Ditemukan 633 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — TATANG RIZANI, S.E. bin IZATI
7917
  • Sistemyang digunakan adalah merit poin dan hanya satu perusahaan yangdinyatakan lengkap yaitu CV Afa Zahra Saintama;Bahwa ada bukti surat undangan untuk melakukan pembuktian kualifikasi;Hal. 36 Putusan No. 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PgpBahwa dari tiga perusahaan yang mengikuti pembuktian kualifikasi, hanyadua perusahaan yang diusulkan sesuai perintah Pengguna Anggaran,sedangkan perusahaan satunya tidak diusulkan karena secara teknis tidakmemenuhi persyaratan dan perusahaan tersebut tidak dapat menunjukkanadanya
    Saksi jabat;Bahwa Saksi pernah membuat undangan yang ditujukan kepada panitialelang untuk mengadakan rapat terkait dengan akan diadakannya proyekpengadaan keramba jaring apung;Bahwa Saksi mengikuti proses lelang hanya pada saat anwijzing danpembukaan penawaran;Bahwa semua panitia lelang hadir pada saat anwijzing dan Saksi AgusNurjaman yang memberikan penjelasan pada saat anwijzing;Bahwa sebagai PPTK, Saksi mulai bekerja setelah proses lelang;Bahwa proses pelelangan yang dilakukan menggunakan sistem merit
    point;Bahwa setahu Saksi, sistem merit point itu dengan carapenilaian.Penentuan pemenang lelang diambil dari jumlah point tertinggi dariperusahaanperusahaan yang mengikuti lelang;Bahwa proses lelang bukan merupakan tugas Saksi sebagai PPTK;Bahwa benar Saksi pernah divonis selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulanterkait pengadaan keramba Jjaring apung tersebut karena adanya kerugiannegara yang diakibatkan kelalaian Saksi sebagai PPTK dalam proyektersebut, yaitu adanya ketidaksesuaian antara kontrak denganpelaksanaannya
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - ZAINAL ABIDIN SUPI
11446
  • MIFTAHUL MAULANA,dimana diperoleh bobot penilaian dalam evaluai teknis digabungkandengan nilai harga dengan perbandingan 80 % Teknis dan 20 % hargasesuai dengan RKS.Bahwa, setelah keluar pembobotan nilai berdasarkan sistem merit pointdan tidak ada sanggahan dari masyarakat maka panitia mengusulkankepada PPK bahwa PT. BERCA HARDAYA PERKASA sebagaipemenang 1 dan PT.
    BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah dilakukan pembukaan penawaran sampul satu(ADMINSTRASI DAN TEKNIS) dilanjutkan dengan evaluasiadministrasi dan teknis dengan menggunakan merit point yangmemenuhi syarat hanya 2 perusahaan yaitu :1. PT. ASTRA GRAFIA2. PT. BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah di lakukan pembobotan pada tanggal 29September 2010 didapat 1 Perusahaan yang nilai bobotnyatertinggi yaitu PT.
    BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah dilakukan pembukaan penawaran sampul satu(ADMINSTRASI DAN TEKNIS) dilanjutkan dengan evaluasi60administrasi dan teknis dengan menggunakan merit point yangmemenuhi syarat hanya 2 perusahaan yaitu :1. PT. ASTRA GRAFIA2. PT. BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah di lakukan pembobotan pada tanggal 29 September 2010didapat 1 Perusahaan yang nilai bobotnya tertinggi yaitu PT.
    Dalam halin) IBM menunjuk Computerade Technologi International sebagaiDistributor lokalnya, sedangkan untuk Lenovo menunjuk AvnetDatamation Solution.Bahwa dalam lelang pengadaan perangkat SISGKOHAT Online untuk74 Kab/kota pola yang dijelaskan dalam RKS adalah pola Merit PointSistem sehingga kami dari PT. Berca Herdaya Perkasa mencantumkanTenaga Ahli yang sesuai dengan RKS dan KAK walaupunimplementasi pelaksana pekerjaan proyek ini dilakukan oleh TIM yangada pada PT.
Register : 13-01-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 8/G/2017/PTUN Jkt
Tanggal 6 Juli 2017 — RIKA SUWANA BUDI ; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
8940
  • pemerintah nonkementerian;Paragrat 2;Pejabat yang Berwenang;Pasal 54;(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang berwenang di kementerian, sekretarisJenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang Bermenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanHalaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 8/G/2017/PTUN Jkt.Sistem Merit
Register : 30-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 156/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
RIMA PURNAMA SALIM, SH
Tergugat:
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
524319
  • 28, Pasal 29 dan Pasal 30Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang PelanggaranDisiplin PNS;Bahwa terbitnya obyek gugatan tidak sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penegakan Disiplin PNS;Bahwa selain itu tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan yangberisi antara lain, pemberhentian Penggugat dari jabatan semula danpenurunan jenjang jabatan Penggugat 2 (dua) tingkat lebih rendahselain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, jugabertentangan dengan semangat merit
    Bahwa selain itu tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan yangberisi antara lain, pemberhentian Penggugat dari jabatan semula danpenurunan jenjang jabatan Penggugat dua tingkat lebih rendah selainbertentangan dengan ketentuan yang berlaku, juga bertentangandengan semangat merit system yang ingin diterapbkan oleh KOMNASHAM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 11 tahun2017;SURAT KEPUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) SEBAGAIMANA DITEGASKAN OLEHUNDANGUNDANG
Putus : 08-05-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 857 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 8 Mei 2013 — Drs. JAMALUDDIN alias BUYUNG bin M. ZAINUN S
4512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alatalat Kesehatan Rumah Sakit(APBNP 1) Sumber Dana DPIPD/APBNP Tahun Anggaran 2010.Asli (2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang MengikutiAanwizjing (Penjelasan Pekerjaan) Hari/Tanggal : Rabu/27 Oktober2010.Asli (2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengambil BeritaAcara Aanwizjing dan Addendum Hari/Tanggal : Rabu/27 Oktober 2010.Asli (1 (satu) lembar) Namanama Perusahaan Yang MemasukkanPenawaran ;Asli (8 (delapan) lembar) Evaluasi Administrasi.Asli (7 (tujuh) lembar) Evaluasi Teknik (Merit
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — PUTRI DEWI DAMAYANTI, S.Pi binti HERRY HARYADI
9745
  • Sistemyang digunakan adalah merit poin dan hanya satu perusahaan yangdinyatakan lengkap yaitu CV Afa Zahra Saintama;Bahwa ada bukti surat undangan untuk melakukan pembuktian kualifikasi;Bahwa dari tiga perusahaan yang mengikuti pembuktian kualifikasi, hanyadua perusahaan yang diusulkan sesuai perintah Pengguna Anggaran,sedangkan perusahaan satunya tidak diusulkan karena secara teknis tidakmemenuhi persyaratan dan perusahaan tersebut tidak dapat menunjukkanadanya tenaga teknis;Bahwa Saksi kurang mengetahui
    Saksi jabat;Bahwa Saksi pernah membuat undangan yang ditujukan kepada panitialelang untuk mengadakan rapat terkait dengan akan diadakannya proyekpengadaan keramba jaring apung;Bahwa Saksi mengikuti proses lelang hanya pada saat anwijzing danpembukaan penawaran;Bahwa semua panitia lelang hadir pada saat anwijzing dan Saksi AgusNurjaman yang memberikan penjelasan pada saat anwijzing;Bahwa sebagai PPTK, Saksi mulai bekerja setelah proses lelang;Bahwa proses pelelangan yang dilakukan menggunakan sistem merit
    point;Bahwa setahu Saksi, sistem merit point itu dengan cara penilaian.Penentuan pemenang lelang diambil dari jumlah point tertinggi dariperusahaanperusahaan yang mengikuti lelang;Halaman 57 Putusan Nomor : 32/Pid.SusTPK/2016/PN PgpBahwa proses lelang bukan merupakan tugas Saksi sebagai PPTK;Bahwa benar Saksi pernah divonis selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulanterkait pengadaan keramba jaring apung tersebut karena adanya kerugiannegara yang diakibatkan kelalaian Saksi sebagai PPTK dalam proyektersebut
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - MIFTAHUL MAULANA
188582
  • MIFTAHULMAULANA, dimana diperoleh bobot penilaian dalam evaluai teknisdigabungkan dengan nilai harga dengan perbandingan 80 % Teknisdan 20 % harga sesuai dengan RKS.50Bahwasetelah keluar pembobotan nilai berdasarkan sistem merit pointdan tidak ada sanggahan dari masyrakat maka panitia mengusulkankepada PPK bahwa PT. BERCA HARDAYA PERKASA sebagaipemenang 1 dan PT.
    BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah dilakukan pembukaan penawaran sampul satu(ADMINSTRASI DAN TEKNIS) dilanjutkan dengan evaluasiadministrasi dan teknis dengan menggunakan merit point yangmemenuhi syarat hanya 2 perusahaan yaitu :1. PT. ASTRA GRAFIA2. PT. BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah di lakukan pembobotan pada tanggal 29September 2010 didapat 1 Perusahaan yang nilai bobotnyatertinggi yaitu PT.
    BERCA HARDAYAPERKASA.58Dan setelah dilakukan pembukaan penawaran' sampul satu(ADMINSTRASI DAN TEKNIS) dilanjutkan dengan evaluasiadministrasi dan teknis dengan menggunakan merit point yangmemenuhi syarat hanya 2 perusahaan yaitu :1. PT. ASTRA GRAFIA2. PT. BERCA HARDAYAPERKASA.Dan setelah di lakukan pembobotan pada tanggal 29 September 2010didapat 1 Perusahaan yang nilai bobotnya tertinggi yaitu PT.
    Dalam halini IBM menunjuk Computerade Technologi International sebagaiDistributor lokalnya, sedangkan untuk Lenovo menunjuk AvnetDatamation Solution.Bahwa dalam lelang pengadaan perangkat SISKOHAT Online untuk74 Kab/kota pola yang dijelaskan dalam RKS adalah pola Merit Point93Sistem sehingga kami dari PT.
Register : 11-03-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 4/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
LANHOR. Y
Tergugat:
BUPATI KAUR
23295
  • Tentang Paratur Sipil Negara Menyebutkan sebagai Berikut;(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanmanajemen asn kepada pejabat yang berwenang di kementerian,Putusan Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUNBKL, Hal. 50 dari 55 halamansekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaganonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi manajemen asn di instansi pemerintahberdasarkan sistem merit
Register : 03-11-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 28/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
LAOSMA PURBA
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
221137
  • ditempuh,dan Pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas,barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan kePengadilan;Bahwa, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskanKASN berkaitan dengan kewenangan monitoring perilaku ASN,maka untuk menyelenggarakan kekuasaan Manajemen ASN,Presiden dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.PLK10.untuk menjamin perwujudan Sistem Merit
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 63/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
DARMADI, S.Ag., M.Pd.I
Tergugat:
BUPATI MUSI BANYUASIN
13673
  • dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenangdiatur dalam Pasal 54 Undangundang No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagaiberikut: (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisjenderal/sekretariat lIembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit
Register : 04-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 70/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
6621
  • sebagai berikut: Pasal 54: wanna nena nn nnn enna naan(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASNkepada Peyjabat yang Berwenang di kementrian, sektrerarisJendral/secretariat Lembaga negara, sekretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUNBKL(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkansystem merit
Register : 01-10-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 19 Januari 2015 — Binsar Simanjuntak Bin A. Simanjuntak
8121
  • Menteri Perhubungan Nomor : KP26 Tahun2010 tanggal 27 Januari 2010, kemudian dibentuk Panitia PengadaanBarang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranPembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Terluar Kepulauan RiauNomor : KP. 02/SK/PFPLPTKR/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 untukmelakukan pelelangan umum Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut PulauTerluar di Tanjung Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan dengan metodepasca kualifikasi dengan evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai(merit
    SimanEranesia Ardesplan dimana terdakwa selaku Direktur Utama berdasarkanhasil evaluasi penawaran menggunakan sistem merit point tersebut diatasdan kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan Surat Nomor :PAN 02 / PFPLTB/FS/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang ditandatanganioleh saksi Firmansyah Chomsani, S.Sos selaku Pejabat PembuatKomitmen, selanjutnya terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT.Siman Eranesia Ardesplan ditunjuk selaku penyedia jasa pembangunanfasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Berakit
    Menteri Perhubungan Nomor : KP26 Tahun2010 tanggal 27 Januari 2010, kemudian dibentuk Panitia PengadaanBarang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranPembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Terluar Kepulauan RiauNomor : KP. 02/SK/PFPLPTKR/II/2010 tanggal 1 Februari 2010 untukmelakukan pelelangan umum Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut PulauTerluar di Tanjung Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan dengan metode,pasca kualifikasi dengan evaluasi penawaran menggunakan sistem nilai(merit
    No.24/Pid.Sus/PTK/2014/PN.Tpg.Wijaya Kusuma, SEBahwa, dalam proses pelelangan pekerjaan pembangunan pelabuhan tersebutPanitia menggunakan metode Pasca Kualifikasi dengan evaluasi penawaranmenggunakan sistem nilai ( merit pointsystem).
Putus : 12-06-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 12 Juni 2013 —
73136
  • Evaluasi dan penilaian dokumen penawaranSetelah pembukaan penawaran selanjutnya Panitia melakukan evaluasi danpenilaian atas seluruh dokumen penawaran yang masuk untuk kedua paketpekerjaan dengan sistim merit point dengan tahapan penilaian sebagai berikut :1. Evaluasi Aritmatik.Evaluasi aritmatik adalah evaluasi yang didasarkan pada nilai penawaranyang masuk dengan mengurutkanya dari penawaran terendah sampaidengan nilai penawaran tertinggi,yaitu sebagai berikut :A.
    Evaluasi dan penilaian dokumen penawaranSetelah pembukaan penawaran selanjutnya Panitia melakukan evaluasi danpenilaian atas seluruh dokumen penawaran yang masuk untuk kedua paketpekerjaan dengan sistim merit point dengan tahapan penilaian sebagai berikut :Evaluasi Aritmatik.Evaluasi aritmatik adalah evaluasi yang didasarkan pada nilai penawaran yangmasuk dengan mengurutkanya dari penawaran terendah sampai dengan nilaipenawaran tertinggi,yaitu sebagai berikut :Pengadaan alat peraga pendidikan dan
    Evaluasi dan penilaian dokumen penawaranSetelah pembukaan penawaran selanjutnya Panitia melakukan evaluasi danpenilaian atas seluruh dokumen penawaran yang masuk untuk kedua paketpekerjaan dengan sistim merit point dengan tahapan penilaian sebagai berikut :Evaluasi Aritmatik.Evaluasi aritmatik adalah evaluasi yang didasarkan pada nilai penawaran yangmasuk dengan mengurutkanya dari penawaran terendah sampai dengan nilaipenawaran tertinggi,yaitu sebagai berikut :(a) Pengadaan alat peraga pendidikan
Register : 27-06-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 15/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
MULYADI UMAR, S.E.
Tergugat:
BUPATI BUNGO
252113
  • mengenai Pejabat yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lIembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, Sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di InstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit
Register : 28-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2021
Tanggal 9 September 2021 — YUDI PURNOMO, DK VS KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
32432346 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 26 P/HUM/2021kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalamkebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga yangberfungsi untuk melakukan pengembangan standar kualitaspendidikan dan pelatinan Pegawai ASN, pembinaan pendidikandan pelatihnan kompetensi manajerial Pegawai ASN,penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensimanajerial Pegawai ASN, pengkajian terkait dengan kebijakandan Manajemen ASN dan melakukan akreditasi
Putus : 18-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 27/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 18 Februari 2013 — dr. RINA SUTJIATI Alias RINA, Dkk
4840
  • ./2012/Tpk.KPG halaman 29 dari 105 halamanbahwa dalam pelelangan pengadaan alat kontrasepsi tersebut menggunakan metode pascakualifikasi dan dengan menggunakan system merit point;bahwa terdapat penilaian mengenai pemasukan dokumen dan tidak ada intervensi samasekali dari siapapun;bahwa saksi tidak ingat mengenai RAB yang diajukan oleh CV ATM;bahwa saksi tidak melakukan survei karena tidak ada anggaran untuk itu;bahwa saksi tidak mengetahui isi kontrak karena yang membuatnya adalah saksi MusaTaher
    Pcs; Paper Anestesi sebanyak 4.700 Pcs;Needle Destroyer Manualsebanyak 5 unit; danAuto Disable Syiringe sebanyak 4.782 Pcs;bahwa terdapat 5 orang anggota Panitia Pengadaan;bahwa pagu anggaran Pengadaan Alat Kontrasepsi pada Dinas KKB Rote Ndao adalahsebesar Rp797.433.900,00;bahwa saksi baru pertama kali menjadi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;bahwa pengumuman CV ATM sebagai pemenang tender disampaikan oleh saksi AntoniusFernandes selaku Ketua Panitia;bahwa dalam evaluasi tender digunakan sistem Merit
Register : 17-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 41/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
TERHAR LAWANDI, S Sos., M.Si
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
177133
  • sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalamPasal 54 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkansebagai berikut :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang diKementerian, Sekretaris Jenderal / Sekretariat Lembaga Negara,Sekretariat Lembaga nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsidan Kabupaten / Kota ;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
Register : 02-05-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 23/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
AMRASUL ABDULLAH, ST
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
13770
  • Pasal 54 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu berbuny/i:(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisHalaman 53 dari 61 Halaman dari Putusan No.23/G/2019/PTUN.PBRJenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit
Register : 12-07-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Pya
Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat:
1.LAMUN
2.MUTALAAH ALIAS LAAH
3.MARDIAH ALIAS ODAH
4.SEPIAH ALIAS YUK
5.ISMAIL
6.INIP ALIAS INAQ IRMAN
7.SAHRAM ALIAS IMRAN
8.SENOK ALIAS MUSNE ALIAS INAQ SAMPURNE
Tergugat:
1.MUNAROH Alias AMAQ MERIN Alias H. AMRILLAH
2.H. MUHSININ
Turut Tergugat:
1.ENDASIH Alias AMAQ GELUN
2.SEMENI
3.MUWARIS
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
8270
  • Saksi Rais, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2019/PN PyaBahwa Saksi tinggal di Dusun Merit, Desa Pengadang, Kec. PrayaTengah, Kab. Lombok Tengah;Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah sawah yang menjadi obyeksengketa, yang terletak di Pengadang (Orong Tambun);Bahwa luasnya 1 (satu) Hektar lebih;Bahwa batasbatasnya adalah : Utara : Masjid Al Hadi Tambun, Tanah H. Amrillah; Barat : Sawah Hj.
Register : 16-03-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-04-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 0133/Pdt.G/2018/MS.SGI
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
208
  • Fotokopi Certificate of Merit Kukkiwon Cup Indonesia tahun2015 atas nama Bagus Aditya Pratama, tanggal 2122 November2015 yang dikeluarkan oleh President of Universal TaekwondoIndonesia Profesioanal. Bukti surat tersebut telah diperiksa olehMajelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuaidan telah dinazegelen (Bukti P.14.2);3.