di Banyumas, tanggal 27021984, jeniskelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Desa LemberangRT. 005 / RW. 001 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.Bahwa Pemohon bernama BAMBANG SUDIMAN dan isteri Pemohon bernamaHINDUN SYARIF ROKHYATI;Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kelahiran Terlambatuntuk anaknya sendiri yaitu NADIA SUCI KHOERUNISA;Bahwa Pemohon terlambat untuk membuat Akta Kelahiran tersebut, karenaPemohon khilaf sehingga sampai saat

Saksi INDRA SUCIHATI, lahir di Banyumas, tanggal 05081979, jeniskelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, DesaLemberang RT. 005 / RW. 001 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas; Bahwa Pemohon bernama BAMBANG SUDIMAN dan isteri Pemohon bernamaHINDUN SYARIF ROKHYATI;e Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kelahiran Terlambatuntuk anaknya sendiri yaitu NADIA SUCI KHOERUNISA;e Bahwa Pemohon terlambat untuk membuat Akta Kelahiran tersebut, karenaPemohon khilaf sehingga

pada halaman22 alinea 4 yang redaksinya sebagai berikut:Menimbang sedangkan mengenai keberatan Tergugat tentang penyebutanPO Coyo menjadi PT Perusahaan Angkutan Coyo, hal ini adalah telahdisesuaikan sebagaimana akta pendirian PT Perusahaan Angkutan Coyoyang ditunjukkan oleh Tergugat di persidangan, dimana berdasarkan aktapendirian tersebut nama PO Coyo hanyalah sebutan karena dalam aktapendirian PO Coyo berbentuk PT Perusahaan Angkutan Coyo;Pertimbangan yang sedemikian adalah pertimbangan yang khilaf

dandilatarbelakangi pendapat pribadi Hakim karena di dalam dalil gugatannyaTermohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat hanyamendalilkan PO Coyo tetapi secara tibatiba Majelis Hakim menghukum PTPerusahaan Angkutan Coyo, sehingga Majelis Hakim telah khilaf yaknimenciptakan subjek hukum baru untuk ditarik kepada persoalan antaraPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat melawanTermohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat;2.

Bahwa hakhak Penggugat yang timbul akibat pemutusan hubungankerja tidak diberikan oleh Tergugat;Judex Facti telah khilaf dan dalam menelaah dan memahami buktibukti dariPenggugat diantaranya bukti P1 adalah surat PHK melainkan apabila buktiP1 tersebut ditelaah secara mendalam pada intinya adalah mengakhirikerjasama antara Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, karena menurut hukum perjanjian kerjasama dapat gugur/berakhirdiantaranya

.; GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELLE);JUDEX FACTI baik pada Pengadilan Tingkat Banding maupunJUDEX FACTI pada Pengadilan Tingkat Pertama telah khilaf dansalah menerapkan hukumnya sebagaimana diuraikan dalampertimbangannya yang menyatakan sebagai berikut:a. Pada halaman 59 Putusan Nomor 94/PDT/2011/PT.

;Dengan demikian jelas bahwa JUDEX FACT telah khilaf dansalah dalam menerapkan hukumnya, karena dalampertimbangannya telah mengabaikan batasbatas tanahsengketa a quo sebagaimana termaktub dalam Yurisprudensi aquo;Keharusan mencantumkan batasbatas tanah tersebut sangatmasuk akal karena tanpa batasbatas aquo akan SANGATMENYESATKAN kedudukan dan posisi lokasi tanah yangdisengketakan, sehingga Gugatan KABUR;Oleh karenanya sangatlah berdasar hokum EKSEPSI PARAPEMOHON KASASI II aquo untuk dikabulkan dan

HALHAL YANG MENJADI KEBERATANKEBERATAN PEMOHON KASASIYANG DITUANGKAN DALAM MEMORI KASASINYA TERSEBUT PADAPOKOKNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:Judex Facti Pengadilan Tinggi Palembang dalam petimbangan PutusannyaPerkara Nomor 94/Pdt/2010/PT.Plg. telah khilaf dan salah dalamHal. 18 dari 39 Hal. Putusan Nomor 1557 K/Pdt/2012menerapkan hukumnya. Hal tersebut kami uraikan pada bagian berikutdibawah ini;TENTANG KEABSAHAN BUKTI KEPEMILIKAN TERMOHON KASASI:Bahwa JUDEX FACT!

telah khilaf dan telah salah dalam menerapkanhukumnya yang pertimbangannya dalam Putusan Nomor 94/Pdt/2011/PT/Plg. yang pada intinya menyatakan, quad non bahwa:e Objek sengketa yang terletak di jalan Talang Semut Lama Nomor 26aquo adalah milik Angkatan Darat sejak tahun 1950 sebagaipemberian dari KNIL;e TERMOHON KASASI mendasarkan dalil kepemilikannya padabeberapa surat IZIN maupun PERINTAH tetapi tidak ada satu suratpunyang menyatakan atas BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH yangditerbitkan oleh Instansi

Oleh karena itu JUDEX FACTI harus mengabaikandan tidak sepatutnya mempertimbangkan bukti a quo;Oleh karena itu JUDEX FACTI nyatanyata telah khilaf dan salahmenerapkan hokum yang mempertimbangkan bukti yang tidak valid aquoHal. 20 dari 39 Hal.

Judex juris telah keliru dan khilaf dalam menerapkan ketentuan Pasal1320 BW tentang sahnya perjanjian, sehingga melanggar ketentuanPasal 1313 jo. 1340 BW (asas privity of contrac);2. Menerima bukti surat yang tidak ada aslinya (copy dari copy) sebagaibukti utama, menyebabkan Judex Juris telah keliru dan khilaf dalammenerapkan hukum pembuktian;Dengan penjelasan dan alasanalasan sebagai berikut:Hal. 6 dari 23 Hal.

adaya pertimbangan tersebut secaratidak langsung justru membuktikan bahwa Judex Juris telahmengarangngarang dan berimajinasi atas sesuatu yang tidak nyatadan sama sekali tidak didalilkan oleh Penggugat TermohonPeninjauan Kembali;12.Bahwa, seandainya benar (quod non), perubahan dan penambahanpoin 4 petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan oleh Judex Jurisberdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yangdianggap telah cukup dan benar, maka justru Judex Juris telah nyatanyata keliru dan khilaf

Bahwa, Judex Juris telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum,khususnya ketentuan Pasal 1320 BW tentang sahnya perjanjian,sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1313 jo. 1340 BW(privity of contract);2.

Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2015perjanjian pemberian bantuan/kuasa hukum adalah alat bukti yang sah,dan mewajibkan Pengugat dan Tergugat telah terikat untuk memenuhiseluruh isi/substasi dari perjanjian pemberian bantuan/kuasa hukuma quo jelasjelas merupakan pertimbangan yang nyatanyata khilaf dankeliru dan bertentangan dengan hukum pembuktian acara perdata;14.Bahwa, menurut hukum, lampiran bukti P3, Surat PerjanjianPemberian Bantuan/Kuasa Hukum yang belum ditandatangani olehpara pihak bukanlah sebuah

Setelah terdakwa melihat bambuuntuk kandang sapi, terdakwa kemudian ke kebun korban Rati Binti Sagadan melihatnya disana sementara memberi makan sapinya lalu berdiri.Kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri dan memelukkorban;> Bahwa Pada saat itu terdakwa khilaf sehigga terdakwalangsung memeluk korban;> Bahwa tujuan terdakwa hanya mau melihat bambu di kebununtuk membuat kandang sapi;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Sgm> Bahwa terdakwa belum mengambil bambu pada waktu

itu.terdakwa baru melihat dulu, Rencana keesokan harinya baru akanmengambil bamboo;> bahwa Terdakwa tidak suka dengan korban Rati Binti Saga;> bahwa pada saat itu terdakwa khilaf sehingga memeluk korban;> Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa nafsu Terdakwa munculuntuk memeluk korban Rati Binti Saga;> Bahwa terdakwa tidak sadar mengajak korban Rati Binti Sagaberhubungan badan;> Bahwa Terdakwa tidak merasakan apaapa ketka memelukkorban Rati Binti Saga;> Bahwa Yang korban lakukan adalah mengingatkan saya

Kemudian korbanlangsung menceritakan kejadian yang baru dialaminya.> Bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan anak> Bahwa korban telah memiliki suaami namun belum memiliki anak> Bahwa terdakwa mengaku khilaf> Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasa malu dan terhinaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;DAKWAAN TUNGGALMenimbang, bahwa Terdakwa

Cawa sesuai Akta hibahNomor 02/ATH/PIk/1982 tidak dikuasai oleh Penggugat/Termohon Kasasikarena dikerjakan oleh ayah tergugat III dan IV;Dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas sangat khilaf dan keliru dalammengadili karena tidak menempatkan Andi Cawa sebagai subyek dalamgugatan karena obyek sengketa didalilkan sebagai miliknya, tidak dikuasaikarena sawah itu dikerjakan oleh ayah Tergugat III dan IV;Bahwa semestinya Andi Cawa ditempatkan sebagai subyek dalamgugatannya karena Penggugat/Termohon

Putusan Pengadilan Negeri Watampo no. hal.13 aline ke3 bariskedelapan untuk diberikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi untukmenerbitkan sertifikat atas nama Penggugat;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi tersebut di atassangat keliru dan khilaf, karena surat Akte hibah (P1) yang mengidap cacatyuridis tidak dapat dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat danmemutasikan obyek atas nama Penggugat/Termohon Kasasi (Andi INARASYID) karena batal demi hukum;Hal. 6 dari 8 hal. Put.

para Pemohon;Menimbang, bahwa pasal 280 KUHPerdata menyebutkan, denganpengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawn, timbullahhubungan perdata antara si anak dan bapak atau Ibunya;Menimbang, bahwa adapun pengakuan anak yang dilarang dalamKUHPerdata, yaitu :Oleh anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 19 tahun dankhusus bagi perempuan yang melakukan pengakuan, diperbolehkan meskiia belum mencapai usia 19 tahun (pasal 282 KUHPerdata);Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf

diajukannya permohonan pengakuananak oleh oleh para Pemohon, yaitu Pemohon (I) lou kandung si anak (Siska)dan Pemohon Il (Robert Jeffry Landberg) bapak kandung dari si anak makamembuktikan bahwa lou kandungnya menyetujui anak yang bernama, TalyaZelina Landberg diakui anak oleh Bapak kandungnya yaitu Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohondipersidangan pengesahan pengakuan anak dilakukan secara sukarela dengankeinginan sendiri serta tidak ada paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf

No. 492 K /Pdt.Sus/ 2010 TAPI Majelis Hakim Pertama secara khilaf tidak mempertimbangkan materi yang dimaksuddalam bukti Penggugat bertanda P. 10 huruf B angka 5 sehingga terdapat kekurangan dalamPertimbangan Hukumnya, serta khilaf dalam menerapkan Hukum tentang pembuktian,demikian adalah kekhilafan nyata berdampak kesalahan dalam Penerapan Hukumnya.

(bakdaddukhul) dan tidak dikaruniai anak;Bahwa, sejak sekitar Juni 2018, rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisin danbertengkar, disebabkan Termohon kecewa, karena Pemohon telahberbuat khilaf menjalin cinta dengan mantan isteri Pemohon;Bahwa perselisinan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dansudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya,akibatnya sejak Juli 2018, Pemohon pamit kepada Termohon dansekarang Pemohon

Bahwa, sejak Juni 2018, Pemohon dan Termohon berselisin danbertengkar terusmenerus, disebabkan Termohon kecewa, karenaPemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan mantan isteriPemohon;3.

Bahwa dalam 1 tahun terakhir, hubungan suami isteriantara Termohon dan Pemohon sudah jarang dilakukan,sehingga Termohon khilaf dan berbuat selingkuhdengan pria lain;. Bahwa Termohon dan Pemohon masih tinggal dalam saturumah, mnamun sejak April 2010 yang tlalu (sejakPemohon mengetahui Termohon selingkuh) Termohon danPemohon telah pisah ranjang ;. Bahwa sudah ada musyawarah keluarga, namun tidakberhasil;.

Bahwa dalam 1 tahun terakhir, hubungan = suamiisteri antara Termohon dan Pemohon sudahjarang dilakukan, sehingga Termohon khilaf danberbuat selingkuh dengan pria lain;. Bahwa Termohon dan Pemohon masih tinggal dalamsatu. rumah, namun sejak April 2010 yang lalu(sejak Pemohon mengetahui Termohon selingkuh)Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang ;. Bahwa sudah ada =musyawarah keluarga, namuntidak berhasil;.

Perkara No.449/Pid.Sus/2019/PNKIS tertanggal 05 Agustus 2019 tidak tepat,sebab dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alatalat buktiserta saksi yang diajukan di persidangan:TENTANG KEBERATAN KEBERATANBahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalammembuat pertimbangan ;Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDNBahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 (empatbelas) alinea ke3 (tiga) menjelaskan :Menimbang

pidanasebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang teruraipada halaman 14 alinea ke3 sangat tidak relevan, hal ini Majelis Hakim hanyamemandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalammengambil putusan tidak memandang dari sebab dan akibatnya ;Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinyaHakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakimtidak Khilaf

tersebut untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yangditampilkan di persidangan, maka unsurunsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tidak dapat terpenuhi, sebab padasaat penangkapan Terdakwa tidak ada teransaksi jual beli sabusabu melainkanmenguasai sabusabu dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa, oleh karena itudapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dan khilaf jika dalampertimbangannya hanya berdasarkan pada pertimbangan hukum dankesimpulan Hakim tingkat pertama sekaligus menguatkannya.Seyogyanya adalah sangat arif dan bijak jika Pengadilan Tinggi Kupangdapat mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini, denganmempertimbangkan kedudukan dan peranan masingmasing saudaraMarheus Diaz sebagai penjual rumah dan Maria Yuliana Boleng DiazViere sebagai penjual tanah yang dilakukan oleh keduanya denganTergugat

jauh berbeda dengan tanah yang batasbatasdan luas tanah dikuasai oleh para Tergugat/Pembanding/PemohonKasasi yakni : seluas 25 X 19 M = 476 M2;Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang tidak cermat dan tidak teliti dalammempertimbangkan mengapa adanya perbedaan batasbatas tanahobjek sengketa serta luasnya sebagaimana yang diuraikan oleh paraPenggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dan khilaf jika dalampertimbangannya hanya berdasarkan pertimbangan hukum = dankesimpulan

Dikatakan keliru dan khilaf karenakesimpulan Hakim tingkat pertama tentang hal tersebut tidakberdasarkan fakta lapangan yang sebenarnya karena tidak melaluipemeriksaan setempat. Bertolak dari uraian tersebut diatas, dapatdikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dan tidakselengktip dalam mempertimbangkan eksepsi para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi karena hanya berdasarkan padapertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama.